Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membuat qanun-qanun di provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah provinsi Aceh. Pemberlakukan syariat Islam secara konstitusional bidang jinayah di provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun No. 12 tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2002 tentang maisir, Qanun No. 14 tahun 2002 tentang khalwat. Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman cambuk dan denda. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, hanya berlaku terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Tesis ini membahas tentang Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian berupa pengaturan tindak pidana syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu di Bidang Maisir, Bidang Khamar, Bidang Khalwat, Bidang Pelaksanaan Syari?at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi?ar Islam, dan Bidang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dibahas tentang eksistensi penerapan qanun syariat Islam terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari?at Islam di Provinsi Aceh mulai dari lembaga pembuat qanun jinayah yaitu eksekutif dan legislatif selanjutnya lembaga pelaksana qanun yaitu Dinas Syariat Islam, WH, Kepolisian, Kejaksaan serta Mahkamah Syar?iyah serta lembaga pendukung pelaksana syariat Islam lainnya yaitu MPU, MAA serta Lembaga Keagamaan dan Pendidikan. Kemudian juga dibahas tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk serta kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan tersebut yaitu masih dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dalam menjalankan qanun jinayah. Disarankan agar segera dapat menerapkan hukum acara jinayah agar tidak terjadinya kekosongan pelaksanaan hukum jinayah. Di samping itu juga agar dapat diterapkan qanun jinayah terhadap perbuatan-perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan Negara seperti korupsi, penyuapan dan lainsebagainya serta dengan Pengembangan sumber-sumber hukum khususnya agama Islam di provinsi Aceh dengan membentuk lembaga pengkajian hukum Islam.

---

Aceh Government, in accordance with the mandate of Law No. 18 of 2001 about Special Autonomy for the Province of Daerah Istimewa Aceh as the province of Nanggroe Aceh Darussalam, contrived Qanuns in NAD province area in order to implement the special autonomy. Renewed by Act No. 11 of 2006 about government in Aceh, Aceh Government mandates the imposition of Islamic law across the province. The enforcement of Islamic Law constitutionally in jinayah sector in the province was officially introduced in 2002 by publishing Qanun. 12 of 2002 on Drinks Khamar and the like, the Qanun. 13 of 2002 on gambling, Qanun. 14 year 2002 about seclusion. Jinayat Qanun began imposing sentences in the form of lashing and fines.

Technical guidelines for the implementation of flashing for violators of Islamic law is regulated in Aceh Governor Regulation No. 10 of 2005. Lashing that subjected to the violators of Qanun is only applied to offenders who are Muslims. This thesis discusses the existence of application of Lashing Sentence to the Violators of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The purpose of this paper is to figure out the existence of the application of lashing sentence to the offenders of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The research is conducted using normative juridical methods.

The research consists of criminal Sharia Islamic law in the Aceh Province in Maisir, Khamar, Seclusion, implementation of Sharia Islamic of Islamic teaching, faith,and worship, and the management of Zakat. Furthermore, in this research is also discussed about the existence of the implementation of Qanun Islamic Sharia against violators of criminal Islamic Shari'a law in the province of Aceh including the institutions that conceive Jinayah Qanun which are the executive and legislative, the institutions that implement Jinayah Qanun, namely Department of Islamic law qanun, WH, Police, Prosecution and the Court Syar'iyah and other supporting institutions that implement Islamic Shari'a that are the MPU, MAA and Religious and Education Institutions. In this study is also figured out the constraints and obstacles in implementing the lashing sentence and the Aceh Government policy in solving the problem which is by using the National Criminal Proceedings in running qanun jinayah.

It is advised to immediately be able to apply the jinayah law to prevent the vacuum of jinayah law enforcement. It is also should be implemented the qanun jinayah against actions that have greater impact on society and the country such as corruption, bribery and so forth as well as the development of resources Islamic religious law, especially in the province by establishing an assessment institution of Islamic law."

"Penelitian ini membahas jenis dan pola kalimat dalam tulisan anak laki-laki dan perempuan usia 10-11 tahun. Selain itu, penelitian ini juga membahas pengaruh gender pada produksi jenis kalimat pada anak laki-laki dan perempuan. Responden penelitian ini adalah 63 anak laki-laki dan 63 anak perempuan yang bersekolah di kelas 5 sekolah dasar berakreditasi A di Kota Depok. Data dalam penelitian ini adalah tulisan anak mengenai alat transportasi yang diperoleh melalui teknik komunikasi langsung dengan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif mixed methods. Temuan jenis kalimat dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan jumlah dan struktur klausa sedangkan temuan pola kalimat dijelaskan berdasarkan jumlah klausa menurut Kridalaksana 1999. Hasil penelitian ini adalah jumlah kalimat yang diproduksi oleh anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Pada produksi semua jenis kalimat, nilai rerata anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Selain itu, pada jenis-jenis kalimat yang lebih kompleks, yaitu kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan campuran, perbedaan produksi kalimat pada anak perempuan dan laki-laki mempunyai nilai probabilitas yang signifikan. Selanjutnya, pola kalimat pada anak laki-laki dan perempuan cenderung beragam. Namun, secara umum, produksi kalimat pada anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki pada setiap pola yang ditemukan.

---

This study discusses the types and patterns of sentences in the writings of boys and girls aged 10 11 years. In addition, this study also discusses the effect of gender on the production of sentence types in boys and girls. The respondents of this study were 63 boys and 63 girls who were in grade 5 at accredited A primary school in Depok City. The data in this study is the children 39s writing about the means of transportation obtained through direct communication techniques with a combined method of qualitative and quantitative mixed methods. The finding of the sentence type in this study is explained by the number and structure of the clause whereas the sentence pattern finding is explained by the number of clauses according to Kridalaksana 1999.

The results of this study is girls produce more sentences than boys. In the production of all types of sentences, the average value of girls is higher than boys. Moreover, in more complex types of sentences, such as compound, complex, and mixed sentences, the difference in sentence production in girls and boys has a significant probability value. Furthermore, the sentence patterns in boys and girls tend to vary. But in general, the production of sentences in girls is more than boys in every pattern found."

"Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh, sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa  pelaksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-qanun sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sejak diperkenalkan di Aceh, implementasinya telah melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk.

---

Aceh distincts itself as a very unique province compared to other provinces in Indonesia. Today, Aceh is still among Indonesia’s most religiously conservative and observant provinces.  The national legislation, through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a special autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of Islam, particularly the Quran and the Hadith.  Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an Islamic bylaw, equivalent to the  Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014 concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into effect in 23 October 2015 and since its introduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, as a UN Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other hand, Indonesia's criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment."

"ABSTRAKKelompok partikel /'inna/ dalam bahasa Arab adalah kelompok partikel yang mengikuti kalimat nominal. Dengan masuknya salah satu partikel dari kelompok partikel itu ke dalam kalimat nominal, maka subjek kalimat yang berkasus nominatif menjadi subjek dari partikel itu dan berkasus akusatif. Perubahan ini mempengaruhi berbagai nomina yang mengisi gatra subjek. Sedangkan predikat kalimat itu menjadi predikat dari partikel yang tetap dalam kasus nominatif. Selain berkaitan dengan kasus, kelompok partikel ini berkaitan juga dengan jenis dan jumlah. Untuk mengungkapkan perilaku tersebut, maka diterapkan teori yang berasal dari ahli-ahli gramatika Arab dan sebagai bandingannya diterapken teori yang berasal dari ahli-ahli linguistik umum, yaitu tentang partikel, kalimat nominal, pola kalimat nominal dan kasus akusatif. Pembahasan kelompok partikel /'inna/ berkaitan dengan berbagai Jenis nomina yang mengisi gatra subjek, predikat, keterikatan dan posisinya. Selanjutnya dapat diketahui bahwa kelompok partikel /'inna/ berperilaku sebagaimana partikel pada umumnya, yaitu tidak dapat berdiri sendiri.

---

"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerjemahan pronomina relativa bahasa Prancis dont ke dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian korpus. Penelitian dilakukan pada 200 buah data yang berupa kalimat bahasa Prancis yang mengandung pronomina relativa dont yang terdapat dalam beberapa karya bahasa Prancis dan terjemahannya. Teori yang digunakan terdiri dari teori sintaksis dan teori terjemahan. Klasifikasi dilakukan atas dont berdasarkan fungsi-fungsi yang didudukinya dalam kalimat. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan setelah menganalisis penerjemahan dont adalah sebagai ber_ikut : pronomina relativa dont sebagian besar (78,50%) mendapat padanan pronomina relativa juga yaitu yang; 9,00% mendapat padanan 0 dan 12,50% berpadanan selain yang dan 0, makna yang paling mudah ditangkap adalah makna dont yang berfungsi sebagai pelengkap nomina dan pelengkap verba dan pergeseran yang terjadi adalah pergeseran unit dan pergeseran kelas."

"Bahasa mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dari manusia. Sejak seseorang bisa berkata-kata masuklah ia da_lam dunia wicara dan dengan demikian dalam dunia bahasa. Dengan bahasa ia membentuk pikirannya dan kemudian dengan bahasa Pula ia menyampaikan pikiran dan pendapatnya serta berbagai perasaan hatinya kepada orang lain. Sebaliknya melalui bahasa ia menerima bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman dari arang lain.Salah satu bentuk perwujudan dari bahasa, baik dari bahasa yang dituliskan maupun dari bahasa yang diucapkan adalah kalimat. Mnarut Gravisse (1963: 5) kalimat adalah suatu kumpulan kata yang mengungkapkan buah pikiran yang lengkap; sedang P3arauzeau (1951: 177) berpendapat bahwa kalimat merupakan suatu ujaran yang lengkap dari jalan pikiran manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran diungkapkan melalui bahasa dalam bentuk kalimat pertanyaan.Kalimat pertanyaan mengandung permintaan agar pem_bicara diberi keterangan tentang suatu hal yang tidak diketahuinya. Papa umumnya kalimat pertanyaan menghendaki jawaban atas isi pertanyaannya. Tetapi ada juga kalimat pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban..."

"Dalam banyak kalimat bahasa Belanda terdapat konstruksi aktif dan konstruksi pasif: De zusters wassen de patienten. (Stok.: 141) Perawat memandikan pasien De patinten worden door de zusters gewassen. Pasien dimandikan oleh perawat Bentuk aktif (1) mempunyai subyek gramatikal yang merupa_kan pelaku dalam kalimat itu. Bentuk pasif (2) mempunyai subyek gramatikal yang merupakan sasaran (terhadap siapa tindakan itu dikerjakan) dalam kalimat itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bentuk aktif digunakan bila pelaku berada dalam pusat perhatian dan bentuk pasif diguna_kan bila pada kalimat itu sasaran berada dalam pusat per_hatian. Menurut Damsteegt, di dalam van Dale rootordenbo ek van hedendaags Nederlands (1984: 1529), dikatakan bahwa dalam bahasa Belanda terdapat dua konstruksi pasif, yakni konstruksi pasif dengan subyek, seperti..."

"Ditegakkannya Hukum Syariah di Provinsi Aceh memunculkan serangkaian peraturan bernuansa Islam. Hadirnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menyimpang kemudian memunculkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian mencoba melihat konstruksi perilaku menyimpang terhadap perempuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Kriminologi Kritis melalui Teori Realitas Sosial Kejahatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai studi dokumen dan wawancara, serta ditambah dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa dalam dua Qanun tidak terdapat kalimat bias gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh patriarki dalam menginterpretasikan Qanun.

---

The implementation of Shariah Law in Aceh Province triggered creation of series of Islam related rules. Several rules that regulate deviance, in time, impose discrimination towards women in the practice. This research tries to oversee the constructed deviance of women that were defined within the rules. This research based on Sociology of Law approach, Feminist Jurisprudence, and Critical Criminology within Social Reality of Crime Theory. Using qualitative approach supported with documents study and interview completed with literature study, this research found that in two Qanun there is no gender-biased lines and discrimination towards women. Discrimination in this case happened because of cultural construction within the local people that influenced by patrialchal views in interpreting Qanun."

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."