Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan krisis Eurozone di tahun 2010 merupakan salah satu kejadian besar yang mewarnai tahun 2010. Sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dan moneter regional di kawasan Eropa yang selama ini menjadi kawasan percontohan bagi region lainnya terutama ASEAN, kini Eurozone mengalami tantangan yaitu terjadinya instabilitas finansial akibat terjadinya krisis utang Yunani di tahun 2009 dan diikuti krisis di empat negara lainnya pada tahun 2010, hingga kelima negara ini disingkat dengan PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Greece, dan Spain. Di balik krisis ini, ECB sebagai bank sentral merupakan institusi yang memegang tanggung jawab atas stabilitas finansial di kawasan Eurozone melalui common monetary policy, sehingga kemunculan krisis ini mengindikasikan kebijakan moneter ECB telah gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan Eurozone. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ECB sebagai bank sentral merupakan rezim yang tidak signifikan sehingga mempengaruhi kebijakan moneter yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ECB sebagai rezim tersebut adalah interest, political power, norms/principles, usage/custom, dan knowledge.

---

The emergence of Eurozone crisis in 2010 is one of the major events that characterized the year of 2010. As a form of economic and monetary integration in Europe region which has been the pilot region for another region especially ASEAN, the Eurozone is now facing challenge of financial instability due to that these countries are now abbreviated by PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Spain, and Greece. Behind this crisis, ECB as central bank of the Eurozone has been the institution that held the responsibility in maintaining the financial stability in the Eurozone through common monetary policy. Thus, this indicates that the maintaining the financial stability of Eurozone. That failure was caused by ECB as a central bank has been being insignificant regime and affecting monetary policy as the output. The factors that affect ECB as a regime are interest, political power, norms/principles, usage/custom, and knowledge."

"Tesis ini membahas kebijakan European Financial Stability Facility EFSF yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Uni Eropa berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Zona Euro bersama European Central Bank ECB dan International Monetary Fund IMF dalam merespon krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, Irlandia dan Portugal pada masa Krisis Ekonomi Zona Euro. Kebijakan EFSF yang dibahas pada tesis ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan EFSF. Hal-hal yang melatarbelakangi tersebut didasarkan kepada kerangka pemikiran neoliberal institusional. Berdasarkan kerangka pemikiran neoliberal institusional, tesis ini menetapkan kelemahan institusional oleh Uni Eropa, European Monetary Union EMU, dan ECB yang tidak memiliki regulasi dan sistem pengelolaan krisis ekonomi telah membuat negara-negara anggota Zona Euro mencari solusi dengan meratifikasi kebijakan EFSF dengan melibatkan IMF sebagai solusi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2010. Tesis ini juga melihat bagaimana implikasi EFSF bagi perekonomian negara-negara Zona Euro yang mengalami krisis, melihat sejauh mana harapan negara anggota Zona Euro dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the European Financial Stability Facility EFSF policy established in 2010 by the European Union under the agreement of Eurozone member states together with the European Central Bank ECB and the International Monetary Fund IMF as the response of economic crisis in Greece, Ireland and Portugal during the Eurozone Economic Crisis. The EFSF policy discussed in this thesis is the underlying issue of EFSF policy. The underlying things are based on neoliberal institution framework. Based on neoliberal institution framework, this thesis conclude the institutional weaknesses by the European Union, the European Monetary Union EMU, and the ECB which has no regulation and economic crisis management system has made the Eurozone member states seek the solution by ratifying the EFSF policy by involving the IMF as a solution to the economic crisis that occurred in 2010. This thesis also looks at how the EFSF implications for the economy of Eurozone member states in crisis to see how far the expectations can be realized."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya EU sebagai institusi regional dalam menyelesaiakan krisis di kawasannya dari tahun 2008-2012. Di dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa Euro sebagai mata uang tunggal kawasan Eropa yang dipakai oleh 17 negara merupakan inovasi integrasi ekonomi yang terjadi terhadap kawasan. Sehingga, penelitian ini menarik untuk diteliti karena penyelesaian krisis yang dilakukan bukan pada tingkat negara tetapi pada tingkat institusi regional. Teori Liberal Intergovernmentalism yang dipakai dalam penelitian ini dapat menjelaskan proses bagaimana institusi regional dalam membuat kebijakan penyelesaian krisis. Proses tersebut dapat dilihat dari tawar menawar yang terjadi di instusi dengan dilatarbelakangi oleh preferensi atau kepentingan setiap negara. Kompromi yang terjadi antar negara di Eurozone membuahkan hasil kebijakan yang disepakati bersama. Kemudian, kebijakan tersebut diimplementasikan setiap negara di kawasan Eurozone.

---

This undergraduate thesis discusses the efforts of EU as a regional institution in rescuing Euro from crisis in the region from 2008-2012. This study found that Euro as the single currency used by 17 European countries is an economic integration innovation in region. Thus, this study is interesting to study because the solution of crisis that was not at the state level but at the level of regional institutions. Liberal intergovernmentalism theory that was used in this thesis may explain how the process of regional institutions in making policy crisis resolution. The process can be seen from the bargaining that occurs in instuons the preferences or interest motivated by every country in Eurozone. The compromise between countries in the Eurozone to fruition with the agreed policy. Then, the policy is implemented every country in the Eurozone."

"Bank Sentral Eropa (ECB) sedang dihadapkan dengan inflasi yang tinggi setelah beberapa dekade inflasi di Zona Euro mencapai tingkat yang sangat rendah. Hal ini mengharuskan ECB mengambil tindakan moneter, yaitu dengan melakukan pengetatan perekonomian yang menyebabkan ECB menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya setelah 11 tahun. Sebuah studi peristiwa (event study) digunakan untuk mempelajari dampak pengetatan moneter terhadap harga obligasi pemerintah di zona euro. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetatan moneter menyebabkan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah. Dua regresi digunakan untuk menganalisis faktor pendorong abnormal return imbal hasil obligasi selama pengetatan moneter.

---

The European Central Bank (ECB) is being faced by a high inflation after decades of low inflation. This led the ECB to take monetary measures by tightening the economy which induced the ECB to increase its interest rates for the first time after 11 years. An event study was conducted to examine the effects this monetary tightening has on the Eurozone government bond prices. The results of the analyses indicated that the monetary tightening lead to increase in government bond yields. Finally, two regressions were run to analyse the drivers of the abnormal returns of bond yields during the monetary tightening. "

"Krisis euro yang terjadi sejak tahun 2009 mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan European Monetary Union (EMU) dalam kerangka European Union (EU). Sebagai institusi internasional yang dianggap paling berhasil mengatur hubungan interdependensi berdasarkan perspektif liberal institusionalis, EU ternyata tidak dapat mencegah dan memperbaiki pelanggaran tingkat defisit dan tingkat utang yang terjadi di beberapa negara anggota Eurozone, khususnya Yunani, Italia, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, sehingga krisis euro dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa EU belum sepenuhnya efektif untuk membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas EU membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone, dengan menggunakan dasar teori efek independen institusi internasional berdasarkan perspektif neoliberal institutionalism dan metode congruence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EU tidak efektif dalam membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone pada periode 2002-2012 karena lima alasan berikut: (1) tidak mempunyai kepentingan independen dalam EMU yang merepresentasikan seluruh negara anggota, (2) tidak dapat menghilangkan ketidakjelasan masa depan dalam pelaksanaan EMU, (3) tidak memberikan hasil kesejahteraan ekonomi yang diharapkan dari EMU, (4) tidak dapat memfasilitasi hubungan pengaruh politik dan kapasitas ekonomi yang setara dalam pelaksanaan EMU, dan (5) tidak mempunyai struktur institusi yang independen dan ajeg untuk pelaksanaan EMU.

---

The euro crisis that happened since 2009 indicates that there was a problem in executing European Monetary Union (EMU) rules within the European Union (EU) framework. Regarded by liberal institutionalists as the most successful international institution in dealing with interdependence, EU was proven to be ineffective in preventing and correcting excessive deficit and debt of several Eurozone countries, especially Greece, Italy, Ireland, Portugal, and Spain. This problem signifies that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries.

This study aims to uncover factors that influence EU effectiveness in shaping economic policy of Eurozone countries by using independent effect of international institution theory based on neoliberal institutionalism, with congruence method.

The results show that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries in 2002-2012 because of the following reasons: (1) EU did not have independent interest that represent all member countries? interests, (2) EU was not able to eliminate future unpredictability in implementing EMU, (3) EU was not able to deliver economic welfare that was expected from EMU, (4) EU was not able to facilitate political and economic equality in implementing EMU, and (5) EU did not have independent and firm structure in implementing EMU."

"Penelitian ini membahas tentang analisis efek contagion pada negara-negara emerging market Kawasan Asia saat terjadi krisis finansial global yaitu subprime mortgage di Amerika Serikat dan eurodebt di Kawasan Euro. Periode penelitian berlangsung sejak 2007 hingga 2016, saat terjadi krisis dan sesudah krisis. Observasi mencakup sepuluh negara dengan menggunakan data closing price indeks. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis subprime mortgage, hampir seluruh negara berkembang di Kawasan Asia terkena guncangan dari krisis yaitu mengalami efek contagion. Sementara itu, pada krisis Eurozone, hanya sedikit negara yang terkena efek contagion. Mayoritas negara Emerging Market Asia tidak terpengaruh dari krisis Eurozone.

---

This research analyzes of contagion effects on emerging market countries in Asia when the global financial crisis is subprime mortgage in the United States and eurodebt in the Eurozone. The research period started from 2007 to 2016, during the crisis and after the crisis. Observations include the ten countries using data from the index closing price. The results showed that at the time of the subprime mortgage crisis, all developed countries in the Asian region affected by shocks from the crisis that is experiencing the effects of contagion. While the Eurozone crisis, only a few countries affected by the contagion effect. Majority countries in EM Asia are not affected from Eurozone crisis. "

"ABSTRACTThe relationship between Monetary Stability and Financial Stability is still ambiguous of whether they are complementing or competing against each other. As financial system develops and comes greater concern for financial stress, this research is aimed to analyze the impact of monetary policy instruments on financial system stability by using world countries samples in the long run. The panel data regression result shows that monetary instability does increase financial instability and the use of Inflation Targeting Framework has the most significant role in reducing financial stress.

---

ABSTRAKHubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan masih kerap didebatkan apakah bersifat komplementer atau saling berlawanan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan muncul perhatian yang lebih besar terhadap tekanan di sistem keuangan, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dampak dari instrumen-instrumen kebijakan stabilitas monetar terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan sampel negara-negara di seluruh dunia secara jangka panjang. Hasil dari regresi panel data menunjukkan bahwa instabilitas moneter bersifat meningkatkan instabilitas sistem keuangan dan bahwa penggunaan Inflation Targeting Framework memiliki peran tertinggi dalam mengurangi tekanan pada sistem keuangan."

"Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana.

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement."

"Krisis Zona Eropa yang terjadi pada tahun 2009 membawa berbagai dampak terhadap negara-negara anggotanya. Salah satu hal yang terlihat setelah terjadinya krisis adalah peningkatan sentimen anti Uni Eropa yang semakin jelas terlihat dan biasa disebut sebagai Euroskepticism. Dalam tinjauan literatur terhadap 16 tulisan ini, akan dilakukan pengelompokan argumen dalam literatur krisis zona euro berdasarkan tiga kategori: penyebab, dampak, dan preskripsi. Setelah itu, dua dari tiga kategori tersebut penyebab dan preskripsi ditinjau lebih dalam lagi untuk dipetakan sikapnya terhadap eksistensi Uni Eropa, serta prinsip-prinsip dan perjanjian yang ada di dalamnya, di mana akan ada dua ragam utama, yakni: golongan pro Uni Eropa dan golongan yang skeptis terhadap Uni Eropa. Tinjauan pustaka ini diharap dapat memperkaya khazanah kajian kawasan Uni Eropa, serta memudahkan pembacanya untuk lebih dapat memahami mengenai krisis zona euro dan juga Euroskepticism.

---

Eurozone Crisis which occurred in 2009 brought about various effects to its member countries. One of the most observable things after the crisis happened is the increase of anti European Union sentiments, a widely adopted view known as Euroskepticism. In this literature review to 16 scholarly writings, the arguments in the Eurozone Crisis literature are classified into three different categories causes, effects, and prescriptions. After that, two out of those three categories effects and prescriptions in the literature will be analyzed deeper and classified into two categories pro European Union and skeptical towards European Union. This literature review serves to enrich the regional study of European Union, as well as making the readers understand Eurozone Crisis and Euroskepticism better."