Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari sekian banyak masalah arkeologi di Indonesia yang belum diusahakan pemecahannya secara khusus dan sistematis ialah masalah yang berkaitan dengan mata uang logam, yang merupakan bagian dari sistem pembayaran dalam perdagangan. Lebih besar lagi mata uang logam sebagai bagian dari sistem moneter. Hu-bungan perdagangan yang terjadi itu mula-mula diper_kirakan berupa hubungan dagang yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Secara umum istilah perdagangan (trade) diguna_kan untuk menjelaskan jaringan hubungan timbal balik yang dilakukan paling tidak antara dua pihak sebagai suatu usaha untuk memperoleh barang melalui pertu_karan (exchange) dengan lebih menekankan aspek kebu_tuhan daripada aspek sosial (Rowland 1973:589; Sonny Wibisono 1983:1). Pada dasarnya mekanisme perdagang_an didorong oleh kebutuhan akan barang atau bahan baku yang tidak dapat diperoleh dan tidak ekonomis dibuat di suatu tempat, sementara itu di tempat lain..."

"Teknologi rel panjang saat ini biasa digunakan pada struktur jalan rel,dimana cara pembuatannya dilakukan dengan menyambung rel-rel standar dengan pengelasan setempat. Las thermit adalah salah satu metode pengelasan yang umum digunakan untuk menyambung rel. Pengelasan pada sambungan rel merupakan titik lemah terutama pada daerah pengaruh panas (HAZ), sebab jika terjadi beban kejut dapat mengakibatkan patah. Persoalan lain adalah mengatasi bahaya tekuk, akibat gaya longitudinal karena perubahan suhu. Makalah ini membahas kajian kekuatan sambungan las thermit rel R 54. Metode evaluasi meliputi pemeriksaan cacat pengelasan, uji kekerasan dan uji kekuatan lentur. Dari hasil uji kekuatan lentur dapat disimpulkan bahwa tegangan rata-rata sambungan rel sebesar 8944,57 kg/cm2, sedangkan tegangan lentur akibat beban gandar 1193 kg/cm2 dan tegangan longitudinal akibat perubahan temperatur sebesar 441 kg/cm2 sampai 1102 kg/cm2. Dengan demikian sambungan las thermit rel R 54 dapat dioperasikan pada lintas angkutan batubara, sepanjang tidak diketemukan adanya indikasi cacat pengelasan."

"Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO."