Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial (materiel), yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis (immateriel) berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik materiel dan/atau immateriel, yaitu melalui hak restitusi korban. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menganalisa dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian tersebut membahas mengenai peranan penegak hukum dalam melaksanakan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penelitian tersebut, peranan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu sebatas menanyakan besarnya kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Kurangnya upaya yang maksimal dari penegak hukum menyebabkan dikabulkannya hak restitusi korban hanya sebatas putusan saja atau hanya di atas kertas saja. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala, diantaranya: kendala dari perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total, kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.

---

Victims of crime is basically a party that suffered most in a crime. In the most cases the victim is defined as a person who suffers physical harm, mental, emotional, and economic. Issues of justice and respect for human rights does not only apply to offenders but also victims of crime. However, victims do not get much protection as provided by law the perpetrators. In the event of a violation of law, of course, lead to an imbalance in the victim or his family. Example of the financial aspects (material), that is when the victim is the foundation of family life, psychological aspects (immaterial) tangible to the emergence of shock on the victim. To balance the condition of the victim, then the remedy should be taken both the material and / or immateriel, namely through the restitution rights of victims. In this thesis the author discusses about the restitution rights of victims of trafficking in persons, by analyzing the decision of the Court of Tanjung Karang number 1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decision that sentenced the offender to pay restitution to victims. Restitution rights of victims of trafficking in persons has been regulated in Article 48 of Act Number 21 / 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons. The study discusses the role of law enforcement agencies in carrying out the restitution rights of victims of trafficking. From this research, the role of law enforcement both at the level of investigation, prosecution, court proceedings are not up to the maximum in the fight for the rights of victims restitution, which is limited to asking the amount of loss suffered by the victims of both material and immaterial. Lack of a maximal effort of law enforcement led to the granting of the rights of the victim restitution was limited to ruling only, or only on paper. This is because there are constraints, including: the constraints of legislation that does not have implementing regulations and publishing imprisonment in lieu of restitution, thereby giving effect to the implementation of restitution compliance efforts are not in total, then the constraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained and skilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of the legal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensation she has received the results not comparable to those he experienced (can not restore the original state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the suffering and loss other so that they become apathetic. "

"Dalam tindak pidana perdagangan anak, anak sebagai korban sangatlah dirugikan baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan orang-orang disekelilingnya. Sebelum ditetapkannya UUPA dan UUTPPO,sanksi pidana terhadap pelaku/traffickerperdagangan anak dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, khususnya bagi perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak diantaranya bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termaksut penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku/trafficker, serta mendapatkan ganti rugi/restitusi terhadap korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: perlindungan hukum dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam peraturan perundang-undangan, praktek dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Terdapat sejumlah pasal didalam KUHP terhadap tindak pidana perdagangan anak, serta dalam UUPA dan UUTPPO kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompesansi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak Kepolisianmengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), KPAI melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, individu masyarakat, maupun institusi pemerintahan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak serta bekerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI. LPSK memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban(Perdagangan anak) seperti perlindungan fisik/non fisik dan penjagaan kepada saksi dan/atau korban (Perdagangan anak) sampai ke pengadilan, sedangkan gugus tugas TPPO Menko menetapkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, dengan disusunnya RUU KUHP 2013 diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan anak, baik secara konkret dimasa yang akan datang.

---

In the crime of child trafficking, child as a victim is harmed either psychological, physical, and mental. They should have get the protection, control and affection from both parents and the people around them.Prior to the enactment of the BAL and UUTPPO, criminal sanctions against perpetrators / traffickers Of Child Trafficking was using the Criminal Code (Criminal Code). With the enactment of the Act has led to the legal aspects of the child, particularly the legal protection for victims of trafficking Such Asmedical treatment, psychological counseling and referred to the shelter and repatriation of victims to their hometown, more severe criminal sanctions for perpetrators / traffickers, as well as the redress/ restitution to the victim. By using the method of a juridical-empirical study of literature that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as conducting interviews with sources. This study aims to answer the problems: legal protections and countermeasures against child trafficking crime in legislation, practice in law enforcement against child trafficking crime, in an effort to optimize the legal protection and countermeasures against the crime of trafficking in children. There are a number of articlesin the Criminal Code against the crime of trafficking in children, as well as articles of criminal sanctions for perpetrators /traffickers in BAL and UUTPPOSuch Asmedical treatment, psychological counseling and referred to the shelter and repatriation of victims to their hometown, more severe criminal sanctions for perpetrators / traffickers, as well as the redress/ restitution to the victim, Police Chief issued Regulation No. 10 Year 2007 on the Organization and Work of Women and Children's Services Unit. Police Headquarter established Women and Children Services(PPA) at the Regional Police (province), KPAI to supervise the performance of law enforcement, individual communities, and government agencies in the implementation of the legal protection of children in cases Of Child Trafficking and cooperate with law enforcement agencies and with institutionsin the same level withWitness and Victim Protection Agencies (LPSK) protectionof physical/non-physicalandsafeguardstowitnessand/orvictim(Trafficking) goes to courtwhile the task force of TPPO sets by Coordinating Minister for People’s Welfare with RegulationNo.25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 ByOn Combating Trafficking in Persons (PTPPO) and Exploitation Child Sexual (ESA) from 2009 to 2014, with the formulation of the Criminal Code Bill 2013 is expected to provide better protection to victims of child trafficking,both in concrete terms in the future."

"Terorisme yang dipandang sebagai kejahatan kriminal luar biasa dan pelanggaran berat HAM telah menjadi ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan dan perkembangan sosial/ekonomi negara di berbagai kawasan. Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dan memiliki komitmen kuat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Mengingat jaringan dan operasi teroris/kelompok teroris merupakan masalah kompleks dan lintas negara sehingga perlu terus meningkatkan kerjasama internasional, baik dalam kerangka multilateral (PBB) maupun regional serta bilateral. Maraknya aksi terorisme tersebut melatarbelakangi usaha melawan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil tanpa pemberantasan pendanaannya. Perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat setelah FATF mengeluarkan The Forty Recommendations dan DK PBB mengeluarkan UNSCR 1267 Tahun 1999, yang pada prinsipnya meminta agar setiap negara melakukan “pembekuan seketika (freezing without delay)” terhadap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu dan entitas yang berkaitan dengan Al-Qaida dan/atau Taliban atau kegiatan terorisme lainnya. Dengan adanya UU No.6 Tahun 2006 dan Rekomendasi FATF serta kelemahan pada peraturan yang ada, maka Indonesia wajib membuat atau menyelaraskan peraturan per-UU agar sejalan dengan ketentuan dalam konvensi/rekomendasi tersebut sehingga terbit UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

---

Terrorism is seen as extraordinary crime and gross violations of human rights has become a serious threat to peace, security and social development/economic countries in various regions. Indonesia consistently condemns all forms of terrorism and has a strong commitment to preventing and combating the financing of terrorism a criminal offense. Given the network and terrorist operations / terrorist groups is a complex issue and cross-country so it needs to continue to enhance international cooperation, both within the framework of multilateral (UN) and regional and bilateral.

The rise of terrorism are behind the fight against the financing of terrorism. Funding is a major factor in any act of terrorism so that the response to terrorism is believed to not be successful without suppression of funding. International attention to the practice of money laundering and financing of terrorism has increased after the FATF issued the Forty Recommendations and the UN Security Council issued UNSCR 1267 of 1999, which, in principle, requested that each country undertake "immediate freezing (freezing without delay)" of the funds and other financial assets or economic resources of individuals and entities associated with Al-Qaida and / or the Taliban or other terrorist activities.

With the existence of Act 6 of 2006 and the FATF Recommendations as well as weaknesses in the existing legislation, the Indonesian establish or harmonize regulation by-laws to be in line with the provisions of the convention/recommendation so that rised Act No.9 Year 2013 Concerning The Prevention And Suppression Criminal Acts Of Terrorism Financing."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi diIndonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagaisalah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknyakasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara inimenjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang.Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diIndonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikansebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu,keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentangpemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ?undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapatdilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HakAsasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyaihak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhanhak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ?kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medanmaupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalammemutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebihapakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telahterpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to theenforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could notcombat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime thatoccurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime iscategorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence ofLaw Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons shouldand rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking.In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of humanrights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of thefulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of humantrafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to lookfor is whether the judges in deciding the case is in line with the objective ofenactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking inPersons and especially whether the presence of the law of human trafficking havefulfilled the victim?s human rights"

"Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan.

---

In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed."

"Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (privacy right). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif besifat preskriptif, mengenai pengaturan kewenangan penyadapan KPK yang disesuaikan dengan menggunakan the international principles of the application of human rights in communication surveillance. Fokus peneltian ini adalah mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perbandingannya dengan lembaga anti kprupsi di berbagai negara seperi Malaysia, Hongkong dan Australia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengaturan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam Perubahan Kedua UU KPK sudah sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam hal perlindungan hak atas privasi terhadap subjek sadap KPK; dan (2) bagaimana dengan konsep konsep ideal regulasi kewenangan penyadapan KPK berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan wawancara dengan pihak terkait sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam Perubahan Kedua UU KPK udah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas karena sudah diatur dalam undang-undang dengan menambahkan ketentuan-ketetntuan baru mengenai penyadapan. Akan tetapi, hak privasi dalam penegakan hukum dapat dilakukan pembatasannya melalui peraturan setingkat undang-undang, sedangkan muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 masih belum memadai sehingga tetap berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga belum memenuhi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berarti Indonesia perlu memperbaiki undang-undangnya dengan menambahkan beberapa pasal atau membuat undang-undang khusus mengenai penyadapan agar dapat sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip internasional tentang hak asasi manusia dalam tindakan pengawasan elektronik.

---

Interception in the aspect of law enforcement is crucial because it is related to the limitation of human rights, especially personal freedom (privacy right). This research is a prescriptive normative juridical research, regarding the regulation of the KPK's wiretapping authority in regard to the international principles of the application of human rights in communication surveillance. The focus of this research is to examine how Law Number 19 of 2019 after the Constitutional Court Decision (MK) No. 70/PUU-XVII/2019 accommodates the principles of protection of human rights and its comparison with anti-corruption institutions in various countries such as Malaysia, Hong Kong and Australia. Due to this, the problems discussed in this research are: (1) whether the regulation of the KPK's wiretapping authority in the Second Amendment to the KPK Law is in accordance with the concept of human rights in terms of protecting the right to privacy of the KPK's tapping subjects; and (2) what is the ideal concept of the KPK's regulation of wiretapping authority based on a human rights perspective?. Data collection used in this research is secondary data obtained by literature study and primary data collection is carried out by requesting interviews with relevant parties while secondary data from reports, journals, books and laws and regulations. This research concludes that the Second Amendment to the KPK Law is already more advanced than the previous regulation in term of interception, with an indication of the legality aspect because it has been regulated in law by adding new provisions. However, the right to privacy in law enforcement can be limited through regulations, at the level of law, while the material content in Law Number 19 of 2019 is still inadequate so that there is still the potential for human rights violations. The authority of interception regulated in Law No. 19/2019 also does not meet the international principles regarding the protection of human rights. It means that Indonesia needs to improve its law by adding several articles or creating a special law on wiretapping in order to fully comply with international principles on human rights in electronic surveillance."

"Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenaipertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum terhadap kerugian korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinanhakim. Tidak ada pedoman penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya prosedurpengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan pedomanpelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing- masing lembaga penegak hukum, pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang disertai denganpermohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekanisme dan pengaturan yang seragam.

---

This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for restitution for victims of trafficking in persons. There is no standard standard regarding the calculation of theassessment of compensation for restitution. Public prosecutors also do not have a uniform viewpoint in filing forrestitution that will be included in the lawsuit. By looking at these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution submitted by public prosecutors in terms offulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in persons with a study of court decisions. This research is a normative juridical research using data collection techniques in the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, inpractice, decisions on cases of trafficking in persons rarely grant restitution. This is influenced by the lack of maximum evidence by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not give rise to the judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution.Another factor is the unclear procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons.Efforts are needed to establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for restitution will begranted with a uniform mechanism and arrangement."