Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material. Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.

---

Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material.

The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.

The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies."

"ABSTRAKNama : Dodi BadariantoProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Hubungan Karakteristik Personal dan Kepuasan Kerja DenganKomitmen Keorganisasian Tenaga Kesehatan Penugasan Khususdi Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Analisis DataMonev Nusantara Sehat 2016 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara karakteristik personal dankepuasan kerja dengan komitmen keorganisasian pada tenaga kesehatanpenugasan khusus berbasis tim di DTPK. Penelitian ini menggunakan metodekuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah 467 orang tenaga kesehatanpenugasan khusus berbasis tim dalam rangka mendukung Program NusantaraSehat. Pengukuran terhadap kepuasan kerja dilakukan dengan menggunakanMinnesotta Satisfaction Quesionnaire MSQ , sedangkan pengukuran terhadapkomitmen keorganisasian menggunakan Organizational CommitmentQuestionnaire OCQ yang dikembangkan oleh Allen Meyer. Penelitian inimenggunakan Structural Equation Modelling SEM berbasis kovarian untukmenjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapathubungan yang positif antara karakteristik personal yang terdiri dari umur, lamakerja dan status pernikahan dengan komitmen keorganisasian sedangkan tingkatpendidikan menunjukkan hubungan yang negatif dengan komitmenkeorganisasian. Selain itu, juga ditemukan bahwa Kepuasan Kerja berhubunganpositif dengan komitmen keorganisasian.Kata Kunci: Karakteristik Personal, Kepuasan Kerja, Komitmen Keorganisasian.

---

ABSTRACTABSTRACTName Dodi BadariantoStudy Program Public Health ScienceTitle Relationship of Personal Characteristics and Job Satisfactionwith Organizational Commitment of Health Workers inUnderdeveloped, Border and Islands Area in 2016This research examines the Relationship of Personal Characteristics and JobSatisfaction with Organizational Commitment of Team Based Health Workers inUnderdeveloped, Border and Islands Area DTPK . The research used quantitativemethod. Subject of the research is 467 Team Based Health Workers in order tosupport Nusantara Sehat Program. Measurement of job satisfaction by usingMinnesota Satisfaction Questionnaire MSQ , while the measurement oforganizational commitment using the Organizational Commitment Questionnaire OCQ developed by Allen Mayer. In this research, Covariance Based StructuralEquation Modelling SEM was used to answer the research questions. The resultsshowed Personal Characteristics consisting of age, tenure and marital status havea positive relationship with organizational commitment, while education levelhave a negative relationship with organizational commitment. It was alsodiscovered that job satisfaction had a positive relationship with organizationalcommitment.Keywords personal characteristics, job satisfaction, organizational commitment"

"ABSTRAKMasih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnyaanggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belummaksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOKdalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan OperasionalKesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkankarena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatanlebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatandari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasikepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkananggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjaprogram yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untukmemaksimalkan pencapaian MDGs 2015.

---

ABSTRACTThe persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan andlow areas of public health budget led health centers have not been up in runningthe strategic function. The study was a qualitative research design with casestudies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGsin Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey resultsrevealed that the Operational Health Support not been effective in supporting theacceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?sexpences, greater activity outside the designated program goals MDGs anddeclining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: HealthDepartment to advocate for legislative and executive to maintain and improve thehealth budget, supervise and evaluate the performance of programs financed byBOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of theMDGs by 2015."

"Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011.Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

---

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel.This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011.Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Variabel alih fungsi lahan yang diteliti adalah persentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan variabel kontrol berupa jumlah keluarga pengguna listrik, sumber penghasilan utama, jumlah tenaga kesehatan, pembangunan/perbaikan infrastruktur, tingkat melek huruf, usia, luas lantai, kondisi rumah, dan dinding terluas. Data bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat dan Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2011 kemudian dianalisis menggunakan metode regresi model Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara alih fungsi lahan terhadap salah satu indikator kesejahteraan.

 

---

This research analyzed the influence of land conversion on the rural welfare in the Province of West Java in 2011. Pencentage of land conversion in 2011 were used as a land conversion variable while number of family electricity users, main source of income, number of health workers, development/improvement of infrastructure, ability to read and write, age, floor area, condition of houses, and type of the widest wall were used as control variables. Data source resulted from Village Potential Census and Social Economics National Survey in 2011 which are analyzed using Ordinary Least Square regression. Result of this study indicated that there is a significant influence between land conversion and one of the welfare indicators.

 

"

"Ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan merupakan masalah di dunia, tenaga kesehatan cenderung di daerah perkotaan, metoda penelitian adalah kualitatif serta dilakukan triangulasi dan analisis isi. Kabupaten Bogor memberikan insentif material dan non material bagi tenaga kesehatan dalam penelitian menunjukan insentif bukan merupakan satu-satunya faktor yang membuat tenaga kesehatan untuk bertahan ada hal yang mempengaruhi yaitu faktor personal dari tenaga kesehatan seperti tempat tinggal yang dekat dengan tempat pekerjaan, mencintai pekerjaannya dan faktor lainnya adalah kebebasan untuk mengembangkan diri sehingga dapat berinovasi dan berkreasi, penghargaan kepada tenaga kesehatan juga merupakan hal yang penting.

---

Availability and spread of health workers is a problem in the world, health workers tend to be in urban areas, the research method is qualitative and carried out triangulation and content analysis. Bogor regency provide material and non material incentives for health workers in the study showed incentives are not the only factor that makes health workers to stay there are things that affect the health of the personal factors such as living close to the place of work, loves his work and the factors another is the freedom to develop themselves so that they can innovate and be creative, awards to health professionals is also an important."

"ABSTRAKFokus tesis ini pada kekuasaan terhadap tubuh anak perempuan akibat konstruksi patriarki yang mendominasi kehidupan masyarakat dalam adat dan budaya suku Arfak. Pertanyaan penelitian adalah "bagaimana budaya perjodohan perkawinan anak perempuan di perdesaan dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan". Pertanyaan turunan adalah 1) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam adat dan budaya suku Arfak di Perdesaan; 2) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam prosesi perkawinan di suku Arfak di perdesaan; 3) bagaimana pengalaman anak perempuan korban perjodohan perkawinan anak suku Arfak di wilayah perdesaan menjalankan fungsi reproduksinya; dan 4) bagaimana anak perempuan suku Arfak korban perjodohan perkawinan anak bertahan di dalam perkawinan adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal oleh Jaggar tentang otoritas tubuh perempuan dan politik sekusal oleh Millet sebagai pisau analisis untuk membedah masalah perkawinan anak karena perjodohan membuat anak perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Temuan penelitian ini adalah : 1) anak perempuan yang dikawinkan pada usia anak tidak memiliki kuasa atas tubunya; 2) perjodohan yang terjadi pada masyarakat suku Arfak diakibatkan karena keinginan mendapatkan harta dan status sosial; 3) perempuan korban perkawinan anak tidak memahami kesehatan reproduksi; 4) perempuan Arfak menjalani fungsi reproduksi masih mengikuti tradisi; 5) perkawinan anak menghadirkan ketidakadilan gender bagi perempuan Arfak. Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial mayarakat melalui budaya patriaki masih kuat di masyarakat suku Arfak. Anak perempuan suku Arfak tidak berkuasa atas dirinya karena budaya perjodohan. Anak perempuan suku Arfak sebagai objek pada budaya perjodohan dan perjodohan menjadi faktor pendukung banyaknya praktik perkawinan anak di Distrik Nenei.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the power over girl's body due to patriarchal construction dominates the life of the community in the customs and culture of the Arfak tribe. The research question is "How the marriage culture of girls in rural areas and their implications on women reproductive health". The questions derived are 1) How girls are positioned in the customs and culture of the Arfak tribe in the rural areas; 2) How girls are positioned in the marriage procession in the Arfak tribe in rural areas; 3) How the experience of the young girl of the Arfak tribe marriage victim in a rural area performs its reproductive function; and 4) How the Arfak girl of child marriage matchmaking victim survives in their customary marriages. This study uses a qualitative approach with case study in Nenei District, South Manokwari District. This research uses radical feminist theory by Jaggar on women's body and political authority as well as Millet as a tool to analyze the child marriage problem due to matchmaking, while matchmaking makes girls have no authority over their bodies. The findings of this study are: 1) girls who are married at underage have no power over their bodies; 2) matchmaking that occurred in the community of Arfak tribe caused by the desire to get property and social status; 3) women victims of child marriage do not understand about reproductive health; 4) Arfak women undergoing reproductive functions still follow the tradition; 5) child marriage presents gender inequality for Arfak women. Based on the findings it can be concluded that social construction through patriarchy culture is still robust in the people of Arfak tribe. The girls of the Arfak tribe do not have power over theirselves because of the matchmaking culture and they serve as objects. Matchmaking itself has contributed to the number of child marriage practices at Nenei District."

"Wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pembangunan juga berbeda. Banyak fakta menunjukkan bahwa daerah perbatasan cenderung tertinggal, miskin dan memiliki keterbatasan akses maupun pelayanan publik. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan utama apa saja yang dihadapi di perbatasan darat Indonesia. Berdasarkan identifikasi tersebut dapat ditentukan prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mengatasinya.Penulis menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan, khususnya kemiskinan menjadi permasalahan utama perbatasan darat Indonesia. Oleh karenanya kebijakan diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan perbatasan Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa membangun pusat pertumbuhan sebagai strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Pemerintah pusat dianggap sebagai yang paling penting perannya dalam pembangunan kesejahteraan perbatasan darat Indonesia. Ada sedikit perbedaan persepsi antara responden pemerintah dengan non pemerintah. Responden pemerintah lebih memprioritaskan pertahanan dan keamanan karena kesejahteraan merupakan alat dalam pertahanan dan keamanan, jika masyarakat sejahtera dengan sendirinya mempunyai rasa kepedulian dan nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan responden non pemerintah memprioritaskan pemerataan karena berpendapat bahwa dengan didukung oleh infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi permasalahan kemiskinan.

---

The border regions have different characteristics so that development strategies are also different. Many facts show that the border regions are likely under develop, poor and have limited access to public services. This research tries to identify any major issued faced in the land border of Indonesia. Based on the identification, it can be determined the priority of economic development policy strategy that will able to overcome the issues.The author uses AHP (Analytical Hierarchy Process) to answer question from the proposed research. The result showed that the welfare issue, particularly poverty is the main problem (issue) in the land border of Indonesia. Therefore, policies is aimed at improving that Indonesia border?s welfare. This study also shows that developing growth pole as the policies strategy to overcome the problems (issue).The central government is considered as the most important institution in developing welfare of the land border of Indonesia. There are slight difference in perception between government and non-government respondents. Government respondents most likely have defense and security as priority because welfare is an instrument in defense and security. If the public can be prosperous by itself, have a sense of awareness and nasionalism to maintain the sovereignty of the Indonesia Republic. While non-government prioritize equalization because they found to be supported by good infrastructure can improve the well-being and reduce poverty issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam Tahun 2000-2013. Mengetahui model spasial untuk menggambarkan kondisi perkembangan penutup lahan yang terjadi sekarang (existing) dan proyeksi/prediksi pengembangan Kawasan Perbatasan Kota Batam hingga tahun 2035. Mensimulasikan suatu intervensi kebijakan aspek pendudukan pada model sistem dinamis yang dampaknya pada perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam tahun 2013-2035. Membandingkan peta hasil simulasi dengan kebijakan strategis dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perbatasan Kota Batam, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2035 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem dinamik dan spasial dinamik dengan pendekatan cellular Automata dengan metode regresi logistik dan markov Chain. Di dapatkan bahwa Akibat aktivitas ekonomi dan Penduduk maka lahan terpakai akan bertambah. Dari hasil terlihat perubahan pola alokasi lahan positif (bertambah) terjadi pada lahan terbangun. Sedangkan perubahan negatif (berkurang) terjadi pada lahan pertanian. dan hutan lindung. Kawasan Perbatasan Kota Batam terdapat perbedaan yang cukup signifikant dari kedua skenario. Secara spasial prediksi kebutuhan lahan dan tutupan lahan di kawasan perbatasan Kota Batam akan menjadi terkendali dengan diimplementasikannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2014-2035.

---

The aims of this study is to determine changes in border area of Batam city in 2000-2001. Knowing the spatial model to describe the development of land cover condition that exist and also the development prediction of border areas in Batam city until 2035. Simulation of an occupation aspect of policy interventions on the dynamic system models which impacting land cover changes in the border area of Batam city in 2013-2035.

Comparing the simulation results map with the strategic policy on Referral of Regional Spatial Plans (RTRW) at Batam city borders area, which can be used to predict land use in 2035 with free scenario and RTRW scenario. In this study, a dynamic and spatially dynamic system with cellular automata approach with logistic regression and markov chain methods are used.

The result shows that the effect of economic and population activity have a linearity with the increasing level of land use. Also, there is a changes of allocation patterns of positive lands (increase) on undeveloped land. Whereas negative changes ( decrease ) occur on agricultural land and protected forest. There is significant difference of both scenario in borderland area of Batam city. Spatially, the prediction of land requirement and land cover in borderland area of Batam city could be controlled by the implementation of Referral of Regional Spatial Plans in 2013-2035."