Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut (undang-undang No. 23 Tahun 1907 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UUPKPKS) dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya yang merata melingkupi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu sasaran pembangunan tersebut tidak terkecuali meliputi pula masyarakat- rentan di Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat rentan itu adalah wanita pekerja dalam posisi rawan yang perlu diberdayakan keberadaannya. Hal ini disebabkan lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah wanita. dimana partisipasi mereka sebagai angkatan kerja cukup besar namun tingkat kesejahteraannya masih rendah, Permasalahan wanita pekerja cukup kompleks meliputi masalah upah, pendidikan, kemiskinan, dll. Dari sekian banyak permasalahan wanita pekerja masalah lingkungan kerja perlu mendapat perhatian seksama, yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemberdayaan di bidang ini adalah penting mengingat kesehatan dan keselamatan kerja sering kali terabaikan manakala desakan kebutuhan ekanomi begitu besar sehingga posisi tawar wanita pekerja menjadi lemah di hadapan pengusaha. Selain i.tu, sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat maka lingkungan kerja yang baik dan sehat itupun merupakan hak dari para wanita pekerja."

"Industri kimia memiliki potensi bahaya tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat dan karakteristik dari proses industri kimia itu sendiri. Potensi bahaya tersebut dapat menimbulkan kecelakaan industri, seperti kebakaran, peledakan, kebocoran bahan-bahan beracun, pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan industri tersebut dapat berdampak negatif kepada perusahaan, antara lain terhadap sumberdaya manusia, asset perusahaan, sistem dan fasilitas kerja, serta lingkungan perusahaan. Kesemuanya ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karena itu untuk mengantisipasi perlu dilakukan upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan industri melalui sistim menajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mengikuti semua unsur yang ada di perusahaan. Keberhasilan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dapat diukur dengan penerapan audit keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator keberhasilan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tercermin didalam tingkat kekerapan kejadian kecelakaan kerja, tingkat keparahan yang ditimbulkan oleh kecelakaan industri dan tingkat kejadian kecelakaan itu sendiri. Melalui pelaksanaan audit keselamatan dan kesehatan kerja di perusahan, indikator tersebut dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dengan demikian melalui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dapat dilakukan pengendalian rugi yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan audit keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan (studi pada industri kimia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penurunan tingkat kekerapan kecelakaan, tingkat keparahan kecelakaan dan tingkat kejadian kecelakaan dengan penerapan audit keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Dengan demikian melalui penerapan audit keselamatan dan kesehatan kerja, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. "

"Penelitian-penelitian yang mengungkap tentang perempuan pekerja rumahan masih terbilang langka. Kalau pun ada, fokus aspek yang diteliti juga masih sangat terbatas. Penelitian dengan mengungkap tentang kepuasan kerja perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan ini diharapkan dapat lebih mernperkaya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.Hasil studi pendahuluan di lapangan ditemukan gejala khusus yang dialami perempuan pekerja rumahan yang ada di lokasi penelitian. Mereka merasakan ada kepuasan dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara konfrontatif gejala tersebut berbeda dengan gambaran dalam sebuah teori, khususnya teori Karl Marx.Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengungkap apa sebenarnya makna kepuasan kerja itu bagi perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan dan menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan pada dasarnya mencakup banyak segi, namun pada intinya dapat dibagi dalam dua segi, yaitu kepuasan dari segi imbalan/upah dan kepuasan dari segi tercapainya tujuan-tujuan hidup atas pekerjaan itu. Dengan demikian makna kepuasan kerja bagi perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan kiranya dapat dijabarkan sebagai " Kondisi tercapainya ekuivalensi antara tenaga yang dikeluarkan dengan imbalan yang diperoleh dan terwujudnya serangkaian tujuan hidup mereka atas pekerjaannya."Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, antara lain : faktor kemajuan, makna pekerjaan, kondisi dan kemudahan dalam pekerjaan,kebijakan pengusaha, hubungan dengan majikan/perusahaan, sistem penggajian dan hubungan dengan rekan sekerja.Hasil pembahasan mengenai kepuasan kerja dalam kaitannya dengan pemberdayaan, diperoleh gambaran bahwa kepuasan kerja dirnaksud ternyata dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya-upaya pemberdayaan perempuan pekerja rumahan."

"Putting out system merupakan skema kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya secara langsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja. Skema kerja dengan putting out system banyak dialami oleh pekerja rumahan. Melalui sistem ini pemberi kerja dapat mengefisienkan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan, jumlah jam kerja serta tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan oleh pekerja rumahan. Kerja rumahan secara mayoritas dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan. Mereka harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Akibatnya, Hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak yang dirasakan oleh pekerja rumahan menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah atau negara bagi para pekerja sektor informal. Perbedaan kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya daya tawar (bargaining power) pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja rumahan dengan skema putting out system yang terjadi pada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki; mendeskripsikan proses daya tawar (bargaining power) yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki dalam menuntut pemenuhan hak ekonomi dan sosial; serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepemilikan daya tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daya tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Bahkan mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait upah yang mereka terima. Padahal daya tawar (bargaining power) menjadi aspek penting bagi perempuan pekerja rumahan dalam mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, daya tawar juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan untuk menuntut pemenuhan atas Hak ekonomi dan sosial mereka. Baiknya dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat pula memperhatikan aspek kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi tentang pekerja rumahan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk giat mengkampanyekan anti-sweatshop sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah bagi perempuan

---

The putting out system is a work scheme in the informal sector where most of the production process is located at home and in a place that the workers choose directly without any supervision from the employer. Work schemes with a putting out system are experienced by many homeworkers. Through this system, employers can streamline production costs by providing low wages that are not proportional to the workload, the number of hours worked and there is no employment guarantee that the homeworkers get. Homework is predominantly carried out by women homeworkers. They must complete work targets with a work time of more than twelve hours a day. As a result, their economic, social and cultural rights as workers are not fulfilled and are neglected. The denial of rights felt by homeworkers indicates the absence of protection from the government or the state for informal sector workers. The difference in conditions that is quite striking between formal and informal workers in the presence or absence of the bargaining power of workers. This study aims to describe the homework process with a putting out system scheme that occurs in women homeworkers who glue footwear; describe the bargaining power process exercised by women homeworkers who glue footwear in demanding fulfilment of economic and social rights; identifying and explaining the supporting and inhibiting factors that affect the bargaining power ownership of women homeworkers who glue footwear. The research was conducted using a qualitative approach. The results of the study concluded that the bargaining power possessed by women homeworkers is very weak or even non-existent. They do not even have space or opportunity to negotiate the wages they receive. Whereas bargaining power is an important aspect for women homeworkers in achieving a prosperous life. Apart from that, bargaining power is also one of the efforts that women homeworkers can make to demand the fulfilment of their economic, social and cultural rights. It is better if, in the formulation of policies carried out by the government, it can also pay attention to the welfare aspects of women homeworkers as a consideration in drafting regulations on homeworkers. Also, this study recommends the government to actively campaign for anti-sweatshops as an effort to improve working conditions and wages for women"

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja, begitu juga para wanita. Di Ibukota Jakarta, banyak tempat hiburan malam yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian besar wanita dan mengharuskan seluruh pekerja, termasuk pekerja wanita di tempat hiburan malam tersebut bekerja pada waktu malam hari. Pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari memiliki beberapa kewajiban yang harus di laksanakan dan hal ini telah diatur di Undang-Undang. Namun banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban tersebut.Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pub X Jakarta. Ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa belum terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan 4 sehat 5 sempurna bagi pekerja wanita yang bekerja di malam hari di Pub X.

---

To fulfill the necessities of life, people have to work and so are the woman. In Jakarta, many night club become a place to earn money for many woman and it require all workers, including the woman workers, to work at night. Employers who employ a woman at night has some obligations that must be carried on and this has been regulated in the Act. But in fact, many employers are ignoring that obligation.This thesis discusses about the legal protection of occupational health and safety for woman employees who work at night on Pub X Jakarta. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiery sources of law. This research has found that the implementation of occupational health and safety such as providing a pick up car facillites and providing a good food for woman employees who work at night on Pub X Jakarta has not been implemented by Pub X for their woman employees."