Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The authors here explain regarding the role of regulation to onticipating information security . By sociological approaches it has reflected on the Indonesian conditions which had not adequate orgonized. Existing arranged is limited on certain sectors. social group, and corporations group either domestic and multinational levels. Most efforts to reach to better level have been initiated by many parties such as public sector. education, information technology industrial, professional community and civil. Here also recommended needs for clear policy and the whole implementation which be coordinated integrally under government chiefs. Government leads under the authority to accomplishing the state under effective law and regulations."

"Corporate social responsibility, in United States of America. has kown as "corporate citizenship The most principle about their some meanings are designated to corporation is effort to conduct social and environmental care integrally in to their business by voluntary methods. The practice of community development in Indonesia that have been conducted both State Owned Enterprise (SOE) and private companies need to be more intensified. This program cannot be exercised by charity ways, but needs phases to its persistence. Then it will result better situation on both corporation and local people- In legal aspect in indonesia the program has not controlled in particularly regulation but spread in many regulations. In the author's sight those needs more government effords to secure that this agenda will continue by the aimed considerations."

"Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi merupakan upaya untuk dapat lebih mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan Otonomi daerah telah membentuk dua lembaga yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya yaitu, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya telah mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan didalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terlihat DPRD lebih memiliki kekuasaan dibanding dengan Pemerintah Daerah, karena DPRD dapat menjatuhkan kepala daerah apabila laporan pertanggungjawabannya ditolak. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, DPRD tidak dapat menjatuhkan pemerintah daerah. Penelitian ini memusatkan kajian pada salah satu fungsi DPRD yang penting yaitu pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjaga agar terselenggaranya pemerintahan yang baik mencakup rule of law, partisipasi yang diperintah, keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang kesemuannya penting bagi pembangunan manusia. Akuntabilitas akan sulit terwujud tanpa keterbukaan (openess) atau transparansi (tranparency). Asas ini merupakan jaminan terdapatnya kesempatan bagi publik untuk memperoleh pengetahuan mengenai siapa yang membuat keputusan, keputusan yang dibuat dan alasan yang mendasari.Transparansi merupakan asas pelengkap bagi public disclosure. transparansi sangat membantu pengelolaan yang baik dan dalam mengurangi peluang bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Transparansi juga untuk memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD sangat tergantung dari sejauh mana keterlibatan DPRD sejak perancangan perumusan kebijakan, penguasaan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan konstituennya, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, juga pengawasan internal terhadap anggota dan alat-alat kelengkapannya yang dapat bekerja secara maksimal.Adapun efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya DPRD akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; interaksi antara pemerintah dan DPRD, mekanisme dan teknik pengawasan dewan, kemampuan dan integritas serta perhatian anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan, adanya intrumen dan jelasnya indikator suatu dokumen kebijakan, dan juga terdapatnya komunikasi dan hubungan yang baik antara DPRD dan masyarakat serta konstituennya.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pada beberapa hal DPRD dapat mengawal suatu perencanaan pembangunan sampai menjadi satu kebijakan Perda. Namun dalam hal lain menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan optimal mengontrol pelaksanaan pembangunann. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan integritas anggota DPRD. Hubungan antara Anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituen yang kurang baik mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.Beberapa saran diberikan seperti perlunya menyepakati ruang lingkup pengawasan DPRD, peningkatan kemampuan dan integritas DPRD dengan pelatihan khusus, pengawasan oleh masyarakat dan konstituen terhadap DPRD serta perlunya pembakuan dan pola standar penjaringan aspirasi rakyat, peningkatan dan pendalaman penguasaan peraturan perundang-undangan oleh DPRD.

---

The regional autonomy given by the government as the implementation of decentralization is an effort to be able to bring closer public service to the people. The regional autonomy has organized two institutions which are responsible for its implementation i.e., the regional government and the regional parliament (DPRD). The announcement of Law Number 32/2004 on Regional Government as amendment to previous Law has resulted in significant changes in implementation of regional autonomy. In Law number 22/1999, DPRD had more power compared to the Regional Government, because DPRD could overthrow the regional head if his accountability report is refused, under Law number 32/2004 DPRD cannot overthrow the regional government.This researched focuses on the study of one of the important functions of DPRD that is DPRD?s supervision. This supervisory function of DPRD in the implementation of regional government?s policy is expected to be able to see that the good governance implemented covers rules of law, participation of those governed, justice, effectiveness, efficiency, transparency and accountability those all of which are important for human development. Accountability will be difficult to realize without openness or transparency. This principle constitutes a guarantee of opportunity for the public to know who is the decision maker, what decisions are made and the reason for them. Transparency is supplemental principle for public disclosure.Transparency helps a lot in assisting good management and in reducing the opportunity for corruption, collusion and nepotism. Transparency is also for keeping the trust of the public in the government institution. The function of supervision on the part of DPRD depends a lot on the extent of DPRD?s involvement in formulating the policies, command of the regulation and the Law and the authority given by the Law, the relation and connection with the public and its constituents, also internal controll on members and the instruments that can do maximum work.Effectiveness of DPRD?s supervision will be influenced by several factors such as; conformity between policy making and implementation, interaction between the government and DPRD, the mechanism and technique of supervision, the capability and integrity and attention of members of DPRD in carrying out supervision, the existence of instrument and clarity of a policy document indicators and also the existence of communication and good relations between DPRD and the public and its constituents.The results of the research show that the factors mentioned above have very great influence on DPRD?s supervision in implementation of regional government?s policy. In some cases, DPRD may supervise a development plant until it becomes a regional government policy. However, on the other hand the supervisory function of DPRD has not been running optimally in controlling development. this is the result of lack of capability and integrity on the part of members of DPRD. The less than good relationship between member of DPRD and the public and its constituents results in ineffective control over the implementation of development carried out by the regional government.Several recommendations are given such as the necessity for joint a agreement on the scope of DPRD supervision, improved capability and integrity of DPRD by special training, public and constituents control of DPRD and necessity for standardization and pattern of screening public aspirations, improvied and in-depth command of the rules of Law by DPRD."

"Otonomi daerah yang di tandai oleh perubahan formal relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah banyak memberikan harapan yang baik menuju good local governance, akan tetapi banyak juga menyisakan persoa|an yang perlu untuk di perhatikan, salah satunya adalah, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah tidak di ikuti oleh aturan hukum yang jelas, yakni sejauh- mana pelimpahan kekuasaan tersebut di kelolah oleh pemerintahan daerah. hal ini merupakan suatu masalah yang harus di perhatikan. Dalam proses pembuatannya APBD Kota Malang jauh dari keterlibatan aktif dari masyarakat Iokal Kondisi inilah yang menjadikan partisipasi masyarakat lokal menemukan titik urgensinya. Dalam kaitan itu, Tesis ini berusaha menjawab, bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam kebijakan publik khususnya bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hambatan-hambatan yang di hadapi ? Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, data-data yang, mendukung, dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa: partisipasi masyarakat lokal dalam penyusunan APBD di Kota Malang jauh dari yang diharapkan, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang di lakukan oleh OMS (organisasi masyarakat sipil) belum memberikan suatu yang berdampak pada terciptanya APBD yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Gap Score antara Harapan (Expentancy) dan Kenyataan (Perception) para penerima pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari.Penelitian dilaksanakan dengan Teknik Analisis Kuantitatif Multiple-item scale yang dikembangkan dengan Teknik Analisis Kualitatif Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 4 Informan dan 200 responden yang terdiri atas kalangan industri dan kalangan non industri di Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Studi Kepustakaan, Kuesioner dan Pedoman Wawancara. Penyusunan Kuesioner menggunakan Teknik Skala Likert. Obyek kajian penelitian ini meliputi dimensi Tangible, dimensi Reliability, dimensi Responsiveness, dimensi Assurance dan dimensi Empathy.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian :Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Tangible menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,672. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Tangible Keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Reliability menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,549. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Reliability keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi responsiveness menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,533.Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi responsiveness keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi assurance menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,634. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi assurance keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi empathy menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,645. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Empathy keandalan PDK Kebersihan Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan di atas, diperoleh kesimpulan umum bahwa PD Kebersihan Bestari, sebagai salah satu badan usaha Pemerintah Daerah Kota Medan yang bergerak dalam pelayanan publik, kurang berhasil dalam mengembangkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat Kota Medan sehingga penanganan masalah sampah di Kota Medan masih belum memuaskan masyarakat Kota Medan. Secara faktual fenomena ini antara lain terlihat dari sebanyak 3.838 m3 produksi sampah setiap hari, namun sampah yang terangkut setiap hari hanya mencapai 2.360m3. Artinya : manajemen PD Kebersihan Bestari belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang prima kepada masyarakat Kota Medan.Dengan membandingkan kelima dimensi pengukuran kesenjangan tersebut, dapat diketahui bahwa temyata dimensi Tangible merupakan faktor yang paling menonjolkan kesenjangannya. Hasil penelitian ini mengandung-pengertian bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik, jumlah personil dan teknis pelayanan kebersihan sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara harapan masyarakat Kota Medan terhadap kualitas pelayanan kebersihan dengan kenyataan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari menjadi kongkrit, kelemahannya terletak pads dimensi Tangible.Dan hasil perhitungan perbandingan gap score pada kelima dimensi yang diukur diketahui bahwa gap score terendah terjadi pads dimensi Responsiveness. Hal ini bisa terjadi karena sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari tidak terlalu menuntut konsentrasi teknis seperti halnya pelayanan bank dan sebagainya. Namun demikian, hasil pengukuran tetap membuktikan bahwa kesungguhan untuk memahami berbagai keluhan dan atau keinginan masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut menentukan citra pelayanan.Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa nilai kepentingan rata-rata terbesar terjadi pada dimensi Tangible, baik pada posisi harapan maupun pada posisi kenyataan."