Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU No. 5/19.99 telah diundangkan, dan akanberlaku efektif prada tahun 2000. Secara umum,UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UUAntimonopoli yung berlaku di USA dan Eropa.Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari UU No. 5/1999. Penulis menjabarkantentang dasar pemikiran yang mestinya menjadiIandasan atas acuan dari antimonopoli &persaingan sehat. Tiga pelaku usaha dan sektorusaha menjadi fokus tulisan ini."

"Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region kedaiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebihdari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa-penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif diIndonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukumyang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan.Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan strukturdan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi kegenerasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Padasaat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum,oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnyatimbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapatjurang yang dalam antara peraturan perundang-undanganyang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yangmengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapibahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisiinilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh danberkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme(KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dansebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkunganlegislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegakhukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masihmenjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetakakrisis multi-dimensi yang tiada bandingnya."

"Pemerintah sampai saat ini belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Terdapat perbedaan pandangan tentang komoditi Bapok antar lembaga pemerintah, misalnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep- 28/M.EKON/05/2010 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014 memasukkan komoditi Bapok yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mencari kriteria penentuan suatu komoditi untuk dikategorikan sebagai Bapok dan mengusulkan komoditi-komoditi potensial untuk Bapok dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Hasil temuan menyimpulkan enam kriteria penentu komoditas sebagai Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap konsumsi. Berdasarkan kriteria tersebut, calon Bapok yang diusulkan adalah beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, ikan bandeng segar, gula pasir, susu, minyak goreng, dan terigu."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan persepsi national branding dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor yang diukur dari nilai-nilai budaya dan nilai ekonomis produk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada responden yang berdomisili di Tokyo dan Sydney dengan menggunakan teknik convenience sampling. Hasil penelitian memberikan gambaran persepsi masyarakat internasional, khususnya Jepang dan Australia, terkait nilai budaya yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, serta sudut pandang nilai ekonomis berdasarkan brand equity dari produk ekspor yang didasarkan pada persepsi terhadap product country image, dan product association to the country of origin."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan pengecualian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai ruang lingkup Pasal 50 huruf (g) yang mengecualikan perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, serta keberlakuannya dikaitkan dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Pasar bebas ASEAN melalui AEC tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Indonesia, khususnya terhadap segi persaingan usaha. Dalam rangka menghindarkan terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan pengecualian dalam hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yaitu mengenai perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor.

---

This thesis discusses the exception rule provisions of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, in particular regarding the scope of Article 50 (g) which exclude agreements and or act aimed for export, as well as the validity associated with the implementation of the ASEAN Economic Community by 2015. ASEAN free market through AEC will certainly have a significant influence on the activities of Indonesian trade, particularly in terms of the competition. In order to avoid the problems of competition harmful to society, there should be a review of the rules of exception in competition law in the member countries of ASEAN, including Indonesia, which is about the agreement and or act aimed for export."

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Tesis ini bertujan untuk mengetahui hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan India, khususnya setelah adanya perjanjian kerjasama antara ASEAN dan India pada tahun 200 l. Metode pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2006. Ruang lingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral diantara keduanya yaitu GDP Indonesia, GDP India, Exchange Rate , tarif rata-rata barang-barang Indonesia di lndia, tarif untuk barang India di Indonesia, dan satu variabel dummy yaitu agreement antara ASEAN dan India dengan menggunakan metode Ordinary Leas/ Square (OLS).Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ODP sebagai proksi dari pendapatan India dan Indonesia mendorong pertumbuhan bilateral ekspor dan impor kedua negara. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap rupee (depresiasi) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke India dan mengurangi pertumbuhan impor Indonesia dari India. Tarif berpengaruh negative terbadap pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan India. Sementara kerjasama yang dibentuk antara Indonesia dengan India mendorong peningkatan impor Indonesia dari lndii, namun tidak mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke India.

---

This study aims to investigate the bilateral trade relationship between Indonesia and India, especially after the signing of mutual agreement between ASEAN and India in 2001. This study focuses on time series data over the period 1980~2006. Ordinary Least Square (OLS) equation estimation is applied to investigate the bilateral trade relation between Indonesia and India. The variables used are GDP of Indonesia, GDP of India, Exchange Rate, common tariff of Indonesia and India, as well as one dummy variable which refers to the agreement of ASEAN and India.

Empirical results suggest that both of Indonesia's GDP and India's GDP 1 which are used as the proxy of national income, helps to promote bHateral trade between Indonesia and India. The depreciation of rupiah promotes export and reduces import. Common tariff has negative impact on the trade growth of Indonesia and India. The estimation also suggest that although a positive impact of agreement on indonesian import is found in the regression, but the estimation has confirmed the insignificant role of agreement in promoting Indonesian export."