Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"To achieve the goal of ?Health for all by the year 2000? hospitals are absolutely needed for referral. In reality only 9% of the poor make use of the facilities provided by the hospitals. This figure is even lower for the private hospitals whereas with the government policy not to build new hospital the role of private hospitals will be more important. One of the reasons of this low utilization is the un-charity about the meaning and the implementation of the social function of the private hospitals.

A restricted research was done in the Surakarta municipality to get a clear comprehensive meaning of the social function, which can be measured. A qualitative method was used by selecting purposive respondents, representing the health providers, the health users, the lawyers and prominent health figures. An in-depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher.

The results of the research were as follows:

* The meaning of the social function conforms to the Health of the Republic of Indonesia No. 23, 1992.

* The forms of social function conform to the regulation of the Health Minister No. 378, 1993.

* Implementation of the social function will be done by giving the charity directly to poor patients.

* Evaluation is based on measurable standard.

Due to many shortcomings of the results, the research has some suggestions as follows :

* Reconsider the Regulation of the Minister of Health No. 378, 1993.

* Remainder of the social function budget should be channeled through the ?Kartu Sehat Fund?.

* Social function of the private hospital should be based on a measurable standard, averaging 5% of the total cost budget.

* Social function fund could be connected with tax deduction.

---

Untuk mencapai tujuan ?Kesehatan untuk semua pada tahun 2000" rumah sakit sebagai tempat rujukan mutlak diperlukan. Dalam kenyataannya hanya 9% dari masyarakat yang tidak/kurang mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakannya. Pemanfaatan ini dirumah sakit swasta bahkan jauh lebih kecil, padahal dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membangun rumah sakit baru, peran rumah sakit swasta akan tambah penting. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan tentang arti, dan pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta. Penelitian dilakukan secara terbatas didalam Kotamadya Surakarta bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang arti ?fungsi sosial? rumah sakit swasta yang komprehensif dan dapat diukur. Digunakan metode kualitatif dengan cara memilih narasumber secara purposive, yang mewakili kelompok penyedia pelayanan kesehatan, kelompok pengguna pelayanan kesehatan, ahli hukum dan tokoh kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan setelah para narasumber memberikan jawaban-jawaban tertulis atas kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan mengenai fungsi sosial rumah sakit swasta sebagai berikut :- Arti sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 57 ayat 2- Bentuk sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes 378/1993 pasal 2 dan pasal 3- Cara pelaksanaan dengan pemberian keringanan/pembebasan biaya langsung pada penderita- Cara penilaian atas dasar standar yang dapat diukur.Karena masih banyak terdapat kelemahan dalam kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :- Peninjauan kembali Permenkes No.378/MenKes/Per/V/1993- Sisa anggaran fungsi sosial disalurkan lewat ?Dana Kartu Sehat?- Fungsi sosial rumah sakit swasta didasarkan standar yang dapat diukur, sebesar 5% dari biaya total- Dana fungsi sosial dapat dikaitkan dengan perpajakan."

"Rumah Sakit "X" sebagai suatu unit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukannya penambahan jumlah tempat tidur, kamar perawatan maupun unit-unit pelayanan baru. Sedangkan peningkatan kualitas dilakukan melalui program pendidikan dokter, paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan lain sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut adalah bahwa Rumah Sakit "X" memerlukan dana operasional yang besar. Kenyataannya sebagai rumah sakit swasta tentu dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu untuk membiayai sendiri semua biaya operasionalnya, sehingga menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien menjadi sumber dana utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan dalam hal penentuan tarif. Sebagai akibatnya Rumah Sakit "X" tidak dapat semaunya dalam menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing kelas, yaitu untuk kelas I, II dan kelas III. Untuk kelas-kelas tersebut Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta telah menentukan plafon tarif atas dasar masukkan dari IRSJAM. Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapai oleh rumah sakit-rumah sakit swasta khususnya Rumah Sakit "X" , yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam hal pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh Rumah Sakit "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut adalah pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat dikelas VIP dan kelas Utama. Tujuannya adalah untuk mensubsidi kepada kelas-kelas yang tarifnya telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu saja Rumah Sakit II XI, memerlukan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sehingga pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien atau sebagai alat pengendalian biaya, sehingga diharapkan Rumah Sakit "X" dapat berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan operasionalnya."

"Pendahuluan : Penyakit tuberkulosis resisten obat (TB-RO) merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kanamisin, salah satu obat suntik lini ke dua dalam regimen terapi TB RO berpotensi menimbulkan efek samping ototoksik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kejadian ototoksisitas kanamisin pada pasien TB RO dan pengaruh diabetes melitus, usia, jenis kelamin, riwayat streptomisin, dosis kanamisin terhadap kejadian tersebut. Metode : Penelitian ini dilakukan secara kohort retrospektif menggunakan rekam medis pasien TB RO di Poliklinik TB RO RS Islam Cempaka Putih Jakarta, yang ikut dalam manajemen terpadu pengendalian TB resistan obat periode Mei 2016 - November 2018. Kriteria inklusi adalah pasien terdiagnosis TB RO dan mendapat kanamisin injeksi sebagai bagian dari regimen terapi TB. Kriteria eksklusi usia pasien kurang dari 18 tahun, rekam medis tidak lengkap atau sulit dibaca, menderita HIV, atau sudah menderita gangguan pendengaran tipe sensory neural hearing loss sebelum terapi kanamisin. Sampel adalah semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi. Dilakukan kajian hubungan kejadian ototoksisitas dengan komorbid DM, usia, jenis kelamin, dosis kanamisin, riwayat penggunaan streptomisin, dan onset efek samping kanamisin. Hasil : Dari 164 penderita TB RO, 72 orang (43,9%) di antaranya mendapat kanamisin injeksi dan 23 pasien (32%) mengalami ototoksik. Pada uji regresi logistik ganda,  jenis kelamin pria lebih sedikit mengalami ototoksisitas (OR 0,323,  95%CI 0,111-0,939, p= 0,38). Dari total 23 pasien yang mengalami ototoksisitas, 21 di antaranya (91,3%) terjadi dalam 6 bulan pertama pemberian kanamisin. Kesimpulan : Kejadian ototoksik pasien TB RO karena kanamisin tidak dipengaruhi oleh komorbid DM, usia, dosis kanamisin dan riwayat penggunaan streptomisin sebelumnya. Pada pasien TB RO yang mendapat kanamisin injeksi dengan variabel penyakit penyerta DM  dan usia yang sama, kejadian ototoksik pada perempuan  tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki, dan sebagian besar terjadi dalam enam bulan pertama penggunaan kanamisin.

---

Introduction: Drug resistant tuberculosis (DR-TB) is a noteworthy health problem throughout the world, including Indonesia. Kanamycin, one of the second line drugs in the DR-TB therapy regimen can cause ototoxicity, may lead to irreversible hearing loss. This study aimed to evaluate the incidence of kanamycin ototoxicity in DR-TB patients and the effect of diabetes mellitus (DM), age, sex, streptomycin history, and  dose of kanamycin on this event.

Methods: This is a retrospective cohort study, using medical records of DR-TB patients at Cempaka Putih Islamic Hospital, Jakarta, who participated in the integrated management of DR- TB control in the period May 2016 - November 2018. Inclusion criteria were patients diagnosed with DR-TB and kanamycin injection as part of the DR-TB therapy. Exclusion criteria are patients with age less than 18 years, had incomplete or difficult to read medical records, suffer from HIV, or from sensory neural hearing loss at base line were excluded. All patients who met the inclusion criteria and did not met the exclusion criteria. The association ototoxicity between DM, age, sex, kanamycin dose and history of streptomycin use with ototoxicity were evaluated using multiple logistic regression analysis, and the onset of kanamycin side effects were recorded.

Results: Of 164 DR-TB patients, 72 people (43.9%) received kanamycin injection and 23 patients (32%) had ototoxic. The multiple logistic regression analysis show that men were associated with ototoxicity compared to women (OR 0.323, 95% CI 0.111-0.939, p: 0.038). There were no significant association between DM comorbidity, age, previous use of streptomycin, and kanamycin dose with ototoxicity. Of the total 23 ototoxicity events, 21 of them (91.3%) occurred within the first 6 months of kanamycin therapy.

Conclusion: Ototoxic event in  DR-TB patients who received kanamycin were not affected by DM comorbidity, age, dose of kanamycin and  previous use streptomycin.  Ototoxic events in women were three times greater than men compared to men, and mostly occur during  in the first six months of use of kanamycin."

"Masalah-masalah baik intern maupun ekstern akan selalu menyertai perkembangan suatu organisasi. Organisasi dalam memecahkan masalahnya, harus melakukannya secara sistematis dan untuk itulah organisasi memerlukan adanya suatu sistem informasi khususnya Sistem Informasi Akuntansi . Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai SIA dan diharapkan agar pihak RS PGI CIKINI dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki SIA yang sudah ada serta dapat menunjang keberhasilan RS PGI CIKINI claim mencapai tujuannya. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Penelitian kepustakaan adalah mencari informasi serta landasan teoritis mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan peranannya dalam Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Swasta dengan cara membaca dan mamahami buku-buku literatur. Penelitian Lapangan adalah melakukan tehnik tanya jawab dengan orang-orang di bagian akuntansi RS PGI CIKINI . Kesimpulan setelah mengadakan peninjauan terhadap SIA dari Rumah Sakit Swasta yaitu RS PGI CIKINI adalah bahwa RS PGI CIKINI telah membuat suatu sistem Informasi yang baik tetapi pelaksanaan dari sistem tersebut seringkali tidak sesuai dengan perencanaan semula Untuk itu penulis telah memberikan beberapa perbaikan pada prosedur-prosedur atau siklus-siklus pada RS tersebut."

"Perkembangan pelayanan kesehatan saat ini makin menuntut perhatian yang lebih besar terhadap profesi keperawatan. Saat ini muncul apa yang disebut sebagai keperawatan baru yang menekankan segi profesionalisme, perawat yang konsep yaitu mampu secara teknis medis sekaligus memiliki aspek manusiawi dalam menjalankan tugas. Dalam kaitan beban tugas yang semakin meningkat tersebut, penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang profesi mereka melihat apa saja yang menjadi harapan-harapan perawat dalam menjalankan tugas mereka. menyebabkan perawat tetap bertahan menekuni serta Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan cara survey dan dengan menggunakan kuesioner serta wawancara mendalam. Sampel ditarik secara stratifikasi dan tidak proporsional. Jumlah sampel untuk perawat yang berlatarbelakang pendidikan Sekolah (SPK) dan Akademi Perawat (Akper) orang sehingga jumlah keseluruhan sampel Pendidikan Keperawatan masing-masing 30 'adalah 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perawat tersebut cenderung lebih menitikberatkan imbalan intrinsik dibandingkan imbalan ekstrinsik. Mereka lebih memandang profesi mereka sebagai profesi yang dilandasi rasa kemanusiaan serta cocok untuk wanita dan bertujuan untuk ilmu dan meningkatkan karir. Hal-hal berkaitan dengan aktualisasi diri tersebut lebih menonjol dibandingkan hal-hal yang berkaitan dengan imbalan ekonomis, menerapkan yang seperti besarnya gaji. Perawat cenderung sepakat bahwa imbalan gaji mereka tidak sebanding dengan beban kerja yang harus mereka jalani. Namun, mereka tetap berkeras untuk bertahan dalam profesi ini karena mereka memang sudah sejak awal menyadari kondisi ini sehingga mereka lebih berharap pada hal-hal yang berkaitan dengan imbalan intrinsik. Dengan demikian menjadi wajar pula jika penghargaan (sikap menghargai) dari dokter dan pasien merupakan dambaan utama mereka. "