Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"

"Skripsi ini mencoba menggambarkan usaha modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal ibn Abdul Azis dan kendala-kendalanya serta pengaruh modernisasi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan ditekankan pada perbedaan pemikiran yang terjadi antara Raja Faisal, dengan pengikut Wahabi yang ortodoks, yang selalu mengartikan segala sesuatu secara harfiah. Dari hasil kajian ini, diperoleh gambaran bahwa gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal adalah kesinambungan gerakan reformisme Muhammad ibn Abdul Wahab, dan pertentangan demi pertentangan yang terjadi pada masa modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal, justru menyebabkan masyarakat Saudi Arabia sadar akan makna dari modernisasi tersebut. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa usaha madernisasi yang dirintis oleh Raja Faisal, berhasil mengubah keadaan masyarakat Saudi Arabia menjadi lebih baik dan maju."

"Penelitian ini mencoba memaparkan aksi gerakan Kaum Sangha di Vietnam yang memicu aksi protes dan penggulingan pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem dari kekuasaan. Paparan dimulai dengan menjelaskan pengaruh gagasan pembaharuan Buddhisme dari berbagai negara Buddha terutama China terhadap gerakan Kaum Sangha di Vietnam. Peran Kaum Sangha yang terutama adalah memberikan pencerahan agama kepada setiap orang di manapun berada. Namun pada masa pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem, kebebasan untuk beribadah tidak diberikan kepada penganut Buddha, hanya Katolik yang mendapat tempat utama. Pada akhirnya penelitian ini mengungkapkan tiga hal. Pertama, Presiden Ngo Dinh Diem tidak memberikan kebebasan beragama kepada penganut Buddha. Kedua, aksi bakar diri Thich Quang Duc pada tahun 1963 memunculkan dukungan dari masyarakat dunia, untuk memaksa Amerika Serikat berlaku keras kepada Ngo Dinh Diem. Ketiga, ketidakpuasan Kaum Sangha terhadap pemerintahan menjadi dasar legitimasi aksi kudeta menggulingkan Ngo Dinh Diem dari kekuasaan.

---

This research tries to explain the Sangha’s movement in Vietnam which triggered protest action and down falling Ngo Dinh Diem’s authority as a president. The description begins with an explanation about the effect of Chinese centered Buddhism revival idea on Sangha’s movement. The Sangha’s main role was giving religious enlightenment to everyone. Unfortunately, religious liberty wasn’t given to the Buddhist because of the only priority given to the Catholics. Ultimately the research reveals of three things. First, Ngo Dinh Diem as a president didn’t give freedom worship to the Buddhist. Then, self immolation done by Thich Quang Duc in 1963 had created world supports to have USA determine a harder attitude toward Ngo Dinh Diem. And the last, Sangha’s discontentment toward government became legitimation of coup d’état on overthrowing Ngo Dinh Diem’s power."