Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Free, prior and informed consent FPIC merupakan salah satu prinsip yang muncul dari deklarasi dan konvensi internasional. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam beberapa konvensi dan deklarasi tersebut. Akan tetapi dalam regulasi nasional belum terdapat pengakuan yang secara eksplisit menyerap elemen-elemen FPIC secara utuh. Di sisi lain terdapat konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Samin dengan pemrakarsa yang diakibatkan oleh berbagai macam permasalahan.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait FPIC dalam regulasi di Indonesia, pentingnya penerapan FPIC, dan analisis FPIC dalam pembangunan pabrik semen di masyarakat Samin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama dan wawancara sebagai data pendukung.Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, FPIC pada dasarnya sudah mulai diakui dalam regulasi di tingkat pusat. Meskipun demikian pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan implisit. Dalam regulasi di tingkat daerah beberapa elemen FPIC juga sudah mulai diserap dan diakui secara eksplisit. Hal ini ditandai dengan penyusunan pedoman umum pelaksanaan FPIC dalam bentuk Peraturan Gubernur. Kedua, FPIC merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental dalam mementukan kesuksesan sebuah investasi di masyarakat adat atau lokal. Selain itu FPIC dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak baik pemrakarsa, masyarakat maupun pemerintah. Ketiga, FPIC dalam pembangunan pabrik semen belum dimaknai secara baik. Hal ini ditandai dengan proses penyampaian informasi yang hanya melibatkan masyarakat yang pro terhadap proyek dan pemrakarsa cenderung memaparkan dampak positif dari pembangunan. Selain itu saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat tidak dijadikan sebagai salah satu faktor untuk menetukan kebijakan atau keputusan terkait pendirian pabrik semen.

---

Free, prior and informed consent FPIC is one of the principles emerging from international declarations and conventions. Indonesia is a country which is active in several conventions and declarations. However, in national regulations there is no recognition that explicitly absorbs the elements of FPIC as a whole. On the other hand, there is a prolonged conflict between the Samin community and the project proponent caused by various problems.This research aims to analyze FPIC on regulation in Indonesia, the importance of FPIC implementation, and FPIC analysis in the construction of cement factory in Samin community. This research uses normative juridical method by using library material as main source and interview as supporting data.The results of this study are The first FPIC has basically been recognized in the regulation at the central level. However, the recognition is still partial and implicit. In regulation at the regional level, some elements of FPIC have also begun to be absorbed and acknowledged explicitly. This is marked by the making of general guidelines for the implementation of FPIC in the form of a Governor 39 s Regulation. The second, FPIC is a very important and fundamental in determining the success of an investment in indigenous or local communities. In addition FPIC can provide benefits for every party, both the the project proponent, the community and the government. The third, FPIC in the construction of a cement factory has not been well understood. This is characterized by a process of delivering information that involves only pro project communities and the project proponent tends to expose the positive impact of development. In addition, suggestions, opinions and responses from the communty are not used as one of the factors to determine the policy or decision related to the establishment of a cement factory."

"Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai potensi untuk maju kearah modernisasi. Namun untuk mewujudkan negara yang dicita-citakan, banyak faktor-faktor yang menghambat misalnya: masalah pendidikan, ekonomi, sikap mental, masalah integrasi dengan lain penduduk, juga masalah bangsa yang beraneka warna. Dampak dari faktor-faktor diatas sangat terasa khususnya di dalam pembangunan di tingkat daerah. Dalam masyarakat multimajemuk sebagaimana yang ada di Indonesia, interaksi sosial yang terjadi sering menimbulkan adanya ketegangan, pertentangan atau konflik. Apabila kondisi demikian ini tidak dicari jalan pemecahannya, niscaya integritas sebagai salah satu indikator untuk menuju pada tingkat modernisasi sulit dapat terwujud. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Jawa Nasional, masyarakat Jawa Islam, dan masyarakat Jawa Samin. Namun fokus penelitian lebih ditujukan kepada masyarakat Samin, dikarenakan adanya berbagai "Cap" yang diberikan oleh masyarakat luar kepada masyarakat Samin. Karena adanya berbagai "Cap" atau "label" pada masyarakat Samin, dalam penelitian ini ingin diketahui stereotip masing-masing kelompok terhadap kelompok lainnya; pendapat masing - masing kelompok mengenai jarak sosial diantara mereka; faktor-faktor yang mempengaruhi stereotip dan jarak sosial, dan ada tidaknya hubungan antara stereotip dan jarak sosial. Berdasarkan observasi serta melihat kondisi masyarakat yang akan diteliti dimana mayoritas masyarakatnya berpendidikan rendah, memiliki adat istiadat dan nilai budaya yang berbeda, maka digunakan jenis penelitian yang sesuai yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan wawancara tak berstruktur dan mendalam terhadap informan non -Formal yang mempunyai peranan dan pengaruh pada warga desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa interaksi antara ketiga kelompok masyarakat tersebut diwarnai aleh adanya stereotip, rasa curiga dan etnasentris. stereotip - stereotip ini ternyata juga mempengaruhi jarak sosial diantara ketiga kelompok masyarakat tersebut. Dalam arti keterdekatan hubungan atau penerimaan kelompok luar untuk menjadi anggauta kelompoknya secara tidak langsung disebabkan karena stereotip yang telah lama ada. Meskipun stereotip positip banyak diberikan kepada masyarakat Samin, namun hal ini tidak mempengaruhi keberhasilan komunikasi atau lebih jauh lagi keberhasilan program pembangunan. Hal ini disebabkan masing-masing kelompok kurang atau tidak mau memahami budaya kelompok lainnya, mempunyai persepsi yang berbeda, merasa lebih "superior" daripada kelompok lainnya. Adanya stereotip dan jarak sosial juga menimbulkan adanya "jarak" yang cukup lebar diantara mereka, dalam arti jarak yang mengarah kepada ketidakintiman hubungan diantara ketiga kelompok masyarakat tersebut . Dari hasil analisa, nampaknya masalah "agama" merupakan masalah utama, disamping masalah sikap, perilaku, Bahasa, pendidikan, adat istiadat, sistem nilai, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain dan persepsi yang mempengaruhi adanya stereotip dan jarak sosial. Dampak dari adanya stereotip dan jarak sosial mengakibatkan adanya pertentangan diantara ketiga kelompok masyarakat tersebut. "