Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip prudential banking terhadap cek buruk dalam kasus cek kosong yang diterbitkan oleh Bank X dengan menganalisis undang-undang perbankan terkait. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X memenuhi hukum dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan internal mengenai prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku. Dalam prakteknya, Bank X tidak dapat bertanggung jawab untuk check buruk untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan undang-undang. Namun, peraturan yang berlaku pada prinsip kehati-hatian tidak dapat mendeteksi alamat palsu di KTP. Melalui tesis ini, penulis berharap bahwa Bank X harus memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan prudential banking terhadap cek yang buruk.

---

ABSTRACTThis research aims to describe and analyze the prudential banking principle against bad check in the case of bad check issued by Bank X by analyzing the related banking legislation. The Author uses research method of normative legal research with literature study. The research result shows that prudential banking principle against bad check at Bank X complied with laws and regulation. The research result shows that internal regulations regarding prudential banking principle against bad check at Bank X has been in accordance with the prevailing banking legislation. In practice, Bank X cannot be held accountable for bad check for implementing prudential banking principle in accordance with the legislation. However, current regulations on prudential banking principle are unable to detect fake address on KTP. Through this thesis, the Author hopes that Bank X should give more attention to the implementation of prudential banking against bad check. "

"Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong selain dari pendekatan penerapan sanksi, yaitu dengan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Optimalisasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dianalisis dari sumber dana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Analisis difokuskan pada peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional (PBI DHN), serta melihat mekanisme sweep account yang telah cukup lama dipraktikan oleh perbankan. Melalui analisis ini diharapkan benar-benar dapat menjunjung karakteristik utama Cek, yaitu dapat dibayarkan pada saat diunjukkan (payable on demand), sehingga Pemegang Cek terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran selain uang tunai terus meningkat.

---

This analysis aims to understand how to reduce insufficient fund of Check who drawn by drawer, that is with optimizing accomplishment of fund by a drawer. Optimizing accomplishment of fund by a drawer will be analyses from the drawer accounts on drawee that can be used to meet a demand. Analysis is focused on Indonesia Commercial Code (KUHD) and Bank Indonesia Regulation about National Blacklist of drawer who drawn of insufficient funds of Check (PBI DHN), also focused on sweep account mechanism which have been made by drawee. This analysis is expected that main characteristic of theCheck as an instrument that "payable on demand" really can be done until payee of the Check are protected and increasingly a society trusty to the Check as a payment instrument besides cash."

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Dalam sistem pembayaran di dunia bisnis, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi alat pembayaran yang bersifat elektronik demi memfasilitasi kegiatan ekonomi masa kini. Skema pembayaran secara instan berfokus pada kecepatan, keamanan, dan inovasi. Sehingga dengan semua perubahannya, sistem pembayaran berbasis elektronik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih efisien dan efektif. Penulisan mengkaji konstruksi hukum dan arah pengembangan instrumen pembayaran cek dan bilyet giro berbasis elektronik, demi keberhasilan program pembangunan yang memiliki akibat baik yang dibuat untuk memiliki konsekuensi hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberhasilan pengembangan cek dan bilyet giro berbasis elektronik perlu didukung lembaga negara yakni Bank Indonesia yang memiliki kewenangan regulasi untuk dapat memberikan kepastian hukum pada pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, bahan pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cek dan bilyet giro dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang terkait. Disamping itu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan cek dan bilyet giro elektronik berupa Peraturan Bank Indonesia.

---

In the business world, technological and digital advancements have influenced electronic payment tools to facilitate today's economic activities. The instant payment scheme focuses on speed, security, and innovation. So with all the changes, electronic payment systems can help people meet their needs more efficiently and effectively. This paper examine the legal construction and direction of the development of cheque payment instruments and electronic bilyet giro, with the aim of ensuring the success of development programs that yield positive outcomes and provide legal protection for the public. The Bank of Indonesia, a state institution with regulatory authority, must support the successful development of electronic checks and giro bills to ensure legal certainty in their implementation. This study employed the doctrinal research method, incorporating a legal approach, library materials, and interviews. The research concluded that electronic checks and bills can serve as valid proof and enjoy legal protection under relevant laws. In addition, the Bank of Indonesia has the authority to issue cheque regulations and electronic bilyet giro in the form of Peraturan Bank Indonesia."

"Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai salahsatu lembaga negara yang lahir melalui amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial diharapkan menjadi pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial karenanya diharapkan dapat menjadi agent of change dalam proses reformasi peradilan. Terkait dengan hal tersebut, tesis ini membahas mengenai efektifitas peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari periode 2005-April 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan wewenang pengawasan Komisi Yudisial serta efektifitas pelaksanaannya. Termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja pengawasan komisi Yudisial.

---

Judicial Commission was born from a political will that poured through the changes amendments of the Republic of Indonesia Constitution Year of 1945, which purpose is to build a checks and balances system in the judiciary power. Establishment of the Judicial Commission by Constitution of 1945 is motivated by the thought that the independent judiciary power can’t be left without control / supervision. As one of the state agency that was born through the 1945 amendment, the Judicial Commission is expected to become an external supervisor to maintain and uphold the dignity and behavior of judges. Hence the presence of the Judicial Commission is expected to become agents of change in the judicial reform process. Related to those regard, this thesis discusses concerning the effectivity role of Judicial Commission in overseeing judges starts from the period 2005-April 2013. This research aims to determine how the standing and authority of the Judicial Commission oversight as well as the effectiveness of its implementation. Including the factors that influence the effectiveness of monitoring the performance of the Judicial Commission."