Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendampingan sosial yang dilakukan Sekretariat Bina Desa di desa Mekarsari bertujuan untuk membantu komunitas petani dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling (perkebunan) Pasir Randu yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII Pasir Nangka. Berdasarkan sejarahnya, lahan yang direklaiming ini mempakan lahan yang telah ditelantarkan PTPN dan kemudian digarap oleh komunitas petani Mekarsari dengan cara membayar pajak dan cukai kepada PTPN. Seiring dengan berjalannya waktu banyak pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PTPN. Hal iniiah yang memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi komunitas petani, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan hak-haknya yang selama ini telah tertindas melalui perjuangan reklaiming. Reklaiming merupakan upaya mempertahankan hak komunitas miskin atas penguasaan dan pengelolan sumber daya alam secara adii dan merata demi terciptanya kesejahteraan mereka Dalam melakukan perjuangannya, petani Mekarsari dibantu SBD melalui program pendampingan sosial meliputi tahapan persiapan dan peiaksanaan yang telah dilakukan sejak tahun 2001.Pada tahapan persiapan, penggalian dan pengumpulan informasi sebagai dasar perencauaan program pendampingan yang dilakukan SBD tidak membutuhkan waktu yang lama dan kendaia yang berarti, mengingat situasi dan kondisi yang mendukung dari petaninya sendiri. Dilanjutkan dengan perekrutan pendamping Community Organizer (CO) yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan pemberian pelatihan untuk menunjang tugasnya di lapangan Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan perekrutan pendamping Iokal dengn kriteria utamanya berdasarkan pada komitmen dan semangat yang tinggi untuk mengadakan perubahan bagi komunitas perani Mekarsari untuk selanjutnya mereka langsung diberi pelatihan tentang mekanisme pendampingan sosial. Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh pendamping CO dan lokal untuk lueulhangun kesadarau kritis dalam rangka penguatan komunilas petani Mekarsari melalui pendidikan musyawarah Kesadaran kritis ini merupakan pondasi untuk membentuk organisasi rakyat yang kuat sebagai wadah perjuangan dan pusat kegiatan komunitas petani.Wujud nyata dari telah tumbuhnya kesadaran kritis adalah terbentuknya Organisasi Tani Lokal (OTL) Pasir Randu sebagai sumber kekuatan bagi komunitas petani dalam meningkatkan posisi tawar menawarnya terhadap pembuat kebijakan. Diikuti dengan dirumuskannya beberapa kegiatan awal seperti pelatihan kepemimpinan, pembuatan jadwal pertemuan rutin dan musyawarah Serta pelatihan manajernen organisasi yang telah menghasiikan struktur organisasi dan AD/ART OTL Pasir Randu. Selanjutnya juga diikuti dengan pembuatan program kerja OTL.Dalam memperkuat peranannya, OTL Pasir Randu membentuk 15 kelompok tani dengan total anggota 300 orang yang didasari pada kedekatan tempat tinggal atau lokasi lahan garapan. Bentuk penguatan Iainnya adaiah melakukn aksi sosial yang diorganisir pendamping CO untuk menyampaikan aspirasi petani terhadap pembuat kebijakan melalui strategi baik konflik, negosiasi maupun demonstrasi. Aksi yang dilakukan komunitas petani erat kaitannya dengan motivasi dan keinginan mereka untuk mendapatkan insentif herupa kebebasan dan ketenangan dalam menggarap lahan reklaiming Beberapa kegiatan aksi yang pemah dilakukan antara Iain ke BPN, DPRD dan Pemda Cianjur. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil mengingat hingga saat ini tidak ada lagi ancaman dan intimidasi yang djterima komunitas petani, walaupun belum mendapatkan legitimasi dari pemerintah.Keberhasilan aksi sosial ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak sebagai wujud pengembangan jaringan yang telah dilakukan oleh OTL. Selain itu pengembangan jaringan juga diperlukan untuk menambah pengetahuan, wawasan Serta membantu mengatasi permasalahan yang dialami OTL. Pengembangan jaringan yang telah dilakukan mulai dari sesama OTL se-kabupaten Cianiur hingga organisasi tani di tingkat nasional dan lembaga sosial maupun bantuan hukum. Tahapan selanjutnya adaiah evaluasi yang sampai saat ini hanya dilakukan secara informal berupa refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.Perubahan yang dirasakan komunilas petani Mekarsari setelah adanya pendampingan sosial SBD ditlunjukkan dengan keberhasilan mereka dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling Pasir Randu sehingga saat ini mereka telah memiliki Iahan sebagai aset, terpenuhinya kebutuhan pangan, dengan adanya pendampingan social yang dilakukan SBD telah mampu meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kepercayaan diri komunitas petani desa Mekarsari."

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial. Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."

"Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak."

"Skripsi ini merupakan deskripsi dari pelaksanaan kaji tindak partisipatif (participatory action research) yang dilakukan pada pembangunan perpustakaan masyarakat di Kampung Gunung Batu Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Bahasan utamanya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perpustakaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat di setiap proses yang dilalui. Partisipasi masyarakat daerah pedesaan menjadi fokus utama. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perpustakaan masyarakat lebih dilihat sebagai upaya masyarakat secara sadar dalam memutuskan dan memilih secara bebas apa yang mungkin dilakukan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan mutu hidupnya, yaitu salah satunya dengan membangun perpustakaan masyarakat sebagai sarana belajar bersama.

---

This study is a description of the implementation of participatory action research is done in the development of the community's library in the Village of Gunung Batu the Tangkil Village the Caringin Sub-district the Bogor Regency. Main criticism is the process of development planning and implementation. Community participation of the rural areas became the main focus. Community participation more was seen as the community's efforts consciously in deciding and choosing freely what possibly was carried out to develop him-self and increase the quality of life, the one with the community to build the library as a means to learn together. "

"Meningkatkan kemampuan diri atau kemandirian masyarakat (to give ability) dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan ?partlsipasl masyarakat", sehingga berhasiI atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dari partisipasl masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik mental maupun emosional dalam setlap mhapan kegiatan P2KT untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan serta turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut serta memberl kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambllan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dlbangun.Tesis Ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamalan Siantar Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadl faktor penghambat dan faktor pendorong pardsipasi masyarakat dalam peiaksanaan P2KT tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive samphhg untuk menentukan informan yang memahami toplk penelitian yaitu Ketua Pelaksana Kabupaten, Kepala Bappeda, Camat Siantar, Pangulu, Tim Teknis Lapangan, Pimpro, Bendpro, Fasililabor Desa, Fasilitator Kecamatan sena Masyarakat yang semuanya berjumiah 20 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.Peneliian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini mengacu pada pendapat dari teori Sastropoetro, Abe, Ife, Adi. Secara garls besar dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyamkat terwujud dalam pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) di Kecamatan Siantar. Bentuk parlisipasi masyalakat berupa uang, bahan bangunan, tenaga, sumbangan pikiran yaitu pendapat dan masukan Serta upaya masyarakat dalam rapat untuk mempengaruhi keputusan yang diambll serta inisiatif membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) sebagai wadah proses pembelajaran bag! masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Dimana program P2KT berbeda dengan program-program sebelumnya.Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) bersifat bottom up. Hal ini dibuktikan dengan keterllbatan masyarakat/partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap peialsanaan sena tahap pemanfaatan dan perneliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan.Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terdapat beherapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terbagl alas dua bagian yaltu penghambat dan pendorong. Faktor penghambat terdirl dari kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat, tlngkat pemahaman masyarakat tenlang P2KT yang beragam, kurangnya rasa percaya diri, kesenjangan persepsi antara pelaku program. Sedangkan faktor pendukung yaitu pendidlkan, pengalaman berorganisasi, dukungan tokoh masyarakat serta keciinya intervensl pemerintah.Adapun saran yang dikemukakan dalam tesis ini yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun mengingat masih kurangnya keahlian dan keterampiian masyarakat, dimana pelaksanaan P2KT berkaltan dengan pembangunan prasarana seperti membangun sarana air bersih, pembatuan jalan dan sebagainya, yang membutuhkan keahlian khusus dari pelaku program untuk melaksanakannya, maka perlu diadakan upaya peningkatan SDM di masa yang akan datang. Langkah yang paling strategis dan praktis adaiah dengan menekankan peningkatan tersebut melalui kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan P2KT, yakni dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pelatihan teknis di kabupaten ataupun melalui pembuatan petunjuk teknis yang Iangsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P2KT, bukan hanya perwakilan saja. Kemudian dalam hal tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, hal ini tidak lepas dengan peiaksanaan sosialisasi, maka untuk ke depannya perlu ditingkatkan dengan cara, sosialisasi di lakukan terus menerus dalam lahapan kegiaian. Bagi masyarakat memang partisipasi masyarakat sudah besar dalam pelaksanaan P2KT, namun masih ada masyarakat yang tidak terlihat sama sekali, maka perlu dilakukan pendekatan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak teriibat melalui ajakan kepada telangga alaupun kerabat keluarga tersebut untuk memberikan pengeriian dan pemahaman tenlang P2KT.Sementara dalam hal pengembangan KPP sebaiknya tehnik pendamplngan terhadap masyarakat tetap dilakukan walaupun keglatan sudah selesai serla mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa prasarana yang sudah ada merupakan langgung jawab masyarakat untuk merawat dan memeliharanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Khusus prasarana yang dipemntukkan bagi kepentingan umum agar pelesiariannya diprogramkan oleh pemerintah nagori melalui APB Desa dengan dukungan Kabupaten Upaya pengembangan tersebut hendaknya terlihat dalam kebliakan daerah daiam bentuk pmgram kabupaten setiap tahun, yang didukung oleh pemerintah propinsi dan fasllitasi pemerintah baik berupa dana dan pendukung lainnya."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."