Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya ,merupakan saiah satu bentuk pemnasalahan sosial yang menuntutpemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternalif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamplng upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakal baik bagi penyandang masalah sosialmaupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan ( recovery) dari program JPS adalah program PZKP (Proyek Penanggulangan Kemiskinandi Parkotaan). PZKP dimaksudkan untuk memajukan perekonomiandaerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based deve!opment)P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di Kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan secaranasional melalui pemberian bantuan modal usaha_ untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yangmendukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan Iangsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatn kerja,penciptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannya Serta peiatihan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktif Salah saw keiurahan yang menjadi sasaran P2KP adalahkelurahan Karang Anyar Kecamalan Sawah Besar Jakarta Pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai: model kegiatan yang diterapkanP2KP, hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan P2KP,model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP. Penelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif denganmenggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam peneltian ini, peneliti terlibat Iangsung sebagai Fasilitator Kelurahan di KelurahanKarng Anyar selama dua tahun. Dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu 'tahap melihat? yang didalamnya adalah pengumpulaninformasi yang reievan dan penggambaran situasi. Tahap kedua adalah"tahap berpikir? yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis sertapenginterpretasian dan penjelasan. Sedangkan tahapan ketiga adaiah"tahap bertindak' yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaandan evalusi.Penelitian ini dilakukan di wiiayah sasaran P2KP Kelurahan Anyardengan difokuskan di RW 01,02 Serta RW 07. Adapun alasan pemilihanwilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP di KelurahanKarang Anyar, wilayah RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayahyang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dimulaisejak bulan Mei 2000 sampai dengan Bulan Oktober 2001, namunpenelitian ini sempat terhenti selama 3 bulan yaitu pada bulan April-Juni2001_karena kesibukan BKM Karang Anyar dan Fasilitator dalammembuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktupenelitian terhitung sejak Bulan Mei 2000 dengan alasan bahwa penelitisudah mulal terlibat langsung bahkan sejak lima bulan sebelumnyaDari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, makaintervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danabergulir kepada anggota- masyarakat, pendampingan terhadap KSMuntuk menjadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkaryawarga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan ForumMusyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM sertaberfungsi sebagai Iembaga pengawas yang memantau kinerja BKIVI yangdiharapkan dapat menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekSelanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikanmengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan padapermasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P2KPyaitu kepada anggot"

"Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan."

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menuntut pemecahan. pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menaggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamping upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah sosial maupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan (recovery) dari program JPS adalah program P2KP (proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan). P2KP dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based development) P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepta penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan kegiattan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang medukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatan kerja, pencptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannnya seta pelatikan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktifSalah satu kelurahan yang menjadi sasaran p2KP adalah kelurahan karang anyar kecamatan sawah besar jakarta pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenal model kegiatan yang diterapkan P2KP, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan P2KP, model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP.PEnelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai fasilitator kelurahan karang anyar selama dua tahun. dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu "tahap melihat" yang didalamnya adalah pengumpulan informasi yang relevan dan penggambaran situasi. tahap kedua adalah "tahap berpikir: yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis seta penginterpretasian dan penjelasan. sedangkan tahapan ketiga adalah "tahap bertindak" yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran P2KP kelurahan karang anyar yang difokuskan di RW 01,02 serta RW 07. Adapaun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP dikeluarahan karang anyar, wilayan RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. penelitian ini dimulai pada bulan mei 2001 sampai dengan bulan oktober 2000, namun penelitian ini sempat terhenti selama 2 bulan yaitu bulan april-juni 2001, karenan kesibukan BKM karang anyar dan fasilitator dalam membuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktu penelitian terhitung sejak bulan mei 2000 dengan alasan bahwa peneliti sudah mulai terlibat langsung bahkan lima bulan sebelumnnya.dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danan bergulir kepada anggota masyarakat, pemdampingan terhadap ksm untuk mejadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkarya warga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan forum musyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM serta berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memantau kinerja BKM yang diharapkan dapt menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekselanjutnya peneltiian ini menyimpulkandan merekomendasikan mengenai program yang ditelah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P@KP yaitu kepada anggota KSM, BKM serta kepada pemerintah sebagai pembuat program "

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

"Sifat dasar manusia merupakan topik pembahasan di semua aspek kehidupan yang tidak ada habisnya, dan keputusan mengenainya sangat berpengaruh terhadap peradaban. Salah satu sifat yang sering diperbincangkan adalah apakah manusia pada dasarnya altruistik atau egoistik.Altruisme muncul sebagai akibat dari perasaan empati. Piliavin dan Charng (1990) menyimpulkan bahwa perilaku ?altruisme? adalah sifat dasar manusia. Kebahagiaan yang didapat adalah konsekuensi dari perilaku memberi dan bukan merupakan tujuan.(Batson, 2005). Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran mengenai altruisme yang ada di diri relawan yang membantu dalam satu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). dan manfaat dari penelitian ini baik teoritis dan praktis.Penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif, dengan wawancara dan observasi sebagai pengumpulan data dengan membahas aspek-aspek seperti latar belakang keluarga, empati, altruisme, kebahagiaan, motivasi intrinsik dan keutamaan dari tiga relawan P2KP yang telah bekerja lebih dari satu tahun dan tanpa diberi imbalan apapun. Kesimpulannya adalah gambaran tentang altruisme yang mengakibatkan adanya kebahagiaan dalam diri relawan.

---

Discourse about human nature has been a never ending topic in all aspects of human lifes, its conclusion is a determining factor shaping the civilization. One of the nature of human often discussed is are human beings altruistic or egoistic.

Altruism is a consequence of the feeling of empathy. Piliavin and Charng (1990) concluded that ?altruism? is human nature. The feeling of joy experienced is a consequence of altriusm and not the purpose (Batson, 2005). The objective of this research is to obtain deeper understanding about altruism within the volunteers in the Urban Poverty Project (P2KP), and its theoritical and practical benefits.

This resreach was conducted applying qualitative method, using interview and observation as means of data collecting on aspects such as family background, empathy, altruism, joy, intrinsict motivation and strengths of the three volunteers of Urban Poverty Project, who has been working for more then one year without any reward or payment. The conclusion is that altruism is an integral part of human nature and feeling of joy is a natural consequenses."

"Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di perkotaan, yang mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks ini, melalui P2KP masalah pengentasan kemiskinan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan karena Spesifikasi dari program P2KP adalah ditempatkannya masyarakat miskin sebagai "subyek" program, artinya masyarakat memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi programnya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan program sebelumnya dimana masyarakat lebih ditempatkan pada posisi "obyek" dari program. Inti dari pemikiran ini adalah gagasan yang kuat untuk menempatkan masyarakat sebagai titik Sentral program pembangunan.Untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program P2KP di kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, maka permasalahan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu; pertama, bagaimanakah gambaran partisipasi masyarakat dalam program P2KP, kedua, bagaimanakah kecenderungan partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program P2KP, dan ketiga, faktor-faktor apakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian evaluatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang proses partisipasi serta faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi pada program P2KP di kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan menyeluruh yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain dengan wawancara mendalam penulis juga melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan maupun perilaku masyarakat. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menumpulkan data sekunder dari tulisan-tulisan atau laporan- laporan yang pernah dibuat oleh pihak pelaksana program.Hasil penelitian menunjukkan, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah, baik pada lahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tahap pngawasan (evaluasi). Hal ini tidak terlepas dari konsep program P2KP yang cenderung mengedepankan partisipasi pasif bagi masyarakat sasaran program. Artinya konsep partisipasi pada program P2KP masih berupa partisipasi pasif, dimana masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Jangka waktu program yang relatif singkat, juga menyulitkan munculnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan P2KP ini juga ditemui beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Aspek pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini, umumnya yang sudah mempunyai usaha relatif stabil dan tetap. Pemilihan ini didasarkan pada upaya menjamin kemampuan masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman. Sementara masyarakat miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan tetapi tidak mempunyai usaha yang stabil dan tetap tidak bisa memanfaatkan program ini. 2) Segi koordinasi program. Koordinasi program yang menyangkut daya gerak pelaksanaan program antar tingkatan yang masih lemah dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam hal komunikasi, daya serap kebijakan dan pengelolaan program. 3) Segi pendampingan dan pengawasan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan kurang ditujukan pada upaya penyadaran terhadap masyarakat akan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan penggalian sumber-sumber daya yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan, tetapi semata- mata hanya pada hal-hal administrasi berkaitan dengan proposal pengucuran dana.Agar program PZKP dapat memunculkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pernatauan/monitoring serta evaluasi program, maka direkomendasikan; pertama, program P2KP hendaknya lebih mengedepankan aspek "proses" dibanding aspek "output", bahwa memunculkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan dalarn waktu singkat,. Kedua, khususnya untuk kasus kegiatan usaha produktif, bahwa kelompok sasarannya hendaknya benar-benar masyarakat miskin versi masyarakat, bukan masyarakat yang sudah mapan dari segi ekonomi/sudah memiliki usaha produktif; ketiga, sebelum melakukan perencanaan program sebaiknya dilakukan penjajakan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, fasilitator kelurahan hanya berperan sebagai fasilitator/pendamping masyarakat; masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam semua daur program, mulai dari tahap penjajakan prioritas masalah/kebutuhan, tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan program, tahap pemantauan program dan tahap evaluasi program. Untuk melibatkan masyarakat dalam kesemua tahapan program ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Participatori Urban Appraisal (PUA)."

"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut := r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."

"Kemiskinan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu pemerintah melaksanakan P2KP. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbasis pada pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan: dan kesinainbungan kegiatan sangat panting. Partisipasi masyarakat tidak setalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karenanya dip erlukan pendamping dan kader untuk memberdayakan kelompok sasaran.Tujuan penelitian adalah menggambarkan proses pendampingan dalam pelaksanaan P2KP Tahap II, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan memilih informan. Informan adalah prang yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan, proses persiapan penerapan sampai hasilnya. Jangka waktu pelaksanaan P2KP Tahap II selaina 18 bulan, penelitian dilakukan sampai minggu ke kedua bulan Mei 2005. Bulan Mei 2005 merupakan angsuran ke sepuluh bagi peminjam. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara dengan pedoman dan pengamatan.Kelurahan Empang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 3448 KK, 625 KK miskin dan belum mendapat P2KP maka ditetapkan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan P2KP Tahap 11. P2KP Tahap II lebih menekankan pengembangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan P2KP Tahap II di Kelurahan Empang tampaknya dijalankan sesuai pedornan umum dan pedoman teknis, dengan cara mendorong ttunbuh kembangnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelompok (Community Based Development Approach). , Pelaksanaan kegiatan sesuai PJM Pronangkis, yaitu kegiatan fisik lingkungan dan sosial fisik merupakan bantuan pelayanan sosial untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pinjaman bergulir, yang harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan masa tenggang dua bulan. Dana bantuan dipergunakan untuk mengembangkan usalia warga masyarakat yang telah disetujui. Dari pendapat kelornpok sasaran, basil pengembangan usaha dapat dipergunakan untuk membayar angsuran dana bergulir, membayar SPP sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pendamping melaksanakan peran fasilitatif yaitu memberi dukungan dan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, peran edukational yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan. Secara singkat 13KM dan UP menggantikan pendampingan ke KSM sesudah berakhimya program.Dalam pelaksanaan P2KP terlihat ada faktor pendu.kung: dukungan pemerintah dan instansi terkait, pendidikan dan pengalaman fasilitator, kader dari kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok sasaran. Adapun faktor penghambatnya: ketidaksesuaian konsep dengan lapangan, proses perencanaan kegiatan sangat lama, menurunnya partisipasi masyarakat, penjenjangan proses verifikasi dan ketidaksiapan kader saat terminasi.Dalam kesimpulan dikemukakan P2KP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh kelompok sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat yang mengarah pada pengembangan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kelompok. Peran pendamping perlu ditingkatkan pada pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengembangkan usaha, perubahan wawasan dan nilai.

---

Poverty is s result of high economy development and social disparity within the society itself. Poverty affects to economy welfare and social welfare. In order to improve the quality of people's life, the government is conducting P2KP or urban poverty reduction program. This poverty reduction program is conducted based on community development.

The community participation in this program is very important, starting from the planning stage, implementation to the continuity of the program. However, the community participation is not always as expected by the government. In this case, existence of an assisting group is very important.

The purpose of this study is to overview the assistance program in the second round of P2KP; to overview the supporting factors and the obstacles of the program. It this study also aims to find out how to overcome the problems. Qualitative method used in this research; an infomnant used in the research in order to obtain all the infonnation about the program, for example the regulations on the preparation and implementation stages.

The second round P2KP is conducted in 18 months and the study was conducted until the second week of May 2005. The month of May 2005 was payment time for those who granted the P2KP revolving funds. The data used in this study was acquired through study of document, guided interview and field observation.

Kelurahan Empang is an urban area with 3448 families living in the area. Of the number, 625 families are classified as poor family and have yet granted the P2KP. The second round P2KP emphasizes on developing the community with local community participation. The program was conducted based on both general and technical guidance. It was also conducted supporting the community involvement through the Community Based Development Approach.

The program according to PJM Pronangkis, consisted of community physic activity and physic social, is actually a kind social help for poor families. Productive economy business is a revolving fund that has to be returned within ten months with 2 months toleration time. The revolving fund is-used to develop the approved community's activities. The money gained from the business is used to pay the revolving funds, school tuition and other living needs. The functions of assistant in this program are facilitative role, supporting and utilizing resources and skill, educational roles and, giving information and training, In short, BKM and UP exchange the existence of the spouses after the program finished.

The support given from government and other related institution was obvious during the program. The program also showed the skill and ability of the facilitators, community participation and ability of the targeted group. The obstacle factors of the program are the unconformity between concept and site condition, excessive time of planning, receding of community's interest, verification process and unready committed volunteer on the termination program.

In summary, the central and the local government authorize P2KP. The program started from planning, implementation and evaluation by the targeted group. Community based development towards a developed institution is seen through the forming of group. It is important to increase the role of assistant in utilizing the targeted group in developing the business, widening the horizon and value of living."

"Kemiskinan merupakan permasalahan yang social yang sampai saat ini masih mengundang perhatian banyak pihak. Telah banyak langkah-langkah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada konsep-konsep yang telah ada namun gejala kemiskinan masih menunjukkan sosok yang nyata. Berbagai studi dan proyek-proyek telah di laksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Program ini di laksanakan sebagai tindak lanjut dad program penanggulangan kemiskinan yang sudah di laksanakan sebelumnya.Pendekatan yang di laksanakan dalam P2KP adalah penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagai lembaga-lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Dalam pelaksanaannya sangat di perlukan adanya partisipasi masyarakat. Untuk hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui proses partisipasi masyarakat sebagai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP.Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara. Tehnik analisa data yang di gunakan adalah teknik analisis induktif di mana teori bukan suatu alat utama untuk memahami masalah tetapi untuk memperkaya wawasan pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati. Dalam hal ini konsep dan teori yang digunakan adalah yang mendukung permasalahan penelitian.Dalam menentukan informan penelitian yang di gunakan adalah teknik purposive yaitu peneliti memilih sendiri informan dengan asumsi informan memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan informasi dan tanggapan terhadap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa program P2KP ini pelaksanaannya bertumpu pada kelompok. Dengan kelompok yang ada diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan dapat saling bekerja sama diantara anggota untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini pemeran utama dalam pelaksanaan adalah masyarakat itu sendiri sementara pendamping lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masyaakat.Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena di perlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Di samping itu terdapat juga beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program yang juga harus mendapat perhatian di antaranya sosialisasi program, kelompok sasaran, pendampingan dan pengawasan serta koordinasi program.Namun demikian jika upaya perbaikan tidak di usahakan maka akan terjadi permasalahan yang lebih serius. Untuk itu di perlukan langkah-langkah perbaikan agar proyek ini dapat di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari proyek penanggulangan kemiskinan ini yaitu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.Pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan harus mencapai sasarannya, terlebih bagi program bantuan publik untuk mengentaskan kemiskinan. Harus dipastikan bahwa progam penanggulangan kemiskinan harus menyentuh masyarakat yang menjadi sasarannya. Karena jika program ini salah sasaran maka efektifitas program ini dapat dikatakan minimal dalam hal pencapaian tujuan.Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak lagi hanya pada permasalahan penyediaan dana yang lebih besar untuk program-program yang di tujukan pada masyarakat miskin, yang juga merupakan aspek penting adalah bagaimana sumber daya manusia dapat ditingkatkan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menanggulangai masalahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari berbagai pihak."