Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah sistim kepemimpinan agama (Islam) di lingkungan masyarakat pemukiman baru Depok Timur; Pembahasan sistim kepemimpinan ini mencakup proses kemunculan kepemimpinan, tipologi dan fungsi kepemimpinan. masalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pemimpin agama dalam komunitas tersebut kemunculannya tidak didasarkan pada unsur pewarisan dan keturunan. Juga tidak didukung oleh kedudukan status sosial ekonomi yang tinggi. Melainkan didasarkan pada proses pemilihan, yang banyak dipengaruhi oleh aspek struktural dan kultur masyarakat kota yang bersifat heterogen, serta cenderung memisahkan unsur agama dari unsur politik dan ekonomi. Kecenderungan yang demikian mengakibatkan tipologi kepemimpinan agama setempat tidak bersifat fixed. Artinya tipe kepemimpinan dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan situasi struktural dan kultural yang ada. Dari segi fungsi, pada dasarnya keempat jxasyarat fungsi Parson dipenuhi. Adaptasi dipenuhi melalui peran pemimpin sebagai consellor dan distributor. Sebagai councellor pemimpin menjadi tempat bagi masyarakat dalam meminta sehat atau mengadukan persoalan sosial-keagamaan yang muncul. Sedangkan sebagai distributor pemimpin mengatur pemasukkan dan pengeluaran dana. Pencapaian tujuan dipenuhi namelalui peran pemimpin sebagai koordinator dalam mengarahkan setiap tindakan masyarakat kepada tujuan yang ingin dicapai bersama. Integrasi dipenuhi dengan peran educator dan inovator. Educator dilihat dari peran pemimpin sebagai ustadz yang dapat dianggap sebagai agen sosialisasi nilai-nilai ke-Islaman dalam masyarakat setempat. Adapun peran inovator dilihat dari kemampuannya menciptakan dan menerapkan norma-norma baru dalam kehidupan sosial-keagamaan setempat, yang ditujukan bagi tercapainya situasi yang harmonis. Namun pelaksanaan fungsi ini tidak bersifat menyeluruh, sehingga muncul anggapan bahwa kepemimpinan fungsional bagi kelompok internalnya, dan disfungsional - bagi kelompok lain. Namun demikian para pemimpin selalu berusaha tetap fungsional bagi seluruh anggota Bistim. "

"Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terdapat isu yang tersebar di kalangan masyarakat menyatakan bahwa pemungutan pajak oleh sebagian kelompok dikatakan haram atau tidak diperbolehkan, namun sebagian kelompok lainnya mengatakan pemungutan pajak diperbolehkan. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana persepsi pimpinan suatu organisasi masyarakat islam terhadap pemungutan pajak.Tujuan dari penelitiaan ini yakni untuk mengukur persepsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap pemungutan pajak di Indonesia negatif berdasarkan teori Robbins, Sobur, dan Rakhmat.Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi persepsi tersebut, antara lain tingkat pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, dan ketertarikan. Hal yang mempengaruhi persepsi adalah tingkat pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, dan ketertarikan. Responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan baik di Indonesia maupun di negara Islam lainnya, namun atas pengetahuan tersebut sebagian besar responden tidak setuju dengan adanya pemungutan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak juga masih rendah, terlebih lagi terhadap penggunaan pajak yang bertujuan untuk mengurani ketimpangan sosial. Pengalaman wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan masih negatif. Hal tersebut dikarenakan pihak pelayanan masih kurang sopan dalam melakukan pelayanan. Ketertarikan terhadap perpajakan di Indonesia pun masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar responden yang tidak pernah berdiskusi atau mengungkapkan pendapat seputar perpajakan, mengikuti media sosial yang membahas seputar perpajakan, dan mengikuti kursus seputar perpajakan.Sebagai rekomendasi untuk dapat mengarahkan persepsi negatif tersebut menjadi positif, perlu digencarkannya sosialisasi dan pelaporan akuntabilitas terhadap penggunaan dana pajak.

---

We know mayority population in Indonesia are Moeslem. There is an issue about tax collection, some people said it haram, and some people said halal, each other have legal basis. Muhammadiyah Central Executive is one Moeslem organization in Indonesia. This research aims tomeasure perception of Muhammadiyah Central Executive toward tax collection in Indonesia. This research use quantitative approach and survey data collection technique. The result of the research shows that Muhammadiyah Central Executive's perception on tax collection in Indonesia is negative based on Robbins and Sobur's theory. There are several things that affect these perceptions, including the level of knowledge, trust, experience, and interest. Respondents have a high level of knowledge on tax laws both in Indonesia and other Islamic countries, but most of the respondents do not agree with tax collection. Public trust in the allocation of tax revenues is also still low, especially against the use of taxes that aim to mitigate social inequality. Taxpayer experience in performing the obligation of taxation is still negative. This is because the service is still less polite in doing the service. Interest in taxation in Indonesia is still low. This is evidenced by the majority of respondents who never discuss or express opinions about taxation, follow the social media that discuss about taxation, and follow the course about taxation. As a recommendation to lead the negative perceptions to be positive, it is necessary to disseminate accountability and reporting reporting on the use of tax funds."

"Tidak banyak yang menyadari bahwa kehadiran komunitas pemulung telah turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pekerjaan memulung yang selalu berhubungan dengan sampah menimbulkan pandangan bahwa cara hidup pemulung adalah cara hidup yang kotor dan negatif. Padahal pemulung dengan segala keterbatasan yang dimilikinya mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perumahannya secara mandiri. Di Kelurahan Tengah terdapat pemukiman komunitas pemulung yang dikategorikan menjadi pemukiman komunitas pemulung di Lokasi TPSS dan pemukiman komunitas pemulung di luar TPSS. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa (1) penataan pemukiman pemulung didasari oleh peran anggota komunitas pemulung dalam lapisan sosialnya; (2) rumah sebagai tempat produksi menempati posisi yang penting bagi pemulung ; dan (3) para pemulung sangat bergantung pada keberadaan Bandar yang menyediakan rumah sebagai ruang tinggal pribadi.

---

The scavenger community contributes on environment cleanness and waste management. Scavenge profession will always have relation with rubbish. This fact appears some perception that the life way of scavengers are dirty and negative. But actually with all shortage condition, the scavenger community have capability to fill housing needs by own. The scavenger community settlement in Kelurahan Tengah is categorized as scavenger community settlement on TPSS and scavenger community settlement outside TPSS.

Result of research indicates that (1) the space arrangement of scavenger settlement clearly showed the role of scavenger position in their own social stratification (2) house as place to work has important role for scavengers community; and (3) the scavengers very depend on Bandar whom over house as private dwelling."

"Tesis ini mengkaji masalah tentang adaptasi penduduk yang terkena gusuran di lingkungan pemukiman baru oleh Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL) dan Proyek Perkayuan Marunda (PPM). Obyek penelitian adalah masyarakat kampung Marunda Baru atau RW.03 Kelurahan Harunda Jakarta Utara.Kajian tesis ini menunjukkan bahwa lingkungan pemukiman baru dengan sarana dan prasarana yang direncanakan dan diatur secara baik denaan uang penggantian rumah yang diterima penduduk tidak menjamin penyelesaian masalah yang menimpa penduduk yang tergusur tersebut. Penggusuran ternyata memerlukan penyelesaian yang terpadu antar instansi yang terkait, meliputi persiapan mental, pengetahuan dan ketrampilan penduduk yang sesuai dengan lingkungan pemukiman baru dengan cara memberikan sarana Balai Latihan Ketrampilan (BLK) dan kursus-kursus lainnya yang dapat menunjang keberhasilan adaptasi penduduk.Penelitian ini mengacu-kepada konsep yang dikemukakan oleh Steward dengan kajian yang mengfokuskan pada sistem ekonomi yang diwujudkan dalam pola penghasilan dan perbelanjaan penduduk merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan adaptasi penduduk di lingkungan pemukiman baru. Sedangkan konsep adaptasi mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh J. Binnet, yaitu adaptasi tingkah laku dan adaptasi sosial. "

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan bencana banjir dan strategi adaptasi yang berasal dari komunitas. Hal ini menjadi penting karena belum adanya integrasi diantara keduanya terlihat pada berbagai strata komunitas pesisir seperti komunitas Muara Baru dan Kawasan Pluit.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi dan komparatif antar lokasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Dengan hal tersebut dapat diketahui lebih lanjut siklus pengelolaan bencana yang terjadi di kedua wilayah pesisir tersebut.Hasil didapat adalah implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan budayanya dari setiap komunitas. Sementara itu strategi adaptasi yang mempertimbangkan persepsi, cara hidup dan tindakan adaptasi komunitas juga berbeda sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu dalam rekomendasi dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bencana tidak dapat diseragamkan harus menyesuaikan dengan karakter dari komunitas tersebut.

---

This study aims to look at the implementation of flood management policies and adaptation strategies which drawn from the community. This becomes important because of the lack of integration between the policies and adaptation strategies from community. It happen in coastal communities with different strata such as community in Muara Baru and Kawasan Pluit.

This study uses qualitative methods that are explorative and comparative between sites through in-depth interviews and observation. With this further can be known disaster management cycle that occurs in both of coastal areas.

The results obtained are implementation of the policy has not worked optimally because do not consider to the economic, social and cultural aspects of each community. Meanwhile adaptation strategies identify by perceptions, ways of life and behaviour adaptation of community also differ according to local characteristics. Therefore, the recommendation stated that the implementation of disaster management policies can not be made uniform to conform to the character of the community."

"This study looks to understand more on the possibility of improving the quality of housing environment based on community initiative that sustain residents' effort to accomodate changes or their surroundings, by observing housing-rnvironment at jalan gagak-Bandung as an area for case study...."