Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembentukan dan pengembangan hubungan pertemanan antar etnis, khususnya antara etnis Betawi dan non-Betawi yang ada di Jakarta.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penetrasi sosial (Altman dan Taylor, 1973) sebagai teori utama, sedangkan teori zeduksi ketidakpastian, self-disclosure, teori pertukaran sosial dan manajemen konflik merupakan teori pendukung. Altman dan Taylor dalam teori penetrasi sosial mengemukakan adanya empat tahapan pengembangan hubungan, yaitu; tahap orientasi, tahap penjajakan pertukaran afektif, tahap pertukaran afektif dan tahap stabil. Sebagian besar dari kelima pasangan dalam penelitian ini melalui proses tahapan penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor tersebut, namun demikian cara dan waktu yang diperlukan untuk sampai kepada tahap stabil, masing-masing pasangan berbeda-beda.Dalam upaya memperoleh informasi tentang pasangannya, setiap narasumber menggunakan strategi yang berbeda-beda tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada, namun ketika hubungan berada pada tahap stabil, kelima pasangan tersebut sama-sama menggunakan strategi interaktif. Dalam setiap hubungan antarpribadi yang sehat tentunya tidak akan terlepas dari konflik. Semua nara sumber dalam penelitian ini sepakat bahwa konflik yang timbul harus diselesaikan secara baik dan dapat mengarah kepada peningkatan hubungan. Kendati demikian, pengelolaan konflik yang digunakan oleh kelima pasangan ini berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang ada serta tidak terlepas dari karakter masing-masing individu, misainya; nara sumber yang memiliki karakter pendiam seperti narasumber 7 (Hamzah), cenderung menggunakan cara avoiding dalam mengatasi konflik. Analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan paradigma constructivist terhadap kelima pasangan nara sumber yang terdiri dari satu pasangan laki-laki dengan laki-laki, satu pasangan perempuan dengan perempuan dan tiga pasangan laki-laki dengan perempuan."

"This research intends to prove that globalization is not always related to homogenization process. For such a purpose this research described how Betawi youngsters construct their ethnis identity and how they consume Betawi cultural television program in the constructuin of their ethnis identity. As a constructuinist, the resercher used case study with multi level analysis design. The results suggest that on a one side among cases studied their characteristics as orang Betawi can still be seen, but on the other side, their ethic identity is weekened while a new ethnis identity is formed."

"Pokok permasalahan dalam studi ini mengangkat modus terjadinya Politik Uang pada Pemilu 1999 dan penyebabnya. Modusnya terjadi pada masa prakampanye yaitu berupa penyalahgunaan program-program pemerintah seperti JPS, KUT, PDMDKE dan P2KP. Lalu pada masa kampanye berupa pemberian atribut partai, uang, kupon sembako dan janji-janji. Pada masa tenang Politik Uang terjadi dalam bentuk pemberian uang, sembako dan janji janji melalui "serangan fajar" atau "operasi malam", yakni dilakukan secara door to door atau man to man ". Kemudian masa pemungutan suara terjadi dengan bentuk pemberian sembako, uang dan janji janji. Sementara penyebab terjadinya Politik Uang antara lain adalah kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik warga, sehingga mereka bertindak pragmatis dan tidak loyal kepada partai. Praktek Politik. Uang juga dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka.Dengan metode kualitatif studi ini melakukan pendekatan studi kasus pada Pemilu 1999 di Matraman Dalam. Informan yang dipilh adalah warga, tokoh rnasyarakat dan tokoh partai politik. Seluruh informan mendukung terjadinya kasus Politik Uang pada Pernilu. Dalam pencarian data terdapat temuan-temuan yang diantaranya adalah tim distributor, sumber-sumber keuangan partai politik dalam Pemilu, macam-macam modus, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyimpangan program pemerintah. Warga pada awalnya memang tidak mengetahui bahwa pemberian-pemberian yang dilakukan oleh partai politik pada Pemilu 1999 merupakan Politik Uang-yang dapat disepadankan dengan istilah sagokan-- dan berarti melanggar hukum. Warga juga kurang menyadari bahwa peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik mereka.Hasil analisis dalam studi ini bahwa Politik Uang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum yang sulit dijamah oleh secara hukum Hal ini dikarenakan prakteknya dalam berbagai kamuflase dari bentuk tindakan sosial lain, seperti sedekah, sumbangan, bhakti sosial dan semacamnya.Selain sebagai kasus hukum Politik Uang juga merupakan pelanggaran etika atau penyimpangan (deviance) dalam proses berpolitik. Melalui sumbangan atau pemberian-pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bernilai komersial kepada masyarakat agar pihak penerima mendukungnya. Kasus ini hampir terjadi pada setiap peristiwa politik di masyarakat, khususnya pada masa-masa Pemilu."

"Prof Dr Mayling Oey pernah menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang dibangun oleh kaum pendatang. Orang Betawi pun yang biasanya dianggap sebagai penduduk asli Jakarta juga sebenarnya adalah keturunan dari percampuran para pendatang Bugis, migran Bali dengan orang Mardika yang berasal dari India Timur. Kekerasan antar etnis yang pemah terjadi di Jakarta biasanya melibatkan sesama pendatang suku-suku keras dan panas maupun antara kelompok pendatang tertentu dengan Kaum Betawi. Pertenlangan yang melibatkan orang Betawi biasanya disebabkan oleh pelanggaran hukum perjanjian jual beli tanah atau sewa-menyewa nimmah ataupun sikap-sikap dan tindakan kasar-agresif dari suku pendatang tertentu. Di lain pihak, setiap benturan antar-etnis pendatang kelas bawah hampir selalu disebabkan karena perebutan kapling pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif - Diskriptif yang marimba menggambarkan sebuah kasus konflik yang melibatkan antar etnis yang terjadi di Ujung Menteng pada tanggal 26 Pebruari sampai 1 Maret 2002 dan di Pasar Kramat Jati pada tanggal 24 Pebruari 2002. Untuk pengumpulan data melalui Wawancara mendalam, Observasi, Dokumentasi, Studi Kepustakaan. Dalam kerangka teon menjelaskan konflik secara komperhensip. Bahwa konflik adalah sebuah keharusan dalam setiap ada pola hubungan antar manusia atau kelompok. Temuan yang dihasilkan adalah, bahwa konflik yang terjadi antara Madura dengan Banten di pasar Kramat Jati dan Madura dengan Betawi di Ujung Menteng bukanlah konflik yang didasarkan atas agama, maka konfliknya cepat bisa meredah. Lain dengan konflik yang ada unsur agama, maka bisa sangat lama dan susah untuk damai. Antara Banten dan Madura mempunyai sifat yang hampir sama sama keras, akan tetapi dalam konflik cepat bisa mereda karena didasarkan persamaan agama yang dianut. Temuan lain dalam penelitian ini adalah, bahwa ketimpangan sosial yang ada ditengah masyarakat dapat menimbulkan konflik. Secara garis besar, struktur anatomi sebab-musabab kekerasan etnis di Jakarta. terdiri dari empat kelompok faktor, yaitu: Pertama, kelompok faktor pendukung; Kedua, kelompok faktor penyebab utama; Ketiga, kelompok faktor sumbu; dan Keempat, kelompok. faktor pemicu. Bila suatu kekerasan etnis telah berkecamuk maka urutan langkah penyelesaiannya adalah baru dimulai dengan penangkapan dan penghukuman para provokator. Bila pihak kepolisian telah berhasil melakukan hal ini dan selanjutnya dapat mengendalikan keamanan di wilayah konflik, maka langkah selanjutnya adalah meredakan sentimen etnis. Upaya ini dapat diusahakan oleh pemimpin dari pihak-pihak yang bertikai, pertama secara formal prosedural yang diikuti dengan langkah konkret secara substansial."

"ABSTRAKKeberadaan masyarakat Betawi di DKI Jakarta mulai termarginalkan dari sisibudaya maupun keruangan akibat perkembangan Kota Jakarta. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui proses marginalisasi masyarakat Betawi dari segibudaya dan keruangan. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif dan analisiskeruangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Betawi di pesisir,tengah dan pinggir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasimasyarakat Betawi dari segi budaya adalah bergesernya mata pencaharian,upacara pernikahan, bahasa panggilan orang tua, dan makanan khas. Pergeseranbudaya tersebut diakibatkan oleh himpitan ekonomi, pencemaran, danperkembangan zaman. Marginalisasi masyarakat Betawi dari segi ruangmengakibatkan berpindahnya masyarakat Betawi ke pinggir bahkan keluar kotaJakarta, disebabkan penggusuran dan menjual tanah karena desakan ekonomi

---

ABSTRACTThe existence of the Betawi in Jakarta began marginalized in terms of culture andspace as a result of the development of the city of Jakarta. This study aims todetermine the process of marginalization of the Betawi people in terms of cultureand space. The research method is descriptive qualitative and spatial analysis todo an interview to the Betawi people in coastal, central and edge. The resultsshowed that the marginalization of the Betawi people in terms of culture, the shiftin livelihood, wedding ceremonies, language call the parents, and the food istypical. The cultural shift caused by economic pressure, pollution, and the times.Betawi community marginalization in terms of space resulted in the migration ofthe Betawi people to even out the edge of the city, due to evictions and sell theland due to economic pressures."

"Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen. Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain, partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada, penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART.

---

Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998). Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’ support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board member positions legal according to their constitution. "