Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang berkaitan dengan polusi udara merupakan penelitian yang terus berkembang dan perlu dilakukan mengingat semakin berkembangnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari bahan-bahan polutan yang berada di udara. Semakin banyaknya kendaraan umum dengan berbagai bahan bakar serta beragam kondisi kendaraan memberikan sumbangan polusi yang tidak kalah besarnya. Salah satu sumber polusi yang berasal dari buangan emisi kendaraan bermotor adalah sulfur dioksida (SO2). S02 merupakan senyawa kimia yang salah satunya berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil, seperti bensin, solar, minyak tanah dan lain sebagainya. Karena metode pengukuran S02 juga meliputi pengukuran amoniak sebagai pengotor, maka dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran amoniak di udara. Sasaran dari penelitian ini sebenarnya adalah upaya untuk memberikan perhatian terhadap masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu mengalami kontak dengan kendaraan umum. Para awak bis, para karyawan dan pedagang di terminal serta para penumpang bis yang setiap harinya memanfatkan kendaraan umum sebagai alat transportasi ke tempat kerja mempunyai potensi untuk terkena polusi yang cukup besar sebab disamping waktu dan intensitas pemajanan yang cukup tinggi, ditunjang juga oleh kondisi kendaraan umum di Jabotabek yang pada umumnya sudah cukup memprihatinkan. Penelitian ini disamping mengukur konsentrasi 502 dan NH3 di udara juga menganalisis secara kuantitatif kemungkinan resiko keracunan yang terjadi pada responder dengan konsentrasi 502 dan NH3 yang berada di ambien. Penelitian ini secara garis besar terdiri atas dua bagian, pertama melakukan pengukuran konsentrasi 502 dan NH3 di udara secara kuantitatif dan yang kedua melakukan wawancara serta menggunakan suatu persamaan matematis dengan menggunakan suatu perangkat lunak untuk menghitung resiko keracunan yang timbul. Kegiatan penelitian dilakukan di jalur Depok-Pasar Minggu. Hasil penting dari penelitian ini adalah bahwa pencemaran S02 di terminal dan di bis jauh lebih tinggi dibanding di halte-halte. Konsentrasi S02 dan NH3 di udara masih di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan. Pada penghitungan analisis resiko didapat bahwa tingkat resiko para awak bis dan petugas di terminal lebih tinggi, yaitu 0,3055. Artinya, angka ini sudah hampir mencapai setengah dari resiko keracunan yang terjadi bila kadar S02 sudah mencapai nilai ambang batas. Para penumpang bis mempunyai resiko yang lebih kecil, yaitu 0,1134."

"Potensi Sumberdaya batubara Indonesia saat ini diketahui sebesar 38,6 milyar ton, yang 70% dari jumlah tersebut merupakan batubara bermutu rendah dengan nilai kalori pada umumnya rendah serta kadar air, kadar sulfur maupun kadar abu yang tinggi dan belum diusahakan secara optimal.Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), besarnya bagian untuk Pemerintah adalah 13,5% dari hasil produksi batubara tanpa mempertimbangkan faktor nilai kalori yang terkandung di dalam batubara. Batubara dengan nilai kalori rendah mempunyai harga jual yang rendah pula, sehingga dengan menerapkan bagian Pemerintah sebesar 13,5% mengakibatkan kurangnya minat investor untuk mengusahakannya disebabkan karena akan mengalami kerugian. Dalam rangka mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan batubara, besarnya bagian Pemerintah perlu disesuaikan menurut nilai kalori batubara yang diusahakan sehingga dapat diperoleh tingkat pembagian yang wajar dan optimum bagi pemerintah maupun pengusaha. Dalam menganalisis penentuan bagian Pemerintah yang sesuai dan wajar, dilakukan perhitungan keekonomian lapangan batubara tambang terbuka dengan nilai kalori 5000 kkal/kg melalui program simulasi Microsoft Excel terhadap beberapa skonario bagian Pemerintah mulai dari 13,5% sampai 8%. Disamping itu juga dilakukan validasi atas faktor-faktor teknis yang terpenting dalam menilai kelayakan suatu proyek pertambangan batubara dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process.Hasil dari proses dan analisis masalah pada penelitian ini diperoleh faktor terpenting dalam penentuan bagian Pemerintah adalah nilai kalori dengan indeks inkonsistensi keseluruhan 0,07. Tingkat bagi basil untuk Pemerintah yang sesuai adalah 8,5% dengan NPV = US$.1.380.000 dan IRR = 21,61% pada tingkat MARR 20%. Dengan cara intrapolasi diperoleh besarnya bagian Pemerintah pada tambang terbuka berdasarkan nilai kalori batubara adalah 13,5% untuk batubara dengan nilai kalori di atas 6100 kkal/kg, 11% untuk batubara dengan nilai kalori antara 5100 sampai dengan 6100 kkal/kg, dan 8,5% untuk batubara yang bernilai kalori di bawah 5100 kkal/kg.Dengan diterapkannya tingkat bagi hasil yang berbeda berdasarkan nilai kalori batubara pada tambang terbuka diharapkan dapat menarik para investor (penanam modal) untuk mengembangkan sumberdaya batubara nasional. Untuk penentuan tingkat bagi hasil yang sesuai pada tambang bawah tanah diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang sama."

"Untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin (Gakin) melalui program PKPS-BBM Bidkes diantaranya dengan memberikan biaya pertolongan persalinan oleh tenaga bidan sebesar Rp. 150.000. Pemanfaatan dana pertolongan persalinan masih rendah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui berapa biaya satuan untuk pertolongan persalinan serta pemanfaatannya oleh Gakin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis ekonomi terhadap kebutuhan biaya pertolongan persalinan bagi Gakin serta melakukan Survey Cepat untuk mengetahui pemanfaatan pertolongan persalinan oleh keluarga miskin serta faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pertolongan persalinan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam yaitu: persepsi bidan desa dalam melaksanakan pertolongan persalinan, kecukupan biaya pertolongan persalinan dan mekanisme pencairan biaya pertolongan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pertolongan persalinan yang sesuai dengan kebutuhan adalah sebesar Rp. 213.250. Adapun Gakin yang memanfaatkan pertolongan persalinan dengan bidan sebanyak 69, 9 %. Dan faktor bidan sebagai provider yang mempengaruhi pemanfaatan pertolongan persalinan adalah karena biaya pengganti untuk pertolongan persalinan gakin relatif kecil dan lamanya proses pencairan dana pertolongan persalinan. Dari faktor ibu bersalin Gakin, faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan persalinan oleh bidan antara lain: ketidaktahuan Gakin bahwa persalinan dengan bidan tidak dipungut biaya dan khawatir bayar mahal kalau ditolong oleh bidan. Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah diperlukan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Gakin khususnya pelayanan pertolongan persalinan melalui penyesuaian kembali biaya pertolongan persalinan yang sesuai kebutuhan, memudahkan mekanisme pencairan dana pertolongan persalinan, sosialisasi tentang hak gakin memperoleh pelayanan kesehatan serta dengan peningkatan kinerja bidan di desa.

---

The government has given a health service for Poor Family (Gakin) by PIPS-BBM Bidkes program to overcome the health problem which emerges as an economic crisis impact, such as giving the expense of helping child birth by midwife is equal to 150.000 rupiahs. The used of helping child birth cost is still lower. Because of this, the writer wishes to know how much set cost of helping childbirth and also it?s used by Gakin.

This research is a quantitative research by conducting an economic analysis of child birth cost requirement for Gakin and also conducting a Rapid Survey to know the used of helping child birth by poor family and also the factors that related to help child birth. A qualitative research is used to get an answer or deep information, such as countryside midwife perception in conducting child birth help, cost sufficiency of helping child birth and cost mechanism of helping child birth.

The research result indicates that cost of helping child birth which is available with requirement is equal to 213.250 rupiahs. Gakin which has been used child birth help by a midwife is almost 69, %. From midwife factor as provider which affected the used of helping child birth because substitution cost for helping child birth of Gakin is low relatively and long duration of cost liquefaction process of helping childbirth. From child birth mother factor of Gakin, as a factor which affected the lower of using a child birth by midwife such as: ignorance of Gakin that child birth by midwife is not getting charge and they are worry to pay high cost if they are helped by a midwife.

From marginal result of this research, it was suggested to government and society efforts to improve the health service access for Gakin, especially the service of helping child birth by adjustment return the cost of helping child birth which is available with requirement, facilitating the cost liquefaction mechanism of helping child birth, socialization concerning Gakin rights to get health service and also the improvement of midwife performing in countryside."

"Hampir semua kawasan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi untuk memperlancar aktivitas investasi dan perdagangan dengan membentuk integrasi ekonomi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kawasan dalam mempersiapkan din memasuki perdagangan bebas WTO. Kesuksesan Uni Eropa juga menjadi pendorong semakin cepatnya perkembangan aktivitas blok-blok ekonomi dan perdagangan dari berbagai kawasan.Integrasi ekonomi ASEAN dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sekaligus menangkal blok-blok ekonomi lainnya Walaupun kerjasama ASEAN telah dibentuk sejak tahun 1967, namun baru tahun 1992 integrasi ekonomi ASEAN mulai diintensifkan dengan membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2003 Pada KIT ASEAN ke-9 di Bali 2003 lalu, semua kepala negara ASEAN telah menyetujui untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020 dan ASEAN menjadi production center. Negara-negara anggota ASEAN sekaligus menjadi anggota integrasi ekonomi Asian Pacipic Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO).Secara teoritis integrasi ekonomi akan menimbulkan efek peningkatan perdagangan, peningkatan efisiensi ekonomi dan days saing yang tinggi yang pada akhirnya meningkatkan welfare. Namun sebagian negara di dunia khawatir dengan perdagangan bebas yang menganggap hanya memberikan manfaat yang besar pada negara maju. Apakah kekhawatiran ini akan terbukti pads negara-negara ASEAN baik sebagai anggota integrasi ekonomi ASEAN maupun sebagai anggota APEC? Penelitian ini melihat apakah integrasi ekonomi ASEAN dan APEC menimbulkan meningkatnya welfare (creation effects) atau sebeliknya menimbulkan penurunan welfare (diversion effects).Dengan menggunakan gravity model dan panel data menunjukkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN telah meningkatkan perdagangan ASEAN secara umum, namun belum memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan yang signifikan pada masing-masing negara ASEAN, kecuali Filipina. Justru keterlibatan anggota ASEAN dalam integrasi ekonomi APEC banyak memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan masingmasing negara anggota ASEAN yang memberikan efek kreasi (menurut indikator Balassa). Efek integrasi ekonomi ASEAN (menurut indikator vinerian) hanya memberikan efek kreasi (creation effects) pada kelompok perdagangan barang-barang komponen dan perdagangan Filipina. Sedangkan efek diversi (diversion effects) terjadi pada perdagangan secara umum, perdagangan barang komponen dan perdagangan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam studi ini juga menunjukkan bahwa fenomena perdagangan infra industry trade sangat tinggi dan perdagangan barang-barang komponen sangat dominan yang dapat mendukung ASEAN sebagai production base."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."