Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dikeluarkannya Deregulasi Perbankan 27 oktober 1988 memberikan dorongan pendirian bank-bank baru. Peningkatan jumlah bank, khususnya swasta nasional memberi harapan bagi masyarakat agar lembaga perbankan dapat memberikan, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat menonjol dewasa ini adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut perlu dianalisis kemungkinan penawaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari lembaga perbankan swasta nasional kepada masyarakat. Rangkaian analisis ini ditinjau dari segi cost of funds lembaga perbankan swasta nasional, besarnya suku bunga kredit yang dapat ditawarkan, dan pengaruh perbedaan metode perhitungan beban bunga kredit terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan 3 metode perhitungan cost of funds, bank swasta nasional dapat menawarkan tingkat bunga KPR yang bersaing dengan lembaga pembiayaan KPR sebelumnya, seperti BTN dan PT. Papan Sejahtera. Selain itu berdasarkan hasil perbandingan 3 metode perhitungan beban bunga kredit diketahui bahwa metode perhitungan bunga secara Monthly Rest memberikan beban angsuran per bulan yang paling kecil bagi masyarakat, namun memiliki resiko yang tinggi bagi bank bila terjadi fluktuasi tingkat bunga. Sedangkan penggunaan metode Flat Rate memberikan jaminan kemanan bagi bank dalam situasi ketidakpastian tingkat bunga, namun memberikan beban angsuran per bulan yang sangat tinggi. oleh karena itu disarankan bagi bank untuk menawarkan KPR dengan diversifikasi suku bunga untuk masa kredit tertentu guna memperkeci resiko."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Metode pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) senantiasa berkembang untuk mengoptimalkan pembelajaran dan meningkatkan motivasi bermain belajar anak. Salah satu metode pembelajaran yang dikembangkan yaitu pembelajaran antraktif dengan penataan lingkungan diluar dan didalam kelas sebagai pilar pertamanya..."

"Semakin meningkatnya populasi lanjut usia akhir-akhir ini memerlukan penanganan yang lebih serius baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi-organisasi sosial. Melalui kebijakan pemerintah bagi para lansia yang tidak mempunyai keluarga maupun yang mempunyai keluarga tetapi kurang memperoleh perhatian maka para lansia tersebut di santuni melalui sistem panti.Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lansia, dimana Pekerja Sosial mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan para lanjut usia. Dikatakan penting dan strategis karena merekalah yang berhadapan langsung dengan klien yang dilayani sehingga permasalahan yang di alami klien dengan segera mereka mengetahuinya.Selain daripada itu, dalam melaksanakan peranannya, para Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Mulia" diperhadapkan pada berbagai kendala seperti tidak tersedianya tenaga profesional di panti seperti dokter, psikolog, ahli, gizi, sehingga tugas yang seharusnya ditangani oleh para profesional tersebut di ambil alih Pekerja Sosial. Selain permasalahan khusus yang dihadapi Pekerja Sosial adalah tidak seimbangnya rasio antara jumlah Pekerja Sosial dengan lansia yang dilayani, sehingga dipertanyakan apakah para Pekerja Sosial dapat melaksanakan peranannya secara optimal dengan kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan yang dilakukan Pekerja Sosial dalam kegiatan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lansia, dan mengetahui hambatan yang ditemui oleh Pekerja Sosial dalam melaksanakan peranan- peranan tersebut.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, yang ditujukan kepada 21 orang informan, terdiri dari 12 orang informan Pekerja Sosial dan 9 orang infroman lansia.Peneliti menggunakan kerangka Zastrow, yaitu bahwa ada 12 peranan yang dilakukan Pekerja Sosial dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi-organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah. Selain itu menggunakan kerangka Lowy, serta Compton dan Galaway guna melihat peran Pekerja Sosial.Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa para Pekerja Sosial di PSTW "Budi Muiia" meskipun dengan keterbatasan pendidikan profesional pekerjaan sosial telah berusaha melaksanakan peranannya. Peranan yang telah mereka laksanakan dalam memenuhi kebutuhan lansia adalah antara lain selaku koordinator: yakni mengkoordinir kegiatan dan masalah yang ada; penghubung: yakni menghubungkan klien dengan sistem sumber; perantara: yakni menengahi konflik yang terjadi antara klien, fasilitator kelompok: yaitu membantu kelompok dalam pemecahan masalah yang dihadap, dan instruktur : yakni membimbing/melatih para lansia untuk pengembangan sikap mental dan keterampilan para lansia.Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pekerja Sosial terdiri dari beberapa hal antara lain: kondisi lansia, kondisi lembaga antara lain: tidak tersedianya tenaga dokter/perawat, psikolog, ahli gizi, dan profesionalitas atau tingkat pendidikan dan pelatihan Pekerja Sosial, belum tersedianya tempat pelatihan keterampilan yang memadai, serta dana untuk operasional kegiatan yang masih minim.Kesimpulan penelitian ini bahwa Pekerja Sosial belum maksimal melaksanakan peranannya, karena terbentur pada beberapa faktor hambatan, baik tingkat pendidikan profesi, faktor klien, maupun kondisi lembaga itu sendiri. Saran yang dapat diajukan adalah: Perlunya peningkatan profesionalisme para Pekerja Sosial, perlunya kerjasama antar sesama Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas dan perananya, perlunya membangun jaringan kerjasama dengan organisasi sosial atau lembaga lain yang menangani atau mendukung pelayanan terhadap lansia seperti psikolog, dokter, ahli gizi dan lain-lain, serta perlunya hubungan dengan keluarga lansia perlu dilakukan secara efektif oleh para Pekerja Sosial guna membantu pemecahan masalah yang dihadapi lansia."

"Sumber daya manusia merupakan penggerak utama pada suatu organisasi termasuk di dalamnya organisasi perbankan. Kegiatan operasional perbankan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia ini. Oleh karena itu, pembinaan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia adalah pemberian pengetahuan melalui program pelatihan Penelitian ini berusaha melihat sejauh mana program pelatihan yang ada di bank memberikan arti bagi sumber daya manusia di dalam penerapan operasianal bank. Bank yang menjadi objek penelitian adalah bank pemerintah yang dianggap lebih ber pengalaman karena keberadaanya dan bank yang dipilih adalah PT (Persero) Bank Bumi Daya (BBD). Penelitian yang dilakukan terdiri atas tiga tahap, yaitu mengidentifikasi persepsi peserta program pelatihan, prediksi jabatan responden lima tahun yang akan datang, serta program pelatihan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang tersebut, termasuk metode dan bentuk pelatihan yang di anggap efektif. Identifikasi juga dilakukan atas persepsi kebutuhan pendidikan formal di samping program pelatihan. Responden penelitian ini adalah pejabat dan non pejabat yang ada di cabang-cabang BBD di DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas kenyataan bahwa ibukota merupakan titik awal pengaruh pasar bebas di masa yang akan datang, khususnya di dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh temuan program pelatihan yang diadakan oleh BBD sudah memuaskan. Yang perlu mendapat perhatian untuk dapat memenuhi tuntutan di masa yang akan datang adalah proses atau cara keikutsertaan di dalam suatu program pelatihan. Di samping itu, metode dan bentuk pelatihan harus dapat memenuhi tuntutan perkembangan yang ada, yaitu kebutuhan akan penerapan materi yang diperoleh. Pendidikan formal ternyata bukan merupakan andalan utama bagi searang pejabat yang lebih dibutuhkan oleh seorang pejabat adalah pengalaman di samping keterampilan yang berhubungan dengan bidang perbankan Pendidikan formal dibutuhkan oleh responden dengan jabatan Kabag dan masa kerj a di BBD antara 5 sampai dengan9 tahun. Responden memprediksi jabatan untuk lima tahun yang alcan datang sesuai dengan persyaratan yang sudah ada saat ini."

"Subsektor industri mebel kayu berkembang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Jepara pascakrisis ekonomi 1997. Keberlanjutan sistem industri terancam oleh masalah pasokan bahan kayu jati yang semakin terbatas. Sejumlah upaya individual atau kolektif telah dilakukan untuk rnengatasi masalah ini. Dua upaya kolektif lintas sektor diteliti karena melibatkan aktor-aktor asosiasi kepentingan lokal (Asmindo Komda Jepara) yang berinteraksi dengan sejumlah aktor publik dan privat lainnya. Walau kesepakatan kerjasama antaraktor strategik berhasil dicapai dalam kedua upaya kolektif, pelaksanaan kerjasama sendiri terhambat sehingga dinilai tidak perlu dilanjutkan. Kedua upaya kolektif lintas sektor itu memperlihatkan pemanfaatan modal sosial oleh organisasi lokal dalam mengembangkan governance (tatakelola) untuk subsektor ekonomi daerah yang memfasilitasi upaya-upaya tertentu dari organisasi bersangkutan. Tujuan penelitian, dengan itu, adalah memahami sejauh apa modal sosial dapat dimanfaatkan oleh Asmindo Komda Jepara dalam (upaya-upaya kolektif lintas sektor untuk) memenuhi kebutuhan bahan kayu industri setempat pascakrisis ekonomi 1997. Penelitian bertolak dari model tatakelola Kooiman (2000:142-161) dan model teorisasi modal sosial Lin (2001:2-23) karena sama-sama menekankan kajian pada proses interaksi antaraktor yang memungkinkan suatu jaringan sosial terbangun dan melembaga.Penelitian kualitatif ini bersifat eksplanatif melalui studi kasus, yaitu kasus WKJ (Warung Kayu Jepara) dan kasus perjalanan dinas ke KTI (Kawasan Timur Indonesia). Ada 18 narasumber (di Jakarta, Jepara, Raha, dan Semarang) yang diwawancarai (Oktober 2005-Maret 2006) secara langsung atau melalui telepon. Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan sejak akhir 2004.Pengamatan langsung ke Jepara dilakukan selama dua minggu pertama Januari 2006. lndustri mebel Jepara memperlihatkan sistem yang terbuka sehingga berbagai sumberdaya baru mudah mengalir lebih ke dalam sistem itu. Namun, aliran sejumlah sumberdaya tertentu lain (misalnya, jati Jawa) tidak mungkin sama cepat dan banyaknya karena dibalasi oleh sifat-sifatnya sendiri. Kasus Jepara menunjukkan bahwa kelangkaan suatu sumberdaya alam dapat mendorong masyarakat untuk mengubah bentuk tatakelola sumberdaya alam maupun perilaku mereka. Kedua kasus juga memperkuat pendapat Ali (2003:3) bahwa, dalam konflik yang faktor penyebabnya tidak tunggal, faktor lingkungan justru dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kerjasama.Berdasarkan penggolongan Kooiman (2000:154-161), kedua kasus merupakan proses talakelola derajat pertama, yaitu interaksi sosial politik yang bertujuan menyelesaikan masalah (dalam kasus WKJ) arau menciptakan kesempatan baru (dalam kasus perjalanan dinas ke KTI). Namun, secara umum, Jepara mulai mengarah pada tatakelola derajat kedua (pengembangan kelembagaan) dengan mode co-governing. Interaksi dalam kedua kasus berbentuk koordinasi di tingkat meso karena bersifat lintas organisasi (di tingkat aksi) dan terbatas untuk industri mebel kayu seternpat (di tingkat struktur). Para aktor asosiasi yang berposisi strategik telah memanfaatkan ikatan sosial yang lemah, yaitu hubungan mereka dengan aktor-aktor dari berbagai lembaga, sebagai (akses pada) jembatan dalam membangun jejaring untuk menangani masalah keterbatasan bahan kayu industri. Dalam kedua kasus, proses interaksi membangun jejaring ke luar asosiasi melibatkan interaksi antar-anggota asosiasi sendiri di dalam organisasi. Jaringan ?eksternal" asosiasi rnaupun jaringan ?internal? asosiasi tersebut Sama-sama terbangun sebagai hasil aksi-aksi instrumental.Kedua kasus memperlihatkan bahwa posisi aktor asosiasi yang kurang kuat dalam jaringan ?eksternal? asosiasi telah diperkuat dengan memanfaatkan (akses pada) jembatan, tetapi cara ini tetap tidak dapat meningkalkan imbalan ekonomik (bahan kayu industri) dari aksi mereka. Posisi aktor yang lebih strategik dalam asosiasi juga tidak memudahkan aktor untuk mengakses dan memobilisir sumberdaya yang tenambat pada jaringan ?internal? asosiasi sendiri dan, selanjutnya, memberikan imbalan bahan kayu industri yang lebih besar.Sesuai pendapal Lin (2001:19) bahwa pemanfaatan jembatan dipandang lebih penting daripada pemanfaatan posisi dalam aksi instrumental, para aktor asosiasi masih kurang memanfaatkan (akses pada) jembatan dalam kedua kasus, terutama di dalam jaringan ?internal? asosiasi sendiri, sehingga imbalan ekonomik (bahan kayu industri) dari aksi kurang sesuai dengan ekspetasi awal. Dalam kedua kasus, aktor-aktor asosiasi ternyata telah memanfaatkan (akses pada) jembatan untuk jaringan ?eksternal? asosiasi dengan lebih memanfaatkan posisi mereka di dalam (dan di luar) asosiasi sendiri, tanpa dukungan sumberdaya yang relatif memadai dari para anggota asosiasi lainnya. Penjembatanan (aliran informasi dan pengaruh) antaranggota asosiasi sendiri masih kurang efektif. Yang rnenghambat mobilisisasi sumberdaya dari para anggota asosiasi lain adalah kepercayaan antaranggota sendiri yang rendah. Anggota cenderung melihat sesama pengrajin lebih sebagai pesaing dan cenderung saling menahan informasi dan tidak mau menanggnng risiko bersama. Pengurus asosiasi juga menerima warisan stigma dari kepengurusan Iama, apalagi sebagian pengurus merupakan kelompok pertemanan dengan ikatan lebih kuat. Eksklusi juga dicerminkan oleh kenyataan bahwa, kepengurusan bergabung dalam asosiasi untuk tujuan strategik, sedangkan sebagian anggota bergabung belakangan untuk tujuan taktis.Hal-hal di luar lingkup asosiasi ikut membuat pemanfaatan modal sosial oleh aktor-aktor asosiasi kurang efektif dalam kedua kasus. Dalam kasus WKJ, khususnya lingkup regional, aktor asosiasi mewakili kelompok yang berposisi Iemah akibat sumberdaya material dan keahlian membangun hubungan formal legal yang masih terbatas. Para aktor asosiasi harus mengakses jembatan untuk memperkuat posisi mereka tersebut, tetapi lemahnya umpan balik (tekanan sanksi) atas pelanggaran kerjasama ikut mencerminkan masih lemahnya political will dari contact persons untuk mendukung para aktor asosiasi. Dalam kasus peljalanan dinas ke KTI, selain karena mutu jati Muna berbeda dibandingkan mutu jati Jawa, pengadaan pasokan kayu jati alternatif ini dianggap telah menjadi tidak efisien karena pengaruh jaringan pembalakan liar yang jauh lebih kuat."

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Yang menjadi permasalahan adalah koleksi Perpustakaan Jubilee School dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan dengan fokus pada faktor-faktor pemenuhan kebutuhan informasi Perpustakaan Jubilee School?. Penelitian dilakukan di Jubilee School Jakarta dari bulan maret-april 2008 dengan jumlah responden tujuh orang (3 orang siswa, 3 orang guru, dan 1 star perpustakaan). Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akan informasi dan kapan membutuhkan informasi sudah cukup jelas dari tiap pengguna, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi seperti pengembangan koleksi dan sarana prasarana mesti diperbaiki lagi dan disesuaikan dengan tujuan sekolah."