Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article presents elaboration on the legal actions against court decision which resolute declarative decision under civil law procedures in Indonesia (penetapan pengadilan). It's aimed to anticipating to court miss-resolution or on the perception that court has wrong in legalized some declaration. The authors also give procedures regarding the legal actions that can be done by the interest or injured party how to defend their rights and interests. Another assumption is aimed to giving guidance to public in their efforts to take legal actions through court declaration by the precise of legal frame under the system of Indonesian Procedure Law. The focus here is that the court declaration might be issued by pleading of the complainant (either individual or legal entity). Under the adequate pleadings is deemed that the complainant has given to the judges to conceding the court declaration issuing."

"the use maslahah murasalah as a law finding method as some goals, those are : the safety of life , the safety of intellect , the safety of hereditary, the safetyof religion and the safety of proverty. The exercising of maslahah mursalah always done by the steps according to appoinment of the text of Al-Quran and hadits, and other living law norms in the country"

"Sengketa perebutan Kepulauan Spratly merupakansengketa multilateral antara Cina, Vietnam, Taiwan,Filipina, Malaysia, dan Brunei. Keenam negara tersebutmemperebutkan kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly yangterletak di Laut Cina Selatan, baik untuk seluruhnya maupunsebagian saja. Salah satu cara untuk melakukan pembicaraanterhadap masalah-masalah dan klaim-klaim yang terkaitdengan sengketa Kepulauan Spratly adalah melalui WorkshopOn Managing Potential Conflicts In The South China Sea yangdiselenggarakan atas inisiatif Indonesia. Dalam hal iniworkshop yang dibahas adalah workshop periode tahun 1990-2005. Workshop tersebut tidak hanya dihadiri oleh parapartisipan dari negara-negara yang bersengketa, tetapi juganegara-negara lainnya dalam lingkup regional Asia Tenggara.Tujuan dari dilaksanakannya workhop ini adalah mengubahpotensi konflik yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatanmenjadi bentuk-bentuk kerjasama di antara pihak-pihak yangbersengketa untuk meningkatkan rasa saling percayakhususnya diantara para pihak yang bersengketa. Sehinggadengan workshop ini konflik yang ada diantara para pihakyang bersengketa dapat dikelola menjadi kerjasama-kerjasamayang menguntungkan di wilayah Laut Cina Selatan. Kerjasamakerjasamayang sudah disepakati meliputi bidang-bidangseperti berikut: Marine Scientific Research; MarineEnvironmental Protection; Safety of Navigation Shipping AndCommunication; Resource Assessment and Ways of Development.Sedangkan terhadap masalah teritorial dan yurisdiksionaldiharapkan dari kerjasama-kerjasama yang sudah dilaksanakanpada akhirnya dapat diperoleh suatu penyelesaian sengketayang disetujui oleh masing-masing pihak."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 6 (enam) contoh penetapan dispensasi kawin, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masing-masing memiliki alasan-alasan yang berbeda dalam meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Setiap penetapan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui dan juga memahami dengan baik, alasan-alasan apa yang dapat dibenarkan dalam penetapan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, agar tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the reasons that can be justified for submitting arequest for dispensation of marriage. Using the normative juridical research withqualitative approaches. Six examples of the court ascertainment of dispensation ofunderage marriage were shown, both district court and religious court, each one hasdifferent reason in order to be allowed for underage marriage. Each determinationof court was analyzed based on the positive laws and regulations in Indonesia,especially Law of Marriage No. 1 Year 1974, article 7 paragraph 1, regarding agerequirement for conducting marriage. The purpose of this research is to give decentinformation about the regulation and the fact of underage marriage in Indonesia."