Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUsaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah, memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan hal itu. maka Pemerintah melalui Departemen Sosial sebagai departemen yang kompeten dalam hal itu, mengemukakan kebijaksanaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat. Salah satu bentuk program partisipasi sosial masyarakat adalah pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dibentuk terdiri dari perorangan dari berbagai profesi dan golongan, melalui latihan dan bimbingan sosial, agar mereka lebih memahami tata cara penyelenggaraan pekerjaan sosial serta dengan sadar -mengabdi pada kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana sumbangan yang diberikar. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Manggarai Selatan Jakarta Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam usaha peningkatan partisipasi sosial masyarakat dalam membantu pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dan sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Jakarta dalam upaya peningkatan partisipasi Pekerja Sosial DKI Sosial Masyarakat (PSM). Dalam hubungan ini, penulis berusaha menghimpun data dan fakta tentang keadaan umum Kelurahan Manggarai Selatan dan gambaran umum masyarakatnya, serta gambaran umum tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) beserta penjelasan-penjelasannya. Selain itu data dihimpun dari hasil observasi, wawancara. studi kepustakaan. dokumentasi dan penyebaran angket sebanyak 62 eksemplar kepada para anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Dalam penelitian .ini penulis menggunakan metoda deskriptif. Penulis menggunakan anggapan dasar bahwa dalam melaksanakan usaha usaha kesejahteraan sosial diperlukan adanya mekanisme pelayanan, unsur yang terpenting disini adalah adanya -tenaga pelaksana. masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan mendukung pelaksanaan program Dengan adanya partisipasi Sosial Masyarakat (PSM) dalam melaksanakan sehingga potensi mereka dalam kesejahteraan sosial. Pekerja usaha usaha kesejahteraan sosial. maka beberapa diantara program program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Manggarai Selatan dapat dikatakan berjalan lancar."

"Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi, khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan. Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti pembangunan serta program-programnya."

"Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di tingkat global, regional, nasional, maupun lokal. World Health Organization menggulirkan strategi directly observed treatment short course (DOTS) dan strategi stop tuberculosis partnership bertujuan untuk menjangkau semua penderita tuberkulosis. Kedua strategi tersebut masih belum mampu mencapai target case detection rate (CDR) secara konsisten. Penelitian ini bertujuan merumuskan model modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam crude death rate. Sasaran penelitian adalah petugas tuberkulosis dan kader di 30 desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah survei dan studi kasus. Hasil penelitian survei menunjukkan, desa dengan modal sosial yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk melampaui target CDR ≥ 70%, 9 kali lebih besar daripada desa dengan modal sosial rendah. Desa dengan partisipasi masyarakat tinggi mempunyai kemungkinan 7,5 kali lebih besar daripada desa dengan partisipasi masyarakat rendah. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan, faktor-faktor modal sosial yang berhubungan dengan CDR terdiri dari dimensi kognitif meliputi kepercayaan dan merasa mempunyai program tuberkulosis. Dimensi relasional meliputi norma sosial, penanaman jasa pribadi, kerja sama, dan komunikasi. Dimensi struktural meliputi jejaring dan persatuan. Faktor-faktor partisipasi yang berhubungan dengan CDR meliputi identifikasi kebutuhan, menggerakan sumber daya program, dan kepemimpinan.

---

Tuberculosis is an important public health problem of global, regional, national, and local levels. World health organization launched directly observed treatment short course (DOTS) and stop tuberculosis partnership strategies aiming to reach all tuberculosis patients. Both strategies have not been able to reach the case detection rate (CDR) target consistently. This research aimed to formulate a social capital and participation model in crude death rate. The target of research was the officers of tuberculosis programs and cadres in 30 villages in Karanganyar Regency, Central Java. The method used in this research was survey and case study. The result of survey research showed that the village with high social capital had 9 times probability of surpassing CDR target ≥ 70% than the one with low social capital and 7.5 times higher than the one with low public participation. The result of case study showed that the social capital factors relating to CDR consisted of cognitive dimension encompassing trust and sense of belonging to tuberculosis program. Relational dimension encompassed social norm, personal service implantation, cooperation, and communication. Structural dimension involved public network and association. The factors of participation relating to CDR included need identification, activating the program resource, and leadership."

"Pembahasan terhadap topik yang melihat adanya korelasi antara tingkat status sosial ekonomi dengan partisipasi politik ini, sesungguhnya diilhami oleh suatu obsesi pada gagasan yang agafc besar, yaitu demokrat isas i. Adapun yang penulis maksud dengan demokratisasi adalah proses pengambilan dan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara utuh dalam setiap kegiatan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah perlu adanya perluasan partisipasi politik rakyat aecara mandiri (autonomous}, Namun di dalam fcenyataannya, perluasan partisipasi politik rakyat tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem politik secara makro, tetapi juga berkelindan dengan segi-segi kehidupan sosial dari rakyat itu sendiri. Dalam hal ini faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik rakyat. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti Almond, Infceles, Verba dan Nie, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan sikap kewarganegaraan yang aktif. Variabel-variabel seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pefcerjaan, penghasilan, dan usia dapat disejajarkan dengan variabel pendidikan dalam menentukan tindakan-tindakan politik. Temuan yang diperoleh oleh para sar.jana tersebut, nienibukt ikan bahwa tingkat status sosia! ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Dari pernyataan tersebut, lahirlah rumusan "semakin tinggi ti ngkat status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasi politikoya". Dalam kaitannya dengan masyarakat pekerja sektor informal, penulis ingin melihat, apflkah rumusan tersebut di atas tetap terjaga keberlakuannya terhadap suatu lapisan masyarakat kota yang berdasarkan tingkat status sosial ekonomi bcrada pada posisi yang rendah. Atau apakah akan ditemukan hal-hal baru yang khusus berkenaan denoan kehidupan mereka yang unik. Singkatnya penelitian ini dapat dikatakan suatu usaha verifikasi terhadap teori yang melihat adanya hubungan antara tingkat status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik dengan mencoba menerapkannya pada masyarakat peker.ja sektor informal. Dipilihnya masyarakat sektor informsi sebagai objek kejadian , mengingat kelompok ini keberadaannya merupakan suatu fenomena yang menarik di wilayah perkotaan. Hal itu disebabkan oleh jumlah mereka yang dari masa ke raasa terus bertambah secara meyakinkan, sehingga secara fcuantitatif merupakan sumber daya politik yang cukup potensial untuk diberdayakan. Selain itu, persoalam umum di negara Dunia Ketiga sampai saat ini adalah bagaimana meningkat kan partisipasi politik masyarakatnya yang cenderung apatis. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan.Dipilihnya kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, berdasarkan beberapa pert imbangan, antara lain merupakan salah satu sentra dari para pefcerja sektor informal, sebab jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, kedudukannya juga berada dalam satu wilayah di mana penulis melangsungkan pendidikan. Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa para pekerja sektor informal memi 1 iki latar belakang status sosial yang rendah, tetapi tidak dengan status ekonominya. Demikian juga, untuk bentuk partisipasi politik yang melibatkan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta yang berupa aksi protes, partisipasi mereka cenderung rendah. Tetapi untuk bentuk partisipasi politik yang tidak bersifat intensif dan menyita waktu seperti penggunaan suara dalam pemilu , keikutsertaan mereka cenderung tinggi. Hasil uji hipotesis melalui analisa tabel silang, menunjukkan bahwa untuk partispasi politik yang tidak bersifat intensif dan berupa aksi protes, seperti pada penggunaan suara dalam pemilu dan melakukan aksi demontrasi atau mogak, variabel pendidikan dan penghasilan tidak berpengaruh , Sementara untuk partisipasi politik yang bersifat intensif seperti ikut organisasi , mencari koneksi dan melakukan lobi variable pendidikan dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan sifat pekerjaan yang dimiliki oleh para pekerja sector informal apakah yang menetap atau tidak menetap, tidak memiliki berpengaruh terhadap semua bentuk partisipasi politik yang ada."

"ABSTRAKSelain pemerintah, banyak lembaga nonpemerintah di Indonesia yang menjalankan program-program sosial. Organisasi masyarakat sipil, seperti non-government organization NGO yang umumnya berbadan hukum Yayasan Non Profit, memiliki keterbatasan dalam upaya penyelesaian masalah sosial. Hal ini karena ketergantungan NGO pada donor sebagai sumber pembiayaan. Artinya, ketika NGO tidak lagi memiliki donor, maka keberlangsungan penyelesaian masalah sosial akan terganggu. Untuk tetap berkelanjutan, salah satu pilihan dengan pendekatan kewirausahaan sosial agar NGO mempunyai kemampuan untuk menciptakan alternatif dana secara mandiri. Selain untuk pemasukan bagi NGO, kewirausahaan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu NGO berbadan hukum yayasan nonprofit yang sedang merintis kewirausahaan sosial yaitu Hoshizora Foundation. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses kewirausahaan dengan partisipasi masyarakat pada Hoshizora Foundation yang terletak Desa Wisata Kalakijo, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data meliputi studi literatur/dokumen, wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi/ pengambilan foto. Penelitian ini mencoba melihat dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya desa, bahwa kewirausahaan juga melibatkan peran masyarakat. Pembangunan Sosial menurut Midgley lebih melihat kewirausahaan merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial oleh individu. Walaupun individu mempunyai peranan, peran dan partisipasi masyarakat juga penting bagi berjalannya sebuah kewirausahaan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai kewirausahaan selain sebagai sumber dana alternatif bagi yayasan dengan partisisi masyarakat.

---

ABSTRACTAside from the government, many non governmental organizations in Indonesia conduct social programs. Civil society organizations, such as non governmental organizations NGOs that are generally incorporated as non profit organization, have limitations in attempt to resolve social problems. This is due to NGO dependence on donors as a source of funding. In other words, when NGOs are no longer supported by donors, the sustainability of social problem solving programs will be disrupted. For its sustainability, one of the options is through a social entrepreneurial approach so that NGOs have the ability to create self fund alternatives. This entrepreneurship not only serves as the income for NGOs, but it can also provide benefits to promote the welfare of community. One of the NGO incorporated as non profit foundation which conducting social entrepreneurship is Hoshizora Foundation. The research uses qualitative approach. This approach was selected to attain more in depth information on the entrepreneurial process with community participation in the Hoshizora Foundation located in the Kalakijo Tourism Village, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. The type of this research is descriptive. Informant selection was done by using non probability sampling technique by purposive sampling. Methods of data collection include literature document studies, in depth interviews, field observation, documentation photo capture. This research tries to see in the context of Indonesian people, especially in village area, that entrepreneurship also involves the role of community. Social Development by Midgley tends to view entrepreneurship as part of social development strategies by individuals. Although individuals have roles, roles and community participation are also important for entrepreneurship. This research would like to examine more deeply about entrepreneurship not only as an alternative source of funding for the foundation with community participation. "

"Pemberiakuan otonomi daerah sebagairnana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik tolak perubahan paradigma pembangunan di daerah yakni dari sistem sentralisasi ke arah sistem desentratisasi. Secara substansial dan komprehensif masyarakatlah yang sebenarnya sebagai tujuan utama penerima otonomi daerah dan bukannya pada pemerintah daerahnya. Untuk mengetahui seberapa besar jangkauan dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial akan mampu dirasakan masyarakat hingga pada tingkat yang paling bawah, kondisi ini dapat diamati dari seberapa besar pula Bargainning power masyarakat melalui wadah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berkemampuan (powerfull) mempengaruhi Pemerintah Kota Tarakan di dalam penetapan kebijakan kesejahteraan sosial.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan periode Tahun 2001-2003, serta pengaruhnya terhadap jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat Kerangka pikir utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, diarahkan pada bagaimana hasil akhir (outputs) dari sistem perencanaan pembangunan daerah tersebut akan lebih mampu menyelesaikan dan mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial kemiskinan secara cepat, tepat dan mendasar. Perencanaan pembangunan semacam ini sudah barang tentu mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakatnya secara nyata dan berkelanjutan, dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan umum.Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka teori sistem melalui analisis sistem dinamik. Pendekatan ini dipandang sangat cocok untuk menganalisis dinamika kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan yang didirikan dengan adanya penuh kerumitan, selalu mengalami perubahan cepat yang mengandung ketidakpastian, adanya waktu jeda (delay) dan umpan balikan (feedback loop). Sumber data penelitian adalah para informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive (non probability) sampling, dan proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memadukan penggunaan teknik in-depth interview dan studi dokurnentasi. Cara ini dimaksudkan sebagai mekanisme untuk saling melengkapi, dan cara semacam ini dapat diyakini mampu menjelaskan secara obyektif dan komprehensif kondisi realitas sosiai yang ditemukan di lokasi penelitian.Hasil penelitian lapangan menunjukkan begitu kuatnya dominasi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning daripada bottom up planning, artinya keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, masih dibuat dan didominasi oleh usulan-usulan kegiatan pembangunan strategis yang datangnya dari jajaran Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan, yang di dalamnya masyarakat khususnya pada tingkat yang paling bawah (grassrtaat) kurang memiliki peranan yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.Kesulitan di dalam mencari titik temu antara kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning dengan bottom up planning di Kecamatan Tarakan Barat karena: pertama, strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan Kota Tarakan sebagai Little Singapore, di dalam prakteknya masih tidak jelas pengoperasionalisasianya hingga pada tingkat grassrt Kadua, berbagai usulan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berasal dari LPM pada kenyataannya relatif kurang dilandaskan pada upaya-upaya ke arah pemenuhan kebutuhan riil (real need) masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang mereka ajukan, cenderung memiliki kesamaan dengan usulan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, masih kurang efektifnya bargaining power masyarakat (LPM), yang ditandai dengan masih relatif tingginya persentase angka fraksi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planing (22,62% per tahun).Jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat baru pada jenjang anak tangga ketiga yang merupakan kelompok Degree of Tokenism, sebagaimana kerangka teori dalam Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Amsteln. Pada jenjang partisipasi ini, didirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangannya, akan tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya sehubungan penyampaian pandangan yang telah mereka sampaikan. Peranan serta masyarakat pada jenjang partisipasi ini, dimaknai hanya memiliki kemungkinan yang relatif kecil untuk mampu menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang mendasar, ke arah terwujudnya kondisi kesejahteraan sosial.Kenyataan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, antara lain: pertama, hambatan struktural yang berupa sistem politik Pemerintah Kota Tarakan yang tampak begitu sentralistik di dalam menetapkan kebijakan pembangunannya, dengan kurang mau menerima kritik dan saran dari masyarakat (LPN), sekalipun itu juga saran yang datangnya dari pihak legislatif. Kedua, hambatan administratif yang berupa sistem administrasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan secara terpusat, dengan kurang mengedepankan pentingnya pelibatan peran aktif masyarakat di dalamnya, sehingga kegiatan pembangunan yang direalisasikan akan lebih didominasi oleh usulan-usulan kegiatan strategis dari Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan.Upaya rekomendasi terhadap realitas sosial rendahnya jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial Kecamatan Tarakan Barat antara lain: pertama, dilaksanakannya Reposisi Fungsi LPM yang ada pada setiap Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang terdiri dari program restrukturisasl LPM dan program stabilisasi LPM. Kedua, meningkatkan upaya-upaya pembelajaran kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah yang ideal. Ketiga, pengkajian kembali terhadap alur mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana yang telah ada selama ini untuk lebih bersifat partisipatif dan accountable.(Tesis: xii, 6 bab, 149 halaman, 16 tabel, 10 gambar, 4 lampiran, Bibliografi: 41 buku, 1 tesis, 2 jurnal, dan 4 makalah, (1980 s/d 2003)"