Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan perekonomian Indonesia ke depan diharapkan akan lebih efektif, yaitu menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nyata, baik perekonomian nasional, perekonomian daerah, maupun tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itulah perlu dilakukan perencanaan yang tepat, agar dapat diketahui kemana sebaiknya alokasi pemanfaatan dana yang ada. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa metode, yaitu: (1) analisis pengganda yang terdiri dari pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda lapangan pekerjaan; (2) analisis sektor kunci melalui indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) analisis efek intra dan antarregion untuk pengganda output; (4) analisis dekomposisi perubahan output (decomposition of output changes); dan (5) analisis struktur perekonomian (economic landscape dari angka indeks multiplier product matrix / MPM). Berdasarkan hasil analisis, secara umum pola perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1995 dan 2000 serta kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Sektor primer khususnya pertanian masih memerlukan perhatian karena masih menjadi andalan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, dan masih menjadi andalan input bagi beberapa sektor industri. Implikasi kebijakan dari sektor ini adalah perlunya dukungan teknologi peningkatan kapasitas tenaga kerjanya; (2) Sektor sekunder yang perannya terlihat sangat dominan pada seluruh propinsi di Indonesia, terutama dalam hal pengganda output dan keterkaitan ke depan dan ke belakang, diharapkan mendapatkan dukungan dana untuk perkembangannya, terutama untuk peningkatan teknologi bagi efisiensi produksi; (3) Sektor tersier cukup berkembang peranannya, terutama sektor transportasi dan komunikasi serta sektor jasa lain, terlebih dengan dominasi sektor jasa lain sebagai sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar pada seluruh proinsi di Indonesia. Oleh karena itu sektor tersier juga perlu dikembangkan dan mendapatkan alokasi dana yang optimal untuk perkembangan sektor tersier ini sendiri dan sektor-sektor lainnya; (4) Sektor-sektor yang ada di Indonesia Tengah-Timur perlu dikembangkan terutarna untuk peningkatan pendapatan daerah itu sendiri dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu upaya yang paling penting dilakukan di propinsi-propinsi di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur sehingga memerlukan alokasi dana yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur yang akan menjadi sarana bagi pengembangan sektor-sektor yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku atau sumberdaya manusianya perlu diperhatikan mendapatkan alokasi dana yang besar pula; dan (5) Ketergantungan perolehan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, perlu dieliminasi dengan peningkatan kinerja seluruh sector yang ada secara proporsional. Oieh karena itu hasil analisis input-output antar daerah ini perlu menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana yang ada."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menganalisis strategi implementasi pengembangan karir di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana data kuantitatif digunakan oleh peneliti sebagai data statistik (modal dasar) dan bukan merupakan pembenaran atau pembuktian atas persepsi pegawai untuk mendukung data kualitatif dari hasil wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berasal dari seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pada pendapat informan dan didukung dengan data statistik dari hasil penyebaran kuesioner.Dari analisis hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen.Imigrasi yang ada saat ini relatif masih berjalan sesuai dengan pola karir yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2006, walaupun pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang real di lapangan; 2) strategi pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen. Imigrasi saat ini dilaksanakan antara lain dengan : memprioritas pada pemenuhan posisi jabatan struktural yang dipandang strategis berdasarkan pada volume dan intensitas beban pekerjaan pada setiap unit-unit pelaksana teknis; mempercepat pemenuhan posisi-posisi jabatan struktural pada level terendah (cq. eselon V) untuk mengantisipasi kekosongan posisi jabatan struktural pada level yang lebih tinggi (akibat purnabakti); menambah jumlah personil pejabat teknis imigrasi melalui penerimaan secara terbuka (cq. penerimaan cpns dan AIM) Hasil penelitian menyarankan bahwa: perlu penambahan jumlah personil pejabat teknis imigrasi dengan cara mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara melalui Menteri Hukum dan HAM; perlu memperbanyak diklat-diklat teknis beserta diklat-diklat penyegaran (lanjutan) teknis keimigrasian; dan perlunya mengoptimalkan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara pendidikan tinggi (formal) untuk membekali pengetahuan aparatur.

---

The research was aimed to analyze a pattern of career planning dan career development for immigration officials and to analyze the implementation strategy of career development in General Directorate of Immigration. The research applied both qualitative and quantitative methods, where quantitative data was only used as a statistical data (fundament comprehension) and was not a justification or a verification on officer?s perceptions to sustain qualitative data from an intensive interview result. The informan originated from a structural functionary in General Directorate of Immigration. The collecting data was achieved by a way of an intensive interview, whereas the analysis was referred to informan opinions and supported by statistical data resulted from questioners.From the interview result, it was assumed that: 1) th existing pattern of planning and career development for immigration officer is relatively run as according to patternof career released by Republic of Indonesia?s Ministry of Law and Human Rights in 2006, although it required logically adjustments to the factual need of the organizations; 2) strategy of officer?s career development in General Directorate of Immigrationis recently implemented by: highly focused on the fulfilment the strategical posts of structural functionary based on jobs volume and job rutinities on every technical representative units; accelarate the fulfilment the lower structural functionary posts (eq. eselon V) to anticipate the shortages of the upper structural functionary posts (caused by retirement process); multiply the amount of the technical officers of immigration by a way of public enrolment (c.q CPNS and AIM enrolment)The research result suggested that: it needs to multiply the amount of technical officers of immigration by proposing it to Ministry of State Aparatus Empowerment by a way of Ministry of Law and Human Rights; it requires to multiply immigration technical trainings and its series, and it requires having mutual relationships to a third party providing higher formal education to foster immigration officers knowledge."

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Dalam perkembangannya, pemerintah kembali mengubah sistem perencanaan pembangunan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN . Sistem perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. UU SPPN adalah sebuah instrumen, maka agar instumen tersebut tetap up-to-date, perlu telaah mengenai apakah UU SPPN masih sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian diperlukan harmonisasi dengan instrumen lain yang setara maupun dibawahnya. Metode penelitian Hukum yang digunakan yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan RPJP-RPJMN sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang berjenjang dari Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Daerah Tingkat II dimana berfungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun ternyata terdapat hambatan dari segi Birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu Presiden terpilih pada Tahun 2014 maka RPJMN akan disahkan pada tahun 2015, Kepala Daerah dari tingkatan Gubernur, Walikota hingga Bupati belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan terhadap Pemerintah Daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah/ SKPD dalam Pembentukan perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Daerah untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD . Selain itu untuk pelaksanaan sinkronisasi Visi Pembangunan Pusat dan Daerah, maka pengaturan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Oleh karena itu, pengaturan perencanaan pembangunan di daerah menuju ke arah pluralistik.

---

In its development, the government again changed the system of development planning through the enactment of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System UU SPPN . Planned planning system is expected to ensure the achievement of state goals. In an effort to achieve these objectives, the National Development Planning System as a unity of development planning procedures to produce long term, medium term and annual development plans implemented by the state and community organizers at the Central and Regional levels. The SPPN Law is an instrument, so that the institution remains up to date, it is necessary to examine whether the SPPN Law is still in line with the present needs. Then required harmonization with other instruments equivalent or below. Legal research methods used normative juridical with primary, secondary and tertiary materials as the source of research data. From the results of the study, the authors conclude RPJP RPJMN as a Legal Instrument in Economic Law Development tiered from the National Level up to the Level of Second Level Region which serves to encourage a more optimal development planning. But there are obstacles in terms of bureaucracy, which in its implementation can not be relied upon, and the political will of parties outside the government to support it. In addition, the President is elected in 2014, the RPJMN will be ratified by 2015, the Head of Region from the level of Governor, Mayor to Regent is not necessarily elected in 2016 or 2017 and maybe the decision makers are not necessarily in line of the year of leadership let alone the position of the party that is not necessarily in line with the vision mission of the elected President. So the optimization effort that can be done is the implementation of control and evaluation of regional development needs to be done immediately to Local Government including unit of regional apparatus SKPD in Formation of development planning resulted in documents Long Term Development Plan RPJP Daerah for long term , Regional Medium Term Development Plan RPJM Daerah and Strategic Plan of Local Government Devices Renstra SKPD for the medium term, and Local Government Work Plan RKPD and Work Plan of Regional Working Units Renja SKPD . In addition to the implementation of synchronization of Central and Regional Development Vision, the arrangement of national and regional development planning should not occur, especially because of the implementation of the principle of decentralization in the form of regional autonomy. Therefore, the arrangement of development planning in the regions towards the pluralistic direction."

"Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. "