Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aplikasi dan analisa proliferasi nuklir Korea Utara pada masa forum dialog Six Party Talks dalam teori permainan deterent asimetris dengan Amerika Serikat. Pada permainan deterent asimetris tersebut kedua negara pemain memiliki preferensi hasil akhirnya masing-masing berdasarkan asumsi permainan dan ketersediaan kelengkapan informasi dalam permainan. Terkait empat hasil akhir yang berupa status quo, keunggulan bagi negara penantang, keunggulan bagi negara bertahan dan konfrontasi atau konflik, Korea Utara sebagai negara penantang dan Amerika Serikat sebagai negara bertahan akan menggunakan kredibilitas deterentnya masing-masing guna mendapatkan hasil akhir sesuai yang diinginkan oleh negaranya sekaligus menghindari konfrontasi atau konflik sebagai hasil terburuk.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the application and analysis of the North Korean nuclear proliferation during the Six Party Talks in asymmetric deterrence game theory with United States. On the asymmetric deterrence game both of country players have its own final results preference based on the games assumption and the availability of the complete information in the game. Four related outcome such as the status quo, advantage for challenger state, advantage for defender state and confrontation or conflict, North Korea as a challenger state and United State as a defender state will use its credibility of deterrence in order to get the desired final results of its country preference and avoiding confrontation or conflict as the worst result at once."

"Karsinoma Narsofaring (KNF) merupakan tumor ganas dengan frekuensi tinggi. Radioterapi merupakan terapi pilihan untuk penderita KNF. Bagian yang radiosensitif pada kelompok sel tumor adalah fase proliferasi. Salah satu metode untuk menilai proliferasi ini adalah dengan menggunakan antibodi monoklanal anti PCNA. Dilakukan penelitian dalam rangka mencari upaya untuk meningkatkan hasil terapi radiasi pada penderito KNF. Bahan dan cara dilakukan penelitian secara kros seksional terhadap penderita KNF yang hanya mendapat terapi radiasi 6600 cGy dan banan biopsi diperiksa proliferating call nuclear antigen ( PCNA ) di laboratorium Patologi Anatomi FKUI/RSCM. PCNA dihitung dalam 1000 sel sehingga dapat nilai PCNA dalam presentase. Hasil: Dari 17 penderita yang ikut dalam penelitian ini 8 orang masih hidup dan 9 orang meninggal. Nilai PCNA (%) yang didapat pada kelompok pasien yang hidup dan meninggal menunjukkan perbedaan bermakna, dimana nilai PCNA yang tinggi didapat pada kelompok penderita yang meninggal. Hal ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan pada penderita yang dapat terapi radiasi. Hubungan nilai PCNA ( % ) dengan kelompok kelenjar getah bening, juga tampak perbedaan bermakna antara kelompok NO - Ni dibandingkan dengan N2-N3, dimana kelompok N2-N3 mempunyai nilai PCNA lebih tinggi. Kesimpulan: PCNA dapat dipakai sebagai faktor prognostik pada penderita KNF, tetapi PCNA yang tinggi ternyata mempunyai angka ketahanan hidup yang rendah. Ini tidak sesuai dengan harapan pada penderita KNF yang mendapat terapi radiasi. Jadi dengan penelitian ini tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk merobah metoda radiasi saat ini."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"

Teka-teki stabilitas dan keamanan Asia Timur sebagian besar ditimbulkan oleh keengganan Korea Utara untuk membongkar persenjataan nuklirnya walaupun telah mendapat tekanan dunia internasional. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sikap Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mulai melunak, terbukti dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Regional Security Complex Theory (RSCT) sebagaimana dituliskan oleh Buzan dan Waver (2003), artikel ini berargumentasi bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon Korea Utara terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Tulisan ini menganalisis empat variabel esensial di security complex Asia Timur, yaitu batas geografis, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap pola amity-enmity, yakni konstruksi sosial di kawasan. Dengan tingginya kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur, Korea Utara memilih untuk terus melakukan pengembangan nuklirnya dan uji coba rudal balistik. Korea Utara mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai strategic equalizer. Dengan demikian, keamanan Korea Utara dapat terus terjamin dari ancaman eksternal seperti Amerika Serikat dan sekutunya.

---

The East Asian stability and security conundrum is partially caused by the unwillingness of North Korea to dismantle its nuclear armaments despite international pressure. However, recent development shows that North Korean Supreme Leader Kim Jong Un has adopted a milder stance as he signed Panmunjom Declaration on 27 April 2018. Using Regional Security Complex Theory (RSCT) prescribed by Buzan and Waver (2003) as the framework of analysis, this paper argues that the unprecedented change of policy is a part of North Korean response towards the dynamics of regional security in East Asia. In this paper, the four essential variables of East Asia security complex are being analyzed, namely geographical boundary, anarchic structure, polarity and social construction. It is found that there has been a change in North Koreas perception of the amity-enmity pattern, that is, the social construction of the region. With the high complexity of security in East Asia, North Korea chose to continue developing its nuclear and ballistic missile tests. North Korea issued that policy as a strategic equalizer. Thus, North Korea can be guaranteed to secure their security from external threats such as the United States and its allies.

"

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."

"The author gives us his account from the centre of the nuclear fray. Readers will sit at the dinner table with Iraqi officials in Baghdad, listening as they bleakly predict the coming war. They will eavesdrop on the exchanges between UN inspectors and U.S. officials observing the behind-the-scenes formulation of an approach to foreign policy and diplomacy that would come to characterise the Bush administration. We gain a feel for the difficulty of the IAEA inspectors' struggle to maintain objectivity when trust has been broken, or when the press - or governments - are playing fast and loose with the fac"