Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.

---

Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.

This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%."

"Manajemen risiko merupakan salah satu faktor terpenting dalam manajemen proyek untuk memastikan proyek dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengelolaan risiko yang tepat, risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. Pada akhirnya, kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan dana kontingensi risiko menjadi faktor keberhasilan dalam mengestimasi biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan proses identifikasi dan analisis risiko untuk memperoleh risiko yang termasuk kategori tinggi yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek PLTU X, serta menentukan strategi penanganan risiko. Setelah itu, dilakukan simulasi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menentukan besarnya dana kontingensi optimal dengan tingkat kepercayaan mulai dari 80% sampai 100%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan perhitungan alokasi dana kontingensi yang optimal, maka perusahaan dapat mengalokasikan dana dengan tepat dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi pihak perusahaan.

---

Risk management is one of the most important factors in project management to ensure that the project will accomplished well. By managing the risk well, it can anticipate risks that may appear from the beginning of the project. At the end, the company ability to allocate cost contingency for the risks become the success factor in cost estimation and profit that can be achieved by the company itself. The research contains of risk identification process and risk analysis to identify the risk that included as a high risk category that may occur along the project CFSPP X taken place, and determine risk response planning for each high risk category. After that, Monte Carlo simulation will be conducted to determine the optimal cost contingency with the level of confidence started from 80% until 100%. Overall, it can be concluded that by calculating the optimal cost contingency, company can allocate the fund correctly and will achieve the profit eventually."

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.

---

A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen proyek ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) berdasarkan levers of control dari Robert Simons, pengendalian di setiap aktivitas pengelolaan, dan pengaturan aktivitas sesuai sequence activities. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan saran pencegahan atas keterlambatan penyelesaian proyek dan memberikan gambaran disain supaya proyek selesai tepat waktu. Berdasarkan tesis ini, perusahaan telah membangun pengendalian sesuai levers of control namun perlu memberikan perhatian lagi pada outsourcing yang belum memahami belief system & business conduct boundary, pemanfaatan hasil diagnostic control system yang lebih banyak reaktif dibanding preventif, dan terhadap pegawai yang kurang berpartisipasi dalam interactive control system. Tesis ini juga menunjukkan terdapat aktivitas yang berisiko menyebabkan penyelesaian proyek jadi terlambat dan pengaturan yang belum berurutan, yaitu ketika dokumen disain awal/engineer cost estimate yang disusun oleh konsultan luar dan penyusunan tender document/draf kontrak tidak menyebutkan secara spesifik apakah harga kontrak sudah termasuk/tidak termasuk pajak sehingga berpotensi sengketa, kontrak sudah ditandatangani meskipun pendanaan/perizinan/pembebasan lahan belum tuntas, dan ketika terjadi inisiasi proyek secara mendadak atas permintaan pihak luar yang berwenang sehingga persiapan konstruksi kurang memadai. Terjadinya sengketa, belum tuntasnya pendanaan/ perizinan/pembebasan lahan, dan persiapan yang kurang memadai seringkali menyebabkan penundaan/kendala konstruksi, yang akhirnya penyelesaian proyek menjadi terlambat.

---

This thesis discusses evaluation control system of electricity project management at PT PLN (Persero) according to levers of control of Robert Simons, control of every activity, and settings of activities according to sequence activities. The result is to provide prevention advices of project completion tardiness and to give design overview so the project would be completed timely. In this research, the company has built control system in according to levers of control, but it needs to pay attention to outsourcing which does not understand the belief system & business conduct boundary, utilization of diagnostic control system more reactive than preventive, and employees who participate less in interactive control system. Research also shows that there are risky activities which cause the lateness of project completion and not sequent settings, ie when the basic design/cost estimate arranged by outsider consultant and preparation of tender document/draft of contract not mention specifically whether the contract price included/excluded taxes so potentially dispute, signed contract though funding/licensing/land acquisition incomplete, and when occurs initiation of the project suddenly by request of the authorized outsider party so the preparation of the construction is inadequate. Disputes, funding/licensing/land acquisition incomplete, and inadequate preparation often cause delay/constraints of construction, that finally completion of the project become late."

"PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu.

---

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time."