Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adalah kerap terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah. Sengketa ini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat tercapai.

---

Land issue is an issue that concerns on the most basic people right. Land has economic value and social functions as well. Therefore the personal interest of the land can be sacrificed for the public interests. In handling the issue of land acquisition is very prone, because it involves life of the people. The availability of State land is limited. Therefore the only way to be taken is land acquisition. The process of land acquisition will never apart from the compensation issue. If it has reached agreement of the compensation, then doing the compensation payment, moreover release or acquisition of the land concerned.

If there is no solution on land acquisition between government and land rights holders through deliberation. One of phenomenon that occurs in land acquisition is dispute among the parties who claim to have the same rights on land. This dispute needs to be finding solution both by deliberation among the parties themselves or assistance of the other parties (the mediator), in this case is the Land Acquisition Committee (P2T). The mediator role is the object in this study.

Results of this study indicate that in dealing with land disputes, Land Acquisition Committee (P2T) East Jakarta as implementing land acquisition puts the use of mediation in resolving dispute with reference of applicable law. The use of mediation is intended as alternative dispute settlement process through intervention of the third party as a mediator, nevertheless the resulted agreement is result of the role and involvement of stakeholders actively. Mediation provides feeling of equality for the parties, therefore the issue solution/agreement can be quickly achieved."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"Melaksanakan pembangunan berarti membuat perubahan-perubahan dalam suatu Iingkungan. Hal ini dapat memutuskan mata rantai berbagal siklus yang hidup dalam ekosistem, sehingga mangganggu keselarasan hubungan manusia dengan Iingkungan.Pelaksanaan pembangunan selalu bersifat dilematis. Di satu pihak dapat memberi manfaat dan resiko di lain pihak. Salah satu di antaranya adalah bermunculannya masalah-masalah pertanahan, khususnya berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan mencerminkan perubahan pemanfaatan sumberdaya alam.Pemeliharaan kelestarian alam menjadi lehih mendesak apabila pertambahan penduduk meningkat. Akan tetapi sebaliknya, pertambahan penduduk yang meningkat ini justru menimbulkan "lapar-tanah", sehingga menggundulkan bukit, merusak hutan, den menguras sumberdaya alam (Salim, 1995).Ada beberapa kasus, hamparan tanah pertanian yang subur dapat tergusur demi kepentingan pembangunan. Akibatnya lahan-lahan hijau semakin menciut jumlahnya. Dengan makin berkurangnya lahan hijau, mau tidak mau akan mempengaruhi kondisi iklim di wilayah itu. Gaya adaptasi manusia pada perubahan iklim relatif terbatas.Di kota Jakarta setiap tahunnya terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, baik untuk perumahan, fasilitas umum, prasarana maupun kebutuhan Iainnya dengan angka rata-rata gross sebesar 600 Ha (Pemda OKI Jaya, 1984).Cuaca dan iklim adalah salah satu ekosistem alam. Oleh karena itu, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Meskipun kini teknologi telah demikian maju, namun manusia masih belum dapat melepaskan diri dari pengaruh serta peranan cuaca dan iklim.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dewasa ini semakin banyak lahan yang berubah penggunaannya akibat tuntutan pembangunan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Hal ini tentunya berdampak pada lingkungan, khususnya berkaitan dengan iklim.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh perubahan penggunaan lahan (berdasarkan masing-masing jenis tutupan lahannya, yakni: tutupan vegetasi, tutupan bangunan/beton dan tutupan tanah kosong) pada unsur-unsur iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara). Selain itu, adakah kaitan antara kenaikan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan lahan, dan seberapa besar intensitas perubahan penggunaan lahan tersebut.Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pengambil keputusan dan masyarakat Iuas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, terutama berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan, serta dalam upaya untuk memperbaiki kondisi iklim mikro di suatu wilayah.Dasmann (1972) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan masalah lingkungan hidup adalah tidak adanya kontrol penggunaan tanah (ruang), selain faktor penduduk dan teknologi.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: Suku Dinas Tata Kota, Suku Dinas Pertanahan, Biro Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta Timur; Kantor Kecamatan ' Duren Sawit, Kramat Jati, dan Makasar, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jakarta, serta Stasiun BMG Halim Perdana Kusuma. Data yang digunakan adalah data luas penggunaan lahan, data jumlah penduduk, dan data unsur-unsur iklim.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur dengan mengambil sampel 3 kecamatan, yaitu: Duren Sawit, Kramat Jati, dan Makasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pada pengolahan data dilakukan uji statistik dengan program SPSS versi 4.0.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa :(i) perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun;(ii) perubahan penggunaan Iahan menyebabkan jumlah Iuas lahan tutupan bangunan/beton meningkat, sedangkan jumlah luas lahan tutupan vegetasi dan tutupan tanah kosong berkurang;(iii) besar intensitas perubahan penggunaan lahan (berdasarkan jenis tutupan dan Iokasinya) bervariasi dari yang terkecil 0,63 % sampai yang tertinggi 33,22 %;(iv) berdasarkan hasil uji statistik, terbukti bahwa ada korelasi antara tutupan vegetasi, tutupan bangunan/beton dan tutupan tanah kosong dengan suhu udara dan kelembaban udara.Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara indikatif terdapat pengaruh perubahan penggunaan lahan pada unsur-unsur iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, terjadi pula perubahan penggunaan lahan. Semakin besar jumlah lahan yang berubah, maka akan semakin besar intensitas perubahannya.Daftar Kepustakaan 36 (1951 - 1997)

---

Development is making changes in an environment. This can break the many live cycles in ecosystem, so it can disturb the beauty of human relationship in the environment.

The development is always dilemmatic. In one side it gives benefit but risk in another side. One of them is agrarian problem, especially that connected with land use changes. Land use changes shows changes in using nature resources.

The maintenance of the nature eternity will be come more urgent if people's growth increase. However, in the other side, the increasing of people growth make °hunger land", that makes hills become bold, damaged the forests, and quire nature resources (Salim, 1995).

There are some cases, spread good land of agriculture can be drag away for development importance. The affection from it, is the green land become decrease. The decreasing of green land influence the climate condition of that area. Human adapted capability from climate changes is relativity limited.

In Jakarta, annually happen increasing of land use for developing, such as for house estate, general facility, accommodation and also other needed with approximate gross score about 600 Ha (Pemda DKI Jaya, 1984).

The weather and climate is one of the nature ecosystem. Therefore, human lives is very influence by them. Although technology has already developed, people still can't get away from the influence and the function of weather and climate.

Problem in this observation is there are many more land that changed its useful because of development importance without concerning the environment condition. This situation impact to the environment, especially climate.

The purpose of this observation is to know whether there's an influence from changing the using of land (according to each type of closing land, that are : vegetation closing, cementlbuilding closing, and empty land closing) in micro climate elements (temperature and humidity). In spite of those, is there any connection between the increasing of people's growth with the land use changes, and how much intensity of changing the using of land.

This observation is hoped can give an extra information for the decision maker and general people in planning and doing developing, especially that connected with changing the using of land, from repairing micro climate condition in one area.

Dasmann (1972) says that one of the factors which caused the live environment, there's no control in using ground (space), besides of factor of people and technology.

The date that is used in this observation get from many sources, there are : from City Order department, Agrarian department, Statistic Central Boreau (BPS) East Jakarta, Duren Sawit, Kramat Jati, and Makasar Kecamatan office, Meteorology and Geophysics Department (BMG) Jakarta, and Halim Perdana Kusuma Station of BMG. The date that is used were wide date of the using of land, date of people amount and climate elements date.

This observation was observed in East Jakarta with taking three samples of Kecamatan : Duren Sawit, Kramat Jail, and Makasar. This observation was using descriptive analysis method. In preparing date was used statistic evaluation with SPSS program 4.0 version.

According to the analysis and discussion that was done, we can get the explanation :

(i) there's an increasing in people's growth continuing from year to year, this there's connection with changing the using of land.

(ii) There's a change using land, wide amount of building/cement closing land increase, nevertheless wide land amount' vegetation closing and empty land closing decrease.

(iii) The intensity of changing using land variated from 0,63 ''/o to 33,22 %.

(iv) From the statistic evaluation, it's true that there is a correlation from vegetation closing, building/cement closing and empty land closing with temperature and humidity.

The conclusion of this observation is there is indicative influence to the land use changes to micro climate elements. The increasing of people growth influence the land use changes: The extend of the land use changes has a relationship with the intensity of its changes.

Number of References : 36 (1951 - 1997)"

"Obyek sengketa tanah antara komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember adalah bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 dikenal dengan nama kebun Ketajik I dan II atas nama NV Land Bow My Oud Djember (LMOD) leas keseluruhan 477,87 ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967, terletak di desa Pakis dan desa Suci kecamatan Panti, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.Sengketa tanah Ketajek mulai mencuat ketika pada tahun 1972 pemerintah daerah kabupaten Jember yang dipimpin Bupati Abdul Hadi yang juga sebagai komisaris PDP jember mulai berencana mengambil alih Kebun Ketajek I dan 11 yang telah digarap warga Ketajek sejak tahun 1950-an.Proses pengambilalihan oleh PDP Jember atas tanah kebun Ketajek I dan II yang telah didistribusikan kepada warga Ketajek melalui kebijakan land reform pada tahun 1964 ini akhirnya menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga saat ini. Mengapa konflik sosial atas tanah Ketajek terus bertahan cukup lama dan bagaimana pilihan strategi penyelesaian konflik yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa serta para pihak yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut coba dipahami lebih mendalam melalui penelitian ini.Tujuan penelitian ini adalah:1) Menelusuri dan memetakan sejarah dan sumber penyebab konflik;2) Menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eskalasi konflik;3) Mendalami proses-proses pilihan dan akibat dari strategi manajemen/penyelesaian konflik yang digunakan para pihak yang berkonflik; dan4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara-cara penyelesaian konflik antara masyarakat Ketajek dan PDP Jember yang selama ini dilakukan.Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memahami fenomena peristiwa terjadinya konflik dan kaitannya terhadap keberadaan berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan penyelesaian konflik atas tanah antara komunitas Ketajek dan PDP Jember. Dari kelompok yang pro dan kontra coba dilakukan wawancara dan pemahamam secara mendalam atas usulan penyelesaian yang seharusnya dilakukan atas sengketa tanah Ketajek ini. Berbagai pendapat dari wawancara dengan informan dan penelusuran dokumen atas cara intervensi untuk menyelesaikan konflik ini kemudian direview dan di analisis kekuatan dan kekurangannya dengan cara membandingkan pengalaman di tempat lain atau kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.Dalam penelitian ini konflik dilihat sebagai suatu bentuk interaksi yang dapat membangun, mengintegrasikan dan meneruskan struktur dalam masyarakat. Konflik coba dipahami dari sisi positif dan sisi negatif. Konflik seharusnya dihadapi dan dikelola karena konflik dapat dipahami dari para pihak yang terlibat, sumber penyebab, tahapan perkembanganya, faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan kemungkinan mekanisme intervensinya.Temuan penting dari hasil penelitian ini antara lain: adanya lima cara penyelesaian yang diusulkan para pihak yang berkepentingan, yaitu:1) Pemberian tali asih/ganti rugi;2) Membawa kasus sengketa ke pengadilan (peradilan umum);3) Menempuh jalur hukum non pengadilan atau jalur politik;4) Musyawarah; dan5) Membangun kemitraan antara PDP dan warga Ketajek.Pilihan terhadap tali asih/ganti dan membawa kasus ke lembaga pengadilan merupakan pilihan utama dari Pemerintah kabupaten/PDP Jember. Sementara pihak komunitas Ketajek lebih menyukai pendekatan jalur hukum non pengadilan atau politik dan musyawarah.Dari hasil analisis terhadap kegagalan beberapa pilihan strategi penyelesaian yang telah ditempuh menunjukkan bahwa keputusan pilihan jalan keluar dilakukan secara sepihak oleh yang berpower kuat dan tidak mengatasi sumber penyebabnya, rendahnya keahlian para mediator/fasilitator, lemahnya anal isa atas problem bersama, dialog antara para pihak yang bersengketa sering bersifat konfrontatif, berbagai proses yang dilakukan lebih bersifat permusuhan dari pada kolaboratif, terjadinya polarisasi dalam berbagai kelompok dari komunitas Ketajek, terjadinya rivalitas antara para pihak yang berkepentingan mendampingin komunitas, tidak ada kemauan politik dari pimpinan/elit yang berada di pemda/PDP, DPRD untuk berbagi power/kegiatan manfaat kepada komunitas lokal atas aset sumberaya alam yang ada.Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa cara penyelesaian yang telah ditempuh seperti pemberian tali asih/ganti rugi, musyawarah dan membawa kasus ke peradilan umum telah gagal menyelesaikan sengketa tanah Ketajek, karena cara-cara tersebut tidak membawa kepada kesepakatan secara bulat yang didukung oleh semuat pihak yang terlibat dan memuaskan kepentingan seluruh pihak.Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pemda tidak memiliki infrastruktur baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia untuk melaksanakan penyelesaian konflik secara non litigasi atau alternative dispute resolution (ADR). Niatan untuk menyelesaikan konflik secara ADR hanya ada dalam teks saja, dalam prakteknya tidak ada kebijakannya.Oleh karena itu, dengan melihat berbagai usulan dari para pihak yang berkepentingan dengan sengketa tanah Ketajek, maka direkomendasikan kepada pemda dan DPRD kabupaten Jember untuk mempertimbangkan strategi kolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tanah Ketajek.Dalam melaksanakan strategi kolaborasi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk merubah penyelesaian konflik dari pendekatan permusuhan ke pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (nonadiersarial approach). Karena dalam proses kolaborasi perlu keterbukaan, kesadaran adanya saling ketergantungan, menghormati perbedaan, membutuhkan partisipasi aktif para pihak yang berkonflik, membutuhkan jalan keluar dan penetapan hubungan yang disepakati bersama dan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses bukan resep.Ada empat desain umum untuk kolaborasi yang harus mendapatkan perhatian seksama para pihak yang berkonflik, yaitu yang berkaitan dengan upaya-upaya bersama menemukan pilihan yang tepat atas:1) Perencanaan yang apresiatif;2) Strategi kolektif;3) Dialog; dan4) Menegosiasikan penyelesaian.Agar dapat membangun desain kolaborasi yang konstruktif dan mendapatkan komitmen dari para pihak yang bersengketa maka harus ada kejelasan tahapan yang dapat dijadikan panduan bersama. Tahapan ini paling tidak terdiri dari, tahap pertama, kejelasan dalam menetapkan problem; tahap kedua, kejelasan dalam menetapkan arah kolaborasi; dan tahap ketiga, kejelasan dalam menetapkan pelaksanaannya.Untuk mendukung keberhasilan strategi kolaborasi, juga peran dukungan pemerintah daerah kabupaten jember merupakan faktor penting. Tanpa kemauan yang kuat dari pihak pemda untuk mendukungnya maka mustahil tahapan proses kolaborasi tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, kemauan politik dari pemda tidak cukup hanya dicantumkan dalam teks POLDAS tapi harus diwujudkan dalam praktek, yaitu dengan cara menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih sebagai fasilitator/mediator andal dan dukungan membangun kelembagaannya.Review Strategies For The Resolution Of Social Land Conflicts: A Case Study Of Ketajek Community Vs. Jember Estate Company, In Kecamatan Panti, Kabupaten Jember East Java Province The land disputed by Ketajek community and Jember estate company (PDP) used to belong to the rights of Erfpach Verponding No. 2712 and No. 2713. They are known as Ketajek Estate I and If, on behalf of NV. Land Bow My Oud Djmber (WOD), with the overall area of 477.87 hectares located in Pakis and Suci villages, kecamatan Panti, Kabupaten Jember, East Java. The rights ended on 29 July 1967.

The land conflict broke out in 1972 when the local government under Bupati Abdul Hadi, who was also one of PDP's board of directors, planned to take over Ketajek Estate I and II which had long been cultivated by Ketajek local people since 1950s.

Ketajek I and II having been distributed since 1964 by means of land reform policy, the take-over has caused an intractable conflict-up to now. This research tries to explore how the social conflict of Ketajek land remains unresolved, and what kinds of conflict resolution strategies have been adopted by the conflicting parties as well as those involved in the turbulence of conflict. So, the objectives of this research are:

1) To dig up and map the history and sources of conflict;

2) To identify the factors influencing the conflict escalation;

3) To observe the process of selection and the result of conflict management/resolution strategy applied by the conflicting parties; and

4) To provide a recommendation of how to improve the existing conflict resolution methods between Ketajek community and PDP Jember.

The research made use of qualitative approach. This approach best-matched with the objectives of the research, i.e. to understand conflict fenomena in connexion with the presence of multi parties, both those in favor and those against the resolution of the land conflict between Ketajek community and PDP Jember. For the pros and cons, interviews were given to get a deep understanding of what opinions they have about the resolution proposed for Ketajek land conflict. Ideas obtained from the interviews with informants and data from scrutinizing the documents about intervention methods for this conflict were collected to be reviewed and analyzed to get the strength and weaknesses by comparing with experience from other sites or with the preceding cases.

In this research, conflict was seen as a form of interaction that can develop, integrate, and continue the structures within a society. It is understood from both positive and negative perspectives because conflict should be faced and managed as it can be understood from the perspectives of the parties involved, from the very cause, from the stages of development, from the factors influencing the escalation and from the possibilities of intervention mechanisms The important findings of the research are, among others, five methods of resolution proposed by interest parties, i.e.:

1) Providing a compensation;

2) Bringing the case to the court;

3) Taking an extra-court law (nonlitigation) orpolitical action;

4) Building dialog/negotiation; and

5) Building a partnership between PDP and Ketajek local people. The local governmentiPDP jember prefers options 1 and 2, whereas Ketajek community prefers points 3 and 4.

From the analysis of the above failure, it was found that: the options were made unilaterally by the power-ed party, and it failed to hit the source of the problems, the facilitators/mediators were unskilled, the analysis of the shared problems was poor, dialogs between conflicting parties were frequently confrontational, the processes were more confrontational than collaborative, groups of Ketajek community were polarized, there was a rivalry between interest parties that went with the community, there was a lack of political will from elites in the local government/PDP, DPRD to share power/activities/benefit with the local community over the natural resources.

The conclusion is that the five resolutions failed to lead to an agreement supported by all parties and failed to satisfy all. From the perspective of Jember local government's policy, it can be concluded that the local government did not have adequate infrastructures, either in the form of institutions or human resources to enact a no litigation conflict resolution or alternative dispute resolution (ADR). To manifest the ADR was all in theory; in practice, none of the policies used it.

Considering the ideas proposed by interest parties in the Ketajek Iand conflict, therefore, it is recommended to the local government and DPRD Jember to think over collaborative strategies to resolve Ketajek land conflict.

In plying the collaborative strategies, the conflicting parties must have a will to shift from adversarial approaches to no adversarial ones since the collaborative processes need openness, respect for difference, the awareness of interdependency, active participation of the conflicting parties, way out and agreed relationship, and the awareness that collaboration is a process, not a recipe.

There are four general designs for collaboration to be noted carefully by the conflicting parties related to joint efforts to make the smart choice of

1) Appreciative planning;

2) Collective strategy;

3) Dialog; and

4) Negotiation of resolution.

In order to be able to build a constructive design for collaboration that all conflicting parties are committed to, there must be clear stages for a common guideline, The stages should at least comprise first stage, a clear problem statement; second stage, a clear direction of collaboration; and third stage, a clear operation.

To support a successful collaborative strategy, the support from Jember local government is an important factor. Without a strong will from the local government to sustain it, it is impossible for the collaborative processes to be operated. Therefore, the political will of the local government should not only be typed on POLDAS text, but should also be realized in practice, by providing skilled human resources for the best facilitators/mediators and giving support or developing the institution."

"Didalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, pemegang hak atas tanah wajib untuk menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah. Agar tanah dapat dipergunakan secara optimal maka dibuatlah rencana mengenai penggunaan tanah atau biasa disebut sebagai Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan, sekali dalam waktu lima tahun dapat ditinjau ulang, dan jika peninjauan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tata ruang yang ada perlu direvisi, maka disini terjadi perubahan tata ruang, misalnya tanah yang tadinya dapat dipergunakan sebagai perumahan harus berubah menjadi sodetan sungai seperti dalam kasus PT Masa Kreasi. Dalam kasus ini, perubahan rencana kota secara Normatif atas tanah Milik PT Kreasi tersebut diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 tahun 1979 tentang Penguasaan Peruntukan dan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Cengkareng Drain, Sodetan-Sodetan Kali Sekretaris Bagian Atas dan Bagian Bawah, Wilayah Jakarta Barat. Perubahan rencana kota tersebut tentu saja berdampak bagi PT Masa kreasi maupun bagi tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini dampak yang terjadi yaitu dengan berubahnya hubungan hukum PT Masa Kreasi dengan tanah yang dimilikinya tesebut.

---

In the use and utilization of land space, land rights holder is obligated to conform with the use and utilization of regional spatial layout plan.So that land can be utilized optimally then be made to the plan regarding land use, or commonly known as the Land Use Plan. Regional Spatial Layout Plan has been set, once in every five years can be reviewed, and if the review results in recommendation that the existing spatial layout should be revised, then the spatial layout changes here, for example, land formerly used as housing can be turned into a spatula rivers as in the case of PT Masa Kreasi.

In this case, changes in the normative urban plan for the land owned by PT Masa Kreasi is governed by the Decree of the Governor Jakarta Capital Special Region No. 592 of 1979 regarding Allotment of Tenure and Land Acquisition Development Cengkareng to Drain, Spatula -Spatula of River Sekertaris Top and Bottom SectionsWest Jakarta Area. Changes in the city plan, of course, affect PT Masa Kreasi as well as for the concerned landIn this case the impact occurred was by changing the legal relationship of PT Masa Kreasi with this land in interest."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk yang tinggi membawa berbagai masalah lingkungan perkotaan. Di kota-kota besar di Indonesia seperti Semarang, pada saat ini dirasakan ada gejala kualitas lingkungan yang menurun. Penanggulangan masalah lingkungan hidup perkotaan tersebut akan banyak memberi manfaat bila dimulai dari lingkungan pemukiman, khususnya pekarangan.Pekarangan merupakan istilah yang belum didefinisikan secara baku dalam lingkup nasional Berbagai instansi pemerintah, masih memberikan penafsiran yang simpang siur. Dalam tesis ini digunakan definisi kerja Karyono (1981) yaitu "Pekarangan adalah sebidang lahan sekitar rumah, dengan batas tertentu, yang ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan fungsional dengan rumah yang bersangkutan".Pekarangan mempunyai fungsi ganda bagi pemiliknya. Pada dasarnya fungsi pekarangan dapat dibedakan dalam fungsi (1) sosial, (2) estetik, (3) produksi subsisten, (4) komersial dan (5) pengawetan tanah dan sumberdaya genetik (Soemarwoto 1979, I979a). Cerminan ini di perkotaan, dapat dilihat dari bentuk dan pola penanaman serta kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pekarangannya.Penelitian yang memilih lokasi di Kelurahan Krapyak, Kali Banteng Kulon, Gisikdrono, Salamanmloyo, Cabean, Karangayu, Krobokan, Bulu Lor, Bulu Stalan, dan Pendrikan pada Kecamatan Semarang Barat ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari jenis fungsi pekarangan yang diteliti, yaitu fungsi ekologik, estetik/ keindahan dan tempat usaba ternyata ketiga jenis fungsi tersebut dapat ditemukan pada pekarangan kota. Dapat dikemukakan, pertimbangan pemanfaatan pekarangan kota sebagai tempat usaha mungkin lebih diprioritaskan dari segi ekologik maupun estetik/ keindahan.2) Luas pekarangan serta Building Coverage merupakan faktor yang mempengaruhi pola pengelolaan pekarangan kota secara nyata. Ternyata faktor karakteristik penghuni, baik karakteristik pekorangan maupun rumah tangga, tidak memiliki pengaruh hubungan yang nyata .3) Faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap fungsi pekarangan, adalah sebagai berikut :a. Terhadap Fungsi Ekologik Karakteristik Perorangan tingkat pendapataan kepala keluarga merupakan faktor yang langsung berpengaruh.* Karakteristik Rumah TanggaStatus pemilikan rumah yang dihuni serta luasPekarangan dari rumah tersebut, merupakan faktor yang berpengaruh langsung. * Pengelolaan PekaranganBuilding Coverage, merupakan faktor yang berpengaruh langsung.b Terhadap Fungsi Estetik/Keindahan* Karakteristik PeroranganTelaah lanjut menunjukkan bahwa Pendidikan, Pendapatan dan Jenis Pekerjaan secara bersama memberikan pengaruh langsung.* Karakteristik Rumah TanggaLuas Pekaranganterlihat sangat nyata pengaruhnya.* Pengelolaan PekaranganHanya Building Coverage yang merupakan faktor berpengaruh.c Terhadap Fungsi Tempat Usaha* Karakteristik PeroranganPendidikan dan Pendapatan memberi pengaruh langsung.* Karakteristik Rumah TanggaLuas pekarangan yang berpengaruh, den inipun terjadi secara kurang nyata.* Pengelolaan PekaranganBuilding Coverage dan Jenis tanaman tidak memberikan pengaruh sama sekali .4) ImplikasiLuas pekarangan serta besaran Building Coverage merupakan faktor yang relevan secara langsung dengan kemungkinan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkup perbaikan lingkungan kota. Secara tidak 1angsung, factor pendidikan, pendapatan disamping status pemilikan bermanfaat sebagai indikator sosioekonomis, dari kondisi warga masyarakat dimana kebijaksanaan tersebut ingin diterapkan

---

ABSTRACT

Rapid population growth in cities often brings about various environmental problems. In many big cities in Indonesia,Semarang for example, the phenomena of declining environment quality can be seen nowadays. It will be very advantageous if the efforts to over come such environmental problems in cities start from the residence area, especially the yard. Actually there is no clear and fixed definition about yard nationally accepted. That's why very often different interpretations on the term appear among government institutions. In this thesis the definition used is that of Karyono (1977) asserting that "A yard is a piece of land around a house which has fixed bounds, is planted with all sorts of planted with all sorts of plants and has a functional relationship with the house".

A yard has a double function for its owner. A yard has fundamentally different functions (1) social, (2) aesthetic, (3) subsistence productions, (4) commercial and (5) soil and genetic resources conservations (Soemarwoto 1979, 1979 a). The different functions of a yard can be seen easily in cities through the planting form and pattern as well as the way the town people manage their yards.

This research done in the village of Krapyak, Kali Banteng Kulon, Gisikdrono, Salamanmloyo, Cabean, Karangayu, Krobokan, Sulu lor, Bulu stalan, and Pendrikan in the district of Semarang Barat brings about conclusions as follows:

(1) The city yards have consecutively ecological function, that is to create micro climate; aesthetic function to embellish the yards; and productive function, as a place used for business purposes. From the point of view of its degree--among other functions of yards-- function for business purpose comes first.

(2) Size of the yard and building coverage were the significant factors that influences the way of the owners in managing their yards. Owner's characteristics such as individual and family characteristics have no significant influences on the yard's management.

(3) Factors that have influences on perception of yard's functions, were as follows :

a Perception on Ecological Function.

* Individual characteristics

The family's head of income has apparent influence on the perception of the yard's ecological function.

* Family characteristics

Status of ownership and the size of yard has significant corellation with perception of ecological function.

* Yard's management

Building Coverage has direct and significant influences on ecological function.

b Perception on Esthetic function

* Individual characteristics

Family's head of level of education, amount of income and kind of job together has direct influences on esthetic function.

*Family characteristics

Size of yard has apparent relationship on esthetic function.

* Yard's management

Building Coverage was the only influencing factor on esthetic function.

c Perception on the prospect of the yard as a business place

* Individual characteristics

Family's head of income and amount of income have direct influences

* Family characteristics

Only size of yard that have influence, without no apparent association.

* Yard's management

Building coverage and kinds of plantings have no influences at all.

(4) Implication

Size of the yard and building coverage were the relevant factors associated with the possibility of government policy concerning in managing the city environment. Family's head of level of education and the amount of income were useful as the indicators of. the citizen socio-economic conditions in the area, where the government policy would be executed."

"ABSTRAKPerkembangan dan Pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesiasangat pesat, salah satu bidang yang menunjang pembangunan ialah. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum di bidang pertanahan agar menjamin kepastian hukum. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat akan menjamin kepastian hukum. Namun terkadang dengan melakukan pendaftaran tanah dan kepemilikan sertipikat tidak menjamin kepastian hukum. Misalnya masih sering ditemui adanya penerbitan sertipikat ganda dimasyarakat, salah satunya dalam kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana diatas satu bidang tanah terdapat dua sertipikat. maka dari itu yang ingin diketahui penulis ialah apa penyebab terjadinya penerbitan sertipikat ganda dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa penerbitan sertipikat ganda di kota Administrasi Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya penerbitan sertipikatganda ialah dikarenakan tidak dilaksanakannya peraturan pemerintah yang berlaku, kurang pengawasan dari kantor pertanahan dan karena adanya celah yang memungkinkan pegawai kantor pertanahan melakukan kesalahan dalam penerbitan sertipikat. Upaya penyelesain sengketa sertipikat ganda dikantor pertanahan Jakarta Timur ialah dengan melakukan mediasi, penerbitan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta yang menyatakan pembatalan atas sertipikat nomor 2307/cibubur, sampai dengan yang terakhir ialah melalu putusan mahkamah agung nomor 639 K/TUN/2015

---

ABSTRACTDevelopment and construction in the Republic of Indonesia is very rapid, one of the areas that support the development is. The need for legal certainty in the land sector in order to ensure legal certainty. By doing the registration of land and issuance of certificate will ensure legal certainty. But sometimes by conducting land registration and ownership certificate does not guarantee legal certainty. For example, they often found their dual certificate issuance in the community, one of which in the case in East Jakarta where on one plot there are two certificates. Then wanted to know the author is what causes the issuance of multiple certificates and how mediation in issuance of double certificates in East Jakarta Administration City. This research method using normative juridical methods and typology of explanatory research. The survey results revealed that the cause of the double certificate publication is due to non-performance of the current government regulation, less oversight from the land office and because of the loopholes that allow employees office land made a mistake in issuing the certificates. Efforts completion of the disputed certificates dual office land east Jakarta is to mediate, the issuance of the decision heads of regional offices land agency provincial special areas of the capital Jakarta declaring cancellation of the certificate number 2307 / cibubur, until the latter was through the decision of the Supreme Court number 639 K / TUN / 2015."

"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."

"Upaya pengembangan daerah pinggiran kota Jakarta dalam bentuk dekonsentrasi planologis, merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya yang menandai perkembangan kota Jakarta. Proses ini ternyata menyebabkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi yang sangat mendasar di daerah pinggiran kota. Upaya pengembangan tersebut, di satu sisi memang telah mampu mengalihkan konsentrasi penduduk khususnya arus migrasi, dan pusat kota ke pinggiran kota (Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Namun di sisi lain, perubahan arah kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut merubah lingkungan pinggiran kota sebagai suatu sistem komunitas yang terdiri dari lingkungan alam (natural environment), lingkungan ekonomi (economic environment) dan lingkungan kultural (cultural environment). Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tidak dapat dielakkan mengikuti proses perkembangan kota di Desa Bojonggede. Pola pemilikan lahan yang turun temurun dari generasi ke generasi di kalangan penduduk asli (warisan), tidak dapat dipertahankan lagi harus berpindah tangan (dijual) kepada para pendatang yang semakin memadati daerah ini. Perubahan pola pemilikan tersebut juga diikuti oleh perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian terutama untuk perumahan. Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tersebut, pada akhirnya juga diikuti oleh perubahan dalam struktur okupasi dan nilai sosial budaya di kalangan penduduk asli. Sektor pertanian sebagai basis ekonomi penduduk asli semakin tersisih dan digantikan oleh sektor ekonomi non-pertanian terutama perdagangan dan jasa. Perubahan struktur okupasi ini juga disertai dengan perubahan status penduduk dalam mata pencaharian, karena penguasaan atas tanah pertanian yang merupakan simbol status, tidak lagi dimiliki oleh mereka. Berkembangnya pola hidup konsumtif dan berubahnya orientasi penduduk dalam hubungan sosial, dan pola gemeinschaft kepada pola gesellschaft menandai proses perubahan sosial di Desa Bojonggede yang tengah mengalami perubahan status dari pedesaan menjadi perkotaan. Penelitian ini membuktikan bahwa proses pengkotaan suatu wilayah, tidak hanya merubah wilayah tersebut secara fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, dekonsentrasi planologis tidak hanya merubah lingkungan fisik daerah pinggiran kota, melainkan implikasi dan mata rantai selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan."