Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perbedaan pemikiran dan sikap politik Natsir berhadapan dengan Isa Anshary tentang negara yang berlandaskan Pancasila versus Islam. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman politik keduanya yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa Natsir dapat berkompromi menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan dan sikap politik Natsir moderat disebabkan pengalaman aktivitas politiknya dalam praktik pemerintahan. Berbeda dengan Natsir, Isa Anshary menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan dan sikap politik Isa Anshary berorientasi fundamentalistik disebabkan pengalaman aktivitas politiknya dalam revolusi fisik yang selalu berada di luar sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini ingin menunjukkan bahwa politik Islam yang dipresentasikan elite Persis tidak monolitik. Studi ini memanfaatkan sumber tulisan (pustaka) untuk melihat dan mendeskripsikan pandangan politik Persis yang tidak monolitik. Hubungan antara struktur lingkungan politik dengan individu-individu elite menjadi fokus uraian tesis ini.

---

The focus of this study is the difference of political view and attitude between Natsir and Isa Anshary about State which is grounded by Pancasila versus Islam which is caused by the effect of their both environment and political activities. This study found that Natsir's view about Pancasila was moderate caused by his political experience in goverment. The opposition of Natsir's political view was Isa Anshary's. His politival view about Pancasila was radical caused by his political experience in revolution and his activity always out of goverment system. The purpose of this study is to understand that Islamic politic which is presented by Persis's ellite is not monolitic. This study mainly using the written sources to find out and describe political view of Persis's ellite which is not monolitic. The main focus of this thesis is explaining the relations between stucture of political environment and ellite's political view and attitude."

"ABSTRAKKH.M.Isa Anshary dalam sejarah perjuangannya dikenal sebagai orang yang sangat lantang dan tegas dalam menyampaikan suatu pendapat, sehingga tidak sedikit pihak-pihak yang merasa mendapat kecaman. Pemikiran yang dilontarkannya sangat revolusioner dan tidak mengenal kompromi, lawan yang tidak sependapat dengan beliau akan dihantam sekalipun lawannya itu adalah pihak yang berkuasa. Ketika pemerintah Kolonial Belanda, Facisme Jepang, maupun pemerintah Republik Indonesia sendiri pernah mengalami kecaman dari KH. M. Isa Anshary.AktifitasKH.M,Isa-Anshary_sebagai mubaligdalam organisasi Persatuan Islam maupun politikus dalam pergerakan di Indonesia sangat besar sekali. Dimulai pada masa penjajahan Belanda dan masa facisme Jepang serta masa pemerintahan republik sepak terjang beliau cukupmempengaruhidalam membesarkan organisasi Persatuan Islam maupun liku-liku jalannya politik di-..."

"Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isu yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M sampai abad ke-21 M. Meskipun hampir 11 abad masalah ini dikaji, akan tetapi tidak pernah memberi satu kajian yang dapat diterima dan disepakati secara bersama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-hadits sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga terkesan bahwa Islam memberi kebebasan bagi munculnya ragam interprestasi dalam memahaminya.Tesis ini akan meneliti sejauhmana hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi yang merupakan salah satu ulama al-Azhar kontemporer, dan Moh. Natsir seorang tokoh politik Islam di negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam memahami persoalan hubungan Islam dengan negara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis dan metode deskriptif serta komperatif.Hasil dari penelitian di atas, penulis menemukan ada beberapa persoalan yang memiliki persamaan dan perbedaan pemikiran antara al-Qardhawi dan Natsir dalam memahami hubungan Islam dengan negara. Persoalan itu antara lain mengenai kedudukan negara dalam Islam, bentuk negara dan sistem pemerintahan, karakter pemimpin negara dan kewa;ganegaraan.Pemikiran politik al-Qardhawi sedikit banyak di pengaruhi oleh Hasan al-Banna, dan ia pernah menjadi aktivis gerakan al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Al-Qardhawi berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, bahwa dalam al-Quran dan Sunnah ditemukan aturan-aturan yang langsung walaupun tidak rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Al-Qardhawi berargumen berdasarkan ayat-ayat al-Quran, hadits dan karakter Islam itu sendiri mengenai keberadaan negara dalam Islam.Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim dan sering sekali dalam perjuangan politiknya sebagai "Salimisten". Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisah. Islam menurutnya bukan sekedar bentuk format atau simbol, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

The problem about relation between Islam and state were predominating conference issue in the Islamic people history since 9 M till 21 M century. Although these problem was studied almost 11 century but not give and study that could accepted and agreed together. Those caused by there was not detail explanation, either of al-Quran also al-hadits as main source of Islam law, so Islam is impressed like gave freedom to many kind of interpretation comprehending of it.

This thesis will examine carefully as far as a concept of ideal Islamic state, especially about relation between Islam and state according to perspective of Yusuf al-Qardhawi, a contemporary uIama of al-Azhar and Moh. Natsir, an Islamic politician figure in Indonesia. Expected this research is known difference and similarity thinking both them in order to understand Islam and state relation problem. The research methods that used are qualitative research method, phenomenology approach and descriptive and comparative method.

The writer found that the result of the research above, there is some problem owning difference and similarity of thinking between al-Qardhawi and Natsir in order to understand Islam and state relation. That problem is about position of state in Islam, form of state and system of government, character of state leader and citizenship.

Al-Qardhawi though, at least, was influenced by Hasan al-Bana, and he has been ever become activist of al-Ikhwanul al.-Muslimin in Mesir. Al-Qardawi thought that Islam and state could not be separated. According to him, in al Qur'an and as Sunnali found regulations about state affair, even, it is not detail. AI Qardhawi argument based on al-Qur'an verses, aI-hadits and character of Islam it self, about the existence of state in Islam.

Most of Natsir though was influenced by his teacher; Agus salim and he often become "Salimisten" in his struggling politic. Natsir thought that Islam and state could not be separated. He said that Islam is not only format or symbol, but the essence of Islamic guidance is foundation on nation and state living."

"Tesis ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam dan dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik yang di maksud di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik Mohammad Natsir dalam hal ini, merupakan Vtihad politik Mohammad Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang berlangsung.Kajian ini dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam. Penelitian ini dilakukan juga guna menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Mohammad Natsir. Selain itu penelitian juga mencoba menjelaskan konsep negara Islam menurut pemikiran Mohammad Natsir dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah understanding process of understanding (Proses pemahaman terhadap sebuah pemahaman). Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku tulis dan catatan) yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks.Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara Islam menjadi kontroversial karena hasil interaksi Mohammad Natsir dengan Iingkungan sosio-historis yang melingkupi kehidupannya. Sementara itu, dalam konsep Negara Islam, Natsir berpendapat bahwa suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut Negara Islam ataupun berdasarkan Islam, tapi negara disusun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam baik dalam teori maupun praktiknya sehingga bagi Natsir negara berfungsi sebagai alat atau perkakas bagi berlakunya hukum Islam. Dengan demikian Islam menjadi tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Namun pandangan Natsir ini ternyata sangat kontradiktif dengan sikap Natsir yang bersikeras men]adikan Islam sebagai dasar negara. Natsir berkeyakinan, negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Di sini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hulcum itu Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk, dalam batas-batas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada peneliti ilmu politik agar dapat menyempurnakan pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir yang belum memenuhi tuntutan masyarakat modern dalam bemegara, terutama konsep tentang demokrasi. Sedangkan kepada para Praktisi politik penulis menyarankan agar dapat mengambil pemikiran Mohammad Natsir yang berhubungan dengan konsep negara sebagai "alat" dan pemikiran liberalnya tentang bolehnya mengadopsi sistem pemerintahan apa saja asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"

"Secara umum tesis ini berusaha mendeskripsikan beberapa aspek yang terkait dengan dinamika pemikiran dan aksi-aksi politik Amien Rais: faktor-faktor yang mempengaruhinya, tema-tema yang digagasnya, fase-fase perjalanan politiknya, kontribusinya dalam pengembangan wacana demokratisasi dan tipologi pemikiran politiknya.Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi lapangan: wawancara dengan Amien Rais dan menghadiri berbagai forum di mana Amien Rais tampil sebagai pembicara utama atau forum yang membahas Amien Rais, Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk melacak akar pemikiran Amien Rais dengan jalan mendeskripsikan proses sosialisasi yang dialami Amien Rais di masa lalu, nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya dan turut membentuk kepribadian dan corak berpikirnya serta obsesi Amien Rais tentang kehidupan politik yang ideal.Dalam penelitian ini ditemukan ada empat faktor utama yang turut membentuk kepribadian politik dan corak berpikir Amien: lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, Muhammadiyah dan spirit ajaran Islam yang dipahaminya. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi pemikiran, sikap dan aksi-aksi politik Amien Rais yang berani, lugas, kritis dan mengedepankan moralitas politik. Keluarganya, khususnya figur sang ibu, mengajarkan sikap tegas dan mengatakan apa adanya, pendidikan, khususnya pendidikannya di Barat, mempengaruhi sikapnya yang terbuka, transparan, demokratis dan cenderung liberal, Muhammadiyah mempengaruhi komitmennya pada nilai-nilai pembaruan, persamaan, egalitarianisme dan beramar ma'ruf nahi munkar; dan ajaran Islam yang diyakininya mengajarkan nilai-nilai tauhid yang dielaborasi menjadi tauhid sosial sebagai spirit seluruh pemikiran dan sikap politiknya.Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tema-tema pokok yang menjadi perhatian Amien sebagai wacana akademis yang. Seperti pandangannya tentang konsepsi negara dalam Islam yang digagasnya sejak awal 1980-an, tauhid sosial yang dipopulerkannya pada pertengahan 1990-an, diskursus demokrasi, moralitas politik dan kekuasaan politik yang direnungkannya pada akhir karier akademiknya sebagai Guru Besar Ilmu Politik UGM tahun 1998.Tesis ini juga mengkaji bagian penting lain dari Amien Rais, yakni evolusi perjalanan politiknya dan sekaligus metamorfosis pemikiran politiknya. Bagian ini bisa disimak dalam tiga fase perjalanan politik Amien Rais: fase intelektual atau ilmuwan politik (political scientist), fase moralis-politik dan fase Amien Rais sebagai aktor politik. Selain itu dikemukakan dua pola artikulasi yang dilakukan Amien: gerakan moral-seperti tercermin dalam dua fase pertama perjalanan politiknya---dan gerakan politik yang tercermin pada fase ketiga ketika ia "berijtihad" meninggalkan gerakan moral dan melengserkan diri dari kepengurusan Muhammadiyah serta memproklamirkan diri sebagai politisi.Metamorfosis politik Amien Rais dari tokoh umat-yang dicitrakan sektarian, radikal, anti-Barat dan fundamentalis-menjadi tokoh bangsa yang nasionalis, demokratis, pluralis dan inklusif, juga merupakan bagian penting yang berhasil dikaji dalam tesis ini.Bagian lain yang cukup menarik adalah tipologi pemikiran politik Amien Rais. Setelah mengkaji berbagai tipe pemetaan politik yang dilakukan oleh beberapa ahli, dalam dan luar negeri, penelitian ini mencoba untuk menawarkan format pemetaan pemikiran politik Amien Rais. Amien adalah wakil generasi baru Islam politik yang modernis-Islamis tetapi inklusif-pluralis dan substansialis."