Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bureaucracy can be perceived as personification of government be cause who undertakes the daylly tasks of government in order to realize national objectves is bureaucracy plays the key role to bring into reality the concept of good governance in the implementation of government tasks...."

"Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami keadaan bureaumania, berupa kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, nepotisme dan politisasi birokrasi. Birokrasi cenderung dijadikan alat status quo untuk mengkooptasi masyarakat, guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik partai dan rezim berkuasa. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai lapis tengah dan aktor public services yang netral dan adil, kenyataannya dalam beberapa kasus birokrasi malah menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi. Bertindak diskriminatif dalam pelayanan publik dan melakukan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara untuk kepentingan "partai tertentu".Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa gejala politik dengan menjelaskan kecenderungan apa, bagaimana dan mengapa muncul gerakan yang menginginkan birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang netral dari afiliasi politik. Untuk itu data dikumpulkan lewat analisis dokumen berbagai media yang sudah beredar di masyarakat yang merekam aktivitas dan pendapat pelaku-pelaku gerakan tersebut. Kemudian dilakukan langkah deduksi yaitu menarik penalaran tema permasalahan dari umum ke khusus, berupa analisa terhadap perubahan paradigma dan reposisi birokrasi, serta memikirkan beberapa indikator yang bisa dipergunakan dalam membangun kondisi netralitas politik birokrasi.Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini antara lain dari pemikiran legal rasional Max Weber, bureaumania Baron de Grimm, bureaucratic polity Karl D. Jackson, kepolitikan birokrasi Harold Crouch, korporatisme negara Dwight Y. King dan Manuel Kaiseipo, mobilisasi birokrasi William D. Lidlle, krisis partisipasi politik Myron Weiner, ketidakpuasan birokrasi akibat berpolitik dari Hans Antlov dan Cederroth, serta reinventing Government dan David Osborn dan Ted Gaebler.Ada beragam bentuk gerakan netralitas politik birokrasi antara tahun 1998-1999 yang menentang politisasi birokrasi. Ada yang moderat menyatakan unitnya keluar dan KORPRI, menyatakan unitnya tidak berafiliasi dengan Golkar, ada yang menginginkan perubahan posisi birokrasi di lingkungan eksekutif dan di legislatif, Ada pernyataan kritis dari tokoh oposisi yang ingin pembubaran organisasi birokrasi (KORPRI), ada pernyataan bersikap netral dan objektif dari lembaga ilmiah non departemen. Solusi dari gerakan ini adalah pentingnya untuk membuat kebijakan dan sanksi yang mengharuskan PNS bertindak netral, disebabkan Partai Golkar dan partai yang lain akan terus berupaya untuk menggunakan jalur birokrasi untuk kemenangannya dalam pemilihan umum.Temuan tesis ini antara lain kasus-kasus keterlibatan birokrasi di sejumlah daerah dalam pemilihan umum 1999 menunjukkan gerakan netralitas birokrasi belum mampu meminimalkan tingkat keikutsertean birokrasi dalam aktifitas mendukung partai politik tertentu. Dari 27 daerah pemilihan, hanya ada 2 daerah pemilihan yang birokrasi bertindak relatif netral. Hal ini menjadi semacam indikasi bahwa masih berlangsungnya secara terus-menerus keadaan politisasi birokrasi di Indonesia, seperti yang diramalkan teori korporatisme negara. Birokrasi di awal era reformasi masih seperti yang dulu. Keadaan Cita-cita gerakan netralitas politik birokrasi belum menjadi kenyataan pada tahun pertama reformasi di Indonesia.Agaknya berlaku seperti apa yang dikemukakan Antlov-Cederroth dan Charles E. Lindbolm bahwa praktik birokrasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan pemihakan birokrasi (pegawai pemerintah) pada suatu partai politik, telah memunculkan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik, khususnya dan pegawai negeri itu sendiri. Keasyikan birokrasi bermain dalam politik, pada titik tertentu, telah menghasilkan kecenderungan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama."

"ABSTRAKKritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulaimelakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang.Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi danmisi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yangdisebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinetpemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budayabirokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubahtataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakanpemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif danprofessional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakinpenting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telahdilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnyalangsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinantinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraanuntuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacanauntuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasiorganisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalamjaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasdan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruhanggota organisasi."

"Bureaucracy,inside which the civil servants are,is one of important political structure in democratizion process.Tendency which has happened,during the period of New Order Government was that bureaucracy became political power machine in order to justify all government policies...."