Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23774 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Istiqomah Wibowo
"ABSTRAK
Pendekatan psikologi lingkungan muncul sebagai protes terhadap pendekatan yang hanya memperhatikan faktor-faktor individual sebagai penyebab dari munculnya masalah-masalah sosiat Selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, kontekstualisme makin diperhatikan di beberapa area penelitian psikoIogi. Para psikolog di semua bidang pemusatan utama psikologi melihat adanya kelemahan dan penelitian-penelitian yang tidak memperhatikan konteks, dan menyemkan perlunya penelitian penlaku yang tebih menggunakan pendekatan yang holistik dan memakai dasar ekologis (Stokols, 1987 dalam Stokols & Altman 1987).
Studi tentang penanggulangan sampah di perkotaan ini dilakukan untuk mencari solusi pelsoalan masyarakat dalam menghadapi masalah sampah yang dihasilkan mereka. Psikologi Iingkungan menyediakan peluang untuk meninjau masalah tersebut Iebih mendalam, karena dalam psikologi Iingkungan hubungan perilaku dan Iingkungan dibahas sebagai suatu unit yang saling terkait bukan berdiri sendiri-sendiri.
Asumsi dasar mengenai studi setting perilaku adalah bahwa perilaku manusia tak dapat dipahami secara memadai tanpa mempelajari konteks di mana perilaku tersebut berlangsung. Konsep sering perilaku memberi jawaban terhadap kelemahan-kelemahan dari studi-studi perilaku yang tidak memperhatikan konteks. Studi setting perilaku mengubah analisis yang tadinya bersifat satu arah dan mekanistik menjadi model yang transaksional dan berorientasi konteks.
Secara umum tujuan penelitian ini adalah menemukan pola perilaku masyarakat yang menentukan tingkat kebersihan Iingkungan perkotaan di mana mereka hidup. Untuk itu dilakukan penelitian dalam kehidupan keseharian penghuni di wilayah dengan kondisi kotor dan bersih.
Peneliti bertindak sebagai primary instrument, mengamati dan mengawasi langsung peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi secara alamiah di perkotaan dengan hidup dan melibatkan diri di antara mereka (Participatory Approach). Melalui pembandingan konstan dan analisis data-data yang muncul pada kondisi lingkungan bersih dan kotor di perkotaan ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang relevan sehubungan dengan komponen yang membentuk kondisi kebersihan di Iingkungan perkotaan tersebut. Kejelasan mengenai dinamika perilaku kebersihan diperoleh melalui analisis yang mengarah pada 2 proses yang berlangsung secara simultan. Analisis pertama dilakukan pada kejadian-kejadian yang berlangsung sehari-hari yaitu proses interaksi antarorang-orang serta benda-benda di dalam setting (dinamika internal). dan analisis ke-2 mengarah pada proses interaksi antarsistem sosiai yang terkait dengan setting (jaringan kerja).
Melalui Studi ini disimpulkan bahwa pola perilaku kebersihan adalah tindakan kolektif terhadap sampah yang ditampilkan terus-menems oleh orang-orang penghuni yang berada di suatu wilayah. Ada dua bentuk pola perilaku kebersihan (PPK), yaitu PPK X dan PPK Y. PPK X adalah pola perilaku kebersaman yang berdampak lingkungan kotor, sedangkan PPK Y mempakan pola perilaku kebersihan yang berdampak Iingkungan bersih.
Pola perilaku Y mampu bertahan dan berkelanjutan karena di wilayah tersebut terdapat orang-orang yang mampu memimpin dan menggerakkan atau mempengaruhi penghuni lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan bersama yaitu menciptakan dan memelihara kebersihan lingkungan. Di Iingkungan bersih terdapat kerja sama yang sinergi antara masyarakat dan institusi-institusi yang menangani kebersihan Kota. Lain halnya di lingkungan kotor, hampir tidak ada orang yang memimpin dan mengkoordinir penghuni untuk aktif terlibat dalam memelihara kebersihan lingkungan.
Saran yang dapat disumbangkan dari studi ini sebagai berikut: (1)
Pendidikan yang berorientasi pada lingkungan (proenvironmental behavior) perlu diajarkan dilatih sejak dini. (2) Untuk mengembangkan program kebersihan di suatu wilayah diperlukan kepemimpinan. Perlu ada orang-orang yang mau melaksanakan, mengaiak, menggiatkan warga untuk bersama-sama berperilaku bersih. (3) Sampah sebagai limbah perlu dikelola secara bijak untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan ekosistem (4) Pengelolaan sampah perkotaan harus menggunakan teknologi tepat guna (5) Kebersihan Lingkungan publik menuntut keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat penghuni di sekitarnya. (6) Mendukung organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada penyelamatan lingkungan. (7) Dalam rangka menciptakan dan memelihara kebersihan kota, tugas dan kewajiban masyarakat dan berbagai institusi di bidang kebersihan kota, perlu dikoordinir dan dikontrol agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan."
2004
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Istiqomah Wibowo
"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola perilaku kebersihan masyarakat perkotaan dalam kondisi
lingkungan bersih dan kotor. Gambaran pola perilaku kebersihan tersebut bermanfaat dalam memberikan sumbangan
teoritik berupa model yang dapat menjelaskan tentang pola perilaku kebersihan di suatu wilayah, yang mengarah pada
munculnya kondisi lingkungan yang bersih atau kotor. Faktor-faktor psikologis yang berasal dari individu pelaku dan
faktor sosiofisik yang terkait dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi secara tepat guna menciptakan
lingkungan hunian manusia yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif
dimana peneliti bertindak sebagai primary instrument, mengamati, mengawasi, dan terlibat langsung dalam peristiwa
atau kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari di perkotaan. Pengamatan dilakukan di 8 (delapan) lokasi. Data yang
diperoleh kemudian dibandingkan dengan kategori-kategori yang ada dan melakukan theoretical sampling dari
kelompok-kelompok yang berbeda guna memaksimalkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan informasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penghuni secara kolektif terhadap sampah yang terjadi secara terus
menerus dari hari ke hari merupakan proses yang membentuk pola perilaku kebersihan yang relatif menetap. Rangkaian
tindakan kolektif yang selaras dengan motif bersama (memelihara kebersihan lingkungan) yang berdampak lingkungan
bersih, membentuk pola perilaku kebersihan ”Y”. Dengan demikian program kebersihan dapat dinyatakan sebagai
pembentukan pola perilaku kebersihan ”Y”. Sebaliknya rangkaian tindakan kolektif yang tidak selaras dengan motif
bersama dan berdampak lingkungan kotor membentuk pola perilaku yang dinyatakan sebagai pola perilaku kebersihan
”X”.
The purpose of this study was to obtain a theoretical model on cleanliness behavior of the urban society. This model
was built based on the pattern of cleanliness behavior which was studied by observing the psychological factors within
the individual and the socio-physical factors related to the participants. The indicator used to measure the cleanliness of
the environment was the quantity of garbage scattered around the observed location. By living in the society, the
researchers could observe and investigate the occurance of cleanliness behavior in the urban region. Direct observation
was conducted in 4 (four) clean and 4 (four) dirty group of locations. Qualitative methods were used to process the
information from those groups, in order to get significant information regarding the differences and similarities from
those locations. The result showed that society’s day-to-day collective action toward garbage created a pattern of
cleanliness behavior that is relatively permanent. A series of collective actions which were not in accordance with the
communal motive formed cleanliness behavior pattern “X” and created a condition of dirty environment. Meanwhile,
the other series of collective actions which were in accordance with the communal motives formed cleanliness behavior
pattern “Y”. The collective efforts of the society in a particular region to form cleanliness behavioral pattern “Y” is
known as Program Kebersihan (Cleanliness Program)."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Istiqomah Wibowo
"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola perilaku kebersihan masyarakat perkotaan dalam kondisi lingkungan bersih dan kotor. Gambaran pola perilaku kebersihan tersebut bermanfaat dalam memberikan sumbangan teoritik berupa model yang dapat menjelaskan tentang pola perilaku kebersihan di suatu wilayah, yang mengarah pada munculnya kondisi lingkungan yang bersih atau kotor. Faktor-faktor psikologis yang berasal dari individu pelaku dan faktor sosiofisik yang terkait dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi secara tepat guna menciptakan lingkungan hunian manusia yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti bertindak sebagai primary instrument , mengamati, mengawasi, dan terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari di perkotaan. Pengamatan dilakukan di 8 (delapan) lokasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kategori-kategori yang ada dan melakukan theoretical sampling dari kelompok-kelompok yang berbeda guna memaksimalkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan informasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penghuni secara kolektif terhadap sampah yang terjadi secara terus menerus dari hari ke hari merupakan proses yang membentuk pola perilaku kebersihan yang relatif menetap. Rangkaian tindakan kolektif yang selaras dengan motif bersama (memelihara kebersihan lingkungan) yang berdampak lingkungan bersih, membentuk pola perilaku kebersihan "Y". Dengan demikian program kebersihan dapat dinyatakan sebagai pembentukan pola perilaku kebersihan "Y". Sebaliknya rangkaian tindakan kolektif yang tidak selaras dengan motif bersama dan berdampak lingkungan kotor membentuk pola perilaku yang dinyatakan sebagai pola perilaku kebersihan "X".

The purpose of this study was to obtain a theoretical model on cleanliness behavior of the urban society. This model was built based on the pattern of cleanliness behavior which was studied by observing the psychological factors within the individual and the socio-physical factors related to the pa rticipants. The indicator used to measure the cleanliness of the environment was the quantity of garbage scattered around the observed location. By living in the society, the researchers could observe and investigate the occurance of cleanliness behavior in the urban region. Direct observation was conducted in 4 (four) clean and 4 (four) dirty group of locations. Qualitative methods were used to process the information from those groups, in order to get significant information regarding the differences and similarities from those locations.
The result showed that society's day-to-day collective action toward garbage created a pattern of cleanliness behavior that is relatively permanent. A series of collective actions which were not in accordance with the communal motive formed cleanliness behavior pattern "X" and created a condition of dirty environment. Meanwhile, the other series of collective actions which were in accordance with the communal motives formed cleanliness behavior pattern "Y". The collective efforts of the society in a particular region to form cleanliness behavioral pattern "Y" is known as Program Kebersihan (Cleanliness Program).
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009
J-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy Kurniawan Halim
Jakarta: Bumi Aksara, 2008
155.9 DED p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ratnaniengsih
"Penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP ) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat dana keberlangsungan proyek dengan menganalisis perubahan perilaku sebagai dampak intervensi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan.
Metode berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, ozapru, effect dan impact digunakan dalam melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku secara mendalam. Hasil evaluasi selanjutnya dipetakan menggunakan prinsip dasar Homans untuk menganalisis perubahan perilaku.
Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan rencana dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh data sekunder, khususnya gambaran lokasi studi dan penduduk sekitar lokasi penelitian, data primer/kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kelurahan Pekayon, kelurahan Baru dan kelurahan Kalisari di kecamatan Pasar Rebo, pilihan lokasi sesuai dengan sasaran penerima program yang telah ditentukan sekretariat Bappenas.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagai akibat (effect) dari intervensi program pemberdayaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) , BKM mampu membina dan memberdayakan masyarakat, KSM mampu membina anggota kelompok melalui inovasi baru sehingga usaha lebih maju. Perubahan perilaku terjadi pada warga yang memanfaatkan dana bergulir, karena adanya peran dari BKM dalam memberikan informasi prosedur peminjaman dan pencairan dana secara jelas dan tepat waktu, sesuai visi, misi dan tujuan program pemberdayaan, penjelasan dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap, bertingkat dan terus menerus, bimbingan dan arahan pengurus BKM kepada anggota kelompok untuk meningkatkan usaha dan berorientasi bisnis.
Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat adalah : ketertarikan dan kesediaan warga menjadi pengurus BKM atau KSM, mengikuti undangan pertemuan, memilih pengurus BKM secara partisipatif, mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memanfaatkan dana bergulir, masuk sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran mengembalikan pinjaman dan memperhatikan sanksi apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama.
Temuan lain memperlihatkan kekuatan dan kelemahan program, yang dimaksud kekuatan program adalah : proses pemberdayaan telah dilakukan oleh pengurus BKM atau penanggung jawab lapangan, pendampingan selama dua tahun penuh dilakukan oleh fasilitator kelurahan dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), mengingat peneliti kelapangan pada situasi dampingan KMW telah berakhir maka peneliti dapat meyakinkan bahwa BKM tetap berperan aktif walaupun tanpa dampingan KMW, hal ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan diantaranya adalah menjadikan BKM mandiri dan tidak ada intervensi aparat pemerintah ditingkat kalurahan maupun kecamatan, pihak aparat bertindak selalu fasilitator.
Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini adalah stimulus,action,reward,value dan expectation. Proposisi stimulus, value dan expectation menggambarkan perubahan perilaku masyarakat. Pertimbangan rasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang membuat masyarakat merubah perilaku dengan mengikuti program ini.
Evalusi dengan analisis kerangka logis ini efektif memberikan gambaran proses perubahan perilaku secara detail setiap terjadi masukan (input/stimulus) , beberapa aspek program yang perlu ditingkatkan yaitu adanya lembaga independent yang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan P2KP secara terus menerus belum dirumuskan oleh penguasa diwilayah penelitian, disamping itu tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan sampai saat ini masih bersifat ekonomi (kegiatan simpan pinjam) semakin kecil kredit macet yang dipinjam warga semakin berhasil BKM, kelemahan program antara lain : P2KP dimaksudkan untuk memberdayaan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan penekanannya lebih bersifat administratif dengan target-target ekonomi yaitu : pembukuan BKM harus baik, dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk menilai kinerja BKM, audit keuangan , dibukukannya saran dan kritik masyarakat.
Untuk mempertahankan keseriusan pengurus kelompok (BKM dan KSM) dalam mengelola dana abadi masyarakat sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan dibentuk Forum BKM dan peran aparat pemerintah sebagai fasilitator kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar untuk perluasan produk anggota KSM. Diperlukan aktor BKM yang mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12073
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarlito Wirawan Sarwono
Jakarta: Grasindo, 1992
155.9 SAR p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hawari
Yogyakarta: B2P3KS6, 1986
363.44 MUH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dede Sulaeman
"Tempat Pembuangan Akhir adalah ujung proses dari pengelolaan sampan secara konvensional. TPA yang saat ini digunakan di sebagian besar kota di Indonesia menerapkan sistem open dumping. Deegan sistem tersebut maka sampah organik yang tertimbun di TPA akan mengalami proses dekomposisi secara anaerobik yang akan menghasilkan CH4 (gas metan). Gas metan merupakan salah satu gas rumah kaca (GRID) yang berpotensi menyebabkan pemanasan global (global warming).
Salah satu cara untuk mengurangi emisi gas metan dari TPA adalah melakukan pengomposan sampah organik kota. Pengomposan dipilih karena beberapa pertimbangan yaitu ketersediaan bahan baku dan penggunaan teknologi tepat guna, kesesuaian karakteristik sampah dan mendukung usaha produktif masyarakat. Proses produksi kompos harus dilakukan secara benar dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengomposan yang optimum dan ramah lingkungan. Selain itu produk yang dihasilkan hams memenuhi standar tertentu agar aman untuk diaplikasikan pada budidaya tanaman. Berdasarkan kajian awal terhadap dokumen Final Report pelaksanaan Program Subsidi Kompos pada 2 tahun pelaksanaan, tidak ditemukan informasi dan pembahasan mengenai kontribusi program ini pada pengurangan gas metan. Hasil observasi awal pada beberapa lokasi pengomposan peserta Program Subsidi Kompos didapatkan kondisi lingkungan pengomposan yang tidak baik.
Berdasarkan masalah tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1). Mengkaji kontribusi pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos pada pengurangan gas metan, dan (2). Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos terhadap syarat pengelolaan lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode ex post facto. Populasi dari penelitian ini adalah produsen kompos yang mengikuti pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos pada periode 31 Desember 2003 - Juni 2005 yaitu sebanyak 21 produsen. Sampel penelitian beijumlah 21 produsen kompos. Variabel penelitian meliputi produsen kompos, sampah perkotaan, bahan bake kompos, proses produksi kompos, kualitas kompos, pengurangan pencemaran gas metan dari TPA, pengelolaan air lindi (leachate), pengelolaan air larian (run ofj), pengendalian kebisingan, dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja.
Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif dilakukan untuk menghitung bahan organik yang digunakan pada proses pengomposan menggunakan rumus Outerbridge (1991), menghitung gas metan yang timbul di TPA menggunakan IPCC Methodology 1996 dan menghitung gas metan dari kotoran ternak menggunakan rumus IPCC Methodology 1996. Analisa kualitatif dilakukan dengan memaparkan secara deskriptif pelaksanaan kesesuaian pengomposan sampah perkotaan dengan persyaratan lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan dan syarat kualitas kompos.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:
1. Program Subsidi Kompos menggunakan sampah organik sebesar 96.679,5 ton, dari jumlah tersebut proporsi sampah yang berasal dari bahan organik yang seharusnya dibuang ke TPA berjumlah 80.215,2 ton atau 83% dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kompos. Bahan lain yang digunakan adalah limbah temak sebanyak 16.464,3 ton atau 17% dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk pengomposan dan tidak dibuang ke TPA. Gas metan yang direduksi Program Subsidi Kompos berjumlah 4.005 ton, yang berasal dari sampah kota sebesar 4.000 ton metan dan dari kotoran ternak sapi sebesar 5 ton metan.
2. Pengelolaan lingkungan yang disyaratkan pada Program Subsidi Kompos meliputi pengendalian pencemaran air lindi, pengendalian air larian, pengendalian kebisingan, dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengelolaan lingkungan menjadi syarat bagi produsen untuk mengikuti Program Subsidi Kompos tetapi tidak menjadi syarat yang terdapat dalam dokumen kontrak.
Kondisi ini menyebabkan hanya sedikit produsen yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai yang disyaratkan. Disamping itu syarat yang ditetapkan belum efektif untuk mengendalikan pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan pengomposan.
Berkaitan dengan standar kualitas kompos, maka persyaratan kualitas kompos Program Subsidi Kompos hanya mengatur 6 parameter dari 31 parameter kualitas kompos pada SNI 19-7030-2004. Minimnya parameter yang diatur berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan berupa potensi perkembangbiakan organisme patogen dan penyebaran penyakit, potensi pencemaran logam berat pads tanah, dan potensi pencemaran bahan asing pada produk kompos dan tanah.
Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa:
1. Kontribusi pengurangan gas metan karena dilaksanakannya pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos sebesar 4.005 ton. Nilai tersebut berasal dari sampah kota sebesar 4.000 ton metan dan dari kotoran ternak sapi sebanyak 5 ton metan. Bila dibandingkan dengan potensi timbulnya gas metan dari sampah organik di TPA pada tahun 2004, Program Subsidi Kompos berkontribusi mengurangi gas metan sebesar 0,67%. Pengurangan gas metan juga mempunyai manfaat lingkungan yaitu berupa pengurangan gas rumah kaca sebesar 84.105 ton CO2 equivalent.
2. Produsen kompos sampan perkotaan yang mengikuti Program Subsidi Kompos tidak ada yang melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pengomposannya dengan baik, namun tetap mendapatkan pembayaran subsidi kompos. Tidak dilaksanakannya ketentuan pengelolaan lingkungan oleh produsen kompos karena Kementerian Lingkungan Hidup tidak mengatur syarat pengelolaan lingkungan secara jelas, tegas dan konsisten serta tidak adanya mekanisme sanksi bagi produsen kompos yang tidak melaksanakan syarat tersebut. "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T17961
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nikita Akbar Wahyu Jati
"ABSTRAK
Masalah lingkungan saat ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah masalah Sampah, yang di Indonesia, sebagian besarnya dihasilkan oleh rumah tangga. Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dimana masalah sampahnya mengkhawatirkan, membuat sebuah program bernama Kampung Ramah Lingkungan, yang di dalamnya terdapat upaya-upaya penanggulangan masalah sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor dalam menanggulangi masalah sampah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode post-positivisme dan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasinya, program Kampung Ramah Lingkungan berjalan dengan kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saran dari penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas.

ABSTRACT
Waste Issue nowadays is a huge environmental problem and cause huge damages. Most of the Waste we produce are household waste. Bogor Regency, as a region where the waste issue is one of the worst in Jawa Barat, created a program called Kampung Ramah Lingkungan, which consists of a series of activities, aimed to countermeasures environmental problems, such as waste issue. The purpose of this research are to analyze the implementation of Kampung Ramah Lingkungan Program as a mean to countermeasures waste issue in Bogor regency. This research Is a descriptive, post positivism research. The data is collected by means of deep interview and literature review. The result of the research suggests that Kampung Ramah Lingkungan Program is not running optimal enough. it doesn rsquo t have means to measure the outcome of the program, so the stackholder, in this case Dinas Lingkungan Hidup, doesn rsquo t really know well about the outcome. Dinas Lingkungan Hidup needs to increase the quality and the quantity of all the resources they have and need to support the program and other stakeholders rsquo participation, such as private sectors and NGO need to be increased to help Dinas Lingkungan Hidup to optimalize the program. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>