Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan konsep CSR ke dalam Undang-Undang Perusahaan nasional mereka pada tahun 2007. Sayangnya, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dalam hal praktik CSR. Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik CSR tanpa mewajibkan CSR dalam undang-undang nasional masing-masing. Tesis ini mengkaji bagaimana CSR diatur terhadap perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan apakah peraturan Indonesia tentang CSR secara efektif mendorong perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban CSR. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masing-masing negara dalam mengatur praktik CSR. Semua negara mengadopsi definisi CSR yang sama, yang berkisar pada komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada peraturan CSR di Indonesia yang menjadi undang-undang yang sulit untuk mengamanatkan perusahaan publik untuk mempraktikkan CSR. Di sisi lain, CSR di Malaysia, Thailand, dan Vietnam semuanya bersifat sukarela, dengan pedoman CSR yang disediakan sebagai undang-undang lunak. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa regulasi CSR di Indonesia masih belum efektif untuk mendorong emiten melakukan CSR. Meski kewajiban CSR sudah ditetapkan, namun sanksinya tidak jelas dan tidak ada otoritas pengawas yang mengawasi praktik CSR di emiten. Akibatnya, program CSR oleh emiten di bidang sumber daya alam dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan Indonesia tentang CSR dapat dianggap tidak efektif.

---

Indonesia became one of the first countries to enact the concept of CSR into their national Company Law in 2007. Unfortunately, within Southeast Asia countries, Indonesia stands behind in terms of practicing CSR. Malaysia, Thailand, and Vietnam are more advanced in CSR practice without having CSR to be obligated in any of their respective national laws. This thesis examines how is CSR regulated towards listed companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and whether Indonesian regulations on CSR effectively push Indonesian listed companies to implement CSR obligation. By adopting a normative juridical method with statutory, case study, and comparative approaches, this undergraduate thesis concludes that there are several similarities and differences between the respective countries in regulating CSR practice. All countries adopt the same definition of CSR and have the same objective, which revolves around companies’ commitment to improve the quality of local community’s life sustainably. The difference, however, lies on CSR regulation in Indonesia being a hard law to mandate listed companies to practice CSR. On the other hand, CSR in Malaysia, Thailand, and Vietnam are all voluntary, with CSR guidelines provided serving as soft laws. This undergraduate thesis also concludes that Indonesian regulations on CSR are still ineffective to push listed companies to practice CSR. Although CSR obligation is set, the sanction is unclear and there is no supervisory authority to oversee the practice of CSR in listed companies. Consequently, CSR programs by listed companies in natural resources are being practiced arbitrarily. Hence, the Indonesian regulation on CSR can constitute as ineffective."

"Penelitian ini mengidentifikasi bank efficiency yang dipengaruhi oleh penetrasi bank asing terhadap risk taking pada bank-bank konvensional di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang dan Korea Selatan Tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan teori efisiensi yang diukur dengan pendekatan Data Envolment Analysis DEA untuk mengukur bagaimana efisiensi bank terhadap risiko yang dikhawatirkan sejak krisis 2008, yakni liquidity rik, credit risk dan capital risk. Penelitian ini juga memperkirakan bagaimana pengaruh bank asing yang memasuki sebuah negara terhadap keputusan bank-bank domestik untuk memilih ataupun mengambil risiko yang akan dihadapi di masa yang akan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan bank asing yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank domestik baik aset lancar maupun tetap. Karya Akhir ini menggunakan generalized least square yang mengoreksi masalah heterokedastisitas. Saya menemukan penetrasi bank asing berpengaruh secara signifikan terhadap technical efficiency dan cost efficiency melibatkan bank untuk memilih risk taking pada liquidity rik, credit risk dan capital risk.

---

This study identifies the bank efficiency that is influenced by the penetration of foreign banks against risk taking in conventional banks in Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Japan and South Korea 2010 2016. This study uses efficiency theory as measured by Data Envolment Analysis DEA approach to measure how bank efficiency against risk that has been feared since the 2008 crisis, namely liquidity rik, credit risk and capital risk.

This study also discusses how the influence of foreign banks entering a country against the decisions of domestic banks to choose or take risks that will be faced in the future will be both in the short and long term. This is due to foreign banks that have larger assets compared to domestic banks, both current and fixed assets.

This Final Work uses generalized least square that corrects the problem of heterokedastisitas. I found the penetration of foreign banks significantly influenced technical efficiency and cost efficiency involving banks to choose risk taking on liquidity rik, credit risk and capital risk. "

"Tax insetif merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi di suatu Negara. Oleh karena itu, kebijakan tax insentif yang ditawarkan suatu Negara menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan menarik calon investor untuk berinvestasi di negara tersebut.Thesis ini menganalisa kebijakan tax insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada investor. Apakah tax insentif yang diterapkan Indonesia cukup kompetitif untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia?Untuk menjawab permasalahan tersebut, thesis ini melakukan analisa perbandingan terhadap beberapa negara di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan China. Dengan memakai data Iaporan keuangan PT. Century Textile lndustry Tbk periode 1997 sampai dengan 2002 sebagai studi kasus, thesis ini melakukan simulasi pengaruh tax insentif terhadap besarnya pajak yang dibayar perusahaan (prosentase total pajak terhadap Iaba sebelum pajak perusahaan) di negara-negara observasi.Hasil simulasi menunjukan bahwa tax insentif yang diberikan Indonesia memberikan return terendah kepada perusahaan dibandingkan dengan ke lima negara observasi lainnya. Oleh sebab itu, thesis ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan tax insentif yang dilakukan oleh negara-negara observasi khususnya Malaysia agar mampu berkompetitif dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia.

---

Tax incentive is one of the factors that influences investors to invest in a

country. Therefore, a country policy to offer such incentive becomes one of important factors to successfully attract the would-be investors to invest.

This thesis analysed tax incentive poicy awarded by the government of indonesia to the investors as to whether it was relatively competitive to attract investors to invest in Indonesia or not.

To answer that question, this thesis employed comparative analysis towards several countries in Asia such as Thailand. Wetnam, The Philipines, Malaysia, and China. Through the use of financial data of PT. Century Textile lndustry Tbk incorporation from fiscal years 1997 to 2002 as a case study, the thesis conducted a simulation of the tax incentive influence towards the amount of tax paid by the company (percentage of total tax towards profit prior to company tax deduction) in the observed countries.

The results of the simulation showed that tax incentive applied in indonesia provided the lowest retum to a company compared with those of the five observed countries. Thus the thesis recommended that Indonesia should consider to apply the tax incentive like those of the observed countries particularly Malaysia in order to be more competitive in attracting investors to invest in indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volatilitas arus kas terhadap keputusan struktur modal perusahaan manufaktur di perusahaan manufaktur yang ada di negara ASEAN 5, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 401 perusahaan manufaktur yang tersebar di negara-negara tersebut selama 5 tahun, dari 2012 hingga 2016, dengan cara pengolahan data panel. Volatilitas arus kas dalam penelitian ini menggunakan dua definisi yang berbeda untuk mengetahui definisi mana yang berpengaruh di negara tersebut. Definisi pertama menggunakan standar deviasi arus kas perusahaan secara bergulir selama 5 tahun. Definisi kedua menggunakan standar deviasi arus kas perusahaan-perusahaan dalam sebuah industri. Selain itu, jurnal ini turut menganalisis volatilitas arus kas pada perusahaan yang memiliki tingkat arus kas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sampel secara keseluruhan dibagi menjadi 4 kuartil berdasarkan tingkat arus kas rata-rata dalam 5 tahun yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari hasil olah data yang dilakukan, ditemukan bahwa volatilitas arus kas industri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat utang pada sampel secara keseluruhan, Malaysia, Vietnam dan perusahaan dengan tingkat arus kas pada kuartil 4. Sementara itu, volatilitas arus kas perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat utang perusahaan. Dari hasil yang didapatkan pada uji berdasarkan tingkat arus kas, ditemukan bahwa ada perbedaan pengaruh dari volatilitas arus kas industri terhadap tingkat utang perusahaan di tingkat arus kas yang berbeda.

---

This study aims to analyze the influence of cash flow volatility on capital structure decision of manufacturing companies in ASEAN 5 countries, which are the Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. This study uses the panel data analysis technique on 401 manufacturing companies in these countries from 2012-2016. There are two definitions of cash flow volatility used in this study, and it will be explored which one has a significant effect. The first definition uses the firm's 5 years rolling standard deviation of cash flow, while the second one uses the standard deviation of firms in an industry. This study also analyzes the influence of cash flow volatility on firms with different levels of cash flow. The overall sample is divided into 4 quartiles based on their average levels of cash flow in 5 years. Our findings suggest that the industry cash flow has a significant and positive influence on leverage in the samples of all countries, Malaysia, Vietnam and firms in the 4th quartile. Meanwhile, the firm level cash flow volatility shows no evidence of influence on leverage. The regression results also indicate that the influence of cash flow volatility on leverage is different among firms with different levels of cash flow."

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."