Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat pola sasaran serangan teroris dari tahun 2000 sampai 2009, teroris cenderung menjadikan tempat-tempat dengan simbol barat sebagai sasarannya. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran sasaran di mana polisi menjadi pertimbangan sasaran serangan teror. Penulisan ini menggunakan teori routine activity, rational choice dan crime pattern dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan serangan dengan kondisi kerentanan pengamanan yang ada. Penulisan ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil penulisan ini memperlihatkan serangan pada Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi akibat minimnya pengawasan dan keamanan. Selain itu ditemukan diantrannya masih terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak sesuai. Upaya pencegahan yang dilakukan kantor polisi terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional

---

Seeing the pattern of targets of terrorist attacks from 2000 to 2009, terrorists tend to target places with western symbols as their targets. Over time, there was a shift in the target where the police became the target of terrorist attacks. This writing uses the theory of routine activity, rational choice and crime pattern by considering the success rate of attacks with the existing security vulnerability conditions. This writing uses secondary data analysis. The results of the writings showed attacks on the Regional Police, Polres, Polsek to Police Posts due to lack of supervision and security. In addition, it was found that there were still Standard Operating Procedures (SOPs) that were not appropriate. Prevention efforts undertaken by the police station against

terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat.

---

Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation."

"Pelaksanaan sistem pengamanan sehingga terpeliharanya keamanan yang kondusif merupakan suatu prasyarat utama agar program pembinaan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Upaya pemeliharaan keamanan tersebut sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang menjadi kerentanan tersendiri yang memiliki tendensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu bentuknya adalah pelarian warga binaan. Kondisi-kondisi yang menjadikan Lapas rentan mengalami pelarian warga binaan dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang pada tahun 2016 mengalami peristiwa pelarian warga binaan dengan total warga binaan melarikan diri terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.Skripsi ini memberikan gambaran dan ulasan terhadap upaya-upaya peningkatan sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagai bentuk evaluasi pencegahan pelarian warga binaan. Pelaksanaan sistem pengamanan yang ada, dikaji dengan menggunakan Situational Crime Prevention dengan dukungan elaborasi faktor kerentanan terjadinya pelarian warga binaan dengan menggunakan Routine Activity Theory. Melalui analisis dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan sistem pengamanan sebagai implementasi teknik pencegahan dari Situational Crime Prevention, sebagai upaya mencegah pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor telah terlaksana cukup baik. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat terjadinya peristiwa pelarian, bahwa sejak peristiwa pelarian warga binaan di tahun 2016, hingga saat ini Lapas Kelas IIA Bogor tidak lagi mengalami peristiwa pelarian warga binaan

---

Implementation of a security system so that conducive security is maintained is a major prerequisite for the development program in Correctional Institutions to run well. Efforts to maintain security are often faced with conditions that are separate vulnerabilities that have a tendency to disturb security and order, one form of which is the escape of inmates. Conditions that make Lapas vulnerable to escaping inmates are experienced by the Bogor Correctional Institurion, which in 2016 experienced an escape of inmates with a total of most of the inmates have fled during the last 10 (ten) years in the West Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

This thesis provides an overview and review of efforts to improve the security system that has been carried out by the Bogor Correctional Insitution as a form of evaluating the escape prevention of inmates. The implementation of the existing security system is studied using Situational Crime Prevention with the support of elaboration of the vulnerability factors for the escape of inmates using the Routine Activity Theory. Through analysis of the data obtained, the implementation of the security system as the implementation of Situational Crime Prevention techniques, as an effort to prevent the escape of inmates at Bogor Correctional. has been carried out quite well. This has implications for the rate of occurrence of escapes, that since the escape of inmates in 2016, until now the Bogor Correctional Institution has no longer experienced escapees of inmates."