Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

---

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members."

"Road transport system that has not been effective, resulting in some people prefer a type of mode for transport was motorcycle is wieved as having advantages in terms of mobility, accesibilitas and economally, so that the proportion of motorcycles on the road now reaches 65%. Changes in road transportation system due to the high number of users of motorcycles and behavior has. If not treated, transportation system of roads and accidents will be worse. In this paper, we want to give the effect of the number of motorcycles on the road to the road to the speed of vehicles that can be developed by the driver, and also model the relationship as one of alternative answers in determining the proportion of motorcycles on the streets. Relationship variables that are intended, obtained from traffic counting amount of each type of and it speed in each range of time--per-five-minutes, the data is grouped in intervals poroporsi number of motorcycles that is, conditions 1:10% up to 35%, condition 2:35% s/d 75% and 3 conditions: a merger. regresion analysis methods showed there was a positive and significant correlation coefficients with the indicator for the condition 1 of 0.67, the condition 2 of 0.59 and 0.66 for condition 3. It means that the number of motorcycle affect traffic flow velocity. "

"Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dapat diukur dengan ukuran tax ratio dan tax coverage ratio. Tax ratio adalah suatu ukuran atau perbandingan pajak yang dapat dipungut dari suatu negara dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP)-nya, sementara tax coverage ratio adalah suatu perbandingan antara pajak yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipungut. Dilihat dari kedua rasio di atas Indonesia mempunyai angka tax ratio yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan negara-negara se-kawasan ASEAN–pun Indonesia mempunyai tax ratio berkisar 14% – 13%, sementara negara-negara lain mempunyai tax ratio di atas 20%, dan tax coverage ratio berkisar 66,33% sementara negara lain di atas 85%. Sebagai perbandingan angka tax ratio negara Jepang 18,6% Amerika Serikat 19,8%, Swedia 54,2%, Inggris 39,3%, Korea Selata 16,7%, India 16,9%, sementara negara-negara ASEAN yaitu Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapura 21,4%, Brunei 18,8% dan Filiphina 16,3%. Untuk memperbaiki dan meningkatkan sitem perpajakan di Indonesia telah diupayakan perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan diantaranya disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 19 tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 19/1997 dan UU No 16/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Usaha mengejar sasaran penerimaan pajak yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan eksensifikasi akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yuridis yang memadai, salah satunya adalah dengan tindakan penyanderaan. Berbeda dengan tindak pidana fiskal yang dikenakan terhadap penanggung pajak yang telah lalai/sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tindakan penyanderaan adalah upaya pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera) karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya. Skripsi ini akan membahas efektivitas penyanderaan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak; serta kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penyanderaan yang dapat menghambat tujuan dimaksud. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

---

Effectiveness and efficiency of tax collection can be measured by tax ratio and tax coverage ratio. Tax ratio is a tax measurement in which tax collectable of a state community compare to its Gross Domestic Product, however tax coverage ratio is a ratio between a number of tax collected compared to a number of tax that should be collected. From those ratio views point Indonesia has a lower tax ratio compared with other neighboring countries, even if it is compared with neighboring ASEAN countries Indonesia has the lowest tax ratio ranging from 13% to 14%. Meanwhile other countries have a tax ratio over 20% and tax coverage ratio ranging from 66.33 to 85%. As comparison tax ratio of Japan approximately 18,6% United States of America 19,8%, Sweden 54,2%, England 39,3%, South Korea 16,7%, India 16,9%, However ASEAN countries have various tax ratio Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapore 21,4%, Brunei 18,8% piliphin16,3%. In order to enhance tax collection system, Indonesia has revised tax laws and regulations such as Law No. 28/2007 concerning General Rule and Procedure; Law No. 19/2000 revision of Law No 19/1997 and Law No 16/2000 concerning Compulsion Letter of Tax Collection. An effort to attain a tax collection target is conducted by means of intensification and extensivness. However it can be better if supported by proper legal infrastructure such as corporal detention (gijzeling). Unlike treatment subject to Tax Criminal who purposely acts against the tax law, A corporal detention is a government efforts to detain a tax debtor/ tax guarantor who failed to fulfill tax liabilities. The discourse will explore effectiveness of a corporal detention as a means of enhancing government income from tax sector and explore the weakness of law and regulation related to corporal detention which potentially obstructs such objective."

"ABSTRAKVolume, kecepatan dan kepadatan merupakan elemen-elemen dasar lalu-lintas dalam perencanaan dan rekayasa transporfasi yang menggambarkan. Tingkat Pelayanan suatu ruas jalan dimana dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi elemen-elemen tadi adalah bentuk geometrik.Studi ini bertujuan melakukan pendekatan estimasi hubungan elemen-elemen lalu-lintas di jalan yang mempunyai bentuk geometrik yang lurus dan bentuk geometrik yang menikung di lokasi perkotaan Meruya Udik.Pengumpulan data dilakukan dengan survei volume dan kecepatan sccara langsung di lapangan. Setelah itu dapat dihitung kepadatannya. Dengan menggunakan metode regresi dalam penurunan model matematis, dapat dilihat hubungan antar elemen tadi dari berbagai bentuk geometrik jalan di daerah Studi. Dan secara umum semakin menikung bentuk jalan akan terjadi pengurangan kecepatan tetapi masih memenuhi standar kecepatan diperbolehkan.

---

"

"Ruang lingkup dan cara penelitian : Polisi lalu lintas yang bekerja di jalan raya akan terpapar timbal dari gas buang kendaraan bermotor, keracunan timbal dapat dilihat dari indikator urin dan akibat keracunan ini antara lain adalah infertilitas. Penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui apakah polisi lalu lintas yang terpapar timbal selama lebih dari 5 tahun akan mengalami perubahan pada analisis semen (air mani) yaitu menyebabkan oligozoospermia, astenozoospermia ataupun teratozoospermia. Kepada polisi lalu lintas pia, dilakukan wawancara serta pemeriksaan fisik. Parameter yang diukur yaitu kadar timbal udara lingkungan kerja, kadar timbal urin 24 jam dan analisis semen dilakukan dengan cara World health organization (WHO) terhadap 232 orang polisi lalu lintas yang bekerja di jalan raya dan 58 orang polisi lalu lintas yang bekerja di kantor sebagai staf.Hasil dan kesimpulan : Nilai rata-rata kadar timbal udara lingkungan kerja (77.5 ± 16.8 µg/m3udara) masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai baku mutu lingkungan (60 µg/m3 udara). Hasil pengukuran kadar timbal win secara keseluruhan (266.5 ± 155.8 µg/1 urin) masih lebih tinggi daripada nilai yang diperbolehkan (65 µg/1 urin) dan setelah dilakukan uji analisis statistik yaitu uji z ternyata terdapat perbedaan bermakna antara kelompok polisi lalu lintas yang bekerja di jalan raya dan polisi lalu lintas yang bekerja di kantor (p < 0.05). Hasil analisis semen yang berbeda dengan nilai yang ditetapkan WHO adalah derajat keasaman (pH) semen, secara keseluruhan adalah 8.4 dan apabila dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan WHO (7.2-7.8) maka derajat keasaman (pH) semen mempunyai nilai yang lebih tinggi. Jumlah spermatozoa, motilitas dan morfologi spermatozoa apabila dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan WHO mempunyai nilai yang lebih rendah. Hasil uji statistik terdapat perbedaan bermakna dalam kualitas semen (air mani) antara kelompok polisi lalu lintas yang bekerja di jalan raya dan yang bekerja di kantor (p< 0.05).

---

Scope and Research Method : Traffic Police working in high-ways are exposed to lead from motorized vehicle gas emission. Lead intoxication can be seen from urine indicator and the result of this, among others, is infertility. This study is undertaken to know whether the Traffic Police exposed to lead from more than 5 years will experienced changes in semen analysis namely causing oligozoospermia, astenozoospermia or teratozoospermia. Interview and physical examination are carried out to male traffic Police Officers. The parameter measured are the air concentration of lead in the working environment, Lead concentration in the 24 hours wine and semen analysis conducted by using World health organization (WHO) Method on 232 Traffic Police Officers working in High-ways and 58 Traffic Police Officers working in the office as staff members.

Results and Conclusions The average value of lead concentration in the air of the working environment (77.5 ± 16.8 µg/m3 air) is still higher if compared with the standard value of environmental quality (60 µg/m3 air). The results of urine Lead concentration in its entirely (266.5 ± 155.8 µg /l urine) is still higher than the allowable value (65 µg /l urine) and statistical analysis test, namely z test, showed significant difference between the Traffic Police Group working in High-ways and those working in the office (p < 0.05). The results of semen analysis which differ from the value stipulated by WHO is the degree of semen acidity (pH), on the whole is 8.4 and if compared to the value as determined by WHO (7.2 - 7.8) hence the degree of acidity (pH) has a higher value. The value of spermatozoa, its motility and morphology when compared with the value as stipulated by WHO, they have a still lower value. The results of statistical analysis test, showed significant difference in semen analysis between the Traffic Police Group working in High-ways and those working in the office (p < 0.05)."