Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya budaya perusahaan yang kuat, setiap pegawai akan mengerti dengan jelas apa yang diharapkan perusahaan darinya dan apa sebenarnya tujuan perusahaan. Sehingga dengan mengetahui apa yang diharapkan perusahaan, apa yang tidak disukai, imbalan apa yang akan diterima dan sangsi apa yang dikenakan apabila melakukan sesuatu yang tidak berkenan untuk perusahaan, maka pegawai akan bisa bekerja sendiri tanpa banyak mendapat peraturan formal, dan tercipta situasi kerja menyenangkan. Dengan terciptanya situasi, kerja yang menyenangkan, pegawai akan dapat merasakan kepuasan kerja. Dan dampaknya terlihat dari perilaku pegawai tersebut yaitu antara lain dari absensi serta keinginan untuk pindah atau keluar dari perusahaan tempat mereka sekarang bekerja. Setiap perusahaan akan mempunyai budaya yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan lingkungan budaya dimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang. Sehingga budaya perusahaan yang tumbuh dan dibesarkan dalam lingkup golongan etnis Cina mempunyai ciri tersendiri dan biasanya merupakan budaya perusahaan yang berakar dari budaya Cina. Mengapa golongan etnis Cina lebih berhasil dibanding penduduk asli Indonesia dalam berbisnis, hal ini oleh banyak ahli dikaitkan dengan adanya budaya golongan etnis Cina yang sangat menopang kegiatan bisnis mereka. Budaya Cina mempunyai etos kerja yang menekankan pada keuletan dan kerajinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya perusahaan di Prima Express Bank (PEB) dan pengaruh kekuatan budaya perusahaan tersebut terhadap kepuasan kerja, tingkat absensi dan tingkat pegawai yang keluar. Dan dari penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut: - Budaya perusahaan PEB masih berakar dan bercirikan budaya Cina. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari Lingkungan usaha, Keyakinan akan nilai-nilai tertentu, Pahlawan atau Tokoh, Tata Cara I Prosedur / Upacara dan Jaringan informasi budaya yang ada di PEB. - Terdapat hubungan antara kekuatan budaya perusahaan dengan kepuasan kerja pegawai FEB. - Terdapat hubungan antara kekuatan budaya perusahaan dengan tingkat absensi (ketidak hadiran) pegawai PEE. - Terdapat hubungan antara kekuatan budaya perusahaan dengan tingkat pegawai yang keluar (labour turn over) dari PEB. - Kekuatan budaya perusahaan paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai PEB, dimana nilai CC = 0,57."

"Memiliki pegawai yang termotivasi dalam bekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Dengan motivasi, keahlian, dan kesempatan, maka seorang pegawai akan dapat memberikan kontribusi positif pada perusahaan di mana is bekerja. Apalagi di tengah persaingan yang makin global dan dunia bisnis yang makin tidak menentu, dimilikinya pegawai yang berkinerja tinggi akan membawa perusahaan dapat terus bertahan. Motivasi bukanlah kepribadian atau karakter yang dimiliki seseorang dan tidak dimiliki seorang lainnya. Tetapi motivasi adalah suatu dorongan yang menyebabkan individu berbuat sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tiap orang pasti memiliki motivasi, tergantung kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Tingkat motivasi pegawai suatu perusahaan dapat digambarkan dengan tingkat mangkir dan perpindahan pegawai ke perusahaan lain. Makin besar tingkat mangkir dan perpindahan pegawai suatu perusahaan, makin rendah tingkat motivasi pegawai perusahaan tersebut. Dalam perusahaan, memiliki pegawai yang termotivasi erat hubungannya dengan desain organisasi dan desain jabatan perusahaan tersebut. Ini disebabkan karena salah satu faktor penyebab motivasi adalah karakter jabatan yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Pekerjaan yang bervariasi, memiliki tujuan yang jelas, berarti bagi keberhasilan perusahaan dan memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kualitas dirinya tentu akan lebih memotivasi orang yang mengerjakannya daripada pekerjaan yang memiliki sifat sebaliknya. Karena itu, disaat manajemen membuat desain organisasi dan jabatan, karakter-karakter jabatan yang terdiri dari skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback harus menjadi perhatian. Disamping itu ada hal-hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan, yaitu faktor kontinjensi perusahaan. Faktor kontinjensi ini terdiri dari strategi perusahaan, ukuran perusahaan, teknologi yang digunakan, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Dari faktor kontinjensi ini dikenal dua jenis bentuk organisasi, yaitu organisasi mekanistis yang rigid dan organisasi organik yang fleksibel. Desain organisasi yang dipilih akan berpengaruh pada desain jabatan. Kontrol ketat dan pengambilan keputusan yang tersentralisasi merupakan beberapa ciri jabatan yang ada dalam oragnisasi yang bersifat mekanistis. Kejadian ini tidak akan ditemui dalam organisasi organik yang lebih fleksibel."

"Penelitian bermaksud melakukan pengkajian mengenai manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan peraturan daerah (perda) dalam kaitannya dengan keberadaan PPNS sebagai suatu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), kemudian mengadakan perbandingan manfaat PPNS tersebut pada beberapa pemerintah daerah. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai manfaat PPNS dalam penegakan hukum terhadap perda dan perbandingannya antara Propinsi Dati I Lampung dengan DI Yogyakarta dan Dati I Jawa Tengah, serta faktor yang mendukung dan menghambat manfaat PPNS dalam penegakan perda. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner), wawancara (intervieu), dan dokumen. Analisis data dilakukan digunakan analisis kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah (1) Keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam lingkup bidang tugasnya yang bersifat spesifik dan teknis. (2) Manfaat PPNS dalam penegakan perda terlihat dari adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana. (3) Untuk mencapai manfaat yang optimal dari PPNS, diperlukan adanya dua macam pola pelaksanaan kegiatan PPNS yang meliputi Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Operasi Penegakan Perda oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Pada Pemerintah Dati I Lampung dan Pemerintah Dati I Jawa Tengah pola pelaksanaan pembinaan dan operasi tersebut kurang diatur sehingga manfaat PPNS kurang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pada Pemerintah DI Yogyakarta diatur kedua pola tersebut, sehingga menghasilkan penegakan perda yang efektif dan efisien. (4) Faktor penghambat penegakan perda oleh PPNS adalah: Adanya keterbatasan wewenang PPNS, kurangnya dukungan atasan terhadap PPNS, kurangnya perencanaan, koordinasi dan petunjuk-petunjuk teknis operasional, kurangnya penguasaan mengenai penyidikan, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional PPNS, terbatasnya jumlah PPNS, dan PPNS tidak/belum mendapat tunjangan khusus, (5) Faktor pendukungnya adalah adanya legitimasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS dan adanya koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri terhadap PPNS di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran perda."

"Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang telah berupaya mengelola diklat pegawai namun hasilnya belum optimal. Dalam sistem diklat pegawai, Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang lebih berperan selaku penyedia peserta diklat. Program-program diklat dibuat secara baku oleh Pemerintah Tingkat Atas (Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Diklat Propinsi Dati. I Jawa Barat) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tungkat II Sumedang. Penentuan kebutuhan diklat (Training Need) belum dianalisis secara benar, hal ini disebabkan oleh kekurangan informasi (analisis jabatan, evaluasi prestasi kerja, rencana/pola pengembangan karir, rencana induk pegawai dan sebagainya), keterbatasan tenaga perencana yang ahli, keterbatasan perencanaan dan sebagainya. Belum ada keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Instansi Vertikal Propinsi Jawa Barat (Kanwil), dan Instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai sasaran peserta diklat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.Kecenderungan evaluasi diklat Iebih besar pada penguasaan teori/pengetahuan daripada keterampilan (skill). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, para pelatih yang profesional dan waktu yang dibutuhkan. Evaluasi diklat pada umumnya telah dilaksanakan, baik mengenai penyelenggaraan, peserta maupun terhadap pengajar/pelatih. Peserta diklat diberi peran mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan pengajar/pelatih yang tingkat obyektivitasnya masih perlu dibuktikan kebenarannya. Tindak lanjut evaluasi terhadap pengajar/pelatih mengalami kesulitan terutama bagi para pengajar/pelatih yang berasal dari Dinas/instansi yang dinilai kompeten untuk jenis diklat tertentu. Evaluasi hasil diklat setelah peserta kembali ke tempat kerjanya jarang dilakukan karena aturan atau sistem untuk itu belum ada.Evaluasi prestasi kerja pegawai belum terlaksana secara optimal, rencana/pola karir dan pengembangan pegawai belum dibuat secara formal sehingga dalam perencanaan diklat belum memanfaatkan informasi kegiatan tersebut, Diklat Penjejangan secara umum baru mencapai realisasi sebesar 7.06 % Kecilnya realisasi diklat tersebut karena anggaran diklat sangat terbatas.Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa nilai skor variabel diklat sebesar 69.27 % dan nilai skor variabel prestasi pegawai yang ikut diklat sebesar 71 %. Itu berarti bila diklat dilaksanakan dengan baik maka prestasi kerja pegawai yang ikut diklat akan baik pula. Belum optimalnya prestasi kerja pegawai karena ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan prestasi kerja pegawai seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, sarana/ prasarana dan sebagainya. Diklat sangat penting bagi pegawai, hal ini sesuai dengan pendapat responden, bahwa pegawai yang telah mengikuti diklat lebih berprestasi dibandingkan dengan pegawai yang belum pernah ikut diklat."

"ABSTRAKBerdasarkan teori ekonomi, salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan meningkatkan upah pegawai negeri sipil PNS melalui salary top-ups. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kebijakan ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa meningkatkan upah PNS bukanlah cara yang efektif untuk mengurangi tingkat korupsi, justru hal tersebut hanya akan memperkuat kekuatan para koruptor. Sebaliknya, para ahli yang lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat korupsi karena dengan meningkatnya upah para PNS mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Melalui kajian literatur yang mendalam, makalah ini berpendapat bahwa kenaikan gaji PNS hanya akan menjadi solusi yang signifikan di negara-negara berkembang. Agar peningkatan upah PNS lebih efektif dalam menurunkan tingkat korupsi kapasitas peraturan pemerintah, pendidikan moral, dan prinsip etika yang mendasari masyarakat juga perlu ditingkatkan dan diperkuat. Di sisi lain, meningkatkan kapasitas peraturan pemerintah dan reformasi moral di masyarakat tanpa perlu meningkatkan upah PNS dapat menjadi solusi terhadap masalah korupsi di negara maju.

---

ABSTRACTEconomic theory suggests that by increasing the wages of public officials through salary top ups would lower the corruption levels. However, this policy causes controversy among experts. Some argue that increasing government officials wages is not an effective way of alleviating corruption as it would only strengthen the power of corruptors to make corruption even more. On the contrary, others argue that the policy will reduce corruption rate, as it motivates them to work with full responsibility and thus corruption rate decreases. Through in depth literature review, this paper found that increasing government officials wages would only be a significant solution to corruption problems in developing countries. For higher wages to be effective, improving the regulatory capacity of government and encouraging moral education and strengthening ethical principles underpinning the society should also be implemented at the same time. On the other hand, enhancing the regulatory capacity of government and encouraging moral reform in the society, without increasing wages of civil servants, would solve corruption problems in developed countries."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."