Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan gadai emas syariah di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan, bank syariah memperoleh dasar hukum untuk dapat membuka produk gadai syariah pada praktik perbankan. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul fenomena di masyarakat mengenai metode gadai emas berjenjang yang disingkat gadai berjenjang. Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah berkebun emas merupakan suatu metode berinvestasi yang sering digunakan dalam produk gadai emas syariah pada perbankan syariah. Permasalahan yang timbul adalah apakah metode gadai berjenjang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lain yang timbul adalah metode gadai berjenjang atau berkebun emas ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil deskriptif analisis. Secara umum, dalam penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa penerapan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan antara lain metode gadai berjenjang tidak sesuai dengan prinsip syariah, metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek, dan metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan asumsi angka pinjaman dari bank syariah tetap. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan gadai emas berjenjang ini yahg sebelumnya kerap disebut sebagai investasi tanpa risiko sehingga perlu diketahui menjadi lahan investasi yang sangat berisiko untuk dilakukan.

---

The development of shariah gold pawn in Indonesia is quite rapid. This is because that in 2008, precisely since the adoption of Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking, shariah banks obtain legal basis to open a shariah pawn product in the practice of banking. As it develops, another phenomenon appears in the society about the method of multilevel gold pawn, which is shortened to multilevel pawn.

Multilevel gold pawn or usually known as "gold gardening" is an investment method that is often used in shariah product on the pledging of gold in shariah banking. The issue that arises is whether the multilevel pawn method is in accordance with the principles of shariah. Another issue that arises is that the multilevel pawn method or gold gardening is not free from weaknesses. The research method that is used in this research is a qualitative method by utilizing secondary data and produces an analytical descriptive result. Generally, in this research it concludes that the implementation of multilevel pawn method is not in accordance with the principals of shariah.

This research also concludes that the implementation of multilevel gold pawn method in Bank Syariah Mandiri is not free from weaknesses, such as it is not in accordance with the principles of shariah, the multilevel pawn method/gold gardening is using a long term average statistic to justify short term objectives, and the multilevel pawn method/gold gardening is using the assumption of constant shariah bank loan rate. Those weaknesses consequentially causing this multilevel gold pledging to turn from, what is commonly known as an investment without any risk, into a risky investment. "

"ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Undian Berhadiah "Kemilau Emas" terhadap keputusan gadai nasabah Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok. Sampel penulisan ini adalah nasabah yang baru pertama kali atau pernah gadai. Studi lapangan terhadap 40 nasabah menunjukkan hasil yang variatif. Hasil penulisan menyarankan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok harus bekerja sama dalam meningkatkan mengembangkan promosi pemasaran, memberdayakan masyarakat sekitar, dan membuat promosi iklan di internet.

---

ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between sweepstakes "Kemilau Emas" to costumer purchase decision. The sample was new or loyal customer on periode August-November 2015. Field studies on 40 customer showed varied results. The results of the study suggest that Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok need improve to develope marketing campaigns, empowering local communities, and create an attaractive advertising campaigns on the internet."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan dual control. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

---

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products.

The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking."

"ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadaiemas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbStersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagaialternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakahpengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukumterhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankansyariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahanpustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepadanarasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifateksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodirkebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diaturpihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalamperaturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasadirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and SyariahBusiness Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed torestore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. Thisthesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamicbanking has been in accordance with the applicable legislation and how the legalprotection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamicbanking accompanied gold case. Research methods used in this study arenormative juridical research, which the source can be obtained from the libraryand study the document, as well as the author of the interview to the speaker toadd information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn goldIslamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently isbasically already accommodate the needs clients for legal certainty towards thepawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies thatregulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulationsset forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrievedIslamic gold pawn transaction related."

"Bank Mega Syariah (BMS) sebagai lembaga keuangan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMS adalah Gadai Emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dan Rahn Emas atau tidak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah karena telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dalam menyelenggarakan gadai emas, BMS harus selalu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI, dan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

---

Bank Mega Syariah (BMS) as a financial institution carrying out its function as an institution for channeling public funds through its financing products. One of financing products held by BMS is Gold Pawning aiming to provide funds needed by society, for both productive activity or consumtive activity. Main issues in this undergraduate thesis namely, how the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah is, and whether its implementation is appropiate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama about Rahn and Gold Rahn or not. Based on this research can be conclude that implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah has appropriate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama that based on Al Qur‟an and Hadits.The method used in this undergraduate thesis is a normative juridical method with evaluation research type that provide evaluations about the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah. In carrying out this program, BMS always must be guided by Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, banking legislations especially sharia banking, and also carrying out prudent banking principle."

"Ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor utama untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Namun krisis ekonomi telah menyebabkan naiknya harga-harga dan berakibat pada tidak tercukupinya dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan dananya, seseorang atau perusahaan bisa mendapakannya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Lembaga ke uangan bukan bank yang menjadi favorit masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat adalah PERUM Pegadaian. PERUM Pegadaian beroperasi dengan berdasarkan aturan-aturan gadai menurut Hukum Perdata Barat yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pada buku II, bab XX, pasal 1150-1161. Sebagai alternatif dari kegiatan gadai yang dijalankan oleh PERUM Pegadaian, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk Gadai Emas Syariah Mandiri. Produk ini dijalankan dalam bentuk ar rahn (gadai syariah) dengan berlandaskan pada Hukum Islam dan berpedoman pada Al quran, As Sunnah dan ijma' ulama lembaga gadai dan ar rahn memiliki banyak persamaan, namun juga memiliki sejumlah perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut dalam teori dan praktik. Untuk selanjutnya memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam urusan gadai."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."