Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehancuran perekonomian akibat bencana gempa di Provinsi DIY membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasar kenyataan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh bencana terhadap perekonomian di Provinsi DIY dan keterkaitan antar sektornya. Pengetahuan terhadap besarnya pengaruh dan dampak bencana tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan model Input Output Regional Provinsi DIY tahun 2000 dan 2008 yang diperbaharui dan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap beberapa pelaku ekonomi sektor terpilih. Temuan penelitian ini (a) tidak ada perubahan struktur yang signifikan karena pengaruh gempa; (b) terjadi perubahan sektor kunci; (c) output yang hilang karena bencana sebesar Rp11 trilliun (41%); (d) dampak dana rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan perubahan output sekitar Rp4,1 triliun(15%).

---

Economic devastation caused by 2006 Yogyakarta earthquake had made a big change on the welfare of many people, especially who lived in the city. This study aims to examine whether the disaster had triggered a structural shift in the region?s economy as well as the linkage between sectors. The study used 2000 and 2008 Yogyakarta Regional Input Output Model to describe the change of economy structure. Some interviews with resource person were also conducted to figure out unreported information regarding the economy. The findings are: (a) there is no significant structural change in economy due to the earthquake; (b) some key sectors are substituted; (c) output loss was counted 11 trillion rupiah (41%); (d) rehabilitation and reconstruction fund had stimulated the economic output around 4,1 trillion rupiah (15%)."

"Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan bencana alam gempa bumi dan tsunami Pasigala pada September 2018 terhadap perekonomian daerah terdampak, alokasi konsumsi, serta peningkatan kepemilikan produk asuransi bencana alam. Dengan menggunakan data panel pada tingkat analisis rumah tangga di Pulau Sulawesi dari periode 2015 – 2020 serta metode regresi logistik dengan spesifikasi model Difference-in-Differences, ditemukan bahwa kejadian bencana alam berhubungan erat dengan peningkatan kepemilikan asuransi bencana alam. Pengujian alokasi konsumsi dilakukan dengan uji beda proporsi dan analisis heterogenitas. Berdasarkan metode statistik, proporsi alokasi konsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan sekunder meningkat setelah terjadi bencana alam. Terkait dengan makroregional, daerah yang terkena bencana alam mengalami penurunan pertumbuhan output, peningkatan inflasi, pengangguran, serta jumlah penduduk miskin.

---

This study aims to estimate the relationship of Pasigala earthquake and tsunami in September 2018 to macroeconomics performance of the victim region, consumption choice, and natural disaster insurance ownership. By utilizing panel data on household who resides in Celebes through 2015 – 2020 and using logistic regression with Difference-in-Differences model specification, it is discovered that natural disasters increase natural disaster insurance ownership. Consumption allocation is estimated by using mean difference test and heterogenity analysis. Based on the statistical method, there is a change in consumption pattern of society toward the fulfillment of secondary goods. In terms of macroregional, victim region will experience decrease in output growth, increase price level, unemployment, and poverty level."

"Penggunaan air berkaitan erat dengan tahapan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor agraria, industri dan komersial, penggunaan air akan meningkat di beberapa wilayah. Oleh karenanya, infrastruktur penyediaan air sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) serta penelitian Gatto dan Lanzafame (2005) yang menyatakan bahwa water capital merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi selain kapital dan labor. Penelitian ini mengambil objek studi di 40 negara di Asia dan Afrika dalam rentang waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan air menunjukkan hubungan positif, hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) dan Duarte (2012.

---

Water withdrawal is closely related with economic growth stages. As the need of water for agrarian, industry and commercial sectors rise, the water withdrawal will also raise in certain area. In order with that situation, the infrastructure of water supply system will play an important role in economic growth. In research conducted by Barbier (2004) and Gatto and Lanzafame (2005) found that water capital is one of important determinant on economic growth beside capital and labor. In this research, we take 40 countries in Asia and Africa for 10 years time span beginning from 2000 until 2011 as a research objects. Estimation results that water withdrawal show positive relationship with economic growth, in line with former researches conducted by Barbier (2004)."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

---

ABSTRACT This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."

"Kabupaten Pandeglang memiliki kedekatan wilayah dengan zona subduksi dan wilayah pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia di Selat Sunda. Akibatnya Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kerawanan dan kerentanan gempa bumi, dan untuk itu wilayah rawan gempa bumi dan kerentanan terhadap gempa bumi perlu ditentukan sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi. Faktor - faktor seperti litologi, struktur geologi, lereng, dan nilai PGA (Peak Ground Acceleration) dapat digunakan untuk menentukan wilayah rawan gempa bumi dengan metode skoring. Kerentanan wilayah terhadap gempa bumi ditentukan dengan metode weighted overlay dengan pembobotan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan fisik. Kerawanan merupakan aspek lingkungan dalam penentuan kerentanan, sedangkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk wanita, ratio ketergantungan, dan penyandang disabilitas digunakan dalam penentuan kerentanan aspek sosial. Kerentanan aspek ekonomi menggunakan indikator penduduk miskin dan kerentanan fisik menggunakan kepadatan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan wilayah rawan gempa bumi sedang mendominasi Kabupaten Pandeglang dengan luas 64,99% dan mayoritas tersebar pada bagian timur dan selatan Kabupaten Pandeglang. Dalam kerentanan, wilayah kerentanan tinggi terdapat di Kecamatan Labuan dengan luas sebesar 36,07 % dari luas Kecamatan Labuan, sedangkan Kecamatan Sindangresmi dan Kecamatan Munjul merupakan kecamatan dengan kerentanan rendah dengan luas 73.93 % dari luas Kecamatan Sindangresmi dan 61.52 % dari luas Kecamatan Munjul.

---

Pandeglang Regency has a proximity to the subduction zone and the meeting area of ​​the Indo-Australian Plate and the Eurasian Plate in the Sunda Strait. So that Pandeglang District has an earthquake level of vulnerability and vulnerability. Areas prone to earthquakes and vulnerability to earthquakes need to be determined as an effort to mitigate earthquakes. Factors such as lithology, geological structure, slope, and PGA (Peak Ground Acceleration) values ​​can be used to determine earthquake prone areas by the scoring method. Regional vulnerability to the earth's herds is determined by the weighted overlay method by weighting in environmental, social, economic and physical aspects. Vulnerability is an environmental aspect in determining vulnerability, while population density, female population, dependency ratio, and people with disabilities are used in determining the vulnerability of social aspects. Vulnerability in economic aspects uses indicators of poor population and physical vulnerability using building density. The results showed that earthquake-prone areas were dominating Pandeglang Regency with an area of ​​64.99% and the majority was spread in the eastern and southern parts of the Pandeglang Regency. In susceptibility, the high vulnerability area is in Labuan Subdistrict with an area of ​​36.07% of the area of ​​Labuan Subdistrict, while the Sindangresmi Subdistrict and Munjul Subdistrict are sub-district with low vulnerability with an area of ​​73.93% of the area of ​​Sindangresmi Subdistrict and 61.52% of the total area of ​​Munjul Subdistrict."

"ABSTRACTTahun 2045 merupakan waktu dimana Indonesia memiliki potensi untuk berkembang pesat dikarenakan fenomena bonus demografi. Perkembangan tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan, Indonesia merupakan negara kepulauan, pembagian wilayah pengembangan menjadi enam koridor yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku, yang telah dilakukan pada Masterplan Percepatan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia MP3EI menjadi solusi terbaik. Salah satu faktor yang paling penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dukungan sektor industri. Untuk menciptakan pengembangan industri yang merata, diperlukan tema pengembangan di masing-masing koridor melalui beberapa tahapan analisis yaitu, 1 Sumatra sebagai National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Jawa sebagai Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan sebagai National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi sebagai National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali-Nusa Tenggara sebagai National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua-Kepulauan Maluku sebagai National Ore Mining and Processing Corridor. Namun, untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan dibutuhkan pengembangan infrastruktur sebagai katalisator pengembangan. Untuk memperbesar dampak pengembangan industri tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan infrastruktur yang tidak biasa. Infrastruktur itu disebut smart infrastructure, yang memiliki beberapa prinsip jika diaplikasikan di bidang industri yaitu, sustainable, integrated, smart energy dan adaptive, yang apabila dirancang menggunakan metode benchmarking sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di setiap koridor membutuhkan dana investasi sekitar Rp, 559,675,115,933,400.00. Rancangan pengembangan tersebut perlu harus diprioritaskan pembangunannya dengan tiga indikator yaitu waktu, biaya, dan dampak pengembangan yang tentunya akan dibandingkan dengan rancangan jangka panjang infrastruktur utama berupa transportasi jalan, rel, pelabuhan, bandar udara, ketersediaan listrik dan ICT.

---

ABSTRACTIndonesia has the big potential to grow rapidly due to the demographic bonus factor in 2045. These developments very closely related to economic growth. But, due to the fact that Indonesia is an archipelagic country, the division of development areas into six corridors, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara and Papua Maluku Islands that has been implemented in the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia rsquo s Economic Development MP3EI became the best solution. One of the most important factors that contribute to country rsquo s economic growth, is the industrial sector support. To make an equitable that industrial development, it rsquo s necessary to create a development theme in each corridor through several stages of analysis that generated 1 Sumatra as National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Java as Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan as National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi as National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali Nusa Tenggara as National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua Maluku Islands as National Ore Mining and Processing Corridor. However, for sustainable industrial development, infrastructure development is needed as a development catalyst. To enlarge the impact of the industry 39 s development on economic growth, it takes an unusual infrastructure. That is smart infrastructure that has some principal if applied in industrial sector, such as sustainable, integrated, smart energy and adaptive, that were designed by using benchmarking modification, that need investment cost about IDR. 559,675,115,933,400.00. That development plan need to be analyzed to make a priority plan based on three indicators, such as time, cost and development impact which will certainly be compared with the long term development plan of core infrastructure in the form of road, rail, port, airport, electricity, and ICT."

"Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut.

---

Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention."

"Literatur yang menghubungkan modal sosial dan capaian pendidikan terus berkembang. Akan tetapi, studi-studi sebelumnya lebih fokus pada modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga untuk anak umur 6-18 tahun. Sementara itu, modal sosial juga dapat diakumulasi dari komunitas di luar rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini mengestimasi hubungan modal sosial baik yang diakumulasi dari dalam rumah tangga maupun dari komunitas, dengan capaian pendidikan, menggunakan data level individu di Indonesia pada tahun 2014. Modal sosial komunitas diukur dengan kemudahan mendapatkan pertolongan keuangan dari tetangga, kesamaan domisili selama lima tahun terakhir, kehadiran ayah dan ibu, banyaknya anak, kehadiran kakek dan/atau nenek, ijazah pendidikan kepala rumah tangga, pentingnya tingkat pendidikan dalam memilih kepala daerah. Capaian pendidikan diukur dengan partisipasi sekolah anak umur 6-24 tahun. Estimasi dampak modal sosial terhadap capaian pendidikan menggunakan metode regresi logistik. Dengan mengontrol karakteristik anak, karakterisik rumah tangga, karakteristik komunitas dan efek modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga dan komunitas, penelitian ini menemukan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki rumah tangga berhubungan dengan tingginya probabilitas partisipasi sekolah anak di rumah tangga tersebut.

---

There is a continues growing body of literature on social capital and its relationship to education attainment. Yet, previous studies focused more on social capital which accumulated within households among children 6 18 years old cohort. Meanwhile, social capital can also be accumulated from communities outside the home. This study investigate social capital relationship both accumulated from within the household and from the community, on educational attainment, using individual level data in Indonesia in 2014. Community social capital is measured by the ease of obtaining financial assistance from neighbors, domicile similarities last five year, presence of father and mother, number of children, presence of grandparents and or grandmothers, education certificate of household head, importance of education level in choosing the region head. Educational attainment is measured by school participation of children 6 24 years old cohort. Estimate the relationship of social capital on educational attainment using logistic regression methods. By controlling characteristics of children, household characteristics, community characteristics and effects of social capital accumulated from within households and communities, this study found that the magnitude of social capital held by households is related to the high probability of children school participation in the household."

"ABSTRAKPengamatan sinyal gempa bumi di seluruh dunia memungkinkan para ahli seismologi untuk mengetahui struktur internal dari bumi terutama kerak buminya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa terhadap receiver function dan dispersi gelombang permukaan di daerah Jawa bagian Barat, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Memodelkan struktur kecepatan kerak bumi di daerah Jawa bagian barat yang didapatkan dari join inversi receiver function dan dispersi gelombang permukaan, (2) Mengetahui ketebalan kerak bumi di daerah Jawa bagian barat dan (3) Mengetahui keberadaan Low Velocity Zone ( zona kecepatan rendah). Receiver function dihitung dari data gempa dengan magnitude lebih besar dari 5 dengan jarak episenter 30o - 90o dengan teknik iterasi dekonvolusi. Dispersi gelombang permukaan diperoleh dengan menggunakan analisis frekuensi waktu dari gempa dengan manitude lebih besar dari 5 dengan jarak 30o - 40o. Dari hasil join inversi yang dilakukan, didapatkan model kecepatan struktur kerak bumi di daerah Jawa Bagian Barat dengan ketebalan kerak bervariasi pada tiap stasiun yaitu antara 30-38 km. Ketebalan kerak paling tebal terdapat di Zona Pegunungan Bayah dan Zona Bandung. Struktur kecepatan kerak bumi pada stasiun yang berada pada zona fisiografi yang sama memiliki kesamaan pola kecepatan Vs.

---

ABSTRACT

Earthquake signal observations around the world allow seismologists to obtain the information of internal structure of the Earth especially the Earth's crust. In this study, receiver functions and surface wave dispersion analized in Western Java, Indonesia. The objectives of this study (1). Modelling crustal structure velocity of western java obtained from joint inversion of teleseismic data receiver function and surface wave dispersion (2) To find out the earth's crust thickness in Western Java and (3). To find out the existence of low velocity zone. Receiver function were calculated from earthquakes with magnitude more than 5 and at distance 30o - 90o, with iterative deconvolution technique. Surface wave dispersions were calculated using frequency time analysis from earthquakes at distance 30o - 40o. Crustal velocity structure model in Western Java obtained from joint inversion receiver function and surface wave dispersion, and crustal thickness beneath each station is about 30-38 km. Pegunungan Bayah zone and Bandung zone has the most thick earth crust. Crustal structure velocity has identically pattern which are in the same physiography zone."

"ABSTRAKPada tanggal 27 Mei 2006, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, akibat dari gempa bumi tersebut tercatat 428.909 orang kehilangan rumah tinggal. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan dua Kabupaten yang wilayahnya mengalami kerusakaan paling parah, di Kabupaten Bantul tercatat 245.073 rumah rusak, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 96.792 rumah rusak. Untuk menangani musibah Gempa Bumi di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2006, dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut tersurat prinsip dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY Berbasis Pada Komunitas. Berdasarkan dari Peraturan Gubernur tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memilih kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan menyerahkan sepenuhnya proses pendataan sampai dengan pencairan dana rekonstruksi kepada masyarakat. Menurut pemerintah Kabupaten Sleman, pembagian dana rekonstruksi akan sulit dikontrol oleh pemerintah karena masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membagikan bantuan yang mereka terima, kebijakan yang bersifat bottom up ini kemudian diwadahi dalam lembaga yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 13 informan yang sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapatkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: OMS adalah terobosan kebijakan yang dibuat Pemkab Sleman untuk meminimalisasi peluang munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat Posisi OMS bertanggung jawab kepada dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan masyarakat. Lembaga ini melaporkan hasil penilaiannya kepada pemerintah.Laporan ini dijadikan dasar bagi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan menerima bantuan dana rekonstruksi. OMS menjalankan sebagian peran Pemkab Sleman, yaitu dalam pendataan kerusakan rumah warga. OMS dirasa lebih mampu melakukan pendataan karena mereka mengetahui secara pasti letak rumah, status kepemilikan dan kondisinya setelah diguncang gempa. Pemberdayaan masyarakat terlihat dari beberapa indikasi. Pertama, para tukang menjadi pemain kunci karena penguasaan mereka dalam hal-hal teknis menyangkut bangunan rumah. Ke dua, individu-individu yang memiliki kecakapan administratif ditempatkan pada salah satu posisi penting dalam pokmas, Ke tiga, sejumlah keputusan penting pada tingkat lokal lebih banyak diselesaikan oleh warga sendiri tanpa banyak campur tangan dari pejabat pemerintah di atasnya. Gotong-royong dalam membangun rumah warga tidak dapat berjalan maksimal. Gotong-royong dijalankan pada rumah-rumah yang pemiliknya dipandang tidak mampu secara ekonomis dan tidak memiliki tenaga kerja. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari cepatnya proses pembangunan kembali rumah warga serta besarnya porsi dana mandiri (di atas 80 per sen) yang mereka gunakan dalam seluruh proses pembangunan rumah. Saran dari penelitian adalah sebagai berikut: OMS dapat dijadikan sebagai model pendataan korban bencana berbasis masyarakat, dapat diterapkan untuk daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Diperlukan patokan baku dalam menentukan kriteria warga penerima bantuan. Patokan baku menjadi penting, karena berimplikasi pada wilayah hukum positif. Lembaga RT, RW, dusun dan pemimpin formal di pedesaan dapat dioptimalkan kinerjanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan selain administrasi kependudukan. Perlu ada operasi pasar secara lebih intensif untuk menstabilkan harga yang melonjak akibat besarnya permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja pasca bencana. Komposisi keanggotaan OMS sebaiknya diisi oleh para tokoh masyarakat setempat seperti di Kecamatan Prambanan, sehingga akurasi pendataan akan lebih baik. Penyelesaian sengketa masalah, di Kecamatan Berbah mengenal system berlapis, dari RT keatas sampai Camat, dengan system penyelesaian berlapis, maka Kepala Desa dan Camat tidak terlalu terbebani masalah sengketa teknis lapangan. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian adalah beberapa informan tidak menjelaskan hal-hal relevan yang diketahuinya secara transparan. Ada kekhawatiran akan adanya masalah yang menimpa diri mereka jika ternyata di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

---

ABSTRAK

On May 27, 2006, Yogyakarta province was hit by a 5.9 Richter scale earthquake. It caused 428.909 people loose their houses. Bantul and Sleman districts are the most seriously affected areas. In Bantul district it was reported that 245.073 houses were damaged, while in Sleman district it was known that 96.792 houses were ruined into pieces. To handle such situation, Governor of Yogyakarta province issued a Governor Rule Number 23 2006, which states that the basic principles of Rehabilitation and Reconstruction of Housing in the region is a community-based one. According to the Governor Rule, local government of Sleman district decided the policy of rehabilitation and reconstruction in its area by giving people full authority to list the broken houses and eventually distribute reconstruction fund. Local government of Sleman district stated that the distribution of reconstruction fund will be difficult to control by the government because society has its own local wisdom in distributing aid they receive. This bottom-up policy was then manifested in an institution so-called Organisasi Masyarakat Setempat (Local Community Organization) (OMS).

This research utilizes qualitative approach, by using qualitative ? descriptive method. Data was collected by using techniques, such as interview, observation, and literary studies. Interview was conducted to 13 informants who are intentionally chosen based on logical frame of thinking and are relevant to the research topic. Referring to the analysis of research results, it is concluded that: OMS is a brilliant policy made by local government of Sleman district in order to minimize any conflict among members of the society. OMS holds responsibilities to two parties, namely government and society. This institution reports its assessment to the government.

This report becomes a data-base for the formation of local community groups that will eventually receive reconstruction fund. OMS plays some roles of Sleman local government, namely assessing damaged houses. OMS is considered as more able to do such assessment because they know exactly the house locations, their ownership statuses, and their condition after the earthquake. Community development can be seen at a number of indicators. Firstly, carpenters play key roles for their mastery of technical skills on building. Secondly, individuals with clerical skills are given special position in the local community groups. Thirdly, a number of important decisions at local level are mostly made by the community without any government?s intervention. Gotong-royong in building people?s houses cannot be effectively conducted. It is only the case for those are considered as economically incapable and for those are unemployed. Community?s self-reliance can be seen from the quickness of the housing reconstruction and the bigger portion of self-finance (above 80 per cent) they spend for building of their houses. This research recommends: OMS can be model for community-based victim of disaster assessment, and it can be practiced in other regions facing similar problems. It is necessary to have a fixed regulation in determining the criteria of those who receive aid. It is important for it implied to positive law. RT, RW, sub-village and rural informal leaders can be optimized their roles other than clerical things pertaining to population administration. It is necessary to do a more market intervention in order to stabilize the prices heightening caused by the inflation of demand in building materials and labors after the disaster. Composition of OMS membership is more better filled by local leaders like in Prambanan sub-district. It results in the data accuracy. Concerning conflict resolution, Berbah sub-district implements multi-layered conflict resolution, by encouraging resolution from the lowest level to the higher. By this system, the head of sub-district is not so much burdened by technical problems. Difficulty faced during the research is that a number of informants do not explain relevant things they know transparently. They are worried about any possible serious problems they will face if in fact there are things breaking the rule in the implementation of such policy."