Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118362 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Rachmawati Kusumawardani
"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30122
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Poppy Melati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T36543
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rantie Septianti
"Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu, pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan terkait lainnya di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan dengan studi kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Y bekerja sarna dengan oknum eksternal lainnya terhadap dana Deposito Berjangka milik nasabah PT Elnusa Tbk. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian yuridis nonnatif dimana penelitian mengacu pada nonna hukum
yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan metode wawancara guna
mendapatkan infonnasi dan gambaran menyeluruh terkait dengan pokok pennasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Bank
Y untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengawasan internal terhadap sistem dan cara kerja operasional bank untuk melindungi kepentingan
nasabah dari kemungkinan tindak pi dana di bidang perbankan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S70238
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Theodora
"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait.
Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.
The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66334
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simbolon, Winda Br.
"Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis mengacu pada aturan -aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini.
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban dari bank itu sendiri apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak bank sendiri yang ditinjau dari berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam industri keuangan diharapkan dapat memberikan batas yang jelas mengenai kedudukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya sehingga kepentingan dan kehendak.

The increasing business and activities done by a bank could open a wide chance of criminal act in banking sector either done by the bank itself or other parties. This research examines about legal protection given to customer particularly customer saving fund relating to criminal act done by the bank or its employee. Based on this issue, banking sector rsquo s criminal act regulation stated in Undang Undang Perbankan and other regulations will also be discussed.
In terms of several conditions related to customer protection, one of law protection form against customer is the responsibility from the bank if there appears act done by the bank or its employee which is against the law. Law protection regulation against customer as the consumer in financial industry is expected to give clear lines between customer as consumer and bank as the party who runs the business. Therefore, whole parties interests and purposes would be perfectly done and protected. keywords Law protection, bank customer, criminal act in banking sector
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrisia Shinta Sari
"Dalam kegiatan perkoperasian untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi di perkenankan untuk menyertakan pihak ketiga untuk turut berkonstribusi dalam kegiatan modal penyertaan di koperasi. Dalam ketentuan modal penyertaan di koperasi modal tersebut memiliki sifat turut menanggung resiko usaha.Skripsi ini membahas mengenai penerapan sifat modal penyertaan di koperasi serta tanggung jawab terhadap resiko yang terjadi apakah murni pemodal penyerta yang menangung resiko tersebut ataukah dapat di mintakaan pertanggung jawaban atas resiko tersebut kepada koperasi maupun terhadap perangkat koperasi.

In cooperative activity to strengthen the capital structure Cooperatives permitted to include a third party to participate in activities contributing equity cooperatives do. In terms of equity capital in cooperatives to share the risk properties usaha.Skripsi is to discuss the implementation of accountability to the risks of the equity in the cooperative are pure investors to bear risk comorbid or can mintakaan accountability for risk to cooperatives or against the cooperative."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45403
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivonne Silvia Tumbel
"Perlindungan konsumen nasional telah diatur dalam UUPK yang menganut azas keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha. Perlindungan konsumen atau nasabah termasuk salah satu aspek penting dalam hukum perbankan. Pertukaran informasi data nasabah dalam praktek perbankan merupakan hal lazim khususnya dalam operasional pemasaran produk bank sendiri ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan bank. Data pribadi nasabah termasuk dalam hak privasi yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar negara kita sebagai alas konstitusi. Namun harus disadari bahwa bentuk perlindungan yang membingkai hak privasi belum terimplementasi menjadi instrumen hukum nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan berlaku (ius constitutum) maupun RUU terkait (ius constituendum) berupaya mengatur aspek perlindungan data pribadi dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaannya, di antaranya adalah hukum perbankan. Penghargaan atas privasi data nasabah bank diwujudkan dalam bentuk penerapan ketentuan rahasia bank, GCG Bank Umum, dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah terkait dengan desakan atau tuntutan keterbukaan perbankan dan penerapan international best practice dari pihak-pihak internasional yang berkepentingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, selain juga program edukasi nasabah perbankan yang dicanangkan oleh BI. Berdasarkan penelitian dengan metode yuridis normatif dan menggunakan jenis data kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum perlindungan konsumen atas penggunaan data pribadinya mencakup keberlakuan penegakan hak dan kewajiban konsumen berimbang dengan hak dan kewajiban pelaku usaha yang dikaji berdasarkan kaidah etis Privacy, Accuracy, Property dan Accesibility termasuk dalam sektor perbankan dan kelak berkembang menjadi perlindungan privasi secara nasional.

The protection of nation-wide consumers has been arranged and regulated within the Law of Consumer Protection (UUPK) which is based on the balance principles, referring to both the consumers’ and business players’ interests. This matter, undoubtedly, is one of the most important aspects within the law of banking. Exchange of customers’ private data information among banks is considered as something common, particularly in purpose of marketing their products, as well as other parties’ products which hold cooperation with the concerned bank itself. Private data of the customers, however, have been included as a privacy right, and regulated in our National Constitution as the basis of the constitution itself. However, it is a fact that the implementation of privacy right in Indonesia has yet to be properly and perfectly carried out, particularly due to the absence of any specific national legal instrument regulating the matter. Some parts of our law, be it in form of applicable law (ius constitutum) as well as draft of applicable law (ius constituendum) have been trying to regulate the aspects of private data protection, particularly emphasizing the restrictions should be applied in its usage. Among those regulations is Law on Banking. The appreciation on the data privacy of the bank customers have been manifested in form of various means, comprising the implementation of the bank’s secrecy utilization, GCG of the Public Bank, as well as the transparency of the private data usage, as the logic consequence of the demand for transparency addressed to the banks currently as well as the implementation of the international best practice of some particular international parties concerned about Indonesian economy. In addition, the customer education program held by Bank Indonesia can also be included within. This research, applying juridical normative method and using literature data, comprising primary, secondary and tertiary legal materials, leads into conclusion that in order to catch up with the fast dynamics of information technology, it is necessary to provide a legal instrument (law) that can firmly guarantee the consumers’ protection concerning the usage of their private data. This would also comprise the balanced implementation of both consumers’ and business players’ rights and obligations, which are based on the ethical codes, namely Privacy, Accuracy, Property and Accessibility, including in the banking context in particular, and hopefully also nation-wide in general (in future)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jarot Supriadi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S23297
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanessa Oktania
"Akhir-akhir ini obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal yang menjadi alternatif sumber pembiayaan yang efektif bagi emiten dan juga sebagai alternatif investasi bagi investor. Pihak emiten mendapatkan keuntungan karena mendapatkan dana segar untuk pengembangan usaha, sedangkan pihak investor sebagai pemegang obligasi berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga dari obligasi. Seperti badan-badan usaha lainnya, bank sebagai badan usaha membutuhkan dana yang sangat besar untuk usahanya agar dapat bertahan dalam persaingan antar bank yang semakin ketat. Salah satu sumber pembiayaan bagi perbankan adalah obligasi. Masalah yang mungkin timbul dalam hal bank menjadi penerbit obligasi adalah jika pada suatu saat Bank Indonesia sebagai bank sentral mencabut izin usaha dari bank yang menerbitkan obligasi. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat melindungi kepentingan para pemegang obligasi.
Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian lapangan dengan tipologi penelitian fact finding dan preskriptif. Berbagai peraturan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang obligasi. Namun perlindungan tersebut masih sangat minim, karena masih terdapat ketidakteraturan dan ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan lainnya, bahkan masih ada hal yang belum jelas pengaturannya. Untuk itu, Bapepam sebagai pengawas pasar modal dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan perlu menyempurnakan dan melengkapi berbagai peraturan yang terkait dengan obligasi subordinasi agar pemegang obligasi mendapatkan kepastian hukum dan kepentingannya dapat terlindungi secara hukum."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S24107
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Artarini
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S23142
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>