Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi saat ini sebagian besar pedesaan di negara berkembang, termasuk Indonesia, belum terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah formal. Akibatnya, praktik pembuangan dan pembakaran sampah secara liar lebih banyak terjadi di pedesaan yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Permasalahan di hulu adalah timbulan sampah organik rumah tangga di pedesaan belum terolah dengan baik. Pedesaan membutuhkan solusi penanganan sampah rumah tangga melalui penerapan ekonomi sirkular dalam rangka urgensi pencapaian SDGs Desa. Upaya pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya, salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Black Soldier Fly (BSF). Tujuan penelitian adalah membangun model implementasi ekonomi sirkular berbasis masyarakat menggunakan teknologi BSF pada pengelolaan sampah rumah tangga di pedesaan. Penelitian ini menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1994 untuk mengukur timbulan dan komposisi sampah rumah tangga; desain eksperimen pengolahan sampah menggunakan teknologi BSF skala komunal pada lahan seluas 40 m2 dengan sampel 100 rumah tangga; dan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: desa memiliki ketersediaan sampah organik yang cukup (72,50%) dan sesuai untuk habitat BSF; pengaturan eksperimental pengolahan sampah dengan teknologi BSF skala komunal menghasilkan waktu pengembalian 13,1 bulan; terdapat kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk menggunakan teknologi BSF. Model dibangun berdasarkan hubungan antara kondisi lokal pedesaan, desain eksperimental pengolahan sampah organik rumah tangga menggunakan teknologi BSF pada skala komunal, dan tingkat keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi lokal pedesaan dapat memfasilitasi penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat melalui adopsi teknologi BSF dan model ini dapat menjadi solusi yang layak untuk mengelola sampah rumah tangga yang berasal dari pedesaan.

---

The current condition is that most rural areas in developing countries, including Indonesia, are not yet reached by formal waste collection services. As a result, the practice of illegal waste disposal and burning is more common in rural areas which causes environmental and public health problems. The problem in the upstream is that household organic waste generation in rural areas has not been properly processed. Rural areas need solutions for handling household waste through the implementation of a circular economy in the framework of the urgency of achieving Village SDGs. Efforts to manage waste by turning waste into a resource, one of which can be done using Black Soldier Fly (BSF) technology. The research objective is to build a community-based circular economy implementation model using BSF technology for household waste management in rural areas. The research applies the Indonesian National Standard (INS) 19-3964-1994 to measure household waste generation and composition; experimental setup of waste processing using communal-scale BSF technology on 40 m2 land with a sample of 100 households; and interview method. The research results show that: the village has sufficient availability of organic waste (72.50%) and is suitable for BSF habitat; experimental setup of waste processing with communal-scale BSF technology yielded a payback period of 13.1 months; there is a willingness and ability of the village community to use BSF technology. The model was built based on the relationship between local rural conditions, experimental setups for household organic waste processing using BSF technology on a communal scale, and the level of community engagement. This research concludes that local rural conditions can facilitate the implementation of community-based circular economy through the adoption of BSF technology and this model can be a viable solution for managing household waste originating from rural sources."

"Limbah konstruksi dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi baik yang merupakan proyek pembangunan maupun yang merupakan proyek pembongkaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam beberapa penelitian, kontribusi industri konstruksi terhadap timbulan sampah semakin meningkat. Di Jakarta, upaya pengelolaan yang umum dilakukan terhadap limbah ini adalah dengan cara membuang dan menggunakannya kembali.Penggunaan kembali utamanya bertujuan untuk mengurangi biaya konstruksi. Namun banyak faktor yang berpengaruh untuk mencapai hal yang dimaksud, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasikan faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan terjadinya material limbah konstruksi di Jakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif melalui wawancara dan survey questioner.Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman akan upaya pengelolaan limbah konstruksi, karakteristik segmen industri konstruksi yang menggunakannya, dan bahan bangunan terdaur ulang (recycled material) dalam konsep sustainable construction."

"Masalah persampahan merupakan masalah yang kompleks dan saat ini masih menjadi masalah serius di kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula aktifitas masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan timbulan sampah. Pemerintah daerah kewalahan dalam menangani masalah sampah karena peningkatan timbulan sampah tidak dibarengi dengan pertambahan sarana dan prasarana maupun daya tampung TPA.Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rencana pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2005-2025. Ruang lingkup penelitian ini adalah hanya terfokus pada pengelolaan sampah domestik tidak membahas tentang sampah Rumah Sakit atau sampah medis mulai dari rumah tangga sampai ke TPA. Pengembangan rencana pengelolaan tersebut dilakukan dengan melihat unsur masukan, proses dan keluaran. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Depok pada bulan Mei-Juni 2004.Hasil penelitian menunjukkan jumlah produksi sampah saat ini 3.700 m3/hari sumber 88,3% merupakan sampah domestik dan sisanya bersumber dari pasar, toko, jalan dan sebagainya. Sebagian besar 72,97% merupakan sampah organik dan sisanya terdiri dari kayu, beling dan sebagainya. Sampai tahun 2004 cakupan pengelolaan sampah baru mencapai 48% dan sisanya dikelola sendiri oleh masyarakat.Perencanaan pengelolaan jangka panjang atau 20 tahun ke depan, menekankan pada penanganan sampah di hulu. Maksudnya pemilahan atau recycling dilakukan di tingkat rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga diberi informasi tentang pemilahan sampah basah dan kering dengan wadah yang berbeda.Pada pemukiman tidak teratur pelayanan sampah dilakukan dengan gerobak dari rumah ke rumah (75%), selanjutnya sampah tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Container dan di sana akan tereduksi sebesar 15%. Diharapkan sampah di TPS akan minimal dengan adanya kerjasama dengan pemulung dan para pemulung telah memiliki gudang tempat menyimpan barang bekas. Untuk pemukiman teratur pelayanan sampah tidak menggunakan gerobak tapi langsung dilayani oleh dump truk yang akan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung.Hasil penghitungan, retribusi yang sesuai (mencapai impas) untuk tahun 2005 sampai 2025 adalah Rp. 5.500,- per bulan per kepala keluarga. Diharapkan dari perencanaan ini akan menghasilkan kebutuhan sarana dan prasana, pembiayaan dan sebagainya.Dalam memasyarakatkan pengelolaan sampah di hulu diperlukan pendekataan pendidikan kesehatan, baik pendekatan pendidikan individu, dengan sasaran individu melalui murid-murid sekolah. Pendidikan kelompok dengan sasaran kelompok, misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan dan sebagainya, serta pendidikan kepada masyarakat luas, dengan sasaran masyarakat bias dilakukan melalui pemutaran film layar tancap, pemutaran slide, penyebarluasan brosur, pamflet, striker dan sebagainya.Ada beberapa saran yang perlu dilakukan adalah pengelolaan sampah di hulu perlu dikembangkan sehingga dapat meminimalkan sampah baik di TPS maupun TPA. Perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah basah dan kering sehingga masyarakat peduli terhadap lingkungan. Untuk pemerintah daerah perlu memberdayakan pemulung dalam pengelolaan sampah terutama di TPS.

---

Waste problem is still be the complex problem and till recently being a serious problem in the big city in Indonesia. In a procession with addition of population, their activity also being more complex and causes the waste in the environment. The region government face difficulties to handling the waste problem because the waste in heaps, and unfortunately do not accompanied with the facility and quantity of tools.

This research have an objective to arranged a plan to processing wastes on Depok City in 2005 - 2025, and focused on handling and processing domestic wastes, and waste of Hospital or medicine wastes was excluded. The process involved from home to the Final Collecting Place (TPA). Developing a processing plan efforted with watch closely the input, the process and the output. This research located on Depok City and have done on Mei until] Juni 2004.

Results of this research shows that waste production quantity right now is 1700 M31day, 88,3 % domestic wastes dan 11,7 % remaind from store, market, road and so on. The big portion of this waste (72,97%) is organic waste and and the rest is woods, porcelain etc. Until 2004, the waste processing only reach 48%, and the rest is processed by the community with traditional process.

Long term processing planning or 20 years forward, focused on handling waste from upper course. Sortation and recycling start from household. The mothers give the information how to sortation the wet waste and the dry waste on the different container.

On the uncoordinated district, waste service doing with cart from one home to another (75%), on the next stage, the wastes brought to the throwing place (TPS). On the TPS, the waste being reduction until 15%. Cooperation with the waste collector (pemulung), can minimizing the wastes on TPS, and also the waste collector already have a storehouse to collect the exuse things. On the arranged district, waste service do not use the cart, but directly serviced by the dump truct, and carried to The Final Collecting Place (TPA) on Cipayung.

Calculation result, the precise retribution ( reach impass) to 2005 until 2025 Rp. 5.500,- per month per head of household. From this plan, we hope that the need for facility and retribution can be realize.

Acoording to socialitation the waste processing from upper course, we need an health educational approach, as an individual being the target trough the student. Group educational which the group per se be the target, and education for the community, through the arisan, group based on religion (pengajian), and so on. Education for community can be effort with dostribution of pamflet, movie, brosur, sticker, etc.

There are some advise to be done, waste processing from upper course need to be more explorated to minimizing wastes both in TPS or TPA. Elucidation and education to the community must be take as a routine programmed, give the information how to separating the dry waste and wet waste, so the community really care and aware about health and environtment. To the region government, we still need to resources the waste collector, specially on TPS."

"Ditetapkannya Depok sebagai salah satu Kota terkotor di Indonesia pada tahun 2006 menjadikan pengelolaan sampah menjadi hal yang banyak menjadi sorotan publik. Buruknya pengelolaan sampah di Kota Depok dapat terlihat dari tidak memadainya fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang ada seperti pengangkutan, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditambah lagi dengan jumlah penduduk Depok yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat dari arus urbanisasi yang tinggi menjadikan beban pelayanan sampah menjadi semakin berat. Dengan menggunakan pendekatan positivis-kualitatif, dan menggunakan analisis SWOT, peneliti mengetahui bahwa posisi pengelolaan sampah di Kota Depok memungkinkan untuk diterapkannya strategi WO yaitu strategi yang dapat diterapkan dengan kondisi mengalami beberapa kendala internal/ kelemahan tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar. Strategi yang digunakan diantaranya peningkatan kualitas SDM dan kapasitas pengelola, pengembangan kerjasama dengan swasta, penggunaan teknologi baru, dan membuat Peraturan Daerah yang baru.

---

To the issuance one of the dirtiest Cities in Indonesia in 2006 has made waste management a lot of things into the public spotlight. Poor waste management in the city of Depok can be seen from the inadequate waste management facilities as transport, waste management Unit (UPS) and Landfills (LANDFILL) coupled with the population There who continue to experience increased from year to year as a result of the high urbanisation make rubbish service burden becoming increasingly heavier. By using qualitative, positivist approach-and use the SWOT analysis, the researchers found that the position of waste management in the city of Depok allows for implementing a strategy that WO strategies can be applied to the conditions experienced some internal constraints/weaknesses but also has huge opportunities. Strategies used include improving the quality of human resources and management capacity, the development of cooperation with the private sector, the use of new technologies, and create new areas of Regulation."

"Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu ini dibuat mengingat Kota Tangerang selatan merupakan kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak lagi merupakan urusan pemerintah kabupaten, tetapi menjadi urusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mempunyai instansi sendiri yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut belum berjalan maksimal karena masih adanya berbagai kendala.

---

In carrying out its role as public servants, government as development actors are faced with various problems that occur in society. In an effort to answer these problems, the government issued a policy or development program to achieve those goals. Implementation of the policy in principle is the way to a policy can achieve its goals. Implementation of waste management policy/integrated waste is made considering the Tangerang City South is an independent city after the regional expansion of Tangerang Regency. This research uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of policy and policy implementation. Waste management that were previously the responsibility of the Tangerang regency government, no longer a government business distric, but the affairs of South Tangerang City government, because it already has its own agencies that deal with waste that is Department of Hygiene, Landscaping and Cemetery (DKPP). This study aims to discuss the implementation of waste management policy in the new city. From the research, implementation of waste management policy in the new town is not running maximum because there still exists a variety of conctraints."

"Tingginya volume sampah yang dihasilkan baik oleh industri maupun masyarakat merupakan permasalahan umum yang dijumpai di hampir semua kota, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Disamping dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, permasalahan tingginya volume sampah juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Permasalahan ini semakin dipersulit dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia. Untuk itu diperlukan suatu alternatif pengelolaan sampah yang dapat menurunkan tingkat penumpukan sampah di TPA. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengelolaan sampah untuk mengurangi beban penumpukan sampah di TPA dengan menggunakan simulasi berdasarkan pendekatan sistem dinamis. Hasil simulasi selanjutnya akan digunakan untuk melihat kelayakan dari setiap alternatif pengelolaan sampah berdasarkan perhitungan Cost-Benefit ratio (B/C), sedangkan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap alternatif pengolahan sampah (dilihat dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi), maka dilakukan pula proses pembobotan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP). Sebagai studi kasus dipilih TPA Bantar Gebang yang berfungsi untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta. Dengan menggunakan simulasi didapatkan proyeksi sampah yang dihasilkan dan akan dibuang ke TPA Bantar Gebang untuk berbagai skenario hingga tahun 2025. Berdasarkan hasil analisa, baik dengan sistem dinamis maupun dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Benefit-Cost ratio (B/C), maka sebaiknya pengelolaan sampah di DKI dilakukan secara bertahap, pertama adalah dengan pengomposan dan kemudian dengan incenerator.

---

The high volume of waste generated by both industry and society is a common problem found in almost all cities, especially in big cities like Jakarta. It is influenced by purchasing power and level of population growth. This problem become worse with the limited landfill (TPA) which are available. Therefore, it is required for an alternative waste management that can reduce waste level in TPA. The objective of this study is to analyze waste management that can reduce the waste level in TPA using simulation based on dynamic system. Simulation results will then be used to look at the feasibility of each alternative waste management based on Cost-Benefit ratio (B/C), whereas to determine the public's perception of alternative waste treatment (in terms of social, economic, environmental and technological aspects), a weighting process will be done using the Analytic Hierarchy Process (AHP). TPA Bantar Gebang which serves to accommodate waste generated in Jakarta was chosen as a case study. Using simulation, projection of waste disposed to TPA Bantar Gebang for different scenarios to the year 2025 were obtained. Based on the dynamic simulation, AHP, and B/C analysis, the study shows that the waste management should be done in two stages, first is by composting and then with incenerator."

"Pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini menuntut tersedianya prasarana dan sarana kota termasuk bidang persampahan yang memadai dan perhatian yang lebih besar dari pengelolaan kota. Isu-isu pengelolaan sampah dewasa ini adalah belum efesien dan efektifnya pelayanan, disamping masih tingginya subtidi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mengidentifika ikan jenis pelayanan kebersihan (2) Mengetahui sejauh mana efesiensi & efektivitas pelayanan kebersihan di tinjau dari biaya transaksi ekonomi serta pendekatan sumber, proses dan saran (3) Menemukan model alternatif pengelolaan sampah dengan meiibatkan partisipasi sektor swasta (4) Memberikan rekomendasi terhadap delivery system yang lebih efesien dan efektif. Dalam privatisasi mempunyai tujuan sedikit campur tangan pemerintah, lebih bersifat bisnis dan pengurangan beban pemerintah sehingga privatisasi akan lebih efektif dan efesien. Dalam Reinventing Government management tuntutan terhadap pelaku organisasi untuk mempunyai sikap inovasif dan sikap kewirausahaan. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa bentuk perpaduan metode diskriptif yaitu survey kelembagaan dan analisis dokummenter, studi kasus terhadap kinerja swasta yang melaksanakan kontrak pelayanan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sampah merupakan mixed goods (kuadran 2) dengan ciri-ciri non excludable rival untuk sampah komersial industri dan pasar dan ini hanya meliputi 20,5 % timbulan sampah. Sedangkan pelayanan yang merupakan pure public goods dengan ciri-ciri, non excludable, non rival (kuadran 4) untuk sampah berasal dari rumah tinggal dan fasilitas umum meliputi 79,5 % timbulan sampah. Efesiensi dan efektivitas organisasi dilihat dari pendekatan sumber, proses dan saran masih belum optimal. Retribusi kebersihan baru menyumbang 5;96 % dari jumlah anggaran kebersihan. Model alternatif pengelolaan sampah saat ini masih PSP (Private Sector Participation) perlu dikembangkan lebih jauh menjadi PPP ( Public Private Partnership) atau kontrak konsesi. Akhirnya penulis menyarankan agar momentum Regom ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan sesuai action plan, kerangka hukum perlu dirubah, dari Dinas menjadi Perusahaan Daerah, serta usaha-usaha peningkatan produktivitas personil dengan meningkatkan teknologi dan metode kerja, usaha-usaha mereduksi volume sampah serta peningkatan peran serta masyarakat."

"Pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan, selain menambah jumlah ketersediaan tenaga kerja serta meningkatkan aktifitas perekonomian, juga menimbulkan konsekuensi pada makin bertambahnya timbulan sampah.Sampah perkotaan yang tidak dikelola dengan baik, sering mengakibatkan masalah besar. Terjadinya banjir akibat tersumbatnya saluran air dan sungai oleh timbunan sampah yang dibuang di sembarang tempat merupakan peristiwa rutin di kota-kota besar; menumpuknya sampah di pinggir jalan, di perumahan maupun di TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) sering sekali terjadi karena keterlambatan pengangkutan ke TPA."

"Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional.

---

Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level."