Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apu yang dapat kita saksikan sekarang OrdeBaru relah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat.Mereka telah menempuh jalur hukum berda-sarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikandengan keadaan darurat atau zaman kolonial.Dengan begitulah Orde Baru mempertahankandelik-delik politik di Indonesia. Selama ini taktak ada upaya mereka untuk menyempurnakanatau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masihsebagai warisan kolonial. Artikel ini membahasdan menyoroti berbagai segi dari kejahatan po-lilik di Indonesia, baik segi yuridis maupun se-gi-segi non yuridis."

"Kajian dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada gejala perilaku keagamaan (umat agama) yang dalam lima tahun terakhir menampakkan tanda-tanda pada perilaku kekerasan (intoleransi), pada saat kita sedang berharap tumbuh dan berkembangnya perilaku dan paham keagamaan yang inklusif. Selain itu dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai berbagai persoalan terkait dengan perilaku kejahatan dalam berpolitik, khususnya yang terjadi pada saat pemilihan anggota legislatif dan menjelang pemilu presiden. Perilaku politik bangsa juga memperlihatkan adanya kecenderungan pada perilaku politik tidak beretika, kurang beradab, dan kurang demokratis, sehingga politik seakan-akan menghalalkan segala cara. Politik seakan-akan tidak ada kaitannya dengan etika publik dan etika sosial lainnya. Kajian dalam tulisan ini mendasarkan pada fakta lapangan yang terjadi selama dua tahun terakhir dan praksis politik pemilihan legislatif dan menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung 9 Juli …. "

"Studi kejahatan politik pada dasarnya merupakan bagian dari studi perubahan politik, khususnya yang melihat realitas perilaku di seputar upaya tarik menarik kekuasaan, dan yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai standar formal perilaku. Kejahatan politik sulit didefinisikan mengingat setiap upaya pendefinisiannya selalu menuntut keluasan sekaligus asumsi-asumsi teoritik tertentu. Keluasan dalam arti multi interpretatifnya kejahatan poltik menjadikannya lebih tepat disebut kajian daripada kecabangan ilmu, baik itu ilmu, baik itu ilmu kejahatan maupun ilmu politik."

"Undang-Undang Nomor 4/1950 Jo. UU No. 14/1954 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang ber moral. Hal ini ditafsirkan bahwa manusia yang bermoral dapat diupayakan tidak hanya melalui agama karena dasar moral tidak selalu agama. Oleh Karena itu, pada 1950-an agama tidak wajib di ajarkan di sekolah. Pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 2/1989 pendidikan adalah tujuan menciptakan manusia yang taat mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelajran agama wajib diberikan di sekolah. Walaupun kesenjangan undang-undang tersebut adalah sekolah dengan agama tertentu seharusnya tidak diajarkan Agama yang bebrbeda dengan Agama yang ada di sekolah tersebut. Ketentuan ini kemudian menjadi bermasalah. Pada 2003, UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional diberlakukan menekankan adanya pendidikan agama. Undang-undang ini ini mengamanatkan bahwa agama adalah wajib di setiap intuisi pendidikan di mana materi yang akan diberikan kepada siswa yang akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Sudah jelas bahwa pendidikan secara historis telah ditingkatkan dari waktu ke waktu."