Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau yang berdekatan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Sepang serta Pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat pemerintah daerah serta kepolisian. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat terjadinya pengrusakan hutan untuk penambangan liar yaitu: belum adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum serta adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Pemerintah daerah telah melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Permasalahan kerusakan lingkungan Hutan Lindung Gunung Sepang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup. Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai "pemberi contoh" diharapkan memiliki peran serta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peran serta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Upaya penanggulangan dan pencegahan adalah dengan mengembalikan kawasan hutan lindung yang telah menjadi lahan tambang ke fungsi semula yaitu dengan cara penghijauan kembali bekerjasama dengan penduduk lingkungan sekitar dan instansi terkait antara lain perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

---

Hutan Lindung Gunung Sepang is in endangered, illegal logging for illegal mining is seen as a cause of forest destruction process. Ecological impacts arising from illegal mining area of protected forest is the occurrence of landslides, erosion, flooding, and reduced soil and water contamination. Research on the damage these protected forests are villages in the district Badau directly adjacent to Hutan Lindung Gunung Sepang in Bangka Belitung Province. Method of direct observation and interviews are used as an approach to data retrieval. Conducted unstructured interviews to the components of local communities, forest service officials and local government officials and police.

The results were analyzed in a descriptive qualitative study using a design mindset problem. There are at least three factors that make the destruction of forests to illegal mining, namely: lack of awareness to preserve the environment, local people do not have the legal awareness and the desire to earn higher incomes. The local government has made an appeal, security operations and maintenance, community economic development through business diversification, as well as set policy in the form of regulation.

Problems of environmental degradation Sepang Mountain Forest Preserve can not be charged only on the government, solving the problem is the duty and responsibility of the whole society components. Parties concerned with the condition of forests is more focused on action that is instructive and persuasive to the surrounding community. This seems indicated by their environment with the development program. The approach taken by the local government aims to strengthen environmental awareness with community self-reliance in addressing the needs of life.

Evaluation and analysis of the environmental approach to forest management planning requires the participation of regional governments and local communities. Local government as 'giver example' is expected to have participation in management and development aspects of the improvement of forest conditions, protection and security aspects, as well as fostering awareness of environmental aspects of society. The entire participation must be coordinated and participatory by involving all parties. Mitigation and prevention efforts is to restore a protected forest which has been a land mine to the original function is by way of reforestation cooperates with the surrounding environment and related agencies, among others perhutani, local governments, and local communities."

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"Pada tahun 1904, B.Hoetink, Inspektur Perburuhan di Deli, menulis sebuah laporan tentang kehidupan buruh tambang di pulau Belitung: Bagi seseorang yang bersimpati dengan Cina, suatu kunjungan ke Billiton Maatschappij merupakan penyegaran, mengingat di mana-mana kuli Cina digambarkan sebagai binatang, pengisap candu dan hina, di sini tidak hanya barang-barang mereka yang bagus...tetapi juga jarak antara majikan dan kuli tidak sebesar seperti di tempat lain...saya telah meninggalkan Belitung dengan kesan bahwa sekarang di mana pun penambang Cina semestinya memiliki apa yang diinginkannya (Mailrapporll904 no.283). Kutipan dari laporan Hoetink di atas agaknya bukanlah contoh yang khas dalam kebanyakan laporan pejabat kolonial pada periode ini; ia mencerminkan semangat zamannya,[l ] khususnya sehubungan dengan pandangan moral politik etis tentang beberapa aspek kondisi buruh di Belitung. Laporan ini sangat menarik untuk dipelajari lebih jauh karena isinya mengungkapkan sedikit dan banyak hal yang masih gelap dalam dunia perburuhan. la mengesankan keadaan yang menyenangkan ketika melukiskan kondisi kehidupan buruh, baik mengenai kondisi fisik mereka, maupun jarak sosial antara buruh dan majikan di lingkungan tambang timah di pulau itu. Sebagaimana terlihat dari kutipan di atas, pengalaman yang dihadapi Hoetink selama melakukan perjalanan dinas ke berbagai perusahaan Belanda di daerah luar Jawa ketika itu, lalu ditulis dalam suatu laporan, khususnya mengenai kondisi buruh tambang di pulau Belitung dibanding dengan keadaan buruh di daerah lain di Hindia-Belanda. Apapun kondisi buruh yang sebenarnya, masih buruh tambang timah Belitung tampaknya sudah mendapat perhatian yang hampir sama lamanya dengan masalah yang muncul di dalam dunia kehidupan buruh itu sendiri. Sejak awal pembukaan daerah tambang timah pertama pada tahun 1852, usaha penambangan timah di pulau Belitung boleh dikatakan mengalami perkembangan yang lamban, jika dibandingkan dengan pulau tetangganya, Bangka yang sudah mulai diusahakan sejak tahun 1711.[2] Ada banyak faktor penyebabnya. Pertama, perhatian VOC, Inggris (1813-1816) dan kemudian pemerintah kolonial Belanda lebih tertuju untuk menguasai timah Bangka yang sudah terkenal sejak lama. Keuntungan yang dapat ditarik dari nilai ekspor timah Bangka yang melimpah, mendorong VOC untuk memonopoli perdagangannya lewat Palembang. Demikian juga halnya dengan Inggris. Pejabat Inggris lebih terfokus perhatiannya untuk mengelola langsung produksi timah Bangka dari pada mengeluarkan dana untuk kepentingan penelitian timah di Belitung. Kedua, arah politik kolonial Belanda sejak abad ke-19 lebih tertuju untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah luar Jawa."

"Bangka Belitung (Babel) province is one of the pepper producing areas in Indonesia, particularly for white pepper, Recently, its role however tends to lower indicated by the decreases in cultivation areas and production of white pepper. A number of factors causing the decreases, of production and plated area of pepper in Babel are fluctuation of pepper price, infestation of plants diseases, uncontrolled exploitation of tin mining and and expansion of other estate crops...."

"ABSTRAKDalam skripsi saya yang berjudul Kebijaksanaan Pemerintah di Sektor Pertambangan Kasus Tambang Timah Bangka 1953-1976 berisi tentang sejarah pertambangan timah di Indonesia, khususnya pertambangan timah di Pulau Bangka. Pertambangan timah ini sudah lama dikenal sejak masa kesultanan Palembang hingga zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda pertambangan timah ini diusahakan oleh BTW (Bangka Tin Wining), yaitu sebuah perusahaan swasta asing milik orang Belanda. Setelah terjadi pengambilalihan pada tahun 1953, Tambang Timah di Pulau Bangka ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan namanya berubah menjadi Perusahaan Tambang Timah Bangka. Setelah dikelola oleh Pemerintah RI inilah perusahaan ini mengalami banyak perkembangan sesuai dengan keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu. Pada zaman Orde Lama perkembangan perusahaan ini mengalami banyak kemunduran disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu yang menjadikan politik di atas segalanya. Barulah setelah lahirnya orde Baru Perusahaan Tambang Timah Bangka ini sedikit derni sedikit menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah orde Baru untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian sejak saat itu Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi salah satu perusahaan pertambangan milik pemerintah yang dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

---

"

" Penambangan timah di Kabupaten Bangka telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan termasuk sungai. Kualitas air, habitat perairan dan keanekaragaman sumberdaya ikan terancam serta sistem kearifan lokal masyarakat yang ada akan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penambangan timah terhadap kualitas perairan dan keanekaragaman jenis ikan serta kearifan lokal masyarakat terkait perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perairan sungai. Penelitian dilakukan dari Februari sampai Mei 2013 melalui pengambilan contoh ikan menggunakan jaring insang dengan beberapa ukuran mata jaring. Pengukuran beberapa parameter kualitas air dilakukan dan dianalisis menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dan indeks habitat untuk melihat gangguan pada habitat akibat penambangan timah. Data kearifan lokal dikumpulkan dengan pengamatan lapangan dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat serta para pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan timah mempengaruhi kualitas air terutama kecerahan, kekeruhan dan padatan total tersuspensi (TSS; Total suspended solid). Berdasarkan nilai IP sungai di wilayah penambangan timah menunjukkan tercemar sedang dan kondisi habitat dalam kondisi gangguan berat. Rendahnya kualitas air akibat sedimentasi limbah penambangan timah mengakibatkan menurunnya keanekaragaman dan komposisi jenis ikan di perairan. Sementara itu sistem kearifan lokal masyarakat bertahan dengan tetap mematuhi aturan adat meskipun perairan telah terganggu."

"ABSTRAK

Pertambangan timah merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian wilayah Sub DAS Perimping, Kabupaten Bangka. Namun demikian, kegiatan pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar daerah pertambangan. Penataan lahan pasca tambang menjadi salah satu upaya konservasi untuk memperbaiki dan merevitalisasi kondisi lahan yang rusak akibat pertambangan timah. Penataan lahan dalam bentuk reklamasi dan revegetasi telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan hasil kegiatan konservasi lahan pasca tambang timah yang ditinjau dari pola perubahan tutupan di area konservasi dan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan menggunakan Cellular Automata Marcov-Chain untuk memprediksi pola perubahan tutupan lahan area konservasi lahan pasca tambang timah di tahun 2032. Survei lapang juga dilakukan untuk validasi kondisi konservasi dan membandingkan hasil model di wilayah penelitian. Informasi dilengkapi dengan wawancara kepada pihak PT Timah, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mengetahui proses dan dampak konservasi yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2032 tutupan lahan di lokasi pertambangan yang telah direklmasi dan direvegetasi terjadi perubahan luas serta distribusi spasial menjadi tanaman seragam yang mengindikasikan perkebunan dan semak belukar. Variabel yang paling menentukkan hal tersebut adalah jarak lokasi reklamsi dari sungai, jarak dari tambang disekitarnya dan jarak dari perkebunan. Koordinasi antara para pelaku usaha tambang, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama keberlanjutan dan keberhasilan konsevasi lahan pasca tabang timah yang dilakukan.

---

ABSTRACT

Tin mining has been contributing to Bangka Regency local economy for years including Perimping Sub Watershed. However, it brought environmental degradations around mining area as the impact. Land conservation for the post tin mining area has been done by doing reclamation and revegetation in order to restore the condition of the damaged post tin mining area although the results have not been maximized. This study aimed to analyze the sustainability of post tin mining land conservation results by identifying land cover changes in post tin mining surrounding area. The method used were cellular automata to build the prediction model of land cover changes in 2032, spatial multi criteria to build land suitability of post tin mining land conservation, survey to validate the result from model and existing condition of land cover and conservation, and interview to get more information about the process and impact of post tin mining land conservation from mining company PT. Timah, Tbk , government, and local people. The result showed that land cover at post tin mining and surrounding area changed into uniform crops which indicated plantation activities, shrubs, and wide change of lsquo kolong rsquo . The distance from river, mining area and plantation area were the variables that affected the most to land cover change in post tin mining land surrounding area. The land conservation of post tin mining area also needed to build good coordination between all miners, government, and society to achieve the goals. "