Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengalokasian APBD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2011 dianalisis dengan pendekatan alokatif efisiensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa harus ada upaya dan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD dalam pengalokasian APBD. Untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pemerintah di antaranya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik-alokatif efisiensi. Alokasi secara efisiensi merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu mendistribusikan sumber daya atas dasar prioritas pemerintah dan efektivitas program, serta mengalihkan sumber daya dari prioritas lama ke baru atau dari yang tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah.

---

This thesis discusses the local budget allocation of Tegal Regency Year 2009-2011, analyzed with the approach of allocative efficiency. This study is a descriptive qualitative research. The results suggest that there should be a joint effort and commitment between the government and local parliament in the budget allocation. To allocate resources in accordance with government priorities which include spending on the most important consideration in the politicalallocative efficiency. Efficient allocation is the capacity in realizing the priorities through the budget, by distributing resources on the basis of government priorities and the effectiveness of the program, and diverting resources from old priorities to new or from unproductive to more productive areas in accordance with government objectives."

"Penelitian ini membahas tentang dampak Pengeluaran Anggaran Pemerintah, difokuskan pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas pajak penghasilan final Jasa Konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan membahas proses pengeluaran anggaran (Periode 2010 - 2015), penyerapan anggaran terhadap Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Anggaran Pemerintah yang dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kemudian, Gubernur DKI Jakarta akan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD akan meninjau, membahas dan mengesahkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan didistribusikan ke masing-masing daerah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran APBD. Karena sebagian pajak terealisasi dari penyerapan pengeluaran pemerintah daerah pada infrastruktur, yang akan mengurangi pendapatan pemerintah dari Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi.

---

This reasearch discusses about the impact of Government's Budget Expenditure, referring to DKI Jakarta, on final income tax of Construction Services. The purpose of this study is to analyze and valuate process of budget expenditure (2010 - 2015 Period), barriers and the impact of the delay projects and under relized analysis Government's budget spending on final income tax of Construction Services. The approach used in this study employs a qualitative approach to data collection methods, literature study and unstructured interviews techniques. This study started with the budgeting process in local parlement (DPRD), approval and enacment. After review the final income tax system applicable on construction, the study analysis the role of government capital spending fiscal government budget may exist. Finally, it is found that underspending of infrastructure budget may result in tax revenue skint fall."

"Sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah , maka sejak itulah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya/keuangan daerah itu sendiri....."

"Pengeluaran wisatawan merupakan barang dan jasa (goods and services) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectations) selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengeluaran wisatawan Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan penyebaran frekuensi dan nilai yang sering muncul (modus). Sampel dalam penelitian ini adalah 400 orang wisatawan Kota Bandung ditarik menggunakan metode non probability sampling serta teknik accidental. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 400 responden yang diteliti menyatakan bahwa pengeluaran wisatawan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

---

Tourist Expenditure is goods and services purchased by tourist in order to meet the needs, wants, and expectations during his stay he visited tourist destination. The objective of this research is to describe tourist expenditure of Kota Bandung. This research applied quantitative approach, using questionnaire as research instrument and analyzed with the spread frequency and a recurring value (modus). The sample is 400 tourist in Kota Bandung, collected by using non probability sampling and accidental technique. The results indicated that tourist expenditure contribute to local revenue in Kota Bandung."

"ABSTRACTPengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati merupakan salah satu sasaran pengendalian yang strategic dalam rangka meningkatkan penerimaan fungsional rawat inap. Oleh karena penerimaan fungsional rawat inap merupakan smber penerimaan utama RSUP Fatmawati (71,32%), dimana penerimaan fungsional tersebut sebagian besar (83.63%) diperoleh dari pembayaran tunai.Pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan bukti transaksi layanan rawat inap, kerugian keuangan rumah sakit serta kurang dipatuhinya kebijakan/prosedur pengendalian intern pencatatan bukti layanan rawat inap yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Faimawati dan upaya untuk mengefektifkan pengelolannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah kasus dengan pendekatan pemecahan masalah. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, telaah dokumen dan kuesioner. Analisa data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawaii telah ada dan dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan kebijakan/prosedur pengendalian intern, khususnya unsur-unsur pengendalian intern pemisahan tugas dan tanggung jawab, prosedur otorisasi dan unsur prosedur pencatatan transaksi dan pembukuan. Disamping kelemahan tersebut juga ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan/prosedur pengendalian intern khususnya pencatatan bukti layanan rawat inap masih kurang dipatuhi oleh dokter atau pelaksana pemberi layanan rawat inap.Kesimpulan yang. diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan/prosedur pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati masih kurang memadai dalam melindungi rumah sakit dari resiko kerugian keuangan, menjamin keandalan catatan transaksi dan pembukuan serta pelaksanaan kebijakan/prosedur pengendalian intern masih kurang dipatuhi.Saran yang dajukan dalam mengefektifkan pengelolaan pengendalian intern adalah dengan menggunakan titik kendali strategis guna memperbaiki kelemahan utama unsur-unsur pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati.

---

The internal control of' functional revenues inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital contributes one of the strategic control in order for improve inpatients fractional revenues. Inpatient fractional revenues was the main revenues of Fatmawati General Central Hospital (71,32%), where that functional revenues (83,63%) was received from inpatient cash payment.

The operational internal control functional revenues of inpatients cash payment in Fatmawati General Central Hospital is still less effective in preventing misrecording, of inpatients payment transaction, the risk of the loss hospital finance and less complying in management internal control records of inpatients services which has been determined by hospital.

The purpose of this research is to find the description of the internal control functional revenues inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital and the effort how to effective its managing. The methodology in this research is case study with problem solving approach. In other word this research is a qualitative study with problem solving approach. In other word this research is a qualitative-descriptive research, where the collecting data ie done by observation, in-depth interview, documents study and questionnaire.

From the result of this research is found some data that internal control functional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital has been existed and already worked, but there are still some weakness in internal control policy/procedure, especially in some factors like the separation of the responsibility, authorization, transaction recording procedure and bookkeeping. Beside the weakness mentioned above, it is also found that the procedure of the internal control especially in recording transaction of inpatients services is teas obeyed by the doctors or person who gives the inpatients services.

The conclusion of this research is the policy internal control functional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital is still less properly in preventing the risk of the loss hospital finance, assuring the reliability of transaction recording, bookkeeping and the less complying of the operational internal control policy.

The recommendation of this research in effecting the management of internal control is by using strategic control point to improve the main weakness factors of the internal control frictional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital."

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya peran Account Representative (AR) Kewilayahan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di samping itu, dukungan dari organisasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingungan kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dari pegawai untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya. Pengukuran kinerja di lingkungan DJP dilakukan berdasarkan Asas Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP belum mampu melakukan pengukuran kinerja dengan baik di mana pencapaian IKU belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa perbaikan rumusan pengukuran kinerja serta dukungan organisasi bagi AR Kewilayahan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan strategi studi kasus dan menggunakan pendekatan campuran. Metode kuantitatif dilakukan pada awal penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan kepada AR Kewilayahan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kuisioner digali lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan capaian IKU maupun penetapan target belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, pemberian dukungan dari DJP juga belum dilakukan dengan maksimal.

---

The area-based supervision of taxpayers in the context of expanding the tax base implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) currently emphasizes the importance of the role of the Account Representative (AR) in supporting the achievement of tax revenue targets. In the process of achieving organizational goals, performance measurement is a very important factor. In addition, support from the organization is also very much needed to create a conducive work environment so that it fosters commitment and a sense of responsibility from employees to contribute and give their best performance. Performance measurement in the DGT environment is carried out based on the Performance Management Principle of the Ministry of Finance by establishing Key Performance Indicators (KPI) to measure the achievement of each Strategic Goal. However, in the last few years, DGT has not been able to measure performance properly, since the achievement of the KPI has not been optimal in supporting the achievement of tax revenue targets. This study aims to provide recommendations to DGT in the form of performance measurement formulas that can spur the performance of AR and the necessary organizational support. This research was conducted with a case study strategy and used a mixed-method approach. The quantitative method was carried out at the beginning of the study by using a questionnaire that was distributed to AR who assigned to the Tax Office. Furthermore, the problems identified from the results of the questionnaire were further explored using qualitative methods in the form of interviews and document analysis. The results showed that the calculation of KPI achievement and the target-setting process had not been carried out properly. In addition, the provision of support from the DGT has not been maximized."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."

"Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota periode tahun 2011-2013 dengan sampel 813 pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan, laman Badan Pusat Statitisk, dan website pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja urusan pendidikan dan urusan kesehatan yang semakin meningkat akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ada juga pemerintah yang mampu melakukan efisiensi dapat memperoleh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi dengan biaya paling minimum. Pemerintah daerah tersebut diantaranya melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan perbaikan sistem kerja.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of educational expenditure and health expenditure to the performance of local government.The object of this research is the local government of the cities and the municipalities from 2011 2013 with a sample of 813 cities and municipalities. This research is using secondary data gained from Ministry of Internal Affairs, Directorate General of Fiscal Balance, Financial Statement of the local government, the Resume of the Examination Result, Central Bureau of Statistic website, and local government website. This research is using multiple regression analysis.

The result of this research shows that the educational expenditure and health expenditure have positive effect on the performance of local government. Increase in educational expenditure and health expenditure can stimulate the performance of local government. There are local government achieving better performance using minimum expenditures by improving procedures and educating better human resources."