Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

" Penambangan timah di Kabupaten Bangka telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan termasuk sungai. Kualitas air, habitat perairan dan keanekaragaman sumberdaya ikan terancam serta sistem kearifan lokal masyarakat yang ada akan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penambangan timah terhadap kualitas perairan dan keanekaragaman jenis ikan serta kearifan lokal masyarakat terkait perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perairan sungai. Penelitian dilakukan dari Februari sampai Mei 2013 melalui pengambilan contoh ikan menggunakan jaring insang dengan beberapa ukuran mata jaring. Pengukuran beberapa parameter kualitas air dilakukan dan dianalisis menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dan indeks habitat untuk melihat gangguan pada habitat akibat penambangan timah. Data kearifan lokal dikumpulkan dengan pengamatan lapangan dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat serta para pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan timah mempengaruhi kualitas air terutama kecerahan, kekeruhan dan padatan total tersuspensi (TSS; Total suspended solid). Berdasarkan nilai IP sungai di wilayah penambangan timah menunjukkan tercemar sedang dan kondisi habitat dalam kondisi gangguan berat. Rendahnya kualitas air akibat sedimentasi limbah penambangan timah mengakibatkan menurunnya keanekaragaman dan komposisi jenis ikan di perairan. Sementara itu sistem kearifan lokal masyarakat bertahan dengan tetap mematuhi aturan adat meskipun perairan telah terganggu."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."