Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, memuat materi muatan undang-undang, dan tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundangundangan. Implikasi hukum dari penerapan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, telah mengakibatkan fenomena pembentukan peraturan-peraturan kebijakan di daerah terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang substansinya tidak menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan memicu kekerasan terhadap warga JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

---

This thesis discusses binding power in general and legal implication of Joint Decree of Three Ministers No 3 year 2008 regarding Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) studied from Legal Theory. Based on the study result of legal theory, the Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah does not have any binding legal power in general since it is not deemed as laws and regulations. It is, in fact, in contrast with the Constitution 1945, containing legal substance, not recognized in the hierarchy of laws and regulations. The legal implication of the application of such Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah has resulted in the creation policy regulations in the region conflicted with Jemaah Ahmadiyah Indonesia activities, substantially failing to resolve the problems, but in contrary, bringing the rise of discrimination, human rights violations, and triggering violence against Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)."

"Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya.Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan perundang-undangan (regeling); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat penetapan (beschikking); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan kebijakan (beleidsregels). Letak Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan Peraturan Menteri dan di bawah Peraturan Presiden.Mengenai pengujian terhadap Keputusan Bersama Menteri dapat dilakukan melalui tiga cara, Pertama untuk Keputusan Bersama Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung. Kedua, Keputusan Bersama Menteri sebagai penetapan dapat diajukan upaya administrasi dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ketiga, untuk Keputusan Bersama Menteri sebagai peraturan kebijakan pengujiannya selalu dilakukan tidak langsung, yakni melalui asas-asas umum pemerintahan yang layak.

---

This thesis discusses the Joint Decree of the Minister factually has existed and developed since a long time in the practice of governance, but from the perspective of regulatory science is still causing confusion exists, especially regarding the type and location in the legislation, as well as how to judicial review their legality.Based on its content or substance of the Joint Decree of the Minister can be classified into 3 types, namely: Joint Decree of the Minister is legislation (regeling) Joint Decree of the Minister is setting (beschikking); decision is with the Minister that the policy rules (beleidsregels). The decision lies with the Minister who is legislation is in line with the ministerial regulations and under the presidential decree.Concerning judicial review of the Joint Decree of the Minister can be done through three ways, First Minister of the Joint Decree of legislation can be made application to the Supreme Court judicial review. Second, as the Joint Decree of the Minister of the determination may be filed administrative and litigation efforts to the State Administrative Court Third, for the Joint Decree of the Minister as a test policy rules do not always direct, ie through the general principles of proper administration."

"Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan hukumnya didalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu melalui pengkajian literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta perkembangan sejarah didalamnya disertai dengan beberapa contoh Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan masanya.

---

The thesis mainly discusses about two problems related to Joint Ministerial Decree. First, about existence of Joint Ministerial Decree in accordance to legislation progress. Second, about Joint Ministerial Decree position in the legislations. Discussion about Joint Ministerial Decree always related two problems, the force of law and how it will be enforced. These research use normative juridical approach through reviews of literature, legislations, and its history progress with number of examples of Joint Ministerial Decree inside."

"ABSTRAKTesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari PeraturanBersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 DanMenteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurutDirektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAMdalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkandalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis danhierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama MenteriHukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagaiperaturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehinggamempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakuisebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankanPendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jikapembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, makasebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebihlanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidakmasuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidakditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalamUndang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the existence and force of binding of the JointRegulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister ofCommunication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the DirectorGeneral of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter NumberPPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette orthe Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation asprovided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitativeresearch design analytical prescriptive.The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law andHuman Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and InformationTechnology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 onCopyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgatedin the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized aslegislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that ishigher or established by the authority. In this study suggest Delegation oflegislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence ofjoint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment tothe joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not includedin type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the DirectorGeneral of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603,but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations"