Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Elit dan basis sosial merupakan dua elemen penting dalam partai politik, namun memiliki "nasib" yang berbeda. Demokrasi yang seharusnya mampu menyetarakan peran keduanya dalam arena kontestasi (pemilu dan pemilukada) tak sepenuhnya berhasil. "Jebakan" demokrasi prosedural yang dilakukan oleh para elit partai semakin menenggelamkan peran basis sosial dalam kancah pemilu dan pemilukada daripada memperkuat demokrasi yang substantif.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Penelitian ini akhirnya menemukan bahwa elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 memiliki peran yang saling berlawanan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang tidak terselesaikan atas calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Elit telah memutuskan mendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto dalam pemilukada, sementara basis sosial menginginkan Partai Demokrat mengusung kadernya sendiri, yaitu Agung Witjaksono, ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok saat itu. Koalisi yang dibangun oleh elit partai dan sang calon akhirnya harus berhadapan dengan koalisi yang dibangun oleh basis sosial Partai Demokrat yang ada diranting, yaitu "relawan bintang mercy tiga". Selanjutnya yang terjadi adalah koalisi basis sosial Partai Demokrat versus koalisi elit partai.

---

Elites and social basis are the two important elements in political parties but they have different "fate". Democracy should be able to give both roles in the constetation arena equally. The constetation arena are general election and regional head election. In fact it is not totally successful. "The trap" of procedural democracy that political party's elites have carried out has sinked the role of social basis election than has strengthened substantive democracy.

By applying qualitative methods, the research focuses on the role of elites and social basis of Democrat Party in the Depok Regional Head Election in 2010. It found finally that the elites and social basis of Democracy Party in the Depok Regional Head Election in 2010 have contradictive roles. It relates to the unsolved conflicts that Democrat Party had proposed. The elites had made decision of supporting Badrul Kamal and Agus Suprianto in the regional head election while the social basis required Democrat Party to support its own cadre, i.e. Agung Witjaksono, the Depok City Democrat Party Branch Leadership Board. The coalition that the party's elites and the candidates had decided had to face to face to its social basis in the branch level, i.e. "the three-mercy-star volunteers". Moreover, there was the coalition of the party's social basis versus that of its elites."

"Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok Studi mengenai Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan konsep-konsep dan teori-teori untuk menganalisanya. Konsep dan teori kampanye politik dari Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan digunakan untuk melihat mobilisasi partai dengan isu populisme, konsep dan teori perilaku pemilih dari Seymour M. Lipset dan J. Kristiadi digunakan untuk melihat identifikasi partai, dan konsep dan teori ideologi politik dari Terence Ball & Richard Dagger untuk melihat bagaimana sentimen politik. Konsep dan teori kampanye politik dari Riswanda Imawan, serta konsep dan teori strategi politik dari Peter Schroder digunakan untuk melihat peran pengurus dan kader partai dalam memenangkan PDI-P serta strategi apa yang digunakan untuk itu.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok diraih dengan perolehan suara sebesar 20,05 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPRD Kota Depok. Ada dua faktor yang berperan terhadap kemenangan PDI-P itu, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari : (1) Mobilisasi Partai dengan isu populisme; (2) Identifikasi partai; (3) Sentimen politik. Dan faktor internal yang terdiri dari : (1) Peran pengurus dan kader partai; dan (2) Strategi partai.

---

The Winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City The background of this research is about the winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City important because it would be showing explanation of the indicators on role play by the strategic of the PDI-P in the 2014 year to win Legislative Election in Depok City. This research focused on the amount of votes achieved by the PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City and also the indicators that contribute to the victory. To answer these problems used the concepts and theories to analyze on it. The concepts and theories of political campaign by Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan used to analyze the mobilization of the party by the issue of populism; concepts and theories of voting behavior by Seymour M. Lipset and J. Kristiadi used to see party identification; and at least the concepts and theories of political ideology by Terence Richard Ball & Dagger to row how the political sentiment played. The concepts and theories of political campaign by Riswanda Imawan, as well as the concepts and theories of political strategy by Peter Schroder used to show the role of the board and the party cadres in the result of winning the PDI-P and what strategies are used to achieve it.

By using the technique in depth interviews and literature study to collecting data then analyzed by using qualitative methods. The winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City achieved by votes of 20.05 percent in result of the all votes and gained by 11 seats in Parliament of Depok City. There are two indicators that contribute to the victory of The PDI-P?s namely external factors consist of, (1) Mobilization party with the issue of populism; (2) Identification of the parties; (3) Political sentiment. And internal factors which consist of; (1) The role of the structure and the party cadres, and (2) Strategy party."

"Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa survei calon kandidat dan pengaruh dari interaksi partai baik secara internal maupun interaksi partai dengan pihak luar sangat mempengaruhi sikap partai dalam membentuk koalisi.

---

This research analyzes the coalition among Partai Gerindra, PKS, and Partai Demokrat in Pemilukada Kota Depok in year 2015. The focus of this research is to explain that there is a process that encourage parties to form or to join a coalition. The coalition that was formed by mentioned parties is a form of cooperation in order to make Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna the winner of the Pemilukada. This research used qualitative method with in-depth interviews and other secondary data. The research finds out that survey for candidates and the effect of interaction, both internally and externally, by the party are extremely effecting the party preference on making coalition."

"Tesis ini membahas tentang teori retorika baru yang masih jarang dibahas dalam ilmu komunikasi, Retorika baru sendiri berusaha untuk menambah teori retorika sebelumnya dengan menekankan pentingnya substansi, identifikasi, dan konsubstansialitas. Awal retorika baru muncul karena adanya kritik terhadap retorika lama yang digagas oleh Aristotles. Retorika lama memiliki premis bahwa kebenaran adalah absolut dan akan membuat argumen menjadi persuasif, terutama dengan menggunakan logika formal. Akan tetapi, para pengkritik melihat bahwa kebenaran sesungguhnya bisa dikonstruksi hingga tampak meyakinkan dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengkonstruksian ini didukung oleh kesadaran dari komunikan melihat khalayaknya. Selain dari aspek ethos, pathos, dan logos; komunikan juga diharapkan dapat melihat khalayaknya dari aspek substansi pidato yang ingin disampaikan, mengidentifikasi bagaimana khalayaknya, dan menerapkan aspek konsunstansialitas dengan melihat nilai-nilai yang dipercaya oleh para khalayak. Melalui ketiganya, komunikan dapat menyusun strategi dengan memilih kata-kata. Upaya penyusunan ini untuk menciptakan komunikasi simbol antara komunikan dengan khalayaknya dan di sinilah munculah proses dramatisasi atau dikenal dengan konsep dramatisme. Untuk memberikan gambaran dramatisme ini penulis menggunakan pidato-pidato Prabowo Subianto sebagai kandidat penantang dalam pemilihan presiden Pemilu 2019 dengan menganalisis bahasa yang digunakan serta membedah tujuan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya karena banyak hal yang terjadi selama waktu itu berlangsung dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi elektabilitas Prabowo.

---

This thesis is about new rhetoric theory which is still extinct to be discussed in communication studies. The new rhetoric attempts to update the previous theory, the old rhetoric with emphasizing substance, identification, an consubstansiality. The recent theory emerges due to the critiques toward the old one. It highlight that the reality no longer relevant with the claim and facts or could be said that the truth could be constructed so that an argument can be persuasive, even though it doesn`t depict the rightness. The construction is supported by the awareness of the communicator in seeing the audiences. Not only being attentive to ethos, pathos, and logos aspects, the communicators could acknowledge the audiences from the substances they are conveying and identifying them, and applying consubstantiality with considering  the internal values that lie in each person with as well. From those three, the communicator is able to establish strategies by choosing the diction. The purpose is crafting symbolic communication among the communicator and its audiences thus the dramatization process would be created or can be called as dramatism. In this thesis, the author is using Prabowo Subianto`s speeches as a challenger candidate in Indonesia presidential election 2019 by analyzing the language and his purposes in his campaign, especially with taking the events that occurred into accounts which can affecting to his electability. "

"Elit adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kecakapan dan kapasitas untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Elit juga merupakan kelompok kecil yang menentukan arah kehidupan negara. Besarnya tuntutan terhadaap peranan elit untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai ideal dalam masyarakat menjadi kenyataan empiris terutama dalam negara yang menganut demokrasi dan dengan kultur partai politik yang kuat seperti Indonesia, adalah suatu kewajiban bagi partai politik untuk dapat memilih dan menempatkan kadernya secara selektif.Oleh sebab itu mekanisme rekruitmen elit menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses pembentukan pemerintahan yang aspiratif.Pemilihan Umum tahun 1999 menghasilkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan raihan 33,7 % suara, kenyataan inipun berimbas pada daerah Kota Bandung yang berhasil meraih kursi mayoritas di DPRD Tingkat II. Penelitian terhadap proses mekanisme rekruimen elit pada PDI Perjuangan Kota Bandung merupakan pokok permasalahan yang dianalisa dalam tesis Pendekatan metodologis yang dilakukan dalam mengidentifikasi serta membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mengutamakan pencarian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam.Dalam penelitian ini dikedepankan teori-teori partai politik, sistem pemilihan umum serta teori elit dan teori rekruitmen elit, sebagai kerangka berfikir yang membantu dalam menganalisa hasil-hasil temuan penelitian di lapangan. Dengan adanya kerangka teori, dapat dikorelasikan antara fakta lapangan yang didapat dan melihat apakah terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta lapangan yang ditemukan.Dari hasil penelitian yang didapat dalam - mekanisme rekruitmen elit PDI Perjuangan, PDI Perjuangan tidak mempunyai standar acuan, sehingga untuk mekanisme rekruitmen di daerah mekanismenya merupakan wewenang daerah, baik menemukan nama calon maupun dalam penentuan nomor unit calon. Tanpa adanya standar acuan dari DPP, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung membentuk Tim Sembilan sebagai pihak yang akan bertanggung jawab dalam mekanisme rekruitmen elit. Pertimbangan mengenai Achievement (prestasi) dan kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme rekruitrnent elit. Pertimbangan dari sisi askriptif dan pola patron klien justru lebih mengedepan dalam mekanise rekuitmen elit, di dalam politik modern saat ini yang seharusnya mulai meminimalisir kriteria-kriteria tersebut.Dari hasil-hasil temuan penelitian, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya acuan yang jelas dari DPP PDI Perjuangan mengenai mekanisme rekruitmen elit baik untuk menetapkan nama calon maupun penetapan nomor unit. Pertimbangan dari kriteria achievement (prestasi) harus lebih dikedepankan guna mendapatkan sumber daya manusia partai yang teruji kapasitasnya dalam menjalankan aspirasi konstituennya. Oleh karena itu program kaderisasi harus segera dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

---

Recruitment Of Political Party Elites In The 1999 General Election: A Case Study Of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bandung CityPolitical elites are those figures who are of capability and capacity to lead and practice political control. They are a small group which determine the direction of state's life. The heavy demand for the elites' role in transforming ideal values of people into empirical realities, particularly in a nation which upholds democracy and with a strong political party culture, make it an imperative for any political party to be capable of selecting and placing its cadres selectively. Accordingly, a political elite recruitment mechanism is of highest importance in a process of creating an aspirative government.In the 1999 general election PDI Perjuangan (Indonesia Democratic Party for Struggle) won with 33.7% of votes. It was accompanied by the winning of the party in Bandung City electorate with a majority in local parliament (DPRD). A research on the Bandung City PDIP's elite recruitment mechanism was the major problem analyzed in this thesis. The methodological approach used in identifying and discussing the problem was qualitative research, by particularly searching for those informants who know in deep the problem.Political party theories, general election systems, elite theories and elite recruitment theories were all used in this research as a frame of reference that was helpful in analysing the findings of research in field. By this theoritical framework, it could be correlated between the fact in field and the related theories, to see whether there were discrepancies between them.From the results obtained on the PDIP's elite recruitment mechanism it could be seen that there were some anomalies in the mechanism, that is, the party has no standard rule or reference, so the recruitment mechanism in local level was determined at local level, such as in deciding the candidates and their ranks. With no standard reference issued by the party's leadership at national level (DPP), the Bandung City PDIP's local leadership (DPC) created a Team Nine discharged to decide an elite recruitment mechanism.. Considerations on achievement and forming of cadres were not prioritized in the elite recruitment mechanism. Instead, the major considerations in the mechanism were ascribed side and patron-client patter, which is currently being eliminated from modern politics.From the results, it could be concluded that DPP PDIP needs to determine a clear reference for decising the parliamentary candidates and their ranks. Achievement criterium should be prioritized in order to attain the party's human resource of proved capacity in exercising their constituent's aspiration. Achievement has a close relationship with party's forming of cadres program. Therefore, a forming of cadres program should be carried out periodically and continuously."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"ABSTRAKMenjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 ramai pemberitaan dengan isu kejahatan, pelanggaran hukum, kecurangan, atau bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau pendukungnya. Dari sejumlah pemberitaan media massa dengan isu tersebut, peneliti menetapkan pemberitaan Metro TV dan TV One sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah analisis framing. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui makna dibalik tayangan berita Metro TV dan TV One pada periode 1 Mei 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, 1 Juni 2014 sampai dengan 4 Juni 2014, dan 1 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014. Hasilnya, peneliti melihat fenomena ini sebagai suatu bentuk kejahatan tersembunyi. Terdapat hubungan yang tidak setara dan konstruksi yang bersifat merugikan yang terkandung dalam makna pemberitan Metro TV dan TV One. Disisi lain juga terdapat pemaksaan makna dan simbol yang mengganggu otonomi pihak lain.

---

ABSTRACTAhead of 2014 Indonesian‟s Presidential Election news are crowded with the issue of crime, lawlessness, fraud, or any other action that is incompatible with the moral values of society by Presidential candidates, candidate for Vice President, or their enthusiasts. Based from a number of news on mass media regarding these issue, researcher establishes Metro TV and TV One news as a subject in this study. The method used is framing analysis. This method used to determine the meaning behind the news shows on Metro TV and TV One between the period of May 1st, 2014 until May 6th, 2014, June 1st, 2014 until June 4th, 2014, and July 1st, 2014 until July 8th, 2014. As a result, the researcher sees this phenomenon as a form of hidden crime. There are unequal relations and constructions that are detrimentals within the meaning of Metro TV and TV One news. On the other hand there is also an imposition of meanings and symbols that interfere with the autonomy of others.;"

"Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

---

This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character."