Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan tahun 2010 di Kota Lubuklinggau yang dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Lubuklinggau seperti RPJPD Tahun 2010, RPJMD Tahun 2008-2013, RKPD Tahun 2010, Renstra Kesehatan Tahun 2008-2013, Renja Kesehatan Tahun 2010 dan DPA Kesehatan APBD Tahun 2010. Hasil analisa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk melihat sejauhmana tingkat konsistensi yang terjadi dan terakhir dikaitkan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sejauhmana kekonsistenan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dari bidang kesehatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Lubuklinggau tahun 2010 masih kurang baik. Apalagi jika dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kota Lubuklnggau Tahun 2010. Dilihat dari visi RPJPD dan visi RPJMD Kota Lubuklinggau, ternyata kesehatan bukanlah menjadi fokus prioritas pembangunan, walaupun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu bidang prioritas pembangunan daerah. Dari hasil analisis konsistensi DPA Tahun 2010 dengan misi pembangunan RPJMD persentase konsistensi untuk program kesehatan sebesar 58,82% atau 10 program dari 17 program yang ada, sedangkan untuk kegiatannya sebesar 32,84% atau 22 kegiatan dari 67 kegiatan yang ada.Ketidakkonsistenan ini terjadi dikarenakan karena kurangnya komitmen dari pimpinan daerah, kurangnya kualitas dan kapabilitas pejabat perencana, kebijakan pimpinan daerah yang sering gonta ganti pejabat daerah, dan adanya dana pemerintah pusat dengan syarat teknis yang mengikat dan tidak sesuai dengan kebijakan daerah.

---

This research tries to analyze consistency between planning and budgeting in the field of health in 2010 at Lubuklinggau is seen through the planning and budgeting documents like RPJPD Years 2010, RPJMD Years 2008-2013, Health`s Renstra Years 2008-2013, RKPD Years 2010, Health`s Renja Years 2010 and Health`s DPA APBD Years 2010. The results of such analysis is analyzed using the consolidated planning and budgeting matrix to look at the level of consistency that occur and last associated with the vision and mission of regional development, as far as consistency of local governments to realize the vision and mission of the regional development of the health sector.The results of this research show that the level of the consistency of planning and budgeting in the health field in 2010 at Lubuklinggau still less well. Moreover, if linked to the vision and mission of development in RPJMD city of Lubuklnggau in 2010. Judging from the vision of RPJPD and the vision RPJMD of Lubuklinggau City, it turns out health is not the focus of development priorities, although the results of interviews revealed that health is one of the priority areas of regional development. From the results of the consistency analysis of the DPA in 2010 with the mission of RPJMD percentage consistency for the health program for 58.82% or 10 programs from17 existing programs, while for the activities of 32.84% or 22 activities from 67 activities.This inconsistency occurs because of lack of commitment from local leaders, lack the quality and capability of planners, policy-led areas that are often mutually exchange local officials, and the presence of central government funds withthe technical requirements of binding and not in accordance with local policy."

"Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja.Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR.Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran.Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar.Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota."

"Budgeting is part of local legislative task. Its accountability mechanism in these activities should not rely on administrative accountability, but should include a wide accountability to public. Transparency in chaning local budgeting process must be considered as part of the whole process. The local legislative concern to accountability in their tasks and functions will affect on the public trusts to the local legislative."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ?Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja.Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini."

"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."

"This study examines the influence of public participation and public policy transparancy on the relationship between knowladge and budgeting control. The sample was drawn from province of Daerah Istimewa Yogyakarta. There are 47 legislative participated in this study."

"Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan komponen pengauggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada data perkiraan maju. Sedangkan penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan output kegiatan dengan sasaran program dan mnstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran, amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L.

---

This thesis discusses the implementation of three budgeting components in the formulation of Batan?s RKA-K/L for fiscal year 2003. This research is qualitative research with a descriptive design. The results showed that the objectives of unified budgeting component has been reached, while the components of budgeting in the medium-term expenditure framework is constrained at forward estimated data. Meanwhile the implementation of performance-based budgeting component has reached the level of conformity between input and output activities with program goals and Batan's strategic plan. Good knowledge and comprehension of planning programs and budget formulation is required to be able to implementing the three budgeting components in the formulation of RKA- K/L."

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi akrual dalam pembuatan keputusan anggaran di PEMDA serta dampak/kebermanfaatan kandungan informasi akrual terhadap kualitas keputusan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada PEMDA di Indonesia (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang melakukan proses keputusan anggaran tahun anggaran 2016 berdasarkan informasi akrual tahun 2015 dan data tahun 2011-2016 untuk menghitung estimasi besaran slack.Terkait dengan kandungan informasi akrual pada level agregasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual dalam keputusan anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan anggaran belanja daerah. Pengujian yang dilakukan pada level disagregasi menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual pada keputusan anggaran PAD, anggaran belanja persediaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin, anggaran belanja modal gedung dan bangunan, anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan anggaran belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan untuk anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terdukung secara empiris. Terkait dengan dampak kandungan informasi akrual terhadap budgetary slack, menunjukkan bahwa kandungan Informasi akrual berdampak menurunkan budgetary slack untuk belanja pemeliharaan peralatan & mesin; dan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, namun tidak berdampak untuk anggaran PAD, belanja persediaan, belanja modal peralatan & mesin; belanja modal gedung & bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, & jaringan.Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya PEMDA menjaga dan menghasilkan informasi akrual yang valid dan tepat waktu, karena informasi akrual merupakan informasi yang penting dan bermanfaat/benilai dalam pengambilan keputusan internal pemerintah khususnya dalam keputusan anggaran daerah.

---

This study aims to analyze the information content of accrual in making budget decisions in local governments and the impact/usefulness of information content of accrual on the quality of local budget decisions. This research was conducted at local governments in Indonesia (provincial, district, and city governments) that carried out the 2016 fiscal year budget decision process based on 2015 accrual information and 2011-2016 data to calculate the estimated amount of slack.

Related to the information content of accrual at the aggregation level, the results of this study indicate that there is information content of accrual in regional budget decisions (Regional Revenue and Expenditure Budget) and regional expenditure budgets. Tests conducted at the disaggregation level shows that there is information content of accrual in the PAD budget decisions, inventory expenditure budgets, equipment and machinery capital expenditure budgets, building and structure capital expenditure budgets, roads, irrigation, and network capital expenditure, expenditure budget on equipment and machinery maintenance, and expenditure on road maintenance, irrigation and networks. Meanwhile, the building and structure maintenance budget is not supported empirically. Related to the impact of information content of accrual on budgetary slack, it indicates that information content of accrual has an impact on reducing budgetary slack for equipment & machine maintenance expenditures; and road, irrigation and network maintenance expenditures, but it has no impact on the budget PAD, expenditure for supplies, capital expenditure for equipment & machinery; building & structure capital expenditures, as well as road, irrigation & network capital expenditures.

The results of this study have implications that local government has importance in maintaining and producing valid and timely accrual information, because accrual information is an important and useful information in making internal government decisions, especially in regional budget decisions."

"ABSTRAKPembangunan yang utama merupakan pembangunan yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas manusia. Tesis ini menganalisis pengaruh belanja daerah untuk bidang pendidikan terhadap pembangunan manusia di era desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah untuk urusan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia di era desentralisasi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi arah dan secara statisitik signifikan dari variabel bebas terhadap pembangunan manusia yaitu Angka Melek Huruf.

---

ABSTRACTThe most important development is a development that provides benefits to human improvement. This thesis analyzes the influence of regional spending for education on human development in the era of decentralization. This study uses a quantitative approach with panel data regression with fixed effect method. The results show that regional spending for education have a significant impact on the quality of human development in the era of decentralization. This is demonstrated by the consistency of the direction and statistical significance of variables representing the quality of human development, namely Literacy Rate."