Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, di lingkungan Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) terdapat tiga puluh tiga (33) Politeknik Kesehatan. Dari kesemuanya yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat institusi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi atau disingkat JKG yang belum pelaksanaan implementasi nama jenis pendidikan Diploma bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor:1192/MENKES/PER/X/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yaitu Jurusan Keperawatan Gigi dan bukan Jurusan Kesehatan Gigi -sebagaimana yang digunakan hingga kini-.Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PerMenKes tersebut (faktor komunikasi,sumber daya dan disposisi) dan sebagaimana teori yang terkait sebagaimana peneliti George C.Edward III,2006 dalam riset implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan studi deskriptif cross sectional terhadap Pejabat Pelaksana Jurusan Kesehatan Gigi pada 18 Poltekkes seluruh Indonesia. Dari 36 orang yang masing-masing Jurusan diambil data dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Teknik pengambilan sampelnya adalah nonprobability sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua responden siap mengimplementasikan PerMenKes tersebut sedangkan menurut pernyataan Edward III(1984:P.1) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau outcomes bagi masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan terhadap implementasi kebijakan adalah pemberian wewenang Exp.(b) = Hasil penelitian menyarankan perlunya pemberian wewenang secara formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, berkenaan pula dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Dengan demikian melakukan hubungan dan mengaktifkan berbagai saluran komunikasi secara baik, serta ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk dan pedoman. Dan kesemuanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk implementasi nama jenis institusi pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi berlangsung lancar.

---

Since the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 890/MENKES/PER/VIII/2007 on Organization and Administration of Health Polytechnic, in the Ministry of Health (now Ministry of Health) there were thirty-three (33) Health Polytechnic. From all of which spread across Indonesia, there are educational institutions or abbreviated Dental Health Programs JKG but until now there has been implementation of the name of the type of education diploma in the field of health as contained in the Minister of Health number: 1192/MENKES/PER/X/2004 dated October 19, 2004 the Department of Nursing and Dental Health Programs Dental-not as used up to now-.

This thesis discusses the factors that influence the readiness of the implementation of the Health Minister (individual factors, communication, resources and disposition) and as relevant as the researcher's theory that George C. Edward III, 2006, inresearch policy implementation. This study uses primary data in a cross-sectional descriptive study approach to Officer Executing Dental Health Programs in 18 polytechnic entire Indonesia.Dari 36 people who each retrieved data from the Department Chair and the Secretary of the Department. Sample collection techniques are nonprobability sampling. Processing the data using SPSS Complex Sample version 13. Analysis of the data using chi square and logistic regression.

The results showed that not all respondents are ready to implement it while according to a statement Health Minister Edward III (1984: P.1) that policy implementation is an activity that looks after the legal directives issued from a policy that includes efforts to manage the inputs to produce outputs or outcomes for the community . Variables of the most influential or dominant over the readiness of policy implementation is the empowerment Exp. (b) = The results suggest the necessity of giving formal authority to command can be executed effectively, is also concerned with how policy is communicated to the organization and or the public. Thereby engage and activate a variety of communication channels are good, and the availability of resources in this regard is the Standard Operating Procedures as instructions and guidelines. And all of them indispensable in the implementation of policies for implementation type name Programs Nursing Dental education institutions takes place smoothly."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang tepat untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka digunakan untuk mencari kejernihan mengenai peraturan kebijakan dan selanjutnya menentukan lembaga pengadilan mana yang tepat untuk melakukan pengujian. Pemerintah sebagai badan hukum publik memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai eksekutif dan administrator. Fungsi eksekutif dijalankan berdasarkan kewenangan atribusi dan delegasi. Sedangkan, fungsi administratif dijalankan berdasarkan kewenangan diskresi. Peraturan kebijakan merupakan salah satu tindakan hukum pemerintah sebagai administrator. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat, peraturan kebijakan hanya berlaku kepada bawahan dari pejabat yang mengeluarkan. Di Indonesia, peraturan kebijakan telah diuji melalui 3 (tiga) jenis peradilan, yakni Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Negeri. Ketiga peradilan tersebut pun menyatakan peraturan kebijakan sebagai kompetensi absolut didasarkan bentuk, norma hukum, dan pejabat yang mengeluarkan. Berdasarkan teori perundang-undangan, pengujian peraturan kebijakan yang memiliki norma hukum umum - abstrak serta tidak diundangkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Maka, seyogyanya, peraturan kebijakan tidak disamakan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan tata usaha negara.

---

This thesis discusses the appropriate court to test policy rules. The research uses the juridical-normative method which was carried out by means of a literature study used to seek clarity on policy rules and then to determine which court institution was appropriate to conduct the test. The government as a public legal entity has 2 (two) functions, namely as executive and administrator. Executive functions are exercised under the authority of attribution and delegation. Meanwhile, administrative functions are carried out based on discretionary authority. policy rules are one of the government's legal actions as administrators. Unlike regulations that apply to the public, policy rules only apply to subordinates of the issuing official. In Indonesia, policy rules have been reviewed through 3 (three) types of courts, namely the Supreme Court, the State Administrative Court, and the District Court. All said courts state that policy rules are absolute competencies based on forms, legal norms, and issuing officials. Based on the theory of ‘perundang-undangan’, policy rules that have general-abstract legal norms and are not promulgated are the authority of the District Court. Therefore, policy regulations should not be equated with ‘peraturan perundang-undangan’ and the government decision to administration."

"Pandangan filsafat terhadap hukum internasional amat menarik untuk dikaji, terutama mengenai dampak hukum internasional terhadap hukum nasional sebagai suatu kajian filsafat hukum.Hal itu disebabkan rentangan pemikiran filsafat mengenai hukum internasional - dari yang mengakui eksistensi sampai yang sama sekali tidak mengakuinya - sangat luas dan penuh pertentangan. Namun di antara pemikiran yang demikian beragam terdapat pula pemikiran yang mencoba mendekati hukum internasional dari sisi lain - seperti pendekatan "policy-oriented" dari Lasswell dan McDougal - yang tentunya akan memberikan nuansa lain bagi hukum internasional."

"Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.

---

This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs."

"Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 20 juta penduduknya adalah kelas menengah yang dewasa ini memiliki pengaruh penting dan semakin menginspirasi. indonesia telah menjadi pasar yang menarik karena perkembangan pesat jumlah konsumen, khususnya dari kelompok penduduk berpendapatan menengah tersebut. tingginya jumlah populasi (lebih dari 250 juta penduduk) juga mengindikasikan besarnya potensi sumber tenaga kerja. industri life science (LS) secara luas mulai dikenal sebagai aliran baru ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. studi ini mengidentifikasi posisi relatif Indonesia dikaji dari inventasi langsung luar negeri (foreign direct investment-FDI) pada industri LS, sekaligus dari sisi daya saing (competitiveness) dengan negara-negara lain di dunia Berdasarkan sektor LS, pesaing utama Indonesia adalah Portugal, Turki, Saudi Arabia, dan Nigeria, sedangkan berdasarkan aktivitas LS, Argentina dan Bulgaria adalah saingan utama. studi ini juga mengungkapkan bahwa FDI yang masuk ke Indonesia dipengaruhi terutama oleh tingkat inflasi dan return on investment."

"Problem keadilan bagi seluruh masyarakat selalu menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Problem ini utamanya disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap masyarakat. Sedangkan kesalahan kebijakan pemerintah utamanya adalah kesalahan pandangan tilsafat dalam membuat suatu kebijakan. Oleh karena itu untuk menciptakan suatu kebijakan yang menciptakan keadilan hams dirumuskan dasar tilsafat bagi kebijakan publik Rumusannya berangkat dari perbandingan teori Utilitarian dan Rawlsian tentang lima dasar yang membentuk persepsi tentang keadilan yang antara lain, preferensi individu, etika, kebebasan individu, hak individu, dan distribusi keadilan. Kemudian dari perbandingan tersebut menghasilkan teori barn yang mampu menciptakan keadilan sosial. Preferensi individu Utilitarian adalah memaksimalkan jumlah kebahagian terbesar bagi seluruh masyarakat dengan cara menghambat sifat egois individu dengan legislasi serta kesadaran bahwa manusia hidup dalam satu tubuh sosial. Sedangkan Rawlsian menciptakan kepuasan hasrat seluruh individu dalam masyarakat dengan kekuatan otonomi rasio menata konflik kepentingan hasrat setiap individu. Etika Utilitarian adalah kesadaran etis untuk menciptakan kebahagian sebesar-besarnya serta meminimalkan penderitaan terhadap masyarakat, baik dan buruk suatu tindakan tergantung dari prinsip ini. Sedangkan Rawlsian adalah kekuatan otonomi rasio manusia menilai baik dan buruk serta dalam menentukan tindakan, kekuatan ini mampu menyelesaikan konflik kepentingan individu dalam masyarakat.Kebebasan individu Utilitarian mencakup kebebasan negatif dan positif berdasarkan prinsip utilitas. Sedangkan Rawlsian juga mencakup kebebasan negatif dan positif berdasarkan kesadaran otonomi rasio manusia memilihnya. Hak individu Utilitarian menolak adanya hak alamiah, hak individu ada setelah tegaknya hukum yang dipilih setiap individu berdasarkan prinsip utilitas. Sedangkan Rawlsian juga menolak hak alamiah, untuk menemukan hukum dan apa itu hak individu yang universal dengang konsep justice as fairness"" di mana setiap orang yang rasional sepakat tentang kebenaran hukum dan hak individu. Distribusi keadilan menurut Utilitarian adalah tugas dan kewajiban institusi sosial yang dibentuk lewat pilihan rasional individu berdasarkan prinsip utilitas untuk mendistribusikan hak-hak individu. Sedangkan Rawlsian juga tugas dan kewajiban institusi sosial yang dibentuk lewat 'justice as fairness' untuk mendistribusikan hak-hak individu.Dari perbandingan tersebut menghasilkan teori baru Preferensi individu memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memaksimalkan preferensinya selama tidak merugikan orang lain dan solidaritas untuk membebaskan individu yang terhambat kebebasannya memaksimalkan preferensi. Etika adalah mengakomodasi seluruh sistem moral yang mengusung nilai persamaan dalam memaksimalkan preferensi individu selama tidak merugikan orang lain. Didasari atas kesadaran bahwa kita hidup bersama dalam satu kesatuan sosial yang saling membutuhkan dan mempedulikan antara satu sama lain. Kebebasan individu adalah kebebasan negatif dan positif berdasarkan pemahaman dan kepedulian atas kebutuhan setiap individu akan kebebasan untuk memaksimalkan preferensi (preferensi individu bersifat materi dan non materi) hambatan-hambatan pemaksimalan preferensi hams dihilangkan, yang berupa hambatan negatif dan positif Hak individu adalah menolak fondasionalisme teori dalam menentukan hukum dan apa itu hak individu. Gantinya adalah multi pendekatan melaui..."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "

"ABSTRAKDalam kurun waktu 1999-2009, kinerja legislasi DPR RI mendapat sorotan tajam dari publik. Jumlah RUU yang berhasil disahkan menjadi UU selalu jauh di bawah target legislasi nasional yang sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kinerja legislasi DPR yang rendah diduga disebabkan oleh etos kerja anggota DPR yang rendah. Menjawab kritikan tajam dari publik, DPR Tahun 2009 membuat Tata Tertib yang mengatur pembahasan dan pengesahan RUU dibatasi waktu tertentu. Alhasil, kinerja legislasi DPR tetap tidak menunjukkan perbaikan berarti. Studi kasus pembahasan RUU Gerakan Pramuka yang tepat waktu dan RUU Organisasi Masyarakat yang melampui batas waktu, menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya differensiasi waktu pembahasan dan pengesahan RUU di DPR, yaitu; proses dan tahapan, pokok bahasan krusial, konfigurasi aktor dan kepentingannya serta strategi formulasi kepentingan.

---

ABSTRACT

The legislation performance of the House of Representatives, in the period 1999-2009, under the spotlight of the public . Total bill that successfully passed into law is always well below the national legislation targets that have been defined by parliament and the government. Parliament legislation low performance suspected by a work ethic that is lower house members. Answering public sharp criticism, The House of Representatives in 2009, make rules that discussion and passage of the bill is limited given time. As a result, the performance of the House legislation still does not show significant improvement . Case studies of the Scout Movement Bil deliberation timely and Community Organizations Bill which exceeded time limits. There are four factors that cause differentiation of time for discussion and passage of the bill in the House; the processes and stages, contents crucially, the configuration of actors and interests and the strategic of interest formulations."