Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lengserya Suharto dilatarbelakangi dengan kri-sis ekonami yang ditandai dengan melonjaknyaharga sembilan bahan pokok. Krisis tersebut,telah memicu kerusuhan sosial secara Iuas dibeberapa kata di Jawa dan Sumatera pada tanggl 13-14 Mei 1998. Riset ini membuktikan adadistorsi terhadap implementasi monopoli BU-LOG untuk pengadaan beras dan tepung terigu,yaitu berupa pemberian hak ekslusif impor berasdan tepung terigu bagi perusahaan yang memi-liki hubungan dekat dengan mantan presidenSoeharto. Pengadann beras dan tepung terigu se-harusnya difakukan melalui mekanisme tender yang terbuka, sehingga akan tercapai harga yangkompetitif."

"ABSTRAKPelaksanaan monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pengadaan beras dan tepung terigu dimaksudkan untuk menghadirkan stabilitas harga kedua komoditi tersebut di masyarakat. Pada awalnya, berdasarkan Keppres Nomor 114/U/KEP/5/1967, Bulog hanya ditugasi untuk pengadaan beras. Kemudian, tugas Bulog diperluas sehingga mencakup pengadaan tepung terigu melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1969. Sejak diterbitkan keputusan presiden itu, Bulog telah menjadi pemain yang aktif dalam pengadaan kebutuhan sembilan bahan pokok, termasuk beras dan tepung terigu. Dengan perkembangan tersebut, pecan Bulog telah bergeser dari sebuah lembaga non departemen yang hanya mengupayakan stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi semi Badan Usaha Malik Negara (BUMN) yang juga mencari untung dalam pengadaan komoditi pangan. Penelitian ini memperlihatkan adanya distorsi dalam pelaksanaan monopoli pengadaan beras dan tepung terigu, yang ditunjukkan pada pemberian hak eksklusif untuk turut dalam pengadaan impor beras dan impor gandum sebagai bahan tepung terigu. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998 telah menyetujui untuk menghapuskan monopoli Bulog untuk pengadaan tepung terigu. Kemudian, menurut Keppres Nomor 19 Tahun 1998, Bulog hanya ditugasi untuk mengendalikan harga dan mengelola persedian beras."

"ABSTRAKNama : Muhamad RifqiProgram Studi : Administrasi dan Kebijakan PublikJudul : Analisis Peran Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timurdalam Implementasi Kebijakan Penyerapan Hasil PertanianPadi Petani Tahun 2015Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyerapan hasilpertanian padi petani tahun 2015 yang dilakukan oleh BULOG. Latar belakangdari penelitian ini, adanya peningkatan produksi hasil pertanian padi yang terjadidi jawa timur namun tidak dapat meningkatkan kesejahteraan petani. BULOGsebagai lembaga implementor dari kebijakan presiden untuk pembelian hasilpertanian padi petani, dimana perpres ini menentukan harga pembelianpemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani. Tujuan dari penelitian ini untukmenganalisis implementasi kebijakan penyerapan hasil pertanian padi petani 2015di Jawa Timur dan Untuk mengetahui peranan yang dilakuakan oleh BULOGDivisi Regional Jawa Timur dalam meningkatkan penyerapan hasil pertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagai Operator kebijakan,BULOG telah melakukan sebuah implementasi yang masih kurang baik dan dapatdilakuakan peningkatan dimana akan banyak berpengaruh terhadap kesejahteraanpetani. Dalam penyerapan hasil dari pertanian padi sendiri tidak mencapai targetyang dicanangkan dan dalam pembelian yang dilakuakan oleh BULOG terlihatdidominasi melalui mitra BULOG dimana hal ini banyak mengurangi pendapatanpetani kecil. Kehadiran BULOG juga tidak tepat waktu serta banyak informasimengenai penyerapan yang dilakukan oleh BULOG tidak sampai ke petani.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Petani, BULOG

---

ABSTRACTName MuhamadRifqiStudy Program Administration and Public PolicyTitle The Role of BULOG East Java Regional DivisionAnalysis for Implementing the Absorption of FarmersAgricultural Product in 2015This research discusses the policy implementation of agricultural productutilization in 2015 which is done by BULOG. Background of this research is theincreasing of agricultural product in East Java but it can not increase the farmers rsquo welfare. BULOG as implementer institution from the President policy for buyingthe farmers rsquo agricultural product where the Presidents rsquo law is determinegovernments rsquo buying cost for stabilize the farmers rsquo welfare. The purpose of thisresearch are to analyze policy implementation of agricultural product absorptionin East Java year 2015 and to acknowledge the role of BULOG East JavaRegional Division in order to increase agricultural product absorption. Thisresearch is using post positivist approach with qualitative method. Research resultshows that BULOG as the policy implementer has done the programimplementation not optimal yet. In agricultural product absorption is not achievethe set target. Beside that, buy process which is done by BULOG is dominated byits colleague. So that, it can decrease small farmers rsquo income. The appearance ofBULOG is not at the perfect time to do its role and many information about theabsorption of agricultural product which done by BULOG is not to the farmers.Keywords Policy Implementation, Farmers Welafare, BULOG"

"Kegiatan logistik minyak mentah merupakan salah satu bagian penting dalam industri pengilangan minyak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan global dalam industi pengilangan minyak adalah dengan melakukan optimisasi terhadap biaya logistik minyak mentah dari lapangan minyak ke kilang. Kegiatan logistik minyak mentah yang sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kapal tanker merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan hasil studi IMO tahun 2014, emisi GRK hasil dari kegiatan logistik diprediksi akan terus naik secara signifikan sampai tahun 2050 sehingga perlu dikendalikan dengan strategi perencanaan logistik yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimisasi muti tujuan dengan meminimalkan biaya dan emisi GRK pada kegiatan logistik minyak mentah dari lapangan minyak ke kilang dengan mempertimbangkan multi depot, multi product, dan heterogeneous fleet. Penelitian ini mengambil studi kasus untuk logistik minyak mentah ke kilang RU-X dengan skenario menggunakan kapal tanker konvensional dan kapal tanker berteknologi baru yang berbahan bakar LNG. Optimisasi multi tujuan dilakukan dengan permodelan matematika dan pemrograman linear pada piranti lunak AIMMS dan solver CPLEX. Hasil optimisasi multi tujuan dengan menggunakan kapal tanker konvensional menunjukkan bahwa sebagai akibat dari perubahan rute dan lapangan minyak terpilih, emisi GRK turun sebesar 11% yang disertai dengan penambahan biaya logistik minyak mentah sebesar 0,47%. Penggunaan kapal tanker berteknologi baru dengan bahan bakar LNG dapat menurunkan emisi GRK sebesar 22% dengan penambahan biaya sebesar 0,42%. Hasil optimisasi juga menunjukkan bahwa perubahan biaya logistik lebih didorong oleh biaya pembelian minyak mentah dari lapangan minyak terpilih yang memiliki porsi 99% terhadap total biaya logistik.

---

Crude oil logistics activity is an important part of the oil refining industry. One strategy that can be taken to face global challenges in the oil refining industry is to optimize the logistics costs of crude oil from oil fields to refineries. Crude oil logistics activities, which are mostly carried out using tankers, are one of the contributors to greenhouse gas (GHG) emissions. Based on the results of the IMO study in 2014, GHG emissions from logistics activity are predicted to continue to increase significantly until 2050 so it needs to be controlled with an appropriate logistical planning strategy. This research aims to perform multi-objective optimization by minimizing cost and GHG emissions in the crude oil logistics activity from oil fields to refinery by considering multi-depot, multi-product, and heterogeneous fleet. A case study for crude oil logistics from certain oil fields to RU-X refinery is considered under the scenario of using conventional oil tankers and new technology oil tankers that are fueled by LNG. Multi-objective optimization is performed with mathematical modeling and linear programming on AIMMS software and CPLEX solver. The result of the multi-objective optimization shows that by using conventional tankers, GHG emissions decreased by 11% accompanied by additional logistical costs of crude oil by 0.47% because of changes in selected routes and oil fields. The use of new technology tankers with LNG fuel can reduce GHG emissions by 22% with an additional cost of 0.42%. Optimization result also show that the logistics costs are driven more by the cost of crude oil purchasing from selected oil fields, which account for 99% of the total logistics costs."

"Permasalahan pokok yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implikasi kebijakan pemerintah terhadap industri tepung terigu di Indonesia dengan membandingkan struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu sebelum dan sesudah deregulasi (sisi pengadaan), serta untuk melihat faktor-faklor yang cukup mempengaruhi permintaan tepung terigu tersebut sebagai bahan untuk manganalisa prospek industri tepung teriguAdapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengaruh kebijakan pemerintah terhadap struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu, serta menganalisa kebijakan pemerintah pada industri penghasil barang antara (industri tepung terigu) terhadap industri penggunanya (dalam hai ini industri mie instan)"

"Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tak akan ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebelum dikeluarkannya PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Cara Pengapusan Piutang Negara / Daerah, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 tahun 2005, yang berwenang untuk menyelesaikan kredit macet adalah Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Undang-undang PUPN). Tindakan eksekusi terhadap jaminan perorangan oleh PUPN merupakan upaya terakhir untuk dilakukan, setelah dilakukan terlebih dahulu upaya penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan debitur yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pelelangan. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan, ternyata penanggung utang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela atau menyerahkan harta kekayaannya, maka PUPN akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pencarian dan pemeriksaan (investigasi) terhadap kekayaan penanggung utang yang dapat digunakan untuk membayar utang, baik berupa barang tetap seperti tanah dan bangunan dan atau barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tagihan/tabungan dan lain-lai; b. Pencarian data/dokumen (bukti kepemilikan) atas harta kekayaan penanggung utang melalui instansi/lembaga yang terkait, untuk digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi.

---

An individual guarantee provided by a third party acting as a debt guarantor/avalist in settling debtor?s debt constitute an alternative settlement for bad debts with State Owned Corporations, in case of defalt by debtor. Said individual guarantee is of the assessor type, meaning it is continually linked to a principal agreement, with the consequence that it can be defined as having no guarantee without an existing legal principal debt. The previously issued Government Regulation Number 14 years 2005 at the State Owned Corporation regarding the Writing Off Process of State/Regional Claims, which was further amended by Government Regulation Number 33 year 2006 regarding the Amendment of Government Regulation Number 14 year 2005, appointing the State Claims Affairs Committee (PUPN) as the authorized party to settle bad credits based on Law Number 49 Prp year 1960 regarding State Claims Affairs Committee (PUPN Law). Execution measure against individual guarantee by the PUPN will be effected as the last resort by the PUPN, after prior confiscation of the debtor?s collateral and assets which is further followed by its auctioning off. If during the execution of the individual guarantee, there is an indication that guarantor has no intention of a voluntary settlement of the liability or to surrender his/her assets, the PUPN shall resort to the following actions : a. investigation and examination of the guarantor?s assets that can be employed as debt payment, either consisting of fixed goods such as land and buildings or movable goods such as motorized vehicles, collections/savings and others; b. Finding data/documents (proof of ownership of guarantor/s assets through related instances/institutions to support the execution."

"In the period of 2004 to 2014 there was a significant growth of employment in the logistics sector in Indonesia. This reflects a rapid rise in the need for logistics activities to support outsourcing. Because there is strong competition in the sector, logistics services should be able to deliver both cognitive and affective customer satisfaction. Studies in logistic services have been mainly focused on service gaps, an aspect related to cognitive satisfaction in customers. Many studies have been conducted to evaluate logistics service quality using SERVQUAL and the Kano model. However, these are insufficient in addressing all aspects of logistics provision. Hence, a deep understanding of customer affective need (known in Japanese as Kansei) is required, to provide competitive advantage by modeling more comprehensive customer experiences based on perceived logistics services. This paper proposes a combined model of Kansei Engineering, Kano, and quality function deployment (QFD), which it is hoped will generate more innovative ideas for improvements related to customer emotional satisfaction and customer delight. A case study in supporting logistics services has been chosen to validate the proposed model, and a survey through face-to-face questionnaires involving 157 customers was carried out. The model was then validated, and through the House of Quality (HoQ) concept, some innovative improvement ideas are proposed. They include the use of apps for order confirmation and cancellation, the integration of Google Maps into the ordering system, pre-order booking, and a bilingual feature in the transaction menu. Thus, from a practical implication point of view, it is hoped that this study will provide guidelines to the managers of logistics services companies in capturing, measuring and analyzing customer emotional needs (Kansei), with respect to the service attributes which are highly significant to Kansei aspects."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."