Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penguasaan tunggal tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) (?PLN?) membawa konsekuensi bagi konsumen untuk mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN. Salah satu kebijakan yang ada adalah mengenai penghapusan pemberlakuan Uang Jaminan Pelanggan (?UJL?). UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen PLN dan telah diterapkan sejak tahun 1940. Penghapusan UJL menimbulkan permasalahan¬permasalahan hukum bagi konsumen ketenagalistrikan seperti misalnya status hukum dari pengembalian UJL, sistematika pengembalian UJL, pengenaan bunga terhadap UJL, dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Skripsi ini secara khusus membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen ketenagalistrikan terkait dengan penghapusan UJL yang ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (?UUPK?).

---

The monopoly of the electricity by PT PLN (Persero) (?PLN?) requires the consumers to comply with any regulations issued by PLN. One of the existing policy is the enactment removal of the Customer Stallage (Uang Jaminan Pelanggan) (?UJL?). UJL is a stallage of the consumption of electricity for the consumer of PLN as long as they are registered as the consumer of PLN. UJL has been implemented since 1940. The removal of UJL brings legal issues to the electricity consumers like for example the legal status of the repayment of UJL, the repayment procedure of UJL, the interest imposition on UJL, and many other legal issues. This mini-thesis specifically reviews the legal protection to electricity consumer related to the enactment removal of UJL viewed from Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas terjadinya pemadaman listrik dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas padamnya listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, PT. PLN (Persero) telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi. Kedua, konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

---

The focus of this study is about law infringements that has been done by PLN Ltd. on the occurrence of blackout and also legal efforts that can be conducted by consumers who aggrieved by this blackout. There are two conclusions as the outcome of this research. Firstly, PLN Ltd. has infringed the consumer protection act in connection with the occurrence of blackout. Secondly, the aggrieved consumers can resolve disputes through the court or out of court dispute settlement."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah perlindungan konsumen jasa layanan Short Message Service (SMS) terkait dengan perjanjian penetapan harga SMS off-net (lintas operator) yang dilakukan oleh enam operator telekomunikasi selama periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penetapan harga SMS off-net ini, telah menimbulkan dampak kerugian bagi konsumen. Konsumen yang dirugikan, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi tersebut. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih konsumen, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

---

This thesis concerning the problem of SMS consumer’s protections which related to the SMS off-net price fixing that was carried out by six telecommunication operators for the period 2004 up to April 1 2008. This research was the juridical-normative research, where the source of the data was received from the secondary data and it will be analyzed qualitatively. The results of the research showed that the price fixing caused the impact of the loss for the consumer. Consumer have right to get compensation of loss from the business actor, and to get it, there are several alternatives dispute resolution which could be chosen by the consumer that are going through the court or outside the court."

"ABSTRAKCorporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan erat dengan kegiatan sosial yang memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada prakteknya, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memang dilakukan dengan kegiatan filantropi berupa sumbangan, inilah mengapa dapat ditemukannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha bertajuk ldquo;donasi CSR rdquo; dengan melibatkan konsumen. Pada prakteknya tindakan ini menyebabkan penyimpangan karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana pelaksanaan CSR harus menggunakan biaya perusahaan dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang pelindungan konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam praktek pembebanan donasi CSR terhadap konsumen tersebut. Pelanggaran praktek pembebanan donasi CSR ini kemudian juga memberikan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak-hak konsumen sebagiamana yang diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen. Kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak konsumen atas nilai tukar, hak atas pelayanan yang benar dan jelas, serta kesukarelaan dalam memberikan donasi.

---

ABSTRACTCorporate Social Responsibility CSR as governed under Law No. 20 of 2007 is closely related to social acitivities that make a sustainable contribution into the community. In practice, CSR activities conducted by companies in Indonesia are in the forms of philantropic activities such as charity. Therefore, a CSR activity named ldquo CSR donation rdquo that is carried out by business players by engaging the consumers can be found. In pratice, this action is considered as an infringement as it violates the provisions of Limited Liability Companies Law specifying that CSR must be conducted using the company rsquo s own cost and not supported by any other party. Moreover, in the perspective of consumer protection, there are other violations identified in the practice of charging of CSR donation to consumers. This charging of CSR donation subsequently also causes disadvantage the consumers by violating the rights of consumers as specified under Consumer Protection Law. The disadvantage is in the forms of the violation of consumers rsquo right to exchange value, consumers rsquo right to proper and clear services and sincerity in the provision of donation."

"Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dalam perjanjian kredit PT. Bank X sehingga dapat merugikan debitur sebagai konsumen.

---

The existence of Law No. 8 Year 1999 (UUPK) is to enable the protection o consumers, in an attempt to balance the position between those providing goods and/or services, and the consumers. One of the provisions in UUPK, in the Article 18, is the prohibition standardized clauses. At present, banks? credit agreements with their clients are in standardized forms. The topic discussed in this thesis is to study the adoption of standardized clauses in the credit agreement of Bank X. From this thesis it is concluded that there remain standardized clauses in the credit agreement o Bank X that run counter to Article 18 UUPK, which could therefore disadvantage the client as a consumer."

"Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat membuat sebagian dari pelaku usaha melakukan berbagai macam strategi niaga untuk dapat merebut konsumen. Salah satu praktek niaga yang dijalankan oleh pelaku usaha saat ini di tengah persaingan yang ketat adalah dengan ”penjualan suatu produk barang/jasa dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya sehingga tampak sebagai satu kesatuan (paket), yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut”. Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktek niaga negatif yang dilakukan serta pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang perlindungan konsumen, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai praktek penjualan suatu produk barang/jasa disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut. Namun demikian terdapat berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konskwensi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek niaga negatif tersebut. Agar kepentingan dari konsumen dapat terlindungi dengan sempurna oleh sebab itu diperlukan adanya pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktek niaga negatif dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang ter...

---

Competition in business is looking forward and make a lot of producers effort many kind of way to survive and win the competition in trading their goods/service. This problem causes a lot of negative trade practice which is contrary with Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection. One of negative trade practice which is doing by producers is about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service. Negative Trade Practice is trade practical which is contrary with the law and causes fanancial loss for consumers. In this research will be analyzed about selling goods/service which is inserted by another goods/service in Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA. To give proof of negative trade practice and infringement in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which is doing by Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA, author use normative law research method (research about positive law, rules and book/another article about law) and interview with a lot of resource person. In Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection there is no direct rules explaining about Selling Goods/Service which is inserted by another goods/service. However there is kind of rules in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which can use to cover that infringement activity (negative trade practice) who doing by producers. In order that, to give a protect for consumers, need to arrange directly or specific rules of about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service."

"Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box PT Bank Internasional Indonesia Tbk. merupakan perjanjian yang mengatur mengenai jasa penyewaan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang atau surat berharga untuk jangka waktu tertentu di bank. Barang yang dapat disimpan berupa efek-efek, dokumendokumen, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang berharga lainnya. Tujuan disediakannya Safe Deposit Box adalah menghindari musnahnya dokumen atau barang berharga dari bahaya kebakaran dan menghindari hilangnya perhiasan atau barang berharga lainnya dari bahaya kecurian atau perampokan. Akan tetapi pada kenyataannya, resiko atas hilang, musnah, susut atau berubah wujudnya barang-banrang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ditanggung oleh nasabah. Apabila dilihat dari perbandingan karakteristik antara perjanjian sewa menyewa dengan penitipan barang, maka yang lebih tepat untuk dipergunakan adalah perjanjian penitipan barang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka, dan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan di dalam KUH Perdata. Akan tetapi dalam prakteknya, pihak bank mempergunakan klausula eksonerasi agar terlepas dari tanggung jawab jika terjadi resiko sehingga tidak sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu sebaiknya dalam membuat perjanjian, bank mencantumkan klausul-klausul yang tegas agar mudah dipahami konsumen dan memperhatikan kedudukan kedua belah pihak.

---

The lease agreement of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.'s Safe Deposit Box regulates lease service of a particular-sized box to store goods or valuable documents for a certain period of time in the bank. Stored items can be in form of effects, documents, marketable securities, jewelry, gold, and other valuables. The purposes of Safe Deposit Box are to avoid the disappearance of documents or valuables caused by fire and to avoid jewelry or other valuables from being stolen or robbed. However, in reality, the valuables risks for any disappearance, destroyed, shrunk, or changed of shape become the customer's burden. Comparing the lease agreement than the custodian characteristic, it is easily seen that the custodian agreement is more suitable.

This is the normative research based on divining manual with secondary data. The lease agreement of Safe Deposit Box itself has completed all the basic rules in Indonesian Civil Law while in the actual case the bank used exclusion clause to be free from all the responsibilities if risk happened that is contrary with Law No. 8 Year 1999 on consumer protection. It is recommended for the agreement that Bank makes the precise clauses to be easily understood by consumer and concern each parties involved."