Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian SUMBER DAYA MANUSIA: PROFIL PEMBANTU RUMAHTANGGA DI DKI JAKARTA merupakan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, tahun 1993. Penelitian ini dilakukan oleh lima orang yaitu, H.M. Rosy Munir, H. Suparman IA, Ari Indrayono Mahar, Ninawati dan Budiaf. Penelitian ini menghasilkan laporan di luar lampiran sebanyak 44 lembar. Permasalahan Penelitian Penelitian tersebut di atas, berangkat dari permasalahan sumber daya manusia yang merupakan human capital yang sangat berperanan secara ekonomi dalam pembangunan. Masalah sumber daya manusia pembantu rumah tangga, yang lebih merupakan masalah perkotaan dalam hal ini diangkat sebagai permasalahan penelitian. Masalah sumber daya manusia sektor informal pembantu rumah tangga ini tidak terlepas dari masalah urbanisasi yang melanda ibu kota akibat daya tarik Jakarta serta masalah sosial ekonomi di pedesaan. Ketidak seimbangan tingkat upah antara desa dan kota ini menimbulkan masalah bagi arus tenaga kerja, kuantitas, distribusi dan kualitasnya. Terjadi perebutan kesempatan kerja di kota pada lapangan kerja pada tingkat yang relatif rendah, atau yang mengandalkan tenaga fisik. Sektor tersebut terbanyak adalah informal, buruh industri serta pembantu rumah tangga. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kehidupan sosial ekonomi golongan pembantu rumah tangga di Jakarta, sebagai kaum pendatang di perkotaan. Profit Pembantu rumah tangga di DKI Jakarta Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan metode kwalitatif dengan alat pedoman wawancara, yang diterapkan terhadap lima informan. Metode pengamatan di lakukan terhadap kegiatan pembantu rumah tangga serta wawancara bebas dilakukan terhadap dua orang majikan. Data sekunder menggunakan hasil Sensus Penduduk TH 1985 oleh BPS dengan hanya melihat aspek pembantu rumah tangga saja sehingga dapat tergambar secara umum Sumber Daya Manusia sektor Pembantu Rumah Tangga. Penelitian dilakukan di Jakarta Selatan pada kompleks perumahan serta sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Hasil dan Kesimpulan Peranan pembantu rumah tangga sejak jaman sebelum penjajahan Belanda hingga sekarang masih dianggap cukup penting. Peranan tersebut tetap ada dalam setiap babakan sejarah di Indonesia, kendati bentuk hubungan sosial majikan-pembantu serta bentuk imbalan yang diterima dari masa kemasa berubah. Konsepsi pembantu sebagai abdi dalem di masa kerajaan Jawa berubah menjadi Iongos dan Nyai pada jaman Belanda. Selanjutnya, pada masa sekarang konsepsi sebagai pembantu rumah tangga adalah lebih sebagai pekerja rumah tangga yang bentuk hubungan kerjanya hubungan imbal jasa. Pada masa sekarang ini, posisi tawar pembantu rumah tangga menjadi lebih baik, selain di pihak lain dituntut pula "profesionalisme" atau kemampuan "siap pakai" tertentu dalam profesi ini. Kendatipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pekerjaan ini, secara alamiah sudah muncul standar-standar gaji, berbagai persyaratan serta pranata sosial yang "mengatur" pola hubungan kerja majikan - pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga sebenarnya adalah golongan orang yang bermasalah di sektor ekonomi dan sosial budaya. Hal tersebut terlihat pada latar belakang, motivasi, situasi kerja mereka, jam kerja, fasilitas, hak serta kewajibannya. Tidak jarang terungkap hal-hal negatif yang menimpa mereka. Pada dasarnya, pembantu rumah tangga akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi tersebut merupakan syarat dasar untuk tetap bisa bertahan di perkotaan. Salah satu alternatif survival nya adalah memanfaatkan jaringan sosial pertemanan dan kekerabatan di perkotaan, demi memenuhi rasa aman, hasrat komunikasi serta prospek masa depan. "

"ABSTRAKPekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabIbu Rumah Tangga (IRT) diperkirakan jumlahnyalebih dari 80 (delapanpuluh) tugas yang berbeda-beda,bersifat pengulangan, dan tidak akan pernah adahabisnya (Renzetti & Curran, 1989). Padahal IRT padaumumnya juga memiliki aktivitas lain yang samapentingnya dengan pekerjaan rumah tangga dan sama-sama menuntut pikiran dan tenaga IRT. Untuk mengatasikemungkinan timbulnya masalah dalam menjalani keduatugas tersebut, alternatif jalan keluar yang padaumumnya ditempuh adalah dengan mencari tenaga tambahan yang dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga (Ichromi, 1991). Tenagatambahan ini pada umumnya adalah orang lain yangkhusus dipekerjakan dan mendapatkan imbalan sejumlahuang, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutanpembantu rumah tangga atau PRT (Goldschmidt-Clermont,1987).Menurut teori Social-Exchange yang dikemukakanoleh Thibaut dan Kelley (1959), dalam suatu hubunganantara dua individu atau lebih (yang disebut dengandyad) akan terdapat unsur reward dan cost. Rewardadalah suatu bentuk kepuasan dan penghargaanyang diperoleh seseorang sebagai akibat dari inter-aksi dengan orang lain. Sedangkan cost merupakanfaktor-faktor yang menghambat penampilan dalam suaturangkaian tingkah laku, yang merupakan konsekuensinegatif karena seseorang melibatkan diri dalam suatuinteraksi (Shaw & Costanzo, 1970; 83). Suatu interak-si diperkirakan akan tetap dipertahankan oleh indivi-du bila rewards yang diterimanya melebihi costs-nya.Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimanacosts dan rewards dalam interaksi antara IRT denganPRT, dan selanjutnya menggambarkan secara lebih rinciaspek-aspek mana yang dianggap sebagai costs ataurewards bagi IRT dan PRT.Sampel penelitian ini adalah 52 IRT dan 52 PRT,yang diperoleh melalui tehnik Accidental Sampling(Guilford & Fruchter, 1985). Alat yang digunakanterdiri atas tiga bagian kuesioner untuk masing-masing kelompok. Perhitungan statistik dilakukandengan mencari mean, persentase, dan korelasi"Product Moment" dari Pearsons.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa padakelompok IRT, rewards yang diterima IRT dalaminteraksi dengan PRT lebih besar daripada costs-nya.Sedang pada kelompok PRT, costs yang harus ditanggungPRT lebih besar daripada rewards yang mereka terima."

"ABSTRAKMenurut pasal 27 UUD 1945, disebutkan bahwa warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya keterbatasan bagi setiap warga negara dalam usaha menoari den memperoleh penghidupan dari pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi dengan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kesempatan kerja berkembang tidak seimbang, maka ruang geraknya menjadi terbatas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan disini, bahwa proyeksi jumlah angkatan kerja akan berkembang dari 68,83 juta ( 1983 ) menjadi 78,61 juta ( 1988 ) dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 92,42 juta.Dengan demikian jumlah angkatan kerja dalam sepuluh tahun ( 1983 - 1993 ) akan bertambah sebanyak 25,59 juta. Sedangkan proyeksi kesempatan kerja periode 1983 - 1988 telah dapat diciptakan tambahan lapangan kerja baru 8,81 juta den periode 1988 -- 1993 kemampuan jumlah kesempatan kerja sebanyak 80,99 juta atau ada peningkatan sebesar 10,33 juta,sehingga kesempatan kerja 1) dalam tahun 1983 - 1993 adalah 19,14 juta.Jelaslah disini tampak ketidakseimbangan perkembangan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang apabila tidak segera dipecahkan diduga menimbulkan problema di masa-masa yang akan datang.Untuk memecahkan hambatan-hambatan terhadap kemungkinan perluasan kesempatan kerja, maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yaitu dengan cara memperluas den mengintensifkan pusat latihan ketrampilan yang memungkinkan tenaga kerja berpendidikan rendah memperoleh pendidikan, praktis di dalam memasuki lapangan kerja informal.Tindakan tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang tertuang dalam GBHN yaitu adanya usaha perluasan den pemerataan kesempatan serta meningkatkan mutu dan perlindungan tenaga kerja, merupakan kebijakan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.Di dalam usaha untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, perlu adanya peran serta pihak swasta secara aktif sehingga dengan demikian di samping peningkatan di sektor produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan.Bertolak dari kebijakan tersebut di atas, diharapkan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat diatasi dengan positif walaupun tidak dapat dihindari pula dampak negatif kebijakan tersebut di atas. Kemungkinan dampak negatif yang antara lain adanya pihak swasta sebagai perantara kerja yang bertujuan hanya sekedar rnengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Juga diduga adanya persyaluran tenaga kerja secara liar, perlakuan seenaknya, adanya kasus suap dan lain-lain.Khususnya tenaga kerja yang dikategorikan sebagai tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga, merupaknr, bagian dari pekerjaan sektor informal, penyalurannya banyak dilakukan oleh para perantara tenaga kerja yang sah maupun yang tidak sah.Peranan perantara ini kadang-kadang masih dirasakan atau belum putus hubungan, walupun tenaga kerja yang bersangkutan telah memperoleh pekerjaan, oleh karena itu kehidupannya masih dipengaruhi oleh kebijakan perantara ini, sebagai contoh adanya perabantu ruma.h tangga yang dipindah- pindahkan oleh perantara ketempat lain dengan alasan akan memperoleh penghasilan yang lebih layak.Masih banyak kasus-kasus tentang Pembantu Rumah Tangga yang menyangkut kehidupannya yang dilakukan oleh para perantara misalnya kasus perkosaan, penjerumusan ke dunia hitam dan lain-lain. Di sisi lain, kepala rumah tangga untuk selanjutnya disebut majikan, mempunyai peranan besar dalam menentukan kehidupan sosial ekonami Pembantu Rumah Tangga. Dalam pemberian kompensasi baik upah, fasilitas lain, maka majikan selaku kepala keluarga merupakan faktor dominan dalam kaitannya dengan kompensasi tersebut juga dalam masalah lain baik komunikasi dengan antar anggota keluarga, pergaulan."

"Pembangunan kesehatan dalam PJP II ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sejalan dengan globalisasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang makin meningkat. Manajemen SDM Medis memegang posisi sentral dalam manajemen rumah sakit terutama bila dihubungkan dengan kualitas pelayanan medis. Kenaikan jumlah dokter spesialis di Indonesia jauh tertinggal dari kenaikan jumlah rumah sakit, sehingga rumah sakit kekurangan tenaga dokter spesialis. Oleh karena kekurangan tenaga dokter tetap, pada umumnya rumah sakit swasta mempekerjakan dokter PNS yang bekerja di rumah sakit pemerintah sebagai dokter tamunya. Keadaan inimengakibatkan timbulnya masalah pelayanan medis baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta itu sendiri. Pola hubungan kerja dokter dengan rumah sakit swasta sangat bervariasi di berbagai rumah sakit swasta. Sampai saat ini belum ada pedoman yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan kerja tersebut. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pola hubungan kerja dokter spesialis dengan rumah sakit swasta tersebut secara deskriptif analitik dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara karakteristik rumah sakit swasta dan karakteristik dokter spesialis dengan pola hubungan kerja diantara keduanya di berbagai rumah sakit swasta di wilayah Jawa Barat dan Jakarta.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pola hubungan kerja sangat berhubungan dengan jenis karakteristik rumah sakit swasta dan karakteristik dokter spesialisnya. Persamaannya adalah adanya dokter tetap dan dokter tidak tetap, sedangkan perbedaannya terletak pada variasi bentuk pola dokter tidak tetap, juga pada cara pembayaran dan pembagian jasa medisnya. Peneliti menyarankan kepada rumah sakit swasta dan dokter spesialis untuk memilih pola yang sesuai dengan karakteristik rumah sakit dan dok ter spesialisnya. Dan bagi pemerintah peneliti sependapat untuk terus memotivasi rumah sakit swasta agar memiliki dokter tetap dan meningkatkan produksi dokter spesialis di masa yang akan datang.

---

Pattern of Relationship Between Specialist's Doctor and Private Hospital in West Java and JakartaQuality of health service become the Government priority in the development of health program in The Second Long Development Plan (PIP II). Medical Staff management has been placed in the central position in hospital management, since medical staff has a strong impact on the quality of medical services. Pattern of relationship between specialist's doctor and private hospital is not clearly described. No studies has been done on this subject yet. The study objective is to analyze the pattern of relationship between specialist's doctor and private hospital. Specifically, the study could like to describe the relationship between hospital characteristic and specialist's in private hospitals.The study found that pattern relationship is influenced by hospital characteristic such as : type of ownership, class of hospital, establishment of hospital and bed capacity. The study suggests that private hospital should have their own full time specialist's doctors, therefore the education of specialist's doctor should be increased the near future."

"ABSTRAKMasyarakat dan kebudayaan manusia di manapun selalu berada dalam keadaan berubah, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Perubahan dapat disebabkan oleh adanya bencana alam, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, adanya persebaran unsur-unsur suatu kebudayaan (diffusi) dan dapat juga disebabkan oleh ada-nya penemuan baru di berbagai bidang seperti pada bidang teknologi serta penggunaan penemuan tersebut (innovation) (Susanto, 1979: hlm. 190).

---

"