Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Migrasi merupakan fenomena kehidupan manusia yang ingin bertahan untuk kelangsungan hidupnya di perkotaan. Bertahan hidup berarti harus memenuhi segala kebutuhan dasar minimal yang disyaratkan. Namun manusia memerlukan pula penyesuaian dalam menjalani kehidupannya di manapun berada. Dengan kemampuan strategi dan adaptasi yang baik maka ia akan terus dapat bertahan hidup, sekali pun mendapat kendala dalam setiap aktivitasnya. Salah satu yang menyebabkan manusia atau masyarakat itu tidak dapat atau sukar menyesuaikan dirinya adalah kemiskinan.Kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yang terdiri dari makanan, pakaian dan perumahan serta kebutuhan sosial lainnya. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pekerjaan yang ditekuni sebagai sarana mendapatkan penghasilan untuk memenuhi paling tidak kebutuhan dasarnya setiap hari. Hidup dikota yang sangat sulit dengan berbagai persaingan hidup, tetapi tetap dipilih migran untuk bertahan melangsungkan kehidupannya bersama keluarga.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi adaptif migran dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kendala apa yang dihadapi dalam pekerjaan sektor informal. Sedangkan tujuan penelitian adalah mengetahui strategi adaptasi para migran miskin sektor informal dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di perkotaan dan latar belakang berpindah dari daerah asal ke kota Kendari.Penelitian ini sifatnya kualitatif yang berusaha menjelaskan kemiskinan perkotaan dengan strategi adaptasi yang dikembangkan oleh migran. Untuk mengentaskan kemiskinan banyak sudah cara yang ditempuh baik oleh pemerintah mau pun manusia atau masyarakat itu sendiri, namun hasilnya belum menggembirakan. Terlebih lagi setelah datangnya krisis ekonomi membuat masyarakat secara umum terpuruk dalam jurang kemiskinan ini.Migran yang dipilih dalam penelitian juga berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda mewakili suku bangsa yang dominan menjadi migran yang berusaha disektor informal kota, di Kelurahan Mandonga.Kehidupan perkotaan sangat kompleks, menimbulkan migran ini tidak dapat berbuat banyak kecuali terseret oleh kehidupan kota, dan harus bekerja di sektor informal. Para migran yang berada dalam Kelurahan Mandonga Kendari dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kemauan untuk mencari kerja, ajakan teman, daya tarik kota adalah merupakan salah satu contoh dinamika migran di perkotaan yang bekerja di sektor informal.Dinamika hidup di kota membuat mereka harus berusaha mencari cara atau strategi agar mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan bersama keluarganya. Strategi yang digunakan oleh migran ternyata relatif dapat menghidupi keluarganya, walau pun bila dilihat lebih dekat masih dalam kondisi miskin. Dengan kondisi miskin yang dijalani ini mereka dapat bertahan disuatu tempat dan hidup bersama dengan penduduk lainnya tanpa menimbulkan gejolak sosial, dan belum terjadi konflik. Suasana homogen dan heterogen menguji kemampuan beradaptasi baik dalam berusaha mendapatkan penghasilan maupun adaptasi lingkungan secara fisik alamiah biologis dan sosial yang mereka bentuk, mampu menunjang keberadaan hidupnya, sehingga mereka cenderung untuk menetap dalam waktu lama, bahkan enggan untuk berpindah.Kesimpulan yang dapat diambil adalah mereka dapat bertahan hidup secara permanen sehingga dikatakan mempunyai strategi beradaptasi mempertahankan kehidupannya di Mandonga Kota Kendari. Saran yang diusulkan antara lain meningkatkan sumber daya manusia melalui program yang menyentuh kehidupan didesa, dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan yang bernuansa pedesaan, sehingga mereka dapat dan mau bertahan di desa."

"ABSTRAKSejak saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerahdi seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapatmeningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing denganmengandalkan keuangan yang berasal dari kantong sendiri.Dana yang dibutuhkan salah satunya bersumber dari PajakDaerah. Salah satu pungutan yang merupakan pemasukan darisektor Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan sebagai akibatperalihan hak milik kendaraan bermotor.BBNKB di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 1998, tentang BBNKB. BBNKB sendiri ada dua, yakni BBNI KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotorpertama dan BBN II KB, mengenai peralihan hak milikkendaraan bermotor bekas pakai.Dalam administrasi perpajakan BBNKB dilaksanakan olehPemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini oleh DinasPendapatan Daerah (Dipenda), bekerja sama dengan pihakkepolisan DKI Jakarta (Polda Metro jaya) dan PT. JasaRaharja cabang Jakarta, untuk secara bersama-sama melaksanakan pelayanan balik nama kendaraan bermotor. Untukitu dibentuklah apa yang disebut dengan SAMSAT (SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan InstruksiBersama tiga menteri terkait, Menteri Pertahanan Keamanan,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.Pajak Daerah berupa BBNKB, khususnya BBN II KB, sangatpenting bagi pemasukan daerah, khususnya di DKI Jakarta,maka perlu kiranya untuk ditinjau efektifitas balik namakendaraan bermotor tersebut di DKI Jakarta. Di mana dalammengukur efektifitas ini digunakan beberapa ukuran;Pertama, berdasarkan administrasi perpajakannya; Kedua,membandingkan antara rencana dan realisasi pemasukan dariBBN II KB, dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI);Dan Ketiga, berdasarkan Law Enforcement-nya. Di samping ituperlu pula dilihat apakah BBN II KB ini telah sesuai denganasas-asas perpajakan yang berlaku pada umumnya, sepertiEquality, Certanty, convenient, Economic of Collections."

"Sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataannya, kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal. Bahkan, banyak BUMD di beberapa Daerah yang merugi dan justru menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sesuai amanat peraturan perundang-undangan, juga terus mengembangkan BUMD, dimana salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan agar dapat meningkatkan PAD, disamping menyediakan pelayanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang pada awalnya bergerak di bidang penyediaan lahan (land banking), yang merupakan kegiatan bisnis hulu sektor properti. Kemudian perusahaan mengembangkan kegiatan usahnya ke arah hilir dengan bisnis intinya seperti penyewaan gedung, pembangunan perumahan, bangunan umum dan kawasan industri berikut prasarana, sarana dan fasilitas Iainnya.Kondisi yang dialami oleh PD Pembangunan Sarana Jaya tidak berbeda jauh dengan kondisi BUMD pada umumnya. Pengembangan dan perencanaan dilakukan tanpa memperhitungkan aspek profesionalisme dan dalam pengelolaan sangat kental nuansa birokratisnya. Beberapa kelemahan yang menonjol pada PD Pernbangunan Sarana Jaya antara lain aspek keuangan yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang rendah, sumberdaya manusia yang tidak memiliki kompetensi bisnis seperti yang diharapkan, produktivitas perusahaan yang kurang menggembirakan, struktur organisasi yang cenderung gemuk sehingga tidak efektif dan efisien, serta pemasaran produk yang tidak digarap dengan baik. Disamping itu, kontrol yang dilakukan Pemda sangat ketat. Padahal mereka belum tentu memiliki intuisi bisnis seperti yang diharapkan.Implikasinya, PD Pembangunan Sarana Jaya sulit memenuhi efisiensi, bergerak secara kreatif dan inovatif, serta sukar mengimbangi dinamika lingkungan eksternal yang berkembang dengan cepat dan sarat dengan persaingan.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, Serta strategi pemberdayaan yang tepat bagi PD Pembangunan Sarana dalam mengemban fungsi dan perannya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber PAD.Secara lebih rinci, dalam membahas upaya pemberdayaan perusahaan properti (PD Pembangunan Sarana Jaya) sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, penulis menggunakan kerangka yang tersusun secara sistematis. Pembahasan dimulai dari visi dan misi perusahaan, permasalahan pokok yang dihadapi pemsahaan dalam mengemban misinya. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut penelitian dilanjutkan untuk menganalisis daya tarik industri (industrial attractiveness) dan kekuatan bisnis (business strength) yang akan menghasilkan beberapa faktor kunci sukses (key success factor). Kemudian untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan dalam matriks GE, digunakan metode expert choice. Setelah diketahui posisi bersaing perusahaan, maka akan didapat beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Langkah berikutnya adalah merumuskan strategi tingkat perusahaan (corporate Ievel), strategi fungsional (functional level) dan berbagai kebijakan yang mendukung agar strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, fungsi pemasaran, organisasi dan manajemen, produksi merupakan kekuatan bisnis PD Pembangunan Sarana Jaya, dan perusahaan memiliki daya industri yang tinggi. Namun, perusahaan tidak dapat mengeksploitasi kekuatan bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis karena intervensi yang dominan dari Pemda (shareholder) dalam mengelola perusahaan. Penulis memformulasikan bebarapa strategi, baik pada tingkat pemsahaan (corporate Ievel) maupun strategi-strategi fungsional (functional level), untuk memberdayakan unit-unit usaha yang terdapat pada PD Pembangunan Sarana Jaya, yaitu strategi bidang pemasaran, strategi bidang keuangan, strategi bidang produksi, strategi pengembangan SDM, strategi pengembangan organisasi.Untuk mendukung berbagai strategi yang telah dirumuskan sebagai upaya pembenahan atas kondisi perusahaan saat ini, penulis menyarankan perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan petunjuk untuk mengarahkan keputusan-keputusan dan aksi para manajer dan bawahan dalam hal mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa prosedur untuk beroperasi standar (standard operating procedures) yang akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas manajerial. Disamping itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BUMD (terutama yang mengatur Bentuk, Badan Hukum, Tujuan dan Misi BUMD) sebagai amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Perlu diciptakan iklim good corporate governance di dalam pengelolaan PD Pembangunan Sarana Jaya, yang ditandai dengan berfungsinya secara efektif organ-organ vital perusahaan seperti RUPS, Komisaris, dan Direksi."