Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perbaikan kualitas standard pengajaran dan perekrutan di tiga lembaga bahasa di Salatiga. Tujuan studi ini adalah untuk membantu para manajer di lembaga bahasa di Salatiga untuk menemukan cara yang tepat di dalakm proses perekrutan guru baru dan membantu para pengajar untuk lebih efektif dalam mengajar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan kuantitatif dengan penghitungan sederhana. Hasil penelitian menyarankan bahwa penelitian di area yang sama dengan populasi atau responden penelitian yang berbeda perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian inin cukup dapat dipercaya atau ada hal-hal lain yang luput dari perhatian peneliti mengenai keefektifan pengejaran.

---

ABSTRACTThe focus of this study is improving the quality of recruitment and teaching standards at three language centres in Salatiga. The purposes of this study are helping teachers to be more effective in teaching. This research is qalitative descriptive interpretive and quantitative with a simple calculation. The data were collected by means of interview, questionnaire, and observation. The research suggest that researcher on other samples and population on similar area need to be done so that the development of knowledge will improve sustainability. "

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS, baik yang menyangkut aspek transparansi, kompetisi, obyektivitas, maupun kompetensi. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dan menganalisis berbagai hambatan penerapan prinsip-prinsip merit dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, dan data dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi CPNS belum berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, hal ini ditandai dengan: pengajuan formasi tidak didasarkan pada kebutuhan birokrasi, ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, pelamar yang lulus tes tidak didasarkan pada passing grade. Berpijak pada analisis makro, kondisi tersebut disebabkan kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS belum secara tegas dan jelas menjelaskan tentang system merit dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan analisis messo disebabkan karena terjadinya overlapping kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Badan Kepegawaian Negara selaku lembaga pengelola kepegawaian. Selanjutnya berdasarkan analisis mikro ditemukan adanya tiga hambatan yang menyebabkan rekrutmen dan seleksi CPNS tidak berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, yaitu: hambatan administratif, hambatan politik dan budaya, dan hambatan teknis. Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, pembenahan kerangka kebijakan dan harmonisasi peraturan dengan cara perbaikan isi dari kebijakan (content of policy), kejelasan kewenangan lembaga pengelola kepegawaian (pattern of interaction), dan perlu kerja bersama antara Kemenpan RB dan BKN dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (managing of people) dalam mengeluarkan kebijakan. Kedua, perbaikan mekanisme pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) untuk Tes Kemampuan Dasar (TKD), dan lembaga pengelola kepegawaian harus membuat kisi-kisi untuk Tes Kemampuan Bidang (TKB) agar ada indikator dan standar penilaian yang obyektif.

---

A lot of problems that occured in the process of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) that concerned the aspects of transparency, competition, objectivity, and competence. The purposes of this study were to describe the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) and analyze various obstacles applying the principles of merit in recruitment and selection of CPNS. This study used the paradigm of post - positivisme and qualitative method. The process of data collection was done by interviews deeply, FGD, and the data documentation to be further analyzed using interactive data analysis.

The result of this study showed that the recruitment and selection process of civil servant candidate (CPNS) was not based on the principles of merit yet, it was characterized by : formation submission which is not based on the bureaucracy needs, there are indications of corruption, collusion and nepotism, and applicants who pass the test were not based on a passing grade. Based on the macro analysis, the conditions were caused by the policy framework as the basis for the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) which not explained explicitly and clearly about the merit system in its articles.

Based on the messo analysis which was caused by overlapping of authority between the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform by the State Personnel Board as personnel management institutions. Furthermore, based on micro- analysis found that there were three barriers that lead to the recruitment and selection of CPNS which was not implemented based on the merit principles, namely: administrative barriers, political and cultural barriers, and technical barriers.

Related to the above research findings, it is necessary to do some actions. First, fixing policy framework and harmonizing regulatory by improving the content of policies, clarifying the authority of personnel management institution (patterns of interaction), and performing cooperative program between the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) and the National Employment Agency (BKN) under the coordination of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform ( managing of people ) in issuing the policy. Second, improving the implementation mechanisms of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) by using CAT (Computer Assisted Test) for Basic Ability Test (TKD), and personnel management institution must make the lattice for Ability of Field Test (TKB) in order to get an objective assessment indicator and standard."

"Program pemagangan adalah suatu proses pendidikan dan latihan secara sistematis, terorganisir yang dilakukan secara terpadu dan berjenjang di lembaga latihan dengan bekerja secara lansung dalam proses produksi atau jasa di perusahaan, agar peserta memiiiki keterampilan dan kompetensi bagi suatu profesi tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dimana peserta pemagangan dan dunia usaha terikat dalam kontrak pemagangan. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan program pemagangan tersebut adalah melalui kebijakan rekruitmen peserta latihan program pemagangan berjenjang. Kebijakan memuat pemberlakuan persyaratan atau aturan yang melekat di dalamnya. Mustahil suatu kebijakanakan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, kalau tidak diikuti dengan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dari landasan kegiatan, begitu pula tentang kebijakan rekruitmen yang diberlakukan untuk peserta program pemagangan berjenjang ini. Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah diberlakukan dan bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta sejauh mana relevansi kebijakan rekruitmen terhadap kelanjutan program, digunakan proses evaluasi implementasi kebijakan dengan metode Meter dan Horn, serta proses dampak kebijakan dengan metode Analisa Dampak Sosial (ASD). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa : Sistem penyebaran informasi belum merata keseluruh lapisan masyarakat peminat, dari penelitian menunjukan dari 23 personil petugas rekruitmen hanya 4 orang (17,39 %) yang mengerti dan paham, serta 6 orang (26,08 %) cukup tentang pengelolaan program pemagangan. Dari etos kerja 11 orang (100 %) petugas TAS / JPL, 2 orang (18,18 %) dinyatakan baik, 3 orang ( 27,27 %) cukup dan 6 orang (54,55 %) kurang. Jadi terlihat masih lemah dan kurangnya penyebaran informasi, atau memasyarakatkan program pemagangan, sehingga terdapat ratio yang diterima 80 orang peserta, dengan pendaftar 150 orang atau 1 : 1,875. Sedangkan besarnya persentase drop out peserta 45 orang (56,25 %) dari 80 orang (100 %) sebelum berakhirnya program sehingga mengancam kelanjutan program. Berikut belum terlibatannya dunia usaha dalam proses rekruitmen calon peserta program pemagangan berjenjang."

"Sistem Pembelajaran Alternatif (ALS) telah menyebabkan berlakunya percanggahan pendapat berkenaan membaca dalam kalangan guru (penunjuk ajar). Program ini merupakan inisiatif kerajaan Filipina bagi melengkapkan remaja lepasan sekolah dengan empat kemahiran utama untuk lulus ujian penempatan dan setara. Audit pengetahuan yang dijalankan ke atas penunjuk ajar ALS yang terpilih di Dasmarinas, Cavite telah mendapati cara kerja dan pengetahuan teknikal dalam kalangan penunjuk ajar adalah tidak selaras. Ini meliputi dari segi aspek pembacaan dan ujian membaca ALS serta pedagogi antara ALS dan pembelajaran formal di dalam kelas. Terdapat beberapa perkara yang perlu dberi penekanan seperti pemahaman misi serta visi ALS dalam konteks pengajaran membaca, kebolehdapatan dan penyelenggaraan fasiliti serta penilaian membaca terhadap pelajar. Penentuan dan analisis perkara-perkara tersebut adalah bagi mempertingkat program membaca di Dasmarinas, Cavite yang merangkumi kemajuan pengajaran ALS yang berkait rapat dengan pembacaan dan pengajaran membaca, pendekatan genre dalam pengajaran ALS terhadap peserta dan penyediaan fasiliti yang akan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan peserta dan lulusan. Pelaksanaan perkara-perkara tersebut seharusnya mampu membangunkan modal insan dan pembangunan komuniti secara mapan."