Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan dan Keputusan yang mendasari penggunaan senjata api pada proses penangkapan oleh anggota reserse Polri, disini penulis mendeskripsikan pertimbanganpertimbangan yang mendasari penggunaan senjata api anggota reserse dalam proses penangkapan dan bentukbentuk keputusan yang mendasarinya. Peneliti berusaha mencari tahu pertimbanganpertimbangan apa saja yang mendasari anggota Reserse pada proses penangkapan menggunakan senjata api dan bagaimana bentukbentuk keputusan yang kemudian akan diambil berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut.Hasil penelitian menggambarkan adanya 3 faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan keputusan anggota reserse menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Pertama, Situasional di lapangan. Pertimbangan situasional di lapangan meliputi 6 faktor pendorong yaitu Keadaan terdesak, Respon Pelaku, Situasi Ramai/Sepi, Kerugian yang akan ditimbulkan, Kondisi Geografis Lokasi dan Primavasi. Kedua, Karakter Pelaku merupakan informasi atau data yang diperoleh anggota reserse mengenai pelaku kejahatan yang akan ditangkap, meliputi recidivist, Status sosial pelaku di masyarakat, Jumlah pelaku dan Kasus kejahatan. Ketiga, Aturan. Beberapa anggota reserse umumnya menggunakan aturan formal sebagai pertimbangan dan keputusan untuk menggunakan senpi, hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang cukup ideal sesuai dengan protap yang berlaku. Selebihnya anggota menggunakan aturan informal dalam mempermudah pelaksaanan tugasnya di lapangan.Bentuk-bentuk keputusan yang didasari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang dapat dikelompokkan kedalam 2 keputusan utama adalah Pertama, melawan pelaku tanpa mengunakan senpi yaitu melawan pelaku kejahatan dengan menggunakan ilmu bela diri dan memancing pelaku keluar dari keramaian/rumah/kampungya. Kedua, menggunakan senpi saat melakukan penangkapan. Yaitu melakukan unsur dadakan (tidak perlu tembakan peringatan, tidak perlu adanya pengumuman polisi), melakukan tembakan melumpuhkan, memberikan shock terapi, melakukan tembakan mematikan, memberikan "bintang" pada pelaku kejahatan/ "dibolongin", melakukan 810 dan melakukan tembakan peringatan keatas.

---

The focus of this research is consideration and decision that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process, Right here the writer describe the considerations of the police officers to use they weapon once upon arrest process and the decisions that underlie to do. Researcher try to find the considerations that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process and how is the types of decision that enforceable by virtue of considerations.The Result of this research describe 3 factors that underlie the considerations and the decisions of police officer to use they weapon once upon arrest process. First, Situational arrest process as consideration comprises 6 booster factors that is Reccesive condition, Response of the criminals, The Situation was Crowded or desolate, The advantage that will be obtained as consequence, Geographic located Condition and Primavasi. Second, Criminals character is information or data that hardearned of the police officers about criminals that will be arrested, comprises recidivist, Social status of the criminals in society, Criminals total and Crime cases. Third, Rules. Generally, some of police officers use the formal rules as consideration and decision to use they weapon, but it will be enforceable when the arrest process is ideal condition. Elsewhere, the police officers when do arrested they use the informal rules to make it easier.Decisions that underlie the considerations of police officer devided into two (2) main decision that is First, agin the offender without use they weapon that is agin the offender with karate (selfdefence) and lure the offender exit from the crowded situation or his/her house/hideaway. Second, use they weapon when do arrested. Suddenly, must not doing take a shoot; have no need gave announcement from the police officer; doing 810 and take a spaceshot."

"Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif tentang pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api yang diambil oleh petugas kepolisian menghadapi tindak kriminal. Studi ini dilakukan dengan mengambil beberapa informan dari petugas kepolisian Indonesia. Hasil riset menunjukkan penggunaan senjata api di lapangan sangat variatif, bergantung 3 aspek utama yaitu situasi saat penangkapan, karakter pelaku kejahatan dan aturan formal yang berlaku. Selain itu karateritik sosial budaya wilayah terjadinya tindak kriminal menjadi faktor pemicu penggunaan senjata api."

"Penelitian tentang penggunaan senjata api oleh anggota reserse dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan, menempatkan gejala-gejala pada pengambilan keputusan akibat dari adanya interaksi sosial, sehingga yang menjadi unsur penelitian Serta analisis ini adalah interaksi. Adapun model analisis yang digunakan adalah rnenggunakan pendekatan teori interaksi simbolis menurut Herbert Blumer dengan mempadankan pada analisis yang digunakan oieh David F. Luckenbill tentang interaksi sosial antara pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan. Alasannya adalah proses pentahapan dalam interaksi ini dapat mengoperasionalkan teori interaksi simbolis menurut Herber Blumer, serta cukup relevan untuk melihat gejala-gejala penggunaan senjata api oleh anggota reserse (walaupun tidak sama persis).Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif, Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dari para pelaku (polisi yang bertugas melakukan penangkapan) tentang peristiwa yang telah dan sedang terjadi. Informasi yang dikumpulkan melaiui tehnik wawancara lebih difokuskan pada peristiwa yang terjadi Selama penelitian.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota reserse sebagai suatu bentuk keputusan yang dipengaruhi oleh proses pemaknaan ketika terjadi interaksi. Proses pemaknaan mengarah pada pemberian label yang memberikan valensi negatif terhadap pelaku kejahatan, sehingga sikap dan perilaku anggota reserse yang ditugaskan melakukan penangkapan akan memiliki rencana tindak yang telah dipersiapkan dan diputuskan sebelumnya, sehingga penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan pada saat penangkapan terdapat penyimpangan dalam peiaksanaannya. Diiihat dari proses pentahapan interaksi antara polisi dengan pelaku kejahatan dengan menganalogkan proses interaksi antafa pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan (David F. Luokenbill) terdapat beberapa persamaan (walaupun tidak sama persis) dengan interaksi polisi dengan penjahat ketika penangkapan. Perbedaan terletak adanya tahap awal sebelum tahap pertama interaksi awal dimulai. Tahap initah justru yang paling menentukan tindakan anggota polisi pada saat proses penangkapan (memasuki tahap selanjutnya). Disamping ilu pada tahap terakhir akan sangat berbeda tindakan polisi ketika meiihat penjahat telah roboh diterjang senjata api, dengan tindakan pelaku kejahatan terhadap korbannya. Tindakan polisi lebih mencari upaya pembenaran secara hukum atas tindakannya.Kesimpulan penelitian adalah terdapat penyimpangan dalam penggunaan senjata api oleh anggota resérsle dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan."

"Perkawinan atau pernikahan adalah fitrah manusia. Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan merupakan naluri insani setiap suami istri dan secara fitrah anak merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah, orangtua sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan agar kelak jika anaknya telah dewasa dapat tercapai apa yang orangtuanya cita-citakan. Anak-anak juga ingin dekat dengan orangtuanya karena selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang. Hal tersebut tidak akan terwujud jika terjadi perceraian di antara orangtuanya. Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah masalah pemeliharaan anak (hadhanah).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan-aturan dalam Al-Qur?an, Hadist dan KHI dalam menetapkan hak hadhanah bagi anak yang orangtuanya yang bercerai, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz dalam putusan perceraian orangtuanya yaitu putusan No No 883/Pdt.G/2005/PAJS, Putusan No 399/Pdt.G/2006/PAJS, Putusan No 1185/Pdt.G/2006/PAJS dan pelaksanaan penetapan hak hadhanah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Pasal 105 (1) KHI yang menetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berusia dua belas tahun ini tidak bersifat imperatif. Ibu memang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah, namun majelis hakim Pengadilan Agama dapat memberikan kewajiban hadhanah kepada ayah dalam hal ibu tidak memenuhi syaratsyarat sebagai pemegang hak hadhanah. Hal utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak hadhanah berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan anak dan bukan kepentingan ayah atau ibunya."

"Isu lingkungan saat ini merupakan problematika yang menjadi perhatian masyarakat global. Dilihat dari sisi industri, perusahaan turut merespon dengan melaksanakan strategi green marketing, salah satunya langkahnya adalah memproduksi Electric Vehicle (EV). Mengacu pada tren tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mendasari niat konsumen terhadap keputusan pembelian Electric Vehicle (EV), khususnya pada Generasi X dan Milenial. Digunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan studi, dengan responden Generasi X dan Milenial di wilayah Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan metode SEM-PLS dan MGA menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green purchase attitude, perception of financial incentives, dan green future estimation berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian Generasi X dan Milenial pada produk Electric Vehicle (EV). Lebih lanjut, secara umum generasi tidak memoderasi hubungan- hubungan yang diuji dalam penelitian ini. Terkecuali pada hubungan green awareness of price terhadap green purchase intention. Berdasarkan hasil analisis, diharapkan studi ini dapat berguna bagi perusahaan dalam memasarkan Electric Vehicle (EV).

---

The current environmental issues are a problematic concern for the global community. From an industrial perspective, companies have responded by implementing green marketing strategies, one of which is the production of Electric Vehicles (EVs). Referring to this trend, this research aims to understand the underlying factors that influence consumers' intention to purchase Electric Vehicles (EVs), particularly among Generation X and Millennials. The Theory of Planned Behavior (TPB) is used as the foundation for this study, with respondents from Generation X and Millennials in the Indonesian region. Data processing is conducted using the SEM-PLS and MGA methods with the SmartPLS application. The research findings indicate that green purchase attitude, perception of financial incentives, and green future estimation have a significant positive impact on the purchase intention of Generation X and Millennial consumers towards Electric Vehicles (EVs). Furthermore, in general, the generation does not moderate the relationships tested in this study, except for the relationship between green awareness of price and green purchase intention. Based on the analysis results, it is hoped that this study will be useful for companies in marketing Electric Vehicles (EVs)."

"Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang yang ditarik kembali dapat terutang PPN pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Sengketa ini disebabkan perbedaan interpretasi hukum sehingga memerlukan manajemen sengketa pajak berupa pembentukan aturan baru atau revisi aturan menggunakan peraturan yang sifatnya mengikat ke luar seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

---

This thesis discusses facts which underpin the Judge?s verdict in Value Added

Tax (VAT) disputes on matters related finance company insurance discounts and sale

repossessed goods. It uses descriptive qualitative approach. VAT is levied on insurance

discount in consumer financing transaction scheme, while VAT on the sale of repossessed

goods can be levied in a finance lease transaction. This tax disputes are caused by different

legal interpretation, thus it needs tax dispute management by forming a new rule or

amendment of the existing rules using the rules which have legal binding force to the

society such as Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, and Peraturan Direktur

Jenderal Pajak"