Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."

"Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

---

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization."

"Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak atas air yang dilakukan oleh KMMSAJ (Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya advokasi, termasuk urgensi, rangkaian proses, dan aspek-aspek di dalamnya, yang dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan penelitian Bagaimana peran Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada tahun 2012-2019 sebagai gerakan sosial penolakan privatisasi air di DKI Jakarta dalam mengadvokasi hak masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan air bersih karena adanya kebijakan Privatisasi oleh pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik dari Pippa Norris. Berdasarkan hasil temuan Praktik privatisasi sistem pengelolaan air di DKI Jakarta yang melibatkan pemerintah, PAM Jaya, PT Palyja, dan PT Aetra telah terbukti melanggar konstitusi UUD 1945 dan juga hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta. KMMSAJ hadir sebagai gerakan sosial yang hadir untuk mengadvokasi hak atas air masyarakat DKI Jakarta. Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang banyak terhadap kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta. Akan tetapi gerakan ini masih belum berhasil untuk menghentikan praktik privatisasi dalam sistem pengelolaan air di DKI Jakarta.

---

This thesis discusses advocacy for the right to water carried out by KMMSAJ (Community Coalition Against Jakarta Water Privatization). The purpose of this research is to find out advocacy efforts, including urgency, a series of processes, and aspects in them, conducted by the Jakarta Coalition to Refuse Water Privatization in Jakarta (KMMSAJ) to guarantee the community's right to get clean water.

This research also wants to answer the research question How is the role of the Community Coalition Against Jakarta Water Privatization (KMMSAJ) in 2012-2019 as a social movement against water privatization in DKI Jakarta in advocating for the right of the people of DKI Jakarta to get clean water because of the privatization policy by the government and the private sector in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism from Pippa Norris.

Based on the findings of the practice of privatization of the water management system in DKI Jakarta involving the government, PAM Jaya, PT Palyja, and PT Aetra have been proven to violate the 1945 Constitution and the human rights of the people of DKI Jakarta. KMMSAJ was present as a social movement that was present to advocate for the right to water of the people of DKI Jakarta. This movement has had a lot of influence on water privatization policies in DKI Jakarta. However, this movement has not succeeded in stopping privatization practices in the water management system in DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak privatisasi terhadap diskriminasi perempuan atas akses air. Studi kasus untuk penelitian ini adalah pelayanan Palyja di Muara Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengapa terjadi diskriminasi perempuan terhadap akses atas air. Penelitian ini juga melihat bagaimana pola diskriminasi yang terjadi kepada perempuan, dan bagaimana peran pengawasan pemerintah kota terhadap praktik diskriminasi tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya pembiaran atas berdirinya hidran-hidran umum yang menyebabkan sulitnya akses atas air masyarakat setempat, terutama perempuan. Perempuan di Muara Baru menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan air keluarga.

---

This thesis explores The Impact of Water Privatization in Jakarta Related to Discrimination Againts Women on Access to Water. A case study for this research is Palyja’s service in Muara Baru. This study uses qualitative methods to analyze why there is discrimination against women's access to water. This thesis also study about the pattern of discrimination that occurs to women and the role of Government oversight the practice of this discrimination.

This thesis finds that Palyja has no significant action to close the hydrants that can cause the difficulty of access to water, especially for women. Women in Muara Baru become the most aggrieved group, because they have a central role in the fulfillment of the water needs of the family."

"A November 2008 ruling of the supreme court of Argentina has chalenged the country's statutory system of trade union monopoly. That the "most representative" union be granted such exclusive powers and rights as to marginalize others within the same industry was found to be inconsistent both with the principle of "Free and democratic trade union organization" enshrined in the ...."

"Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air di Indonesia pasca terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 sekaligus juga mengenalisis putusan MK yang membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dampak liberalisasi ekonomi atas sumber daya air sangat terlihat dalam substansi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagaimana substansi Dublin Principles, air mempunyai fungsi ekonomis, sehingga air menjadi komoditi ekonomi. Fungsi ini diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 2004. Pengaturan fungsi air sebagai komoditi ekonomi sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 telah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 karena bertentangan dengan ketentuan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Mahkamah menghidupkan kembali berlakunya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengandug substansi Hak Menguasai Neagra yang kuat karena fungsi air adalah barang sosial untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

---

Thesis explain the impact of economic liberalization on the policy of water privatization in the analysis of the Constitutional Court decision in the judicial review of Law No. 7 of 2004 on Water Resources of Article 33 of the Constitution of 1945. This study is applying the Normative qualitative approach to analyze the impact of economic liberalization in the privatization of water resources in Indonesia after the issuance of Law No. 7 of 2004 as well as evaluating the Court?s verdict that canceled the application of Law No. 7 of 2004.Based on the results of conducted reasearch, the impact of economic liberalization on water resources is very visible in the substance of Law No. 7 of 2004 on Water Resources. As the substance of the Dublin Principles, water plays as economic function, so the water becomes a commodity of the economy. This function is adopted in Law No. 7 Year 2004. The setting function of water as an economic good is contrary to the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. For this reason, the Constitutional Court in a judicial review of Law No. 7 of 2004 has canceled the Law 7 of 2004 because of the conflict with the provisions of the State's rights as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and Supreme revive the application of Law No. 11 of 1974 on the Rights of the substance pertaining abaout the strong Irrigation by The Nation because water plays a social role for the welfare of the people."

"Series Editor: Timothy M. Shaw, Visiting Professor, University of Massachusetts Boston, USA and Emeritus Professor, University of London, UK This books provides a timely comparative case study that reveals the factors driving the International Monetary Fund's policy reform in Low Income Developing Countries (LIDCs), as a resurgent IMF expands its footprint in the world's poorest states. Through a research design that employs both mainstream and critical IPE theory, Mark Hibben uncovers three major tendencies. Principal-agent analysis, he argues, demonstrates that coalition formation among powerful states, IMF staff and management, and other influential actors is necessary for policy reform. At the same time, he uses constructivist analysis to show that ideational frameworks of what merits appropriate macroeconomic policy response also have an impact on reform efforts, and that IMF management and staff seek legitimacy in their policy choices. In response to the crises in 1999 and 2008, the author maintains, poverty and inequality now 'matter' in IMF thinking and serve as an opportunity for policy insiders and external actors to deepen the institution's new commitment to 'inclusive' growth. Finally, Hibben draws on neo-Gramscian analysis to highlight how the IMF looked to soften the destabilizing effects of globalization through reforms focused on stakeholder participation in poor states and will continue to do so in its support of the new United Nation Sustainable Development Goals. This means that the 2015-2030 time period will be a critical juncture for IMF LIDC reform. By drawing from diverse theoretical traditions, the author thus provides a unique framework for the study of contemporary IMF change and how best those interested in LIDC policy reform can meet this objective. Mark Hibben is Assistant Professor of Political Science at Saint Joseph's College of Maine, US."

"Pelaksanaan privatisasi terhadap perusahaan di sektor BUMN ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pemerintahan sebagai sumber APBN melainkan juga secara umum bertujuan value creation maker bagi perusahaan dan secara khusus value creation maker for shareholder. Penulis meneliti PT. Bank XYZ sebagai salah satu BUMN di sektor perbankan yang telah diprivatisasi sejak tahun t 996. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan analisis regresi uji -F dan uji -t didapatkan suatu kesimpu1an akhir bahwa dalam pengamatan penulis tidak: melihat babwa adanya suatu pencapaian kiuelja yang meningkat signifikan sesudah diterapkan privatisasi. Adapun setelah privatisasi melalui penilaian pencapaian kineija PT. Bank XYZ berdasarkan merode CAMEL, EVA, MVA dan SVA selama 2000-2009 diha.silkan suatu hasil akhir dimana pencapaian kineJja PT. Bank XYZ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga dan return. saham dan PT. Bank XYZ. Untuk itu penulis berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang maksimal pada perusahaan tidak semata diiakukan meialui privatisasi,. profitisasi, ke.siapan secara finansiaJ dan tata keJola perusahaan untuk diprivatisasi memegang peranan untuk pencapaian tujuan privatisasi itu sendiri.

---

The main goal of privatization on BUMN company not only for goal setting budget for APBN, but the maximize of value the company that shares the value of shareholders wealth will increase and the management wiJl be value creation maker for company. Creator looked PT. Bank XYZ the one of Bank of BUMN had privatization from 1996. Basic on regression anaiys by F test and t test we can get finaJ analys that financial performance had not growth significance after applied privatization. The final analys by valuation financial performance for the goal of company after privatization by CAMEL, EVA, MVA and SVA methode on 2000-2009 make a resume for creator that financial perfonnance had not effect to stock price PT Bank XYZ. The creator has opinion that to get the maximale for the financial performance not only by privatization way but profitization the company prepared on financial and good corporate governance on company self take a position for a goal setting."